Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kepala Bapanas tegaskan bantuan beras pada Juni-Juli sesuai sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:37 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram pada bulan Juni hingga Juli 2025 akan dilakukan secara tepat sasaran dan lebih efisien.

    “Salah satu program stimulus ekonomi kuartal II, yakni bantuan pangan beras untuk Juni dan Juli 2025, ini akan dilaksanakan lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Arief dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bersama Perum Bulog, pemerintah akan kembali menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Arief menuturkan penyaluran beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Selain itu, implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.

    “Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu. Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu,” ujarnya.

    Saat ini, terang Arief, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan. Namun secara paralel Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.

    “Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Hal itu penting karena pesan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan itu harus tepat sasaran.

    “Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya,” tambah Arief.

    Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebutkan ada di sekitar angka Rp4,9 triliun. Untuk itu, pengawasan program nantinya termasuk fokus yang dipersiapkan Bapanas.

    “Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi,” kata Arief lagi.

    Ia menegaskan bantuan pangan beras tersebut akan menyasar kelompok desil 1 sampai 7, sehingga benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan,” kata Arief.

    Ia juga memastikan target sampai pertengahan Juli, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen.

    “Penargetan service level-nya di pertengahan Juli mendatang, kami harapkan sudah bisa di atas 95 persen,” imbuh Arief.

    Sumber : Antara

  • Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Diskon Tiket Pesawat Resmi Berlaku, Begini Syarat dan Perhitungannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberikan diskon tiket pesawat melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat mulai 5 Juni 2025.

    Ketentutan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa kebijakan ini dalam rangka mendorong ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

    “Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah,” tulis Sri Mulyani dalam belied tersebut, dikutip pada Selasa (10/6/2025).

    Beleid yang diteken pada 4 Juni 2025 dan resmi berlaku mulai 5 Juni 2025 tersebut hanya berlaku untuk penerbangan domestik dan kelas ekonomi.

    Dengan PPN DTP tersebut, alhasil harga tiket yang penumpang bayar lebih murah karena hanya membayar PPN 5% dari yang seharusnya 11%. 

    Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 tetap berada di kisaran 5%, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui berbagai langkah strategis. 

    Pada kuartal I/2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87% secara tahunan (year on year/YoY) atau lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%. 

    “Pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil koordinasi lintas kementerian serta lembaga, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    Dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025, dan dilanjutkan dengan keterangan pers oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, serta Kepala BPS, Pemerintah memutuskan untuk memberikan lima paket stimulus kebijakan. 

    Paket-paket tersebut meliputi Diskon Transportasi, Diskon Tarif Tol, Penebalan Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah, dan Perpanjangan Diskon Iuran JKK.

    Salah satu kebijakan dalam paket Diskon Transportasi adalah pemberian insentif PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama periode Juni—Juli 2025. 

    Melalui kebijakan ini, PPN sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik ditanggung pemerintah dengan alokasi anggaran Rp430 milliar. 

    Insentif ini berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan periode penerbangan mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Juni—Juli 2025. Aktivitas masyarakat yang meningkat diharapkan turut memberikan dampak positif bagi sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri.

    Contoh perhitungan PPN DTP 6% Tiket Pesawat: 

    Budi membeli tiket pesawat dalam negeri berjadwal dari angkutan udara PT B pada 5 Juni 2025 untuk penerbangan tanggal 14 Juli 2025 seharga Rp1.350.000. 

    Komponen biaya tiket itu terdiri dari:

    Tarif dasar (base fare): Rp700.000
    Fuel surcharge Rp350.000
    PSC/airport tax Rp150.000
    Extra baggage Rp100.000
    Seat selection Rp50.000
    Total= Rp1.350.000

    Komponen PPN Terutang 

    Dasar pengenaan pajak (DPP) yang dipungut kepada penumpang adalah Rp500.000, terhitung dari:
    ([5/11] x [11/12] x penggantian)
    ([5/11] x [11/12] x [tarif dasar, fuel surcharge, extra baggage, dan seat selection)
    ([5/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp500.000
    PPN = 12% x Rp500.000 = Rp60.000
    DPP yang ditanggung pemerintah Rp600.000
    ([6/11] x [11/12] x Rp1.200.000) = Rp600.000
    PPN DTP = 12% x Rp600.000 = Rp72.000

