Kementrian Lembaga: BPS

  • RI Krisis Lapangan Kerja! Lulusan PT Makin Banyak yang Menganggur

    RI Krisis Lapangan Kerja! Lulusan PT Makin Banyak yang Menganggur

    Jakarta, Beritasatu.com – Kericuhan saat acara Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang digelar Pemkab Bekasi di Convention Center President University, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), menjadi potret krisis lapangan kerja melanda Tanah Air. 

    Para pencari kerja berdesak-desakan, bahkan diwarnai perkelahian saat berebut scan QR Code. Belasan orang pingsan dalam kericuhan tersebut. 

    Plt Kadisnaker Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati mengatakan sekitar 25.000 pencari kerja mengikuti job fair. Padahal, hanya 2.517 lowongan kerja yang disediakan dari 64 perusahaan.

    Brief Update BDS Alliance oleh Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) menyebut peristiwa itu menggambarkan kerasnya persaingan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. 

    Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional BPS yang dirilis pada 5 Mei 2025 terlihat, per Februari 2025 jumlah angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang. Dari jumlah itu, 4,76% di antaranya menganggur, atau sekitar 7,28 juta orang. 

    “Jumlah penganggur naik dari 7,20 juta menjadi 7,28 juta orang,” ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Makin Meningkat, SD-SMA Menurun 

    Angka pengangguran ini naik 83,45 ribu orang (11,1%), dibandingkan pada Februari 2024. Lulusan SMA merupakan porsi terbesar, yakni 28,01%. Disusul SMK 22,37%, lalu SD atau lebih rendah 17,09%, dan tamatan SMP sebanyak 16,20%. 

    Kemudian lulusan diploma IV hingga S-3 sebanyak 13,89%, dan terendah lulusan diploma I-III sebanyak 2,44%.

    Namun, bila melihat tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi (PT), tamatan SMA dan SMK, mencatat tren penurunan. 

    Per Februari 2025, tamatan SMA tercatat 6,35%, turun dari 6,73% pada 2024, dan 7,69% pada 2023. Sementara SMK tahun ini tercatat 8%, turun dari 8,62% Februari 2024 dan 9,6% pada 2023. 

    Sebaliknya, pengangguran lulusan perguruan tinggi justru konsisten meningkat. Per Februari 2025, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi (D-IV hingga S-3) mencapai 6,23%. Naik dari 5,52% pada Februari 2023, dan naik lagi menjadi 5,63% pada Februari 2024. 

    Proporsinya juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Februari 2023 jumlahnya 9,43%, pada Februari 2024 naik jadi 12,21%, hingga tahun ini menjadi 13,89%. Dengan kata lain, 1,01 juta sarjana yang masih menganggur tahun ini.

    Kesulitan para lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan juga terpotret dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) terbaru. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada April 2025 untuk kelompok sarjana berada di 104,6. Masih di level optimistis, di atas 100.

    Tetapi, angka ini turun dari Maret pada 107,2 dan Februari 115,8. Dalam 4 bulan, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja bagi kelompok sarjana sudah turun 28,4 poin. Sementara kelompok SMA sudah 2 bulan di level pesimistis, di bawah 100. Per April 2025 berada di angka 95,4, terendah sejak April 2022.

    Dalam kajiannya, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia melihat, pada saat ekonomi merosot, tingkat pengangguran dengan pendidikan menengah dan tinggi cenderung meningkat lebih tajam dibanding pengangguran tamatan pendidikan rendah. 

    Saat krisis 1998, pengangguran lulusan pendidikan menengah dan tinggi masing-masing 10,95% dan 11,00%, sementara untuk yang tidak memiliki pendidikan formal atau hanya berpendidikan dasar jauh lebih rendah, 1,04% dan 2,70%. Begitu pula krisis 2008, pengangguran kelompok terdidik 11-12%, sementara yang kurang terdidik di bawah 6%. Dari pola itu, terlihat peningkatan pengangguran terdidik bisa menjadi indikator kemerosotan ekonomi.

