Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Arzeti Bilbina Soroti Pentingnya Pendidikan Berbasis Keterampilan

    Arzeti Bilbina Soroti Pentingnya Pendidikan Berbasis Keterampilan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda dan menekankan pentingnya pendidikan berbasis keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang sesuai bagi generasi muda.

    “Pemerintah harus melihat keberadaan anak-anak muda yang kreatif untuk bisa difokuskan dalam satu bidang, sehingga mereka bisa menghasilkan dan menjadikan bidang tersebut sebagai penghasilan,” ujar Arzeti, dikutip dari akun Instagram, @arzetibi, Kamis (12/6/2025).

    Menanggapi insiden kericuhan dalam acara job fair di Bekasi yang viral beberapa waktu lalu, Arzeti mengatakan hal tersebut contoh nyata urgensi pembekalan keterampilan yang memadai bagi anak muda.

    “Ini masalah yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir, jangan sampai ribuan anak muda Indonesia harus antre cari lapangan pekerjaan karena kemampuannya sama,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan faktor demografi dalam pembinaan keterampilan. Menurutnya, pelatihan seharusnya menyesuaikan dengan potensi daerah agar anak muda terdorong untuk bekerja di wilayah asalnya tanpa harus merantau. Contohnya di Sulawesi Utara yang demografinya kawasan pesisir dan dekat laut.

    “Pemerintah daerah harus fokus mengembangkan keterampilan anak mudanya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan begitu, peluang kerja terbuka dan tenaga lokal dibutuhkan di daerahnya sendiri,” pungkas Arzeti.

    Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), anak muda kelompok usia 15–24 tahun merupakan penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia.

  • Prabowo Yakin Ekonomi Indonesia Akan Kejutkan Dunia

    Prabowo Yakin Ekonomi Indonesia Akan Kejutkan Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh pesat dan mampu mengejutkan dunia. Optimisme ini ia sampaikan usai menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    “Saya percaya pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Kita akan bikin kaget banyak orang,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Presiden menyebut dalam lebih dari 7 bulan masa kepemimpinannya, pemerintah telah menunjukkan kinerja positif di berbagai sektor strategis, termasuk swasembada pangan dan penguatan institusi negara.

    Salah satu capaian utama yang disoroti Prabowo adalah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga berhasil menekan belanja yang tidak produktif, sehingga anggaran negara dapat dialokasikan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Contohnya, berkat efisiensi tersebut, pemerintah mampu menaikkan gaji hakim hingga 280%. Selain itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan program strategis lainnya.

    “Kebijakan ini akan terus dilanjutkan. Kita akan utamakan belanja untuk rakyat, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.

    Prabowo juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Ia menyebut baru saja meresmikan kampus baru Universitas Pertahanan yang akan melahirkan insinyur dan dokter muda terbaik untuk Indonesia.

    “Sebentar lagi kita juga akan buka lebih banyak sekolah dan kampus baru. Kita bekerja terus untuk rakyat,” tambahnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87% (year on year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,11%.

    Namun, BPS menilai tren pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, meski menghadapi tekanan ekonomi global.

    Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029, seiring dengan berbagai langkah strategis yang tengah dijalankan pemerintah.

  • Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas atau Kementerian PPN memastikan terdapat revisi atau pembaruan metode perhitungan garis kemiskinan nasional.

    Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkapkan metode perhitungan garis kemiskinan belum pernah diperbaharui sejak 1997. Padahal, sambungnya, selama itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak berubah.

    Dia mencontohkan pola konsumsi masyarakat sudah sangat berbeda dari dua dekade lalu, misalnya kini orang-orang banyak yang memesan makanan jadi daripada memasak sendiri. Selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, tercermin dari status Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara kelas menengah-atas. 

    Oleh sebab itu, Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para ahli sepakat merancang metode perhitungan garis kemiskinan yang lebih pas memotret kondisi masyarakat.