    Dengan demikian, nilai yang ditanggung oleh penumpang senilai Rp1.410.000 (Rp1.350.000 + Rp60.000)

  • HIPMI Minta Pemerintah Perhatikan Pengusaha Menengah – Page 3

    HIPMI Minta Pemerintah Perhatikan Pengusaha Menengah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan afirmasi terhadap pengusaha kelas menengah agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

    Dalam peringatan Hari Kewirausahaan yang pertama, Akbar menyampaikan apresiasi terhadap capaian organisasi di bawah kepemimpinan mantan Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia.

    Ia menyebut, pada awal masa kepemimpinan Bahlil, rasio jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,6 persen. Namun berkat kerja kolektif HIPMI dari Sabang sampai Merauke dalam menebarkan semangat kewirausahaan, rasio tersebut meningkat secara signifikan.

    “Pada saat tahun 2019 beliau selesai menjalankan tugas sebagai Ketua BPP HIPMI jumlah rasio pengusaha kita naik menjadi 3,6%. Ini pencapaian HIPMI juga secara kolektif yang dipimpin oleh Ketum Bahlil pada saat itu menjadi Ketua Umum BPP HIPMI,” kata Akbar dalam Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional, di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Rasio Jumlah Pengusaha

    Saat ini, rasio jumlah pengusaha Indonesia berada di angka 3,8 persen. Meski ada peningkatan, Akbar menekankan bahwa tantangan terbesar kini adalah mendorong pertumbuhan pengusaha kelas menengah.

    “Nah, hari ini jumlah rasio pengusaha kita 3,8%,” ujarnya.

    Adapun berdasarkan data yang diperolehnya dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia baru mencapai 17 persen, jauh di bawah negara-negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang telah mencapai 55 hingga 60 persen.

    “Sementara di negara-negara maju kelas menengah sudah 55-60%. Di China 55%, di Amerika 60%. Ini yang ingin kita minta kepada pemerintah agar memberikan afirmasi, ada affirmative action kepada teman-teman kelas menengah kita,” ujar Akbar.

     

  • Produksi Jagung Surplus 380.000 Ton, Indonesia Siap Ekspor

    Produksi Jagung Surplus 380.000 Ton, Indonesia Siap Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa Indonesia semakin dekat menuju swasembada jagung. Berkat peningkatan produksi yang signifikan, Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki surplus 380.000 ton jagung yang siap diekspor atau dijadikan stok cadangan pangan nasional.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK KA 14%) sepanjang Januari–Juli 2025 diperkirakan mencapai 9,45 juta ton. Angka ini melonjak tajam 11,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan kita sudah mampu ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada, tapi Indonesia harus jadi lumbung pangan dunia,” ujar Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi, Selasa (10/6/2025).

    Berdasarkan analisis NFA, setelah memperhitungkan potensi kehilangan hasil sebesar 4,62%, produksi bersih jagung dalam negeri diperkirakan mencapai sekitar 9,01 juta ton. Angka ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juli yang hanya 8,63 juta ton, menghasilkan surplus sebesar 380.000 ton.

    “Alhamdulillah untuk jagung, kita mencatatkan surplus. Artinya produksi kita sudah cukup, bahkan lebih. Ini bisa kita manfaatkan untuk ekspor atau cadangan pangan pemerintah (CPP),” tambah Arief.

    Sebelumnya, pada Kamis (5/6/2025), Presiden Prabowo secara resmi melepas ekspor jagung sebanyak 1.200 ton dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menuju Kuching, Malaysia. Ekspor perdana jagung ini, setelah beberapa tahun Indonesia mengimpor, disebut sebagai penanda awal bagi Indonesia menuju cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.

  • Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah

    Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.

    “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.

    Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.

    “Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” ujarnya.

    Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.

    Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup,” tambah Bima.

    Wamendagri juga meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing.

    “Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” tambahnya.

    Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Tomsi juga menyoroti pelaksanaan pengusulan lokasi untuk program Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.

    Tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.

    “Kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan,” tegas Tomsi.

    Terakhir, ia berharap seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai,” katanya.

