Kementrian Lembaga: BPS

  • IMF Ramal Tingkat Pengangguran Indonesia Sentuh 5% pada 2025 – Page 3

    IMF Ramal Tingkat Pengangguran Indonesia Sentuh 5% pada 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5,0 persen pada 2025.

    Mengutip laporan World Economic Outlook IMF edisi April, Rabu (4/6/2025) kenaikan tersebut menandai revisi dari 2024, di mana tingkat pengangguran Indonesia sebelumnya diperkirakan mencapai 4,9 persen.Adapun tingkat pengangguran Indonesia diperkirakan kembali meningkat pada 2026 menjadi 5,1 persen.

    Angka ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang diperkirakan melihat tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia setelah China yang diprediksi mencapai 5,1 persen.

    Posisi tersebut di susul oleh India yang diperkirakan akan memiliki tingkat pengangguran hingga 4,9% pada 2025 dan 2026 mendatang.

    Dalam tanggapannya terhadap proyeksi IMF, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS) yang menunjukkan angka pengangguran Indonesia justru menurun menjadi 4,76 persen pada Juni 2025.

    “Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7. 4,82 ke 4,76 (persen). Itu artinya angka pengangguran orang-orang yang benar-benar nganggur itu turun,” ujar Hasan kepada wartawan di Kantor PCO Jakarta, dikutip Rabu (4/6/2025).

    Dia mencatat, angka pekerja penuh waktu naik dari 65,6 menjadi 66,2 persen. Sementara angka setengah pengangguran juga menurun dari 8,5 persen menjadi 8 persen.

    “Angka pekerja penuh waktu, kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2. Hampir 1 persen. Ini kita bicara data saja biar kita dapat gambaran yang lebih utuh. Yang setengah pengangguran itu juga turun. Dari 8,5 menjadi 8 persen,” jelasnya.

     

  • APBN Mandek, DPRD Surabaya Dorong Raperda Hunian Layak Libatkan Swasta

    APBN Mandek, DPRD Surabaya Dorong Raperda Hunian Layak Libatkan Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin mengkritisi stagnasi pembangunan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Kota Pahlawan.

    Pasalnya, berdasarkan data resmi, pada tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mengalokasikan anggaran pembangunan rusunawa sama sekali.

    Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan mengingat Surabaya terus mengalami pertumbuhan penduduk dan tekanan urbanisasi, sementara angka backlog (kekurangan hunian) di Indonesia telah menembus 12,7 juta unit menurut data BPS tahun 2023.

    Situasi ini semakin menekan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.

    “Kalau kita hanya mengandalkan APBN, kita tidak akan pernah bisa mengejar kebutuhan hunian layak di Surabaya. Tahun 2025 Kementerian PUPR bahkan tidak punya anggaran untuk bangun satu rusun pun. Lalu kita mau tunggu siapa?” tegas Saifuddin, Rabu (4/6/2025).

    Politisi Demokrat ini menegaskan, stagnasi ini tak bisa dibiarkan dan harus dijawab melalui langkah terobosan di level daerah. Salah satunya adalah lewat inisiatif regulasi yang sedang dirancang dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hunian Layak.

    “Bukan tidak bisa pakai APBD atau kerja sama swasta. Bisa! Makanya saya inisiasi Raperda ini agar swasta bisa bangun rusun di atas tanah aset pemkot. Tapi mereka harus punya jaminan hukum agar tidak takut ambil risiko,” ujarnya.

    Menurut Saifuddin, selama ini banyak investor swasta enggan menyentuh proyek hunian rakyat karena tidak adanya kepastian hukum soal status lahan, skema pengelolaan, dan kerja sama jangka panjang dengan Pemkot.

    “Investor itu butuh kepastian. Kalau hari ini mereka bangun, besok jangan sampai malah dikriminalisasi karena bangun di atas tanah negara. Nah, Raperda ini akan jadi payung hukumnya,” jelasnya.

    Mantan aktivis PMII ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hunian layak bukan hanya bergantung pada dana, tapi juga pada sinkronisasi antara DPRD, Pemkot, pihak swasta, dan terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan aspek legalitas lahan.

    “Yang paling penting adalah kesamaan pola pikir antara Pemkot, DPRD, BPN, dan swasta. Kalau masih ego sektoral, ya rakyat terus yang jadi korban backlog,” tuturnya.

    Saifuddin juga menyinggung pentingnya memperkuat political will untuk benar-benar menyelesaikan persoalan hunian di kota metropolitan seperti Surabaya. Apalagi, banyak aset daerah yang mangkrak tak produktif dan justru bisa dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan rusun.