    “Amanat untuk perubahan pengukuran [garis kemiskinan nasional] ini sudah ada di dalam RPJMN 2025—2029 dan persiapannya sudah 5 tahun ke belakang,” ujar Maliki kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, banyak negara lain yang sudah merevisi garis kemiskinannya. Hal itu tampak dari publikasi Bank Dunia yang mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021, tak lagi PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah naik dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari, dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari.

    Maliki menerangkan bahwa standar garis kemiskinan Bank Dunia itu ditentukan berdasarkan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah, negara berpenghasilan menengah-bawah, dan negara berpenghasilan menengah-atas.

    Artinya, jika terjadi kenaikan garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia maka banyak negara yang sudah terlebih dahulu merevisi ke atas garis kemiskinan nasionalnya.

    “Banyak sekali negara-negara itu sudah mengupdate garis kemiskinan mereka. Jadi hampir kalau tidak salah sekitar 60% negara-negara itu sudah meng-update [pembaharui]. Jadi ini sekarang kita harus meng-update, betul-betul harus meng-update,” ujarnya.

    Bansos Harus Lebih Efektif

    Maliki mengakui bahwa konsekuensi perbaikan garis kemiskinan adalah peningkatan jumlah penduduk miskin. Dia menekankan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan ini menjadi patokan kebijakan sistem penargetan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan. 

    Selama ini target perlindungan sosial tidak hanya untuk penduduk miskin, tetapi juga untuk penduduk rentan miskin. Oleh sebab itu, diyakini penduduk kategori miskin yang bertambah akan tetap terlindungi oleh berbagai program bantuan pemerintah.

    Maliki mencontohkan data BPS menunjukkan penduduk miskin mencapai 8,57% dari total populasi atau setara 24,06 juta orang, sementara penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sekitar 40% penduduk termiskin. 

    Selain itu, sambungnya, program keluarga harapan (PKH) diterima oleh 10 juta keluarga miskin. Jika satu keluarga miskin rata-rata memiliki 5 anggota maka PKH mencakup 50 juta penduduk.

    Dia menekankan ke depan yang menjadi perhatian adalah akurasi penyaluran program tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi fokus utama pemerintah melalui penyusunan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    “Program bantuan pemerintah tetap, meskipun ada wacana penebalan, tetapi yang harus kita fokuskan nanti adalah konsolidasi supaya program-program tersebut betul-betul bisa menyasar orang-orang yang tepat dengan manfaat yang lebih optimal,” jelas Maliki.

    Dia menggarisbawahi yang harus menjadi fokus ke depan adalah, apakah berbagai program bansos itu berhasil menekan angka kemiskinan yang dihitung dengan metode terbaru.

    Artinya jika metode perhitungan garis kemiskinan yang baru mulai berlaku pada tahun ini harus mampu konsisten dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik itu melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan lainnya. Dengan perubahan metodologi yang tepat, pengukuran kemiskinan tahun depan harus dapat menggambarkan perubahan yang objektif. 

    “Jadi sebenarnya masalahnya adalah seberapa efektif sih program yang kita kucurkan, karena uangnya udah cukup besar menurut saya. Jadi itu yang harus menjadi concern [perhatian] kita ke depan,” ungkapnya.

  • Dilema Internet di Daerah Terluar: Permintaan Tinggi, Kapasitas Terbatas

    Dilema Internet di Daerah Terluar: Permintaan Tinggi, Kapasitas Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit menjadi satu-satunya opsi yang memungkinkan untuk menghubungkan daerah terluar dengan layanan data. Namun seiring dengan kedatangan internet, konsumsi masyarakat di wilayah tersebut terus meningkat melampaui kapasitas yang disediakan. 

    Salah satu lokasi yang membutuhkan dukungan internet dengan bandwidht yang lebih besar adalah Puskesmas Complang, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

    Akses internet yang dihadirkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berhasil mempercepat penyerahan data kesehatan dari Puskesmas Camplong ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Data yang awalnya masih bersifat fisik, butuh waktu pengiriman secara berjenjang hingga 2 minggu lamanya untuk sampai ke Kemenkes. Berkat internet Bakti kini cukup 2 menit saja.  