    Rakor itu turut dihadiri Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi NTB menggaet wisatawan untuk berkunjung

    Strategi NTB menggaet wisatawan untuk berkunjung

    Mataram (ANTARA) – Lanskap laut biru dan perbukitan yang membentang adalah sumber daya besar bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi daerah maju dan berdaya saing dengan menempatkan pariwisata sebagai katrol pengungkit ekonomi.

    Dalam peta jalan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 tertuang agenda pembangunan destinasi wisata berkelas dunia agar dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

    “Kontribusi sektor pariwisata diharapkan meningkat dari 11,64 persen saat ini menjadi 12,60 persen minimal di tahun 2029,” kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal.

    Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah daratan selebar 1,96 juta hektare dan wilayah lautan seluas 2,79 juta hektare yang terdiri Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024-2044 menyebutkan luas kawasan pariwisata lebih kurang 32.808 hektare yang di antaranya adalah perairan kawasan Gili Indah, perairan kawasan Kuta, dan perairan kawasan Teluk Saleh.

    Walau ada beragam objek wisata menawan mulai dari pantai, destinasi menyelam dan berselancar, pendakian, paralayang, hingga kuliner, namun angka statistik memperlihatkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah ketimbang sektor pertambangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

    Ketika ekspor konsentrat tambang nihil, maka situasi itu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year yang mengalami kontraksi sebesar minus 1,47 persen pada triwulan I 2025.

    Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 41,05 persen yang diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yang mengalami minus 1,67 persen, dan komponen pengeluaran rumah tangga terkontraksi sebesar 1,09 persen.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu diversifikasi dengan meningkatkan kontribusi dari berbagai lapangan usaha lainnya, seperti pariwisata agar andil tambang terhadap roda ekonomi daerah bisa diperkecil pelan-pelan.

    Optimalisasi MICE

    Kegiatan pariwisata untuk bisnis atau akrab dikenal MICE yang merupakan akronim dari meeting (pertemuan), incentive (insentif), convention (konvensi), dan exhibition (pameran) menjadi harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    Kegiatan MICE menarik minat orang-orang untuk berkunjung ke suatu daerah. Peserta acara seringkali memanfaatkan waktu luang mereka untuk menjelajahi berbagai destinasi lokal, memperpanjang masa tinggal, atau datang kembali sebagai turis biasa.

    Nusa Tenggara Barat yang dilalui garis Wallace memiliki infrastruktur pendukung berupa bandara internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hotel berbintang, dan jalan bypass yang menghubungkan Lombok Tengah hingga Kota Mataram.

    MotoGP Mandalika yang digelar setiap tahun sejak 2022 sampai saat ini menjadi bukti bahwa Nusa Tenggara Barat mampu menjadi tuan rumah acara internasional yang memberikan eksposur besar dalam mendongkrak jumlah kunjungan turis.

    Pemerintah NTB menargetkan setiap bulan minimal ada satu kegiatan MICE tier 1 dalam level nasional maupun internasional dengan jumlah kunjungan peserta mencapai lebih dari 10 ribu orang.

    Kegiatan MICE non-pemerintah yang melibatkan banyak orang, seperti olahraga, hiburan, dan bakti sosial menjadi tumpuan di tengah situasi penghematan anggaran yang terjadi saat ini.

    Pada Mei 2025, kejuaraan dunia paralayang yang mendatangkan peserta dari 9 negara dan kunjungan 38 delegasi dari berbagai kedutaan serta atase negara asing adalah pemantik awal MICE non-pemerintah yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Lombok pada April 2025 mencapai 7.812 orang, angka itu naik 43,58 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 1,43 juta orang atau naik 35,74 persen dari Maret 2025.

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) meminta agar pemerintah NTB serius mengelola potensi pariwisata yang besar, salah satunya kawasan Gili Tramena (Trawantan, Meno, dan Air) di Lombok Utara yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.

    Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard berharap ragam kawasan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat mampu menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mendukung pembangunan di berbagai sektor pariwisata.

    Konektivitas antar-destinasi

    Sebanyak dua pulau besar dan 401 pulau-pulau kecil yang menyusun Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran umum mengenai tantangan yang dihadapi dalam aspek pengembangan sektor pariwisata.