    “Bayangkan kalau lahan-lahan tidur milik pemkot dimanfaatkan maksimal, dibangun rusun vertikal untuk MBR, ditata dengan partisipasi warga, maka Surabaya bisa jadi pionir nasional dalam reformasi hunian rakyat,” tegasnya.

    Pansus Raperda Hunian Layak kini terus mendorong percepatan pembahasan dan menyusun draf final yang akan memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Saifuddin memastikan bahwa pihaknya akan melibatkan publik dan kelompok sipil dalam proses ini.

    “Hal ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyusunan regulasi ini,” tandasnya. [ADV/asg]

  • RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mendorong swasembada pangan untuk komoditas gandum dan kedelai. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia dapat memproduksi kedelai dan gandum hingga 10 ribu ton.

    Amran mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah mengumpulkan ahli-ahli dari perguruan tinggi.

    “Kedelai kami minta, kalau bisa, minimal 3 ton. Kalau sudah ada, bisa 1 ribu (ton), 2 ribu (ton), tapi langsung 10 ribu ton. Kalau berhasil, insyaallah, swasembada ke depan semakin terbuka lebar untuk kedelai,” kata Amran kepada awak media, di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2025).

    Untuk produksi gandum, Amran menerangkan pihaknya telah melakukan uji coba beberapa kali. Tertinggi, produksinya pernah mencapai 5 ton.

    Untuk meningkatkan produksinya lagi, Amran menyebut pihaknya telah mengirimkan delegasi untuk ke Yordan dan Brasil agar mendapatkan bibit terbaik dunia.

    “Kita melihat karena ada Mr. Ken, ahli dari Australia dengan Yordania, datang ke sini, ke rumah, diskusi. Bisa katanya produksi ada 8 ton, 10 ton. Saya bilang, kejar. Langsung aku perintahkan itu malam juga, berangkat. Kalau ada kebaikan, kita tiru,” terang Amran.

    Sebelumnya, Kementan emang berupaya untuk menekan impor gandum. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor biji-bijian atau serealia naik pada Maret 2024 baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 25,97% dan 144,02%. Komoditas serealia yang meningkat antara lain beras, gandum dan jagung.

    Nilai impor serealia pada Maret 2024 senilai US$ 182,2 juta dengan volume mencapai 491,1 ribu ton. Porsi impor serealia terhadap impor non migas Indonesia pada Maret 2024 mencapai 6,04%.

    Impor gandum per Maret 2025 naik sebesar 24,54%. Adapun asal utama impor gandum dan meslin berasal dari Australia, Argentina dan Kanada. Sementara itu, asal impor jagung dari Brazil, Argentina dan Amerika Serikat.

    (acd/acd)

  • Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Termasuk Naturalisasi-Pendidikan, Ini Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR RI adalah salah satu dari 13 komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan, olahraga, kebudayaan, riset, dan teknologi.

    Komisi ini juga terlibat dalam isu-isu nasional strategis seperti naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, hingga polemik kebijakan Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 pagi yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

    Dalam hal ini, Komisi X turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan, serta efektivitas proses belajar mengajar.

    Apa Saja Tugas dan Lingkup Kerja Komisi X DPR RI?

    Komisi X DPR RI bertugas di empat sektor utama:

    1. Pendidikan

    Bertanggung jawab atas pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran.

    2. Olahraga

    Mengembangkan kebijakan olahraga nasional, termasuk dukungan terhadap prestasi atlet dan pembinaan olahraga di semua level.

    3. Sains dan Teknologi

    Mendorong inovasi dan penguatan kapasitas riset nasional melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN.

    Siapa Saja Mitra Strategis Komisi X?

    Dalam menjalankan tugasnya, Komisi X bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara:

    Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian KebudayaanKementerian Pemuda dan OlahragaPerpustakaan Nasional (Perpusnas)Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Badan Pusat Statistik (BPS)Inilah Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI (2024-2029)

    Komisi X terdiri dari para anggota legislatif dari berbagai fraksi:

    Pimpinan Komisi X

    Ketua: Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar)Wakil ketua: Maria Yohana Esti Wijayati (Fraksi PDIP)Wakil ketua: Himmatul Aliyah (Fraksi Gerindra)Wakil ketua: Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB)