    Kondisi lapangan kerja di Indonesia memang masih suram. Apalagi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan sepanjang Januari-Maret 2025 sudah 73.992 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti dari kepesertaannya karena terkena PHK. 

    Ini selayaknya menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo. Bagaimanapun krisis lapangan kerja berpotensi menyulut krisis sosial lainnya. 

  • Pakar Pangan Sebut Mentan Amran Mampu Implementasikan Visi Pangan Presiden dengan Tepat

    Pakar Pangan Sebut Mentan Amran Mampu Implementasikan Visi Pangan Presiden dengan Tepat

    Padang, Beritasatu.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah prioritas nasional dalam membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa. Komitmen ini direspons cepat dan tepat oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui kebijakan nyata yang berhasil mendorong lonjakan produksi beras nasional secara signifikan.

    Di tengah ancaman krisis pangan global dan gagal panen di berbagai negara, Indonesia justru menunjukkan performa luar biasa. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 1 Juni 2025 tercatat mencapai 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan ini menjadi bukti keberhasilan strategi yang dijalankan Kementerian Pertanian, mulai dari pompanisasi masif, penambahan pupuk subsidi, distribusi benih unggul, hingga percepatan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) ke seluruh pelosok negeri.

    Pakar pangan dari Universitas Andalas Padang, Muhammad Makky, menilai capaian ini tidak lepas dari kecermatan Mentan Amran dalam menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo ke dalam langkah-langkah konkret di lapangan. Ia menilai, keberhasilan ini bukan hanya buah dari perencanaan matang, tetapi juga kemampuan eksekusi yang konsisten dan terukur.

    “Capaian ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini hasil dari kebijakan yang dirancang secara presisi, ditambah dengan pelaksanaan yang disiplin di tingkat lapangan. Mentan Amran menunjukkan kepemimpinan yang tanggap dan adaptif terhadap tantangan iklim maupun dinamika global,” ujar Makky, pada Sabtu (31/5/2025).

    Makky menambahkan, peningkatan serapan beras lokal oleh Bulog hingga 2,44 juta ton, naik lebih dari 400 persen dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir, menjadi indikator kuat keberhasilan strategi produksi yang dijalankan. Menurutnya, Mentan Amran tidak hanya berhasil menjaga stabilitas pangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan petani melalui jaminan pasar dan dukungan penuh pemerintah.

    “Ini adalah bukti bahwa dengan sinergi antara visi Presiden dan pelaksanaan di lapangan, Indonesia bisa mencapai kedaulatan pangan. Tidak ada keberhasilan besar tanpa kolaborasi yang solid, dan itulah yang kita saksikan sekarang,” tegasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menguatkan tren positif ini. Produksi beras nasional periode Januari–Mei 2025 tercatat sebesar 16,55 juta ton, naik 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Momentum ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor pertanian, di bawah arahan Presiden dan kepemimpinan operasional Mentan Amran, telah bergerak ke arah yang tepat untuk menjawab tantangan masa depan pangan Indonesia.

  • Ekonom Proyeksi Deflasi pada Mei 2025, Akibat Harga Cabai Turun?

    Ekonom Proyeksi Deflasi pada Mei 2025, Akibat Harga Cabai Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom meramalkan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Penurunan harga cabai disinyalir menjadi penyebab deflasi tersebut.

    Berdasarkan proyeksi 14 ekonom yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile [harga bergejolak] seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu, komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat.

    Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Adapun secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Josua.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

  • Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Sementara secara tahunan, inflasi diproyeksikan akan melandai.

    Proyeksi ini di tengah rencana pemerintah meluncurkan stimulus untuk menjaga roda ekonomi melalui enam paket kebijakan.  “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso  dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu mencakup diskon tiket kereta api, angkutan laut hingga pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan tambahan kartu sembako, bantuan subsidi upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

    14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra sebesar 0,16%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong sebesar -0,3%

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,14% yang dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra. Sementara estimasi terendah di angka 1,7% oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong dan ekonom Bank Pertama Josua Pardede.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Sementara Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya.