    Plh Kepala Puskesmas Camplong Luisa Tecla C Soares menceritakan sebelum ada akses internet dari Bakti, pihak Puskesmas harus mengirim data ke pusat secara fisik.

    Berdasarkan perhitungannya, butuh waktu hingga 2 minggu untuk mengirim berkas fisik dari Puskesmas Complang yang terletak di Desa Kuimasi, Kupang, hingga ke kantor pusat Kementerian Kesehatan. 

    Waktu pelaporan yang panjang tersebut kemudian terpangkas secara signifikan menjadi hanya hitungan menit dengan kehadiran infrastruktur Akses Internet berbasis satelit milik Bakti. 

    “Itu hanya untuk melaporkan saja, sangat lama,” kata Tecla dalam pertemuan dengan Bakti Komdigi, Rabu (11/6/2025). 

    Plh Kepala Puskesmas Camplong Luisa Tecla C Soares

    Tecla mengungkap penyerahan laporan perlu dilakukan agar data di pusat dengan di daerah sinkron, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan di daerah menjadi lebih tepat dan efektif. 

    Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Puskesmas Camplong Kerson M Sunis mengatakan internet dibutuhkan untuk memantau ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Kekosongan jaringan internet membuat informasi yang tersedia menjadi tidak sinkron. 

    Sebagai contoh, data di aplikasi menyebut bahwa dokter di rumah sakit telah tersedia. Namun, karena pihak puskesmas datanya belum terupdate, keterangan yang muncul berbeda dengan yang ada di aplikasi. 

    “Akhirnya masyrakat mendapat yang berobat mendapat informasi yang tidak utuh. Mereka bilang kalau dokter sudah tersedia, tetapi di sistem puskesmas yang muncul sebaliknya karena informasi belum diperbarui akibat internet yang lemot,” kata Kerson. 

    Dalam pertemuan tersebut Kerson berharap agar bandwidht atau kecepatan internet di tempatnya bekerja ditingkatkan. Bandwidht yang ada saat ini sangat sedikit, sedangkan aplikasi yang harus dijalankan sangat banyak. Alhasil, aplikasi berjalan lemot yang membuat pelayanan terhadap pasien menjadi terganggu. 

    Terbatas

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kupang memperkirakan kebutuhan bandwidht tidak hanya terjadi di Puskesmas Complang, juga di ratusan titik lainnya yang selama ini mendapat akses internet dari Bakti. Hal itu disebabkan tingkat konsumsi data yang meningkat di masyarakat. 

    Bandwidth atau lebar pita adalah kapasitas atau volume maksimum data yang dapat ditransfer melalui jaringan internet dalam waktu tertentu. Bandwidth diukur dalam satuan bit per detik (bps).

    Ibaratnya, bandwidth adalah lebar jalan raya di mana mobil (data) bisa lewat. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat ditransfer pada saat yang sama, sehingga internet akan terasa lebih cepat.

    Diketahui, Bakti Komdigi telah berhasil menghubungkan sebanyak 137 titik yang terdiri sarana pendidikan, pemerintahan, hingga kesehatan lewat akses internet berbasis satelit dengan bandwidth sebesar 4 Mbps per titik. 

    Namun, pengguna akses internet tersebut saat ini makin sesak karena banyak masyarakat yang menggunakan layanan internet. 

    Peluncuran Satelit Satria-1

    Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabupaten Kupang Yawan Mau mengungkapkan bahwa layanan internet di sejumlah titik masih mengalami kendala bandwidth yang terbatas dan koneksi lambat, terutama di daerah dengan jumlah pengguna yang padat.

    Menurut Yawan, salah satu penyebab utama lambatnya layanan internet adalah tingginya permintaan, sementara itu bandwidth yang diberikan terbatas hanya 4 Mbps.

    Dengan kapasitas sebesar itu, paling maksimal jumlah pengguna adalah 10 orang. Itu pun mereka hanya menggunakan untuk aplikasi pesan, bukan menonton streaming. 

    “Kalau lebih dari 10, tidak bisa,” kata Yawan kepada Bisnis.