    Daftar Anggota Komisi X DPR RI

    Fraksi PDIPSofyan Tan (Sumatera Utara I)Nyoman Parta (Bali)Puti Guntur Soekarno (Jawa Timur I)Mercy Chriesty Barends (Maluku)Bonnie Triyana (Banten I)Once Mekel (DKI Jakarta II)Denny ‘Cagur’ Wahyudi (Jawa Barat II)Fraksi GolkarMuhamad Nur Purnamasidi (Jawa Timur IV)Ferdiansyah (Jawa Barat XI)Karmila Sari (Riau I)Adde Rosi Khoerunnisa (Banten I)Agung Widyantoro (Jawa Tengah IX)Juliyatmono (Jawa Tengah IV)Fraksi Partai GerindraAli Zamroni (Banten I)La Tinro La Tunrung (Sulawesi Selatan III)Ruby Chairani Syiffadia (Lampung I)Melliana Cessy Goeslaw (Jawa Barat I)Ahmad Dhani Prasetyo (Jawa Timur I)Muhammad Kadafi (Lampung I)Andi Muawiyah Ramly (Sulawesi Selatan II)Syarief Muhammad (Jawa Barat I)Dedi Wahidi (Jawa Barat VIII)Fraksi Partai NasDemRatih Megasari Singkarru (Sulawesi Barat)Lestari Moerdijat (Jawa Tengah II)Eva Stevany Rataba (Sulawesi Selatan III)Furtasan Ali Yusuf (Banten II)Lita Machfud Arifin (Jawa Timur I)Nilam Sari Lawira (Sulawesi Tengah)Fraksi PKSLedia Hanifa (Jawa Barat I)Gamal Albinsaid (Jawa Timur V)Mohd Iqbal Romzi (Sumatera Selatan I)Fraksi PANDewi Coryati (Bengkulu)Muslimin Bando (Sulawesi Selatan III)Verrell Bramasta (Jawa Barat VII)Hoerudin Amin (Jawa Barat XI)Fraksi Partai DemokratAnita Jacoba Gah (Nusa Tenggara Timur II)Bramantyo Suwondo (Jawa Tengah VI)Sabam Sinaga (Sumatera Utara II)

    Keberagaman latar belakang para anggota Komisi X menunjukkan representasi masyarakat dari berbagai profesi dan daerah pemilihan di Indonesia.

    Apa Saja yang Diperjuangkan Komisi X?

    Naturalisasi Pemain Timnas: Fokus Baru Komisi X

    Komisi X turut andil dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mereka menyetujui naturalisasi tiga pemain baru, yakni: Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James.

    Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan ketiganya memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Namun, anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, mengingatkan agar naturalisasi dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan potensi dari wilayah Asia atau Afrika.

    Isu Pendidikan Terkini: Jam Masuk Sekolah dan Pendidikan Gratis

    Komisi X menanggapi wacana masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada siswa dan harus dikaji secara akademik.

    Komisi ini juga mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hak pendidikan gratis bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan akses pendidikan.

    Komisi X DPR RI memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, olahraga, riset, dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam isu-isu seperti naturalisasi pemain timnas dan kebijakan pendidikan menunjukkan komitmen mereka dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

  • Menurunnya Industri Hotel dan Resto bisa Picu PHK

    Menurunnya Industri Hotel dan Resto bisa Picu PHK

    Jakarta (beritajatim.com) – Industri perhotelan dan restoran di Indonesia dinilai tengah mengalami senja kala. Penurunan tingkat okupansi dan pengunjung memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja hingga 70 persen.

    “Kami telah menerima informasi mengenai potensi terjadinya PHK massal di sektor perhotelan dan restoran,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siti Mukaromah.

    Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta pada periode 2019-2023 masih sangat rendah, hanya sebesar 1,98%.

    Erma-sapaan akrab Siti Mukaromah-menyebut, banyak faktor yang memicu penurunan bisnis hotel dan restoran di Indonesia. Mulai dari situasi perekonomian global yang belum menentu, penurunan daya beli masyarakat, tingginya inflasi, hingga terjadinya disrupsi teknologi yang mempengaruhi pola belanja masyarakat.

    “Selain itu, penurunan tingkat hunian hotel juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi yang dilakukan oleh konsumen, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, serta kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun,” katanya.

    Ema pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan intervensi dan mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. Gelombang PHK sudah melanda berbagai sektor industri lainnya, seperti manufaktur.

    “Pemerintah harus bertindak cepat melakukan intervensi untuk kembali menggairahkan sektor industri hotel dan restoran. Kami berharap PHK tidak terjadi dan semakin memperburuk kondisi para pelaku usaha dan pekerja di industri hotel dan restoran,” tegas Ema.