    Dia menyebut komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat. Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Sedangkan secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

  • Konsensus Ekonom Ramal Surplus Perdagangan RI Turun ke US,8 Miliar pada April 2025

    Konsensus Ekonom Ramal Surplus Perdagangan RI Turun ke US$2,8 Miliar pada April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Meski nilainya menurun, neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan masih akan kembali surplus pada April 2025.. Artinya, tren surplus neraca dagang Indonesia masih akan berlanjut hingga 60 bulan secara beruntun.

    Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama April 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 22 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada April 2025 diproyeksikan sebesar US$2,85 miliar.

    Hanya saja, jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau pada Maret 2025 senilai US$4,33 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra dengan nominal US$4,69 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail Zaini dengan angka US$4 juta.

    Adapun Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan surplus dagang mencapai US$2,7 miliar pada April 2025, menurun dari realisasi US$4,33 miliar pada bulan sebelumnya.

    Asmo mengungkapkan penurunan surplus dagang tersebut sejalan. Dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga komoditas.

    “Namun demikian, kami masih memperkirakan bahwa antisipasi pelaku usaha terhadap penundaan tarif resiprokal pada April diperkirakan menjadi faktor utama yang mendorong ekspor tetap tumbuh positif,” jelas Asmo dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Dia merincikan, ekspor diperkirakan tumbuh 4,6% secara tahunan (year on year/YoY) dan -11,8% secara bulanan (month on month/MoM).

    Menurutnya, penurunan ekspor secara bulanan disebabkan oleh berlanjutnya moderasi harga komoditas terutama batubara, CPO, dan nikel; sementara secara tahunan harga CPO dan baja masih tumbuh positif. 

    Sedangkan impor diperkirakan tumbuh 5,5% YoY atau -5,8% MoM. Asmo menjelaskan prediksi tersebut sejalan dengan faktor basis rendah (low base) dari tahun sebelumnya.

    “Sementara itu, aktivitas industri yang melemah (PMI manufaktur 46,7) dan normalisasi impor pasca Ramadan dan Idulfitri kami perkirakan menjadi faktor yang mendorong impor turun secara bulanan. Data PMI manufaktur juga menyebutkan adanya penurunan aktivitas pembelian bahan baku,” tutupnya.

  • Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 4 Juta Ton, Indonesia Siap Perkuat Posisi di Pangan Global

    Stok Cadangan Beras Pemerintah Capai 4 Juta Ton, Indonesia Siap Perkuat Posisi di Pangan Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton, pencapaian tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969. Lonjakan stok ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan nasional yang kuat, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam sistem pangan global, meskipun menghadapi tekanan seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketika banyak negara mengalami tekanan pangan, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

    “Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya Sabtu (31/5/2025).

    Dalam beberapa waktu terakhir, menteri-menteri yang membidangi pertanian dari berbagai negara berkunjung langsung ke Indonesia, mulai dari Malaysia, Jepang, hingga Chile. Negara-negara tersebut mengapresiasi capaian serta langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    “Kita juga ingin belajar dari Indonesia bagaimana mereka bisa berjaya dalam memproduksi beras sehingga saat ini beras Indonesia berlimpah,” ujar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Mohammad Bin Sabu saat berkunjung ke Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) akhir April lalu. 

    Potensi ekspor beras terbuka lebar mengingat capaian saat ini. Pemerintah turut mempertimbangkan negara-negara yang meminta pasokan beras ke Indonesia. Potensi terbesar datang dari negara tetangga Malaysia dengan catatan mempertimbangkan sudah terpenuhinya pasokan dalam negeri.

    “Kami terima laporan B2B (business to business) bertandatangan meminta 24 ribu ton, ke Malaysia. Mereka sudah tandatangan, tapi nanti kita lihat ke depan,” terang Mentan Amran.