    Jalur kapal cepat baru dari Sanur di Denpasar langsung menuju Senggigi di Lombok Utara, serta dari Sanur langsung menuju ke Mandalika di Lombok Tengah kini sedang diurus perizinannya oleh pemerintah NTB.

    Pembukaan jalur kapal cepat dari Bali ke Lombok bertujuan untuk menghidupkan kembali Senggigi yang mati suri dan meningkatkan gairah kunjungan turis ke Mandalika. Apalagi kini Bali sudah penuh sesak dipadati oleh turis-turis dari berbagai daerah dan berbagai negara.

    Konsultasi intensif dengan Kementerian Perhubungan juga terus dilakukan oleh pemerintah NTB untuk membangun fasilitas akomodasi pesawat amfibi agar bisa mempermudah akses turis ke berbagai destinasi wisata dan resort.

    Pesawat amfibi adalah salah satu jenis pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat di atas air. Pesawat amfibi memainkan peran penting dalam transportasi udara, terutama di wilayah perairan dan kepulauan.

    Saat ini hanya ada satu rute penerbangan pesawat amfibi di Nusa Tenggara Barat. Pesawat amfibi non-komersial berkapasitas delapan penumpang itu dioperasikan oleh AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Bandara Internasional Lombok menuju Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat.

    Kemudahan akses pariwisata adalah faktor penting dalam pengembangan pariwisata di wilayah maritim. Semakin mudah akses ke suatu destinasi, maka semakin besar pula peluang turis untuk mendatangi destinasi tersebut.

    Konektivitas antar-destinasi melalui layanan kapal cepat dan pesawat amfibi komersial merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah kepulauan, seperti Nusa Tenggara Barat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Parah! Harga Beras di Indonesia Ada yang Tembus Rp 54 Ribu/Kg

    Parah! Harga Beras di Indonesia Ada yang Tembus Rp 54 Ribu/Kg

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Harga beras tertinggi bahkan mencapai Rp 54.000/kilogram (kg).

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan untuk zona 1, telah terjadi kenaikan harga beras pada minggu pertama Juni 2025 sebesar 0,72%. Kenaikan ini dibandingkan minggu keempat Mei 2025.

    “Harga beras di zona 1 masih berada di dalam rentang HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu di antara medium dan premium dan kemudian di sini harga beras di zona 1 terlihat mengalami kenaikan sebesar 0,72% dibandingkan Mei 2025,” kata dia dalam rapat inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Selasa (10/6/2025).

    Saat ini rata-rata harga beras di zona 1 Rp 14.126/kg. Meski begitu, menurut BPS harga itu masih dalam rentan Harga Eceran Tertinggi (HET) baik medium dan premium.

    BPS mengungkap 10 daerah yang mengalami kenaikan beras, yakni Kabupaten Wakatobi Rp 17.455/kg, Kabupaten Buton Utara Rp 16.863/kg, Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 16.492/kg, Kabupaten Kep Siau Tagulandang Biaro Rp 16.492/kg, Kabupaten Dompu Rp 16.432/kg.

    Kemudian Kabupaten Empat Lawang Rp 16.000/kg, Jakarta Timur Rp 15.843/kg, Jakarta Utara Rp 15.755/kg, Lampung Rp 15.748/kg, dan Surabaya Rp 15.729/kg.

    BPS juga mencatat harga rata-rata beras di zona 2 masih dalam rentang HET. Pada minggu pertama Juni 2025 naik sebesar 0,29%. Harga beras tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yakni mencapai Rp 18.082/kg.

    Lebih lanjut rata-rata harga beras di zona 3 naik 0,29% dibandingkan dengan Mei 2025. Kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras tertinggi yakni Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah Rp 54.772/kg.

    “Kemudian diikuti oleh Kabupaten Puncak (Rp 45.000/kg), Kabupaten Pegunungan Bintang (Rp 40.000/kg) dan seterusnya,” jelasnya.

    Sebagai catatan, BPS menghitung rata-rata harga beras mencakup dua harga baik dari kualitas medium dan premium.

    Sebagai informasi, harga beras dikatakan mengalami kenaikan jika berada di atas HET. Untuk zona 1, HET beras medium Rp 12.500/kg dan premium Rp 14.900/kg. Zona 1 terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg dan premium Rp 15.400/kg. Zona 2 terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    Harga beras medium di zona 3 Rp 13.500/kg dan premium Rp 15.800/kg. Zona 3 meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya.