    Untuk mencegah terjadinya PHK massal di industri perhotelan dan restoran, Erma mengusulkan beberapa langkah strategis. Dari sisi kebijakan, ia menekankan pentingnya komitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Kepariwisataan agar tercipta regulasi yang kuat untuk melindungi dan menghubungkan seluruh elemen dalam ekosistem pariwisata.

    “Selain itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak PHK, misalnya melalui program atau kebijakan lintas kementerian yang mempermudah masyarakat untuk berwirausaha,” katanya. [hen/ian]

  • Duh, BPS Temukan 1,9 Juta Penerima Bantuan Ternyata Mampu!

    Duh, BPS Temukan 1,9 Juta Penerima Bantuan Ternyata Mampu!

    Jakarta: Bantuan sosial (bansos) yang seharusnya menjadi penopang kelompok rentan, ternyata masih dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. 
     
    Fakta ini terungkap dari pengecekan langsung Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap data penerima bansos.
     
    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dari hasil ground check terhadap 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), ditemukan 1,9 juta penerima yang sebenarnya sudah tergolong mampu.

    “Kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Amalia dalam jumpa pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, dikutip dari Antara, Selasa, 3 Juni 2025.
     

    Data lama dibersihkan, DTSEN jadi acuan utama
    Data penerima bansos selama ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, BPS menyadari perlu pembaruan data agar bansos benar-benar tepat sasaran.
     
    Kini, sebanyak 1,9 juta KPM yang semula terdata sebagai penerima bantuan, telah dikeluarkan dari daftar dan dialihkan ke kelompok yang berhak.
     
    “Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” tutur Amalia.
     
    Pengecekan data ini bukan kerja BPS semata. Ada kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPKP, dan BPS untuk memverifikasi penerima bansos. Dari total 20,3 juta data KPM, sudah ada 16,5 juta yang diverifikasi.
     
    Hasilnya, 14,3 juta KPM masuk kategori desil 1, yaitu rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Bansos kepada kelompok ini mulai disalurkan per 31 Mei 2025.
     
    Dengan temuan dan pembaruan data oleh BPS, pemerintah berharap bantuan sosial bisa lebih menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Sampah Jadi Uang: Bank Sampah di Jagakarsa Beri Warga Tambahan Penghasilan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Juni 2025

    Sampah Jadi Uang: Bank Sampah di Jagakarsa Beri Warga Tambahan Penghasilan Megapolitan 3 Juni 2025

    Sampah Jadi Uang: Bank Sampah di Jagakarsa Beri Warga Tambahan Penghasilan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Bank Sampah
    Sehati (BPS) di RW 08 Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berhasil mengumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang selama April 2025.
    Program ini tidak hanya menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.
    Ketua BPS RW 08 Acing Mamim menyampaikan, sampah yang terkumpul akan dipilah untuk ditimbang, kemudian sebagian hasilnya digunakan untuk mendukung program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
    “Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga,” ujar Acing, Selasa (3/6/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Saat ini,
    bank sampah
    RW 08 Lenteng Agung memiliki lebih dari 300 nasabah aktif dari 14 RT di wilayah tersebut.
    Aktivitas bank sampah rutin dilakukan dua kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis, dengan metode jemput bola ke rumah-rumah warga.
    Pendamping bank sampah RW 08 dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia Magdalena, mengungkapkan bahwa harga sampah ditentukan berdasarkan jenisnya.
    Harga yang ditetapkan ini diharapkan dapat mendorong semangat warga dalam memilah dan mengelola sampah dari rumah.
    Bank Sampah Sehati RW 08 dapat menjadi salah satu model pengelolaan sampah tingkat RW yang patut dicontoh.
    Selain menjaga kebersihan lingkungan, program ini juga menyadarkan warga akan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah.
    “Dengan pemilahan sampah rumah tangga yang baik, lingkungan bersih bisa tercapai, dan nilai ekonominya juga terasa langsung oleh warga,” ujar Novalia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Bank Sampah Sehati (BPS) RW 08, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan mengumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang selama April 2025 sebagai wujud dukungan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih.

    “Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),” kata Ketua BPS RW 08, Lenteng Agung, Acing Mamim di Jakarta, Selasa.

    Acing menjelaskan saat ini BPS sudah memiliki 300 nasabah dari 14 RT yang tersebar di RW 08.

    Dia berharap adanya kegiatan bank sampah secara rutin ini, RW 08 menjadi lingkungan yang bersih dan mempunyai penghasilan sendiri warganya.