    Yawan mengusulkan peningkatan bandwidth dan penambahan kapasitas tower sebagai solusi atas tingginya permintaan layanan internet. Namun, karena bandwidth yang disediakan Bakti bersifat subsidi, maka tidak dapat terlalu banyak. Perlu kolaborasi dengan penyedia tower komersial untuk menambah kapasitas dan bandwidth tambahan.

    Adapun dalam menjaga kualitas layanan di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kupang, Bakti berencana menaikan bandwidth hingga memperbaiki kualitas base transceiver station (BTS) 4G.

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan kendala internet lambat pada layanan Bakti di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kapasitas bandwidth yang terbatas, terutama karena akses internet digunakan secara bersamaan untuk aplikasi-aplikasi mandatori. 

    Wanita yang akrab disapa Indah menuturkan kapasitas awal 4 Mbps per lokasi sebenarnya disesuaikan untuk kebutuhan dua administrator. Namun, seiring waktu, jumlah pengguna dan aplikasi yang diakses terus bertambah, sehingga kapasitas tersebut menjadi tidak memadai. 

    “Awalnya 4 Mbps cukup, tetapi sekarang sudah tidak lagi,” kata Indah, Rabu (11/6/2025).

    Indah mengatakan saat ini Bakti sedang menambah IP transit untuk meningkatkan kapasitas ke masing-masing titik layanan.

    Best practice internasional menyarankan kapasitas di atas 10 Mbps per titik, dan Bakti berupaya mencapainya dengan sumber daya yang tersedia, meski dihadapkan pada kendala infrastruktur seperti listrik yang sering naik turun.

    Di NTT sendiri, Bakti telah membangun 427 BTS 4G dan 112 BTS Universal Service Obligation (USO). Beberapa BTS USO kini sudah ditingkatkan kapasitasnya dari 4 Mbps menjadi 8 Mbps, sesuai kebutuhan dan lokasi. BTS tersebut akan mendapat suntikan internet Satria-1 yang mengangkut kapasitas 150 Gbps. 

    Sisa Kapasitas Satelit Satria

    Adapun pada perkembangannya, hingga pertengahan 2025 sekitar 70% kapasitas IP transit Satria-1 sudah terimplementasi dan ditargetkan bisa mencapai 90% tahun ini. Bakti juga melakukan perbaikan kualitas layanan BTS dan menambah bandwidth, terutama di titik-titik dengan kebutuhan tinggi. Jika ada event nasional atau kebutuhan mendadak, kapasitas bisa diprioritaskan ke lokasi tertentu.

    Fadhilah menegaskan, kapasitas satelit yang digunakan di wilayah-wilayah tanpa fiber optik memang terbatas. Oleh karena itu, Bakti berkolaborasi dengan Telkomsat untuk uji coba penambahan kapasitas di tiga lokasi, dan tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut jika hasilnya efektif.

    Sebagai enabler, Bakti menegaskan komitmennya mendukung digitalisasi layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, meski harus terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

    “Digitalisasi membantu proses kerja pemerintah jadi lebih efisien. Data yang dulu harus dikirim fisik selama dua minggu, kini bisa sampai dalam hitungan jam,” tutup Fadhilah.

  • Selvi Ananda Serukan Stop Pernikahan Anak demi Indonesia Emas

    Selvi Ananda Serukan Stop Pernikahan Anak demi Indonesia Emas

    Mataram, Beritasatu.com – Istri Wakil Presiden, Selvi Ananda, menyerukan penghentian praktik pernikahan usia anak sebagai upaya membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Seruan tersebut ia sampaikan saat hadir dalam acara sosialisasi stop pernikahan usia anak di RSUD Nusa Tenggara Barat.

    “Jangan lagi ada pernikahan anak usia dini, karena kita sama-sama ingin generasi muda Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berpendidikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ujar Selvi, dikutip dari Antara, Rabu (11/6/2025).