    Capaian ini menurut Mentan Amran tidak terlepas dari sejumlah kebijakan strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang meliputi peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga dua kali lipat, reformasi sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran, serta penetapan harga gabah petani sebesar Rp 6.500 per kilogram yang memberikan kepastian dan insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi.

    Kebijakan tersebut terbukti efektif terlihat dari lonjakan signifikan serapan beras lokal oleh Bulog. Hingga 31 Mei 2025 pukul 12.14 WIB, serapan mencapai 2,429 juta ton, pencapaian tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka ini melonjak lebih dari 400 persen dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir. Data ini mengindikasikan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya meningkat, tetapi juga terserap secara besar-besaran langsung dari petani.

    “Dulu, angka seperti ini baru tercapai dalam waktu satu tahun. Sekarang, kita sudah mencapainya hanya dalam lima bulan. Ini bukan sekadar progres, tapi lompatan besar,” kata Mentan Amran.

    Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa lonjakan serapan ini sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri, tanpa ada tambahan beras medium impor sejak awal tahun 2025.   

    “Keberhasilan ini sepenuhnya berasal dari panen petani kita sendiri, tanpa campur tangan impor sama sekali. Masyarakat harus menyadari bahwa pencapaian ini merupakan buah kerja keras petani dan dukungan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat,” tegasnya. 

    Sementara itu produksi beras nasional pada periode Januari hingga Mei 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras mencapai 16,55 juta ton, naik 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Peningkatan produksi beras ini juga mendapat pengakuan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Dalam laporan terbarunya, USDA memperkirakan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di ASEAN, mengungguli Thailand dan Vietnam, serta melampaui target produksi pemerintah sebesar 32 juta ton.

    Menteri Pertanian Amran menyatakan lonjakan produksi beras memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menyumbang 10,52 persen terhadap PDB pada triwulan I 2025 secara year on year, angka tertinggi sepanjang sejarah.

    Mentan Amran menilai pencapaian ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dalam negeri berjalan efektif. Dengan hasil tersebut, Indonesia semakin dekat dengan swasembada beras dan melangkah menuju kedaulatan pangan.

  • CKG di Kabupaten Kediri, Selain Masyarakat Umum Mas Dhito Terjunkan Tim Sasar Kalangan Pelajar

    CKG di Kabupaten Kediri, Selain Masyarakat Umum Mas Dhito Terjunkan Tim Sasar Kalangan Pelajar

    Kediri (beritajatim.com) – Hingga minggu terakhir Mei 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) kepada belasan ribu penduduk. Di usia sekolah, program ini di awali dari SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib mengatakan, berdasarkan instruksi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana CKG juga menyasar kalangan pelajar dengan usia 5 hingga 18 tahun. Khusus bagi kalangan pelajar ini, CKG rencananya akan dilakukan setelah memasuki tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

    “Diawali dari SMA Dharma Wanita Boarding School, nanti (akan menyasar) sekolah-sekolah di tahun ajaran baru,” terang Khotib pada Selasa, 27 Maret 2025.

    Menurutnya CKG ini ditujukan untuk mendeteksi dini berbagai resiko penyakit. Mulai dari diabetes, jantung, kanker, hipertensi, sampai potensi stroke. Jika ditemukan risiko tersebut, petugas CKG akan memberikan rekomendasi kepada warga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki.

    “Pentingnya masyarakat mempunyai jaminan kesehatan, kalau ada indikasi penyakit tertentu. Masyarakat bisa menggunakan jaminan kesehatan ke faskes sehingga ada tindakan lebih lanjut,” ujar Khotib.