    (acd/acd)

  • Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Jakarta (ANTARA) – Temuan besar sumur minyak bumi dan gas (migas) di Sulawesi Tengah, yang berpotensi menghasilkan 548 miliar kaki kubik gas oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dinilai mampu menjaga ketersediaan gas di tengah permintaan khususnya industri yang juga terus meningkat.

    “Jelas, penemuan sangat besar itu antara lain menjadi bukti komitmen PHE sebagai Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) untuk terus mendorong dan memenuhi ketersediaan gas industri,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara melalui telepon di Jakarta, Selasa.

    Industri dalam negeri memang terus tumbuh, lanjutnya, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 yang 4,87 persen.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk industri pengolahan (manufaktur) misalnya, tumbuh 4,55 persen (year-on-year).

    Beberapa subsektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan signifikan, antara lain industri logam dasar yang mencapai 14,47 persen.

    Marwan menambahkan pertumbuhan industri memang meningkatkan kebutuhan sektor tersebut terhadap gas bumi.

    Kondisi ini tak lepas bahwa gas termasuk energi ramah lingkungan, apalagi, ditambah upaya pemerintah untuk terus mendorong lingkungan yang lebih bersih.

    “Harganya juga masih dikendalikan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya yang efisien bagi industri,” katanya.

    Kebutuhan industri terhadap gas yang terus naik, tambahnya, antara lain diperlihatkan banyaknya perjanjian jual beli gas (PJBG), termasuk oleh PHE yang merupakan kontributor terbesar penyediaan gas.

    Namun demikian Marwan mengingatkan tingginya komitmen PHE juga perlu didukung pemerintah, tidak hanya melalui insentif menarik, tetapi juga upaya konkret dalam menyederhanakan perizinan yang saat ini terlalu banyak dan berbelit-belit. Termasuk di dalamnya adalah perizinan usaha hulu migas.

    “Nah itu, pemerintah harus menjamin. Siapa pun itu, baik asing maupun Pertamina kan pasti tidak akan mau berbisnis di usaha hulu migas kalau perizinan masih berbelit. Ini harus segera ditertibkan,” katanya.

    Karena itulah, dia mengharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi untuk penyederhanaan perizinan usaha hulu migas, baik melalui instruksi presiden maupun instrumen hukum lain.

    Dengan demikian, PHE maupun KKKS lainnya semakin bergairah melakukan usaha hulu migas terutama untuk menyediakan gas industri yang sangat terjangkau.

    “Kementerian Investasi/BKPM harus mengoptimalkan perannya agar hal ini tidak menjadi hambatan. Kalau perlu ada instruksi presiden (inpres) dari Presiden Prabowo untuk mendorong gas untuk industri ini agar semua perizinan dipercepat,” ujar Marwan.

    Sebelumnya, PHE juga menyampaikan komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan eksplorasi yang dilakukan PHE mencapai 37 persen per tahun.

    Dalam kurun waktu tersebut PHE mendapatkan 8 wilayah kerja eksplorasi baru.

    PHE juga menemukan cadangan eksplorasi terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir.

    Pada 2024, PHE mendapatkan dua temuan besar, yakni dari struktur Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 140.6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan batu bara di Tanah Air supaya produksi setiap perusahaan sesuai dengan yang direncanakan, sekaligus memitigasi ekspor komoditas tersebut terus turun.

    “Pemerintah mungkin hanya mengawal dan memastikan, misalnya produksi di perusahaan itu sesuai dengan yang mereka rencanakan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati ditemui dalam acara Indonesia Miner 2025 di Jakarta, Selasa.

    Disampaikan, penurunan volume ekspor batu bara dipengaruhi oleh pasar dunia, dan pemerintah tidak bisa mengontrol hal tersebut.

    Meski demikian upaya memitigasi agar ekspor tak terus turun dilakukan melalui pengawasan produksi serta penerapan harga batu bara acuan (HBA) supaya harga di Tanah Air relatif stabil.

    “Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,” ujarnya.