    Ia mengimbau para siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, melanjutkan pendidikan ke hingga ke universitas agar dapat memperoleh pekerjaan yang baik dan kondisi ekonomi yang mapan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

    “Belajar dulu yang baik, setelah ini lanjut sekolah ke SMA kemudian ke universitas dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ekonomi bisa mapan, setelah itu baru boleh ke pernikahan,” tambahnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi secara nasional dari 2021 hingga 2024. Persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 16,59% pada 2021, 16,23% pada 2022, dan puncaknya 17,32% pada 2023. Pada 2024, angka tersebut menurun menjadi 14,96%.

    Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga mencatat tren penurunan jumlah dispensasi kawin di seluruh wilayah NTB, dari 1.116 kasus pada 2021 menjadi 710 kasus pada 2022, 723 kasus pada 2023, dan sebanyak 581 kasus pada 2024.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Joko Jumadi, menekankan  upaya menghapus pernikahan usia anak harus dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi dari mulai pencegahan, pengurangan risiko, hingga penanganan agar tidak sia-sia.

    “Kalau hanya penanganan seperti menyiapkan ember saat atap kita bocor,” tandas Joko singkat.

  • 137 Titik Akses Internet di Kupang Butuh Tambahan Bandwidth

    137 Titik Akses Internet di Kupang Butuh Tambahan Bandwidth

    Bisnis.com, KUPANG — Ratusan titik di Kupang, yang selama ini mendapat akses internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), diperkirakan mengalami kekurangan bandwidth internet seiring dengan tingkat konsumsi data yang meningkat. Dampaknya layanan internet menjadi lambat atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. 

    Bandwidth atau lebar pita adalah kapasitas atau volume maksimum data yang dapat ditransfer melalui jaringan internet dalam waktu tertentu. Bandwidth diukur dalam satuan bit per detik (bps).

    Ibaratnya, bandwidth adalah lebar jalan raya di mana mobil (data) bisa lewat. Semakin besar bandwidth, semakin banyak data yang dapat ditransfer pada saat yang sama, sehingga internet akan terasa lebih cepat.

    Diketahui, Bakti Komdigi telah berhasil menghubungkan sebanyak 137 titik yang terdiri sarana pendidikan, pemerintahan, hingga kesehatan lewat akses internet berbasis satelit dengan bandwidth sebesar 4 Mbps per titik. 

    Namun, pengguna akses internet tersebut saat ini makin sesak karena banyak masyarakat yang menggunakan layanan internet. 

    Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kabupaten Kupang Yawan Mau mengungkapkan bahwa layanan internet di sejumlah titik masih mengalami kendala bandwidth yang terbatas dan koneksi lambat, terutama di daerah dengan jumlah pengguna yang padat.

    Menurut Yawan, salah satu penyebab utama lambatnya layanan internet adalah tingginya permintaan, sementara itu bandwidth yang diberikan terbatas hanya 4 Mbps.

    Dengan kapasitas sebesar itu, paling maksimal jumlah pengguna adalah 10 orang. Itu pun mereka hanya menggunakan untuk aplikasi pesan, bukan menonton streaming. 

    “Kalau lebih dari 10, tidak bisa,” kata Yawan kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025). 

    Yawan mengusulkan peningkatan bandwidth dan penambahan kapasitas tower sebagai solusi atas tingginya permintaan layanan internet. Namun, karena bandwidth yang disediakan Bakti bersifat subsidi, maka tidak dapat terlalu banyak. Perlu kolaborasi dengan penyedia tower komersial untuk menambah kapasitas dan bandwidth tambahan.

    Kabupaten Kupang memiliki 160 desa dan 17 kelurahan, namun cakupan jaringan 4G masih belum merata. Sekitar 30-50% wilayah desa belum terjangkau jaringan 4G. Blank Spot internet masih banyak ditemukan.

    “Terutama di daerah yang penduduknya tidak terpusat,” ujar Yawan.

    Yawan menjelaskan bahwa kategori wilayah padat penduduk relatif berbeda antara kota dan kecamatan. Di kecamatan, rumah dan pemilik lahan tersebar sehingga cakupan jaringan menjadi tantangan tersendiri.