    Per 27 Mei 2025, program CKG di Kabupaten Kediri berhasil menyasar sejumlah 12.189 warga. Lebih lanjut Khotib menyebut, sebagaimana harapan Mas Dhito, sapaan bupati Kediri, kegiatan deteksi dini ini diharapkan bisa meningkatkan umur harapan hidup masyarakat. Melalui CKG pula, petugas sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat pentingnya meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat dan produktif.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Kediri tahun 2024 diangka 75,07 tahun atau meningkat 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, CKG di SMA Dharma Wanita 1 Pare dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan seleksi penerimaan siswa baru. Dimana menjadi salah satu persyaratan bagi siswa didik yakni lolos kesehatan baik fisik maupun mental.

    Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, menambahkan, pemeriksaan kepada pada calon siswa SMA Boarding School ini meliputi screening penyakit tidak menular.

    Hasil pemeriksaan kemudian akan dilaporkan kepada pihak sekolah sebagai rekapitulasi sekaligus data rujukan jika ditemukan resiko penyakit yang dialami calon siswa. Hal ini dinilai sangat penting mengingat para siswa nantinya akan menjalani kehidupan asrama.

    “Nantinya hasil pemeriksaan ini kalau ditemukan faktor resiko (tensi tinggi, gula darah tinggi) nanti akan kita rujuk ke Puskesmas, dan kalau memang harus ada penanganan lanjutan akan dilanjutkan ke rumah sakit,” bebernya. [ADV PKP/nm]

  • Mensos: Jatim Provinsi dengan Populasi Lansia Terbanyak di Indonesia

    Mensos: Jatim Provinsi dengan Populasi Lansia Terbanyak di Indonesia

    Jember, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi warga lanjut usia (lansia) terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 6 juta jiwa.

    Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menghadiri peringatan Hari Lansia Nasional 2025 bersama dengan 4.000 warga lansia di Alun-alun Jember Nusantara, Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025). 

    Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait, Gus Ipul menegaskan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia. 

    Salah satunya lewat peringatan Hari Lansia yang difokuskan untuk membangun kebahagiaan dan kesehatan bersama, sekaligus menyukseskan berbagai program kesejahteraan khusus bagi lansia. Program-program ini mencakup rehabilitasi sosial dan medis yang sangat dibutuhkan.

    Gus Ipul mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan lansia terbanyak di Indonesia dan Kabupaten Jember menyumbang angka tertinggi lansia di Jawa Timur dengan jumlah 415.000 lansia.

    “Sesuai data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jember memiliki persentase penduduk miskin 9,39% dari lebih dari 2,5 juta jiwa penduduknya. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk menekan angka kemiskinan,” ujarnya.

    Gus Ipul menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 21 miliar untuk berbagai kebutuhan lansia di Jember, meliputi sembako, pelayanan kesehatan, serta sarana, dan prasarana kewirausahaan guna mendukung kemandirian ekonomi mereka.

    Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan penting adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup lansia.

    “Kami harap dan optimistis 5 tahun ke depan insyaallah angka kemiskinan ekstrem di Jember kami tekan sehingga bisa berkurang signifikan,” ujarnya.

  • 109 Juta Pekerja RI Digaji di Bawah UMP, Kok Bisa?

    109 Juta Pekerja RI Digaji di Bawah UMP, Kok Bisa?

    Jakarta

    Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap terdapat peningkatan signifikan jumlah pekerja yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Salah satu penyebab dari naiknya angka ini adalah lemahnya penegakan aturan terkait UMP.

    Dalam riset ini, CELIOS mengungkap terjadi peningkatan tajam jumlah pekerja yang menerima gaji di bawah UMP per 2024 menjadi 84% dibandingkan 2021 sebesar 63%. Menurut data CELIOS yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 109 juta pekerja di Indonesia mendapatkan upah di bawah UMP per 2024. Sementara itu, pada 2021 ada 83 juta penduduk Indonesia yang digaji di bawah UMP.

    “Alasan pekerja digaji di bawah UMP adalah lemahnya penegakan aturan soal upah minimum. Pekerja yang digaji di bawah upah minimum cenderung pasrah, menerima kondisi yang berat, karena sempitnya lapangan kerja,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira kepada detikcom, Sabtu (31/5/2025).