    Sementara, Pendamping Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia Magdalena, mengatakan bank sampah di RW 08 ini terdapat 14 titik dan untuk penimbangan dilakukan dalam waktu satu minggu dua kali.

    “Penimbangan di sini kita lakukan setiap Selasa dan Kamis dengan cara jemput bola ke masing-masing lokasi,” ujar Novalia.

    Adapun untuk harga yang dipatok oleh Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia menerangkan, untuk kategori sampah beling dihargai Rp300 per kilogram (kg), sampah kardus minimal Rp1.700 per kg.

    Kemudian, untuk sampah plastik dibanderol Rp800 hingga Rp4 ribu per kg dan kategori termahal ada di besi atau logam mencapai Rp60 ribu per kg.

    “Semoga dengan pemilahan sampah rumah tangga yang baik, akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sampah yang dikumpulkan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Bank Sampah Sehati (BPS) RW 08, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan mengumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang selama April 2025 sebagai wujud dukungan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih.

    “Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),” kata Ketua BPS RW 08, Lenteng Agung, Acing Mamim di Jakarta, Selasa.

    Acing menjelaskan saat ini BPS sudah memiliki 300 nasabah dari 14 RT yang tersebar di RW 08.

    Dia berharap adanya kegiatan bank sampah secara rutin ini, RW 08 menjadi lingkungan yang bersih dan mempunyai penghasilan sendiri warganya.

    Sementara, Pendamping Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia Magdalena, mengatakan bank sampah di RW 08 ini terdapat 14 titik dan untuk penimbangan dilakukan dalam waktu satu minggu dua kali.

    “Penimbangan di sini kita lakukan setiap Selasa dan Kamis dengan cara jemput bola ke masing-masing lokasi,” ujar Novalia.

    Adapun untuk harga yang dipatok oleh Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia menerangkan, untuk kategori sampah beling dihargai Rp300 per kilogram (kg), sampah kardus minimal Rp1.700 per kg.

    Kemudian, untuk sampah plastik dibanderol Rp800 hingga Rp4 ribu per kg dan kategori termahal ada di besi atau logam mencapai Rp60 ribu per kg.

    “Semoga dengan pemilahan sampah rumah tangga yang baik, akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sampah yang dikumpulkan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2%, dari 4,9% menjadi 4,7% pada 2025. 

    Pemangkasan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan OECD sepanjang tahun ini usai revisi ke bawah 0,3%, dari 5,2% menjadi 4,9%, melalui publikasi OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025. 

    Sementara dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook June 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat. 

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    OECD menuliskan bahwa melemahnya sentimen bisnis dan konsumen baru-baru ini di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan biaya pinjaman yang tinggi akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada paruh pertama 2025. 

    Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur mereda, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund yang baru alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan momentumnya. 

    Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025 dan 2026. 

    OECD turut menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan global baru-baru ini dan penurunan harga komoditas diperkirakan akan membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor.

    Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor kontraksi 10,77% secara bulanan (month to month/MtM). 

    OECD memperkirakan inflasi akan naik secara bertahap ke titik tengah kisaran target bank sentral, seiring dengan memudarnya dampak diskon harga listrik sementara pada awal 2025, dan depresiasi mata uang yang terjadi baru-baru ini secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

    Ekonomi Indonesia berisiko tumbuh lebih rendah dari harapan pemerintah karena arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan untuk sementara waktu dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi.

    Selain itu, perlambatan yang lebih besar dari perkiraan di China—pasar ekspor terbesar Indonesia—akan semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas.

    Di sisi positifnya, penggunaan yang cepat dan efektif dari BPI Danantara dapat mengkatalisasi investasi swasta dengan mengumpulkan modal dan mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi.

    Proyeksi Ekonomi RI Kompak Turun

    Proyeksi dari OECD hampir serupa dengan ramalan dari Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang 4,7%—5,5% menjadi 4,6%—5,4% pada akhir 2025 mendatang. 

    Pemangkasan proyeksi ini nyatanya telah terjadi sejak bulan lalu, yang sebelumnya diprediksi akan lebih rendah dari titik tengah 4,7%—5,5%. 

    Revisi ke bawah ekonomi Indonesia tersebut juga dilakukan saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merevisi ke atas ekonomi global dari 2,9% menjadi 3%.  

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada dalam kisaran 4,6%—5,4% lebih rendah dari sebelumnya 4,7%—5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/5/2025).

    Sementara pemerintah masih enggan mengutak-atik asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2025 dan baru akan mengumumkan revisi atau tidak pada penyampaian Laporan Semester pada Juli mendatang.