    Untuk mengatasi hal ini, pihaknya mendorong penambahan titik akses internet di lokasi strategis seperti sekolah, kantor desa, dan puskesmas agar masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut dapat mengakses internet dengan mudah.

    Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan internet dengan berkoordinasi bersama penyedia layanan dan memanfaatkan program pemerintah pusat. Namun, peningkatan kapasitas dan infrastruktur tetap menjadi pekerjaan rumah besar agar akses internet dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang.

    Sebelumnya, tenaga kesehatan di Puskesmas Complang, salah satu titik akses internet Bakti, mengeluhkan layanan internet yang makin lelet. Mereka meminta agar internet kembali cepat seperti dulu. 

    Bakti mengungkap leletnya layanan internet karena pengguna internet subsidi telah melebihi ketentuan, sehingga sesak dan berdampak pada penurunan kualitas.

  • Industri Otomotif RI Kritis! Kelas Menengah Turun, Harga Mobil Kian Tak Terjangkau

    Industri Otomotif RI Kritis! Kelas Menengah Turun, Harga Mobil Kian Tak Terjangkau

    Jakarta –

    Industri otomotif sedang lesu. Penjualan anjlok akibat daya beli masyarakat melemah. Bahkan disebutkan, kondisinya sedang kritis.

    Penjualan mobil sepanjang 2025 ini belum pulih sepenuhnya. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil pada bulan Mei 2025 tercatat sebanyak 60.613 unit secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) dan sebanyak 61.339 unit secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen).

    Jika dibandingkan dengan bulan April 2025, penjualan wholesales Mei 2025 memang naik 18,4 persen dari 51.205 unit. Juga dari segi retail sales naik 7,6 persen dari 57.030 unit. Meski begitu, jika dibandingkan dengan penjualan mobil sebelum April, data penjualan Mei 2025 masih terbilang rendah.

    Sebagai pembanding, pada Januari 2025, Gaikindo mencatatkan penjualan wholesales 61.932 unit dan retail sales 64.029 unit. Lanjut pada Februari wholesales sebanyak 72.336 unit dan retail sales 69.872 unit. Kemudian pada bulan Maret wholesales sebanyak 70.895 unit dan retail sales sebanyak 76.582 unit. Artinya, penjualan mobil pada Mei 2025 masih di bawah angka normal yang biasanya menyentuh 70-80 ribuan unit per bulan.

    Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, daya beli masyarakat Indonesia saat ini memang sedang menurun. Terlebih, jutaan masyarakat kelas menengah di Indonesia turun kasta.

    Pada Oktober 2024, BPS melaporkan jumlah kelas menengah di Indonesia turun menjadi 17,13% dari proporsi masyarakat di Indonesia. Total kelas menengah di Indonesia sebanyak 46,85 juta jiwa. Angka itu tercatat mengalami penurunan sejak 2019, di mana saat itu proporsinya 21,45% atau berjumlah 57,33 juta jiwa. Kemudian pada 2021 juga mengalami penurunan menjadi 19,82% atau 53,83 juta penduduk.

    “(Penurunan kelas menengah) itu kan lumayan,” kata Kukuh.

    “Kalau kemudian dikaitkan dengan penjualan kendaraan bermotor, harga mobilnya itu naiknya sekitar 7,5 persen setahun. Sementara kelas menengah sebagai potensial pembeli kendaraan bermotor itu naiknya cuma 3 persen, jadi gap-nya makin lama makin besar,” ujar Kukuh.

    Artinya, harga mobil yang semakin tinggi setiap tahunnya semakin tidak terjangkau oleh kebanyakan orang Indonesia. Apalagi, menurut Kukuh, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih mobil dengan harga di bawah Rp 400 juta.

    “Kalau dari data kami itu rata-rata pembeli kendaraan bermotor Indonesia yang paling banyak itu mereka beli kendaraan-kendaraan yang harganya di kisaran di bawah Rp 300-400 jutaan itu yang banyak dibeli. Itu kisarannya sekitar 75 persen itu pembeli kendaraan-kendaraan yang harganya di kisaran itu. Tapi dalam kondisi sekarang itu daya beli masyarakatnya juga lagi turun,” kata Kukuh.