    Bhima menegaskan, terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan para pekerja yang digaji di bawah upah minimum cenderung pasif untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak normatif pekerja.

    “Jadi, para pekerja pun pasif melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak normatif pekerja. Istilahnya, daripada menganggur, mending bekerja dengan upah rendah, dan ini tren yang seolah dinormalisasi. Ada juga kasus maraknya union busting, di mana pekerja dilarang berserikat sehingga aduan soal kepatuhan perusahaan melemah,” tambah Bhima.

    Ia mengelaborasi lebih rinci, faktor lain tingginya angka pekerja bergaji di bawah UMP lantaran besarnya porsi pekerja di sektor informal, terutama setelah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri pengolahan.

    “Begitu terjadi gelombang PHK beberapa tahun terakhir, yang pindah ke pekerjaan informal termasuk ojol (ojek online) dan kurir naik tajam. Ada juga yang menjadi pekerja di usaha milik keluarga skala UMKM. Jenis pekerjaan informal rentan secara upah dan jaring pengaman lainnya, seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Bhima.

    Rupanya, banyaknya pekerja bergaji di bawah UMP juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Semakin banyak orang bekerja, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kata Bhima.

    “Antara gaji dengan biaya makan, sewa rumah, biaya sekolah anak tidak sesuai. Akhirnya terjerat utang seperti pinjol (pinjaman online). Bahkan, bisa juga berakhir dengan depresi hingga perceraian karena permasalahan ekonomi. Sebagian lainnya yang masih bertahan, suami-istri harus bekerja secara overworked. Suami dan istri sama-sama kerja banting tulang untuk tutup kebutuhan harian,” pungkas Bhima.

    Merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Pasal 89 Ayat 1, upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

    Selain itu, UU Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan Pasal 90 Ayat 2 menyebutkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

    (ara/ara)

  • RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    RI ‘Juara’ Dua Pengangguran Terbanyak di Negara Berkembang Asia

    Jakarta

    Data dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) per April 2025 mengungkap persentase pengangguran di Indonesia menempati urutan kedua dalam negara berkembang di Asia. Tercatat, proyeksi angka pengangguran di Indonesia di 2025 menembus 5%.

    Angka ini membuat Indonesia mendapuk posisi kedua dengan angka pengangguran terbesar di negara berkembang di Asia Pasifik. Terlebih, proyeksi angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 2024 yang berada di angka 4,9%.

    Sementara itu, urutan pertama diisi oleh China, dengan persentase sebesar 5,1% yang masih imbang dengan periode 2024. Lebih lanjut, di posisi ketiga angka pengangguran terbesar diisi oleh India dengan persentase 4,9%, diikuti oleh Filipina dengan persentase 4,5%, Malaysia dengan persentase 3,2%, Vietnam dengan persentase 2%, dan Thailand dengan persentase 1%.

    Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, angka pengangguran di Tanah Air mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,28 juta orang. Angka ini disumbang oleh penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang menjadi 153,05 juta orang.

    Menurut catatan detikcom, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angkatan kerja itu di dalamnya ada yang sudah bekerja dan ada yang menganggur. Dari jumlah itu, tercatat yang sudah bekerja sebanyak 145,77 juta orang atau bertambah 3,59 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur meningkat 83,45 ribu orang yang naik kira-kira 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Jumlah penganggur sebanyak 7,28 juta orang itu setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76% atau lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Penurunan itu utamanya terjadi pada TPT perempuan.

    “Sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02% basis poin. Penurunan TPT konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” ungkap Amalia.

    Dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,60% pada Februari 2025, lebih tinggi jika dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 69,80%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,34% dibandingkan TPAK perempuan 56,70%.

    Tingkat Pengangguran di Negara Berkembang Asia

    1. China: 5,1%
    2. Indonesia: 5%
    3. India: 4,9%
    4. Filipina: 4,5%
    5. Malaysia: 3,2%
    6. Vietnam: 2%
    7. Thailand: 1%

    (fdl/fdl)