    Sebelumnya Kementerian ESDM mengevaluasi penyebab turunnya ekspor batu bara sejak awal 2025, seperti dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2025.

    “Nanti kami evaluasi,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Jakarta, Jumat (25/4).

    Berdasarkan laporan BPS, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 5,54 persen pada Maret 2025 (1,97 miliar dolar AS) apabila dibandingkan dengan Februari 2025 (2,08 miliar dolar AS).

    Sedangkan, apabila dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 23,14 persen, sebab pada Maret 2024, nilai ekspor batu bara 2,56 miliar dolar AS.

    Menyoroti volume ekspor batu bara, pada Maret 2025, volume ekspor batu bara berada di angka 30,73 juta ton, turun apabila dibandingkan dengan Februari (30,82 juta ton), dan Maret 2024 (33,31 juta ton).

    Harga batu bara juga mengalami penurunan, yakni dari 76,85 dolar AS per ton pada Maret 2024, turun menjadi 67,60 dolar AS per ton pada Februari 2025, dan kembali turun menjadi 64,04 dolar AS per ton pada Maret 2025.

    Tri memperkirakan jika penurunan ekspor batu bara diakibatkan oleh kelebihan pasokan.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan harga batu bara acuan (HBA) yang lebih tinggi mempengaruhi ekspor, Tri menyampaikan HBA mencerminkan harga yang sebenarnya.

    “Menurut saya, HBA mencerminkan harga yang sebenarnya,” ucapnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jumlah kunjungan wisman ke Jatim naik 58,50 persen pada April 2025

    Jumlah kunjungan wisman ke Jatim naik 58,50 persen pada April 2025

    Surabaya (ANTARA) – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jawa Timur melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, meningkat 58,50 persen pada April 2025 dibandingkan bulan sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kepercayaan dunia internasional terhadap Jawa Timur sebagai destinasi wisata semakin meningkat,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.

    BPS Jatim mencatat sebanyak 24.800 wisman masuk melalui Bandara Juanda pada April 2025, naik dari 15.647 kunjungan pada Maret 2025. Secara kumulatif Januari-April 2025, jumlah kunjungan mencapai 81.771.

    Wisman asal Tiongkok menjadi penyumbang terbesar pada April 2025 dengan 8.471 kunjungan atau 34,16 persen, disusul Malaysia (5.267 kunjungan), Singapura (1.754), dan Thailand yang mencatat lonjakan 403,82 persen menjadi 660 kunjungan.

    “Angka ini adalah sinyal kuat bahwa promosi dan penguatan destinasi kita mulai berhasil. Brand pariwisata Jawa Timur semakin dikenal, dan ini adalah hasil kerja bersama,” ujarnya.

    Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk terus mengembangkan sektor pariwisata melalui berbagai strategi, termasuk penguatan destinasi unggulan seperti Bromo-Tengger-Semeru, Kawah Ijen, Pantai Selatan, hingga wisata budaya Madura.

    “Kami ingin pariwisata Jawa Timur tumbuh secara berkelanjutan, tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga membawa dampak ekonomi dan menjaga kearifan lokal,” katanya.

    Ia menambahkan peningkatan konektivitas menjadi prioritas utama dengan membuka rute penerbangan langsung dari berbagai kota besar Asia dan Timur Tengah menuju Juanda, seperti Thailand-Surabaya dan Guangzhou-Surabaya.

    “Konektivitas udara adalah kunci. Semakin mudah aksesnya, semakin tinggi potensi kunjungan,” tegasnya.

    Dalam menjawab kebutuhan era digital, Khofifah menyebut kehadiran platform SIDITA dan Majapahit Digital (Majadigi) sebagai sarana promosi dan pelayanan wisata berbasis teknologi.

    “Melalui digitalisasi, kita memperluas jangkauan promosi sekaligus meningkatkan kepuasan pengunjung,” ucapnya.

    Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya standar CHSE (cleanliness, health, safety, and environment sustainability) dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan serta sertifikasi.

    “Kepercayaan wisatawan adalah segalanya. Pelayanan yang profesional dan berstandar tinggi akan membuat mereka merasa aman dan dihargai,” tutur Khofifah.

    Ia berharap peningkatan kunjungan wisman dapat terus berlanjut dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di berbagai wilayah Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.