Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun pada pekan ketiga Juni 2025.   

    Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Bambang Pramono menyampaikan bahwa kaburnya modal asing yang mempengaruhi kinerja rupiah tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. 

    Melihat dari masing-masing instrumen, meski terjadi arus modal keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), namun obligasi pemerintah alias Surat Berharga Negara (SBN) tetap diminati asing.  

    “Terdiri atas jual neto senilai Rp1,78 triliun di pasar saham dan Rp3,72 triliun di SRBI, serta beli neto senilai Rp3,47 triliun di pasar SBN,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/6/2025). 

    Secara kumulatif berdasarkan data setelmen sampai dengan 19 Juni 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp47,15 triliun di pasar saham. 

    Kemudian, investor asing tercatat menjual secara neto SRBI senilai  Rp28,69. Sementara di pasar SBN terus mencatatkan beli neto senilai Rp44,93 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 19 Juni 2025 sebesar 81,59 bps, naik dibanding posisi pada 13 Juni 2025 sebesar 76,93 bps.

    Adapun aliran modal asing yang menjadi indikator stabilitas nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada melemahnya rupiah dalam sepekan terakhir. 

    Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.390 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (19/6/2025), dan dibuka pada level (bid) Rp16.355 per dolar AS keesokan harinya. Namun pada akhir perdagangan, rupiah tercatat menuju level Rp16.399 per dolar AS (JISDOR 20 Juni 2025). 

    Membandingkan dengan data JISDOR sepekan terakhir, rupiah setidaknya melemah 106 poin dari posisi Rp16.293 per dolar AS (data per 13 Juni 2025). 

    Bersamaan dengan pelemahan rupiah, indeks dolar AS terhadap enam mata uang negara maju atau DXY menguat ke level 98,91.

    Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,73% pada Kamis (19/6/2025) dan melanjutkan kenaikan ke 6,75% pada Jumat (20/6/2025) pagi. Sementara itu, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,391% pada Kamis sore. 

     

    Janji Jaga Stabilitas Rupiah

    Gubernur BI Perry Warjiyo mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,5% dengan alasan menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas. 

    Perry memandang ketidakpastian global masih akan tetap tinggi sepanjang Presiden AS Donald Trump belum menyelesaikan negosiasi tarif AS dengan sejumlah negara. Belum lagi ditambah dengan eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia. 

    “BI memberikan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). 

    Adapun, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Strategi ini juga disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti juga menekankan bahwa bank sentral akan mengoptimalisasi instrumen moneter seperti SRBI, Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI) untuk menarik investasi portfolio asing. 

    “Kami akan terus mengoptimalkan oepari moneter pasar pro-market karena memang kami masih melihat ada beberapa risiko yang patut kita waspadai, antara lain perkembangan dari geopolitik di Middle East,” tuturnya. 

  • Angka Kemiskinan Kota Semarang Hanya Turun 0,2 Persen, DPRD: Pemkot Harus Lebih Serius… Regional 20 Juni 2025

    Angka Kemiskinan Kota Semarang Hanya Turun 0,2 Persen, DPRD: Pemkot Harus Lebih Serius… Regional 20 Juni 2025

    Angka Kemiskinan Kota Semarang Hanya Turun 0,2 Persen, DPRD: Pemkot Harus Lebih Serius…
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang,
    Joko Widodo
    , mendesak pemerintah untuk serius menangani masalah kemiskinan di wilayahnya.
    Ia meminta Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas
    program pengentasan kemiskinan
    yang telah dilaksanakan.
    “Kami ingin melihat program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya seremonial. Harus ada kolaborasi antara dinas terkait dengan pelaku usaha, komunitas lokal, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang tangguh,” kata Joko Widodo, Jumat (20/6/2025).
    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang dalam Profil Kemiskinan Kota Semarang 2024, angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 4,03 persen, turun 0,2 persen dibandingkan tahun 2023.
    Namun, Joko Widodo menekankan bahwa angka ini belum mencerminkan keberhasilan menyeluruh dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.
    “Angka 4,03 persen memang menunjukkan progres, namun kita tidak boleh terlena. Di balik itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat,” ujarnya.
    Kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kesenjangan dan tekanan hidup masyarakat miskin masih tinggi.
    “Pemerintah kota harus lebih serius dalam menyusun kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” lanjut Joko Widodo yang merupakan politikus PKS.
    Data BPS juga mencatat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 0,54 menjadi 0,59, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,10 menjadi 0,12.
    Joko menegaskan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, mereka yang masih hidup dalam kemiskinan justru mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar.
    “Kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya sekadar mengejar indikator makro. Kemiskinan itu nyata, dan harus dijawab dengan langkah nyata,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Wamenperin dorong industri alkes substitusi impor dan tingkatkan P3DN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendorong industri alat kesehatan (alkes) domestik untuk memperkuat substitusi impor, menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi transfer teknologi, dan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

    Dirinya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan kebutuhan alat kesehatan dalam negeri diproyeksikan terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan penduduk, dinamika epidemiologi, serta ekspansi fasilitas layanan kesehatan. Namun saat ini alat tersebut masih didominasi produk impor.