    Bisa dilihat dari penjualan mobil di segmen low cost green car (LCGC) yang menjadi mobil terjangkau di Indonesia. Penjualan LCGC, menurut Kukuh, mengalami penurunan.

    “Itu kan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat ini mengalami penurunan lah. Mereka nggak beli mobil, padahal mobil-mobil ini kan di samping untuk kepentingan pribadi juga digunakan untuk kegiatan ekonomi kan, untuk ride-hailing. Ini kan jenis-jenis kelompok ini kan. Begitu tergerus, ini juga langsung drop,” ujar Kukuh.

    “Nah ini yang harus segera disikapi. Sebetulnya kalau kita dari industri ini udah kondisi kritis ya yang kita nggak harapkan. Harus ada langkah yang cepat dan tepat sehingga kemudian pulih, ada peningkatan pembelian. Peningkatan pembelian itu kan artinya kemudian menggerakkan ekonomi ya. Nah kalau ekonominya bergerak kan daya belinya meningkat lagi kan,” bebernya.

    (rgr/din)

  • Pram klaim tingkat inflasi DKI konsisten di bawah rata-rata nasional

    Pram klaim tingkat inflasi DKI konsisten di bawah rata-rata nasional

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklaim bahwa tingkat inflasi di Jakarta secara konsisten berada di bawah rata-rata inflasi nasional.

    “Bahkan inflasi di Jakarta selalu berada di bawah inflasi nasional,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan Jakarta pada April 2025 lebih tinggi dibandingkan April 2024 sebesar 2,21 persen atau tertinggi di Pulau Jawa.

    Kendati inflasi Jakarta tertinggi di Jawa, namun angka ini masih relatif terkendali karena masih di bawah target inflasi yakni 2,5 plus minus 1 persen.

    Pramono menilai, capaian tersebut tak lepas dari kemampuan Jakarta dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pokok.

    Pramono mencontohkan harga beras, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai, hingga telur ayam yang dinilai relatif stabil dan terjaga di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lain.

    “Bahkan pada momen Idul Adha kemarin, jumlah sapi yang disembelih di Jakarta mencapai 71 ribu ekor, padahal awalnya kami memprediksi hanya 64 sampai 65 ribu,” katanya.

    Menurut dia, banyak warga yang memilih beli di Jakarta karena lebih murah daripada di Bogor, Bekasi, Tangerang atau Tangerang Selatan (Tangsel).

    Menurut Pramono, keberhasilan Jakarta dalam mengelola pasokan dan harga pangan merupakan hasil dari proses hilirisasi yang berjalan baik sejak lama.

    Pramono menilai peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seperti Food Station Cipinang Jaya dan Dharma Jaya sangat krusial dalam menjalin kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan seperti Karawang, Lampung, hingga Kediri yang merupakan kampung halamannya.

    “Bukan karena bupatinya anak saya. Tapi karena kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan. Petani mendapat harga yang baik, dan Jakarta mendapat pasokan yang stabil,” kata Pramono.

    Selain menjaga inflasi dan pasokan pangan, Pramono juga menyoroti pentingnya transformasi sosial di Jakarta.

    “Persoalan utamanya adalah disparitas, perbedaan orang kaya dan miskin di Jakarta. Maka sejak awal saya memimpin, saya dorong Kartu Jakarta Pintar (KJP) segera dibagikan,” kata Pramono.

    Hingga kini, program KJP telah menjangkau lebih dari 707.000 siswa dengan anggaran mencapai Rp1,6 triliun.

    Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, Pemprov DKI juga meluncurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang memungkinkan penerimanya menempuh pendidikan hingga jenjang S3.

    “Saya sudah membagi kartu Jakarta Pintarnya 707.622.000 siswa, 1,6 triliun. Cuma memang saya ini bukan orang yang kemudian begitu-begitu saya masukan sosmed. Enggak,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diskon 6% PPN Tiket Pesawat Ekonomi Berlaku Juni hingga Juli 2025

    Diskon 6% PPN Tiket Pesawat Ekonomi Berlaku Juni hingga Juli 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menerbitkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk kuartal II 2025. Salah satunya berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Insentif ini berlaku selama periode Juni hingga Juli 2025.

    Dalam keterangan resminya, Rabu (11/6/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5% pada kuartal II-2025, serta memperkuat stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis.

    Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025, dan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama menteri keuangan, menteri pertanian, menteri sosial, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah memutuskan untuk meluncurkan lima paket stimulus kebijakan. Kelima paket tersebut meliputi diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, dan perpanjangan diskon iuran program jaminan kecelakaan kerja (JKK).

    Salah satu kebijakan dalam paket diskon transportasi adalah pemberian insentif PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Kebijakan ini disebut Airlangga, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 4 Juni 2025.

    Melalui kebijakan ini, masyarakat hanya membayar 5%  PPN untuk pembelian tiket pesawat ekonomi domestik dari tarif normal sebesar 11% Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk mendukung program ini.

    Insentif PPN DTP ini berlaku untuk pembelian tiket pada periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025, dengan periode penerbangan yang juga berlaku pada tanggal tersebut.

    Pemerintah berharap, dengan adanya insentif ini, mobilitas masyarakat selama Juni hingga Juli 2025 dapat melonjak tajam dan berdampak positif bagi sektor transportasi serta pariwisata domestik.

    “Pemberian insentif ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dan hasil koordinasi lintas kementerian serta lembaga, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi,” ujar Airlangga.

  • Jejak Pembangunan Infrastruktur Internet di 3T, Pendongkrak Daya Saing Digital RI

    Jejak Pembangunan Infrastruktur Internet di 3T, Pendongkrak Daya Saing Digital RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi 4G hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) telah membuat daya saing digital Indonesia meningkat. Tiang pemancar sinyal internet di daerah tertinggal mampu digunakan secara optimal oleh masyarakat. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan Indeks Daya Saing Digital Indonesia terus naik di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur di 3T. 

    Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya saing digital antarprovinsi yang konsisten. Indek skor daya saing digital Indonesia berada pada skor 38,8 atau naik 70 basis points (Bps). Lebih tinggi dibandingkan dengan 2024 yang naik 40 bps menjadi sebesar 38,1. 

    Peningkatan paling signifikan terjadi di provinsi yang terletak di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Peningkatan terjadi seiring dengan naiknya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 4G di desa-desa, termasuk di 3T. 

    Adapun Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah mengoperasikan 5.618 base transceiver station (BTS) 4G di 3T pada 2024 yang melayani seluruh lapisan masyarakat. 

    “Di Papua kemarin baru kami resmikan juga AI Excellence Center di Papua pertama. Kemudian titik BTS 4G di Papua mencapai 1.773 titik,” kata Meutya kepada awak media, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Sementara itu, Kepala Divisi Humas Bakti Komdigi Sudarmanto mengatakan peningkatan daya saing digital di wilayah 3T menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

    Pembangunan BTS 4G oleh pemerintah melalui BAKTI Komdigi telah membuka akses internet di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi digital. 

    “Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadikan teknologi sebagai jembatan penghubung dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia dalam mengatasi kesenjangan digital,” kata Sudarmanto kepada Bisnis. 

    Dia mengatakan hingga Mei 2025, BAKTI telah membangun dan mengoperasikan lebih dari 7.196 BTS 4G di wilayah 3T. Selain itu, Bakti juga telah menyediakan akses internet di lebih dari 27.858 titik layanan publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa. 

    Sebelumnya, BAKTI sudah membangun jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer.

    Sesuai dengan rencana, kapasitas SATRIA-1 akan membagi 150 Gbps total kapasitasnya untuk menyediakan kapasitas 5 Mbps per titik layanan, sehingga akan menghasilkan sekitar 37.000 titik layanan. 

    “Maka kapasitasnya untuk saat ini masih tersedia untuk menambah titik layanan,” kata Sudarmanto.