    Seperti halnya produk ventilator yang saat ini termasuk dalam 10 besar alat kesehatan dengan nilai impor tertinggi, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 68,4 juta dolar AS atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal ini mengindikasikan tantangan besar kemandirian sektor kesehatan nasional, sekaligus melihat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri alkes.

    Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi peluncuran fasilitas produksi ventilator yang dilakukan oleh PT Dräger Indonesia di Bekasi, Jawa Barat pada 19 Juni.

    “Saya mengucapkan selamat kepada PT Dräger Indonesia, karena investasi yang dilakukan tidak hanya menunjukkan kepercayaan terhadap potensi pasar Indonesia, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat pondasi kemandirian industri alat kesehatan nasional,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan kinerja sektor industri manufaktur Indonesia saat ini menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dunia dan ke-5 di ASEAN.

    Sementara itu, berdasarkan data BPS, sektor industri pengolahan non-migas mencatatkan kontribusi sebesar 17,50 persen terhadap PDB pada triwulan I tahun 2025, naik sebesar 17,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Data ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia juga tetap tercatat sebagai sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kinerja ekspor nasional.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah diminta tak gentar untuk terapkan cukai MBDK

    Pemerintah diminta tak gentar untuk terapkan cukai MBDK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo Wibowo meminta pemerintah untuk tidak gentar menghadapi para pelaku industri untuk menetapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Ari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam beberapa dekade terakhir, konsumsi minuman manis di Indonesia menunjukkan peningkatan yang pesat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, rata-rata konsumsi gula putih per kapita per minggu mencapai 1.123 gram.

    “Angka ini setara dengan sekitar 160 gram gula per hari, dan tiga kali lipat lebih tinggi dari anjuran Kementerian Kesehatan dan enam kali dari rekomendasi WHO,” katanya.

    Ari menjelaskan, tingginya konsumsi gula ini berperan dalam meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM). Konsumsi gula secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes.

    Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kualitas hidup masyarakat dan menambah beban ekonomi negara karena meningkatnya biaya perawatan kesehatan.

    “MBDK menjadi salah satu penyumbang konsumsi gula terbesar yang penyebarannya masih belum diatur secara tegas oleh negara,” tegasnya.

    Fakta Indonesia prihatin atas terus melonjaknya kasus PTM akibat konsumsi MBDK yang tidak terkendali. Ketiadaan kebijakan yang kuat membuat masyarakat semakin rentan, terutama anak-anak dan remaja yang menjadi target utama industri.

    Dia juga melihat urgensi dalam menerapkan label peringatan depan kemasan dan cukai pada MBDK untuk menurunkan konsumsi minuman berpemanis kemasan oleh masyarakat Indonesia.

    Sebagai bentuk respons atas kondisi ini, Fakta Indonesia telah aktif melakukan pelatihan dan sosialisasi di berbagai daerah mengenai pentingnya label depan kemasan (Front-of-Pack Labeling/FOPL) serta urgensi penerapan cukai terhadap MBDK.

    “Label yang jelas membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat, sedangkan cukai menekan konsumsi dengan mekanisme harga, berdasarkan batas tingkatan gula dalam kemasan,” paparnya.

    Untuk memenuhi visi dan misi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, Fakta Indonesia pada Kamis ini melaksanakan sosialisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan Pusat Perilaku dan Promkes FK-KMK UGM yang memiliki perhatian yang sama, yaitu kesehatan masyarakat Indonesia.

    FK-KMK mengekspresikan kekhawatirannya atas peningkatan obesitas pada anak dan dewasa dalam beberapa tahun belakangan, dan telah melaksanakan serangkaian kegiatan dan sosialisasi demi meningkatkan kesadaran masyarakat Yogyakarta akan bahaya MBDK.

    “Sosialisasi ini menekankan bahaya MBDK terutama pada pertumbuhan anak, juga kurangnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua dalam mengenali dan mengontrol jumlah gula yang dikonsumsi,” jelasnya.

    Terlebih, masih banyak MBDK yang dikemas dalam ‘minuman sehat’ seperti susu atau vitamin, padahal memiliki gula yang sangat tinggi dan membahayakan kesehatan. Sehingga, dalam sosialisasi kali ini, masyarakat yang tergabung ikut mengekspresikan rasa kecewa dan kaget karena telah mengonsumsi MBDK yang dianggap sehat tersebut.

    “Walaupun perjalanan kampung sehat dan sosialisasi MBDK di daerah Yogyakarta mendapatkan dukungan tinggi dari masyarakat, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak di antara mereka yang kurang paham akan bahaya MBDK. Apalagi, mengingat murahnya harga minuman yang dijual bebas,” kata Ari,

    Fakta Indonesia bersama dengan Pusat Perilaku dan Promkes FK-KMK UGM melihat perlunya pemberlakuan cukai MBDK untuk mengurangi konsumsi MBDK secara sistematis.

    Hal ini juga diekspresikan melalui adanya surat dukungan warga Yogyakarta yang pada intinya menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menerapkan cukai dan label peringatan pada MBD di tahun 2025 untuk mendukung pencapaian target APBN.

    Serta, menekan dampak negatif konsumsi MBDK yang memicu peningkatan kasus diabetes dan hemodialisis, terutama di usia muda; dan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat minimnya informasi pada kemasan MBDK.

    Hingga saat ini penerapan cukai MBDK belum terealisasi, meskipun sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2022 hingga 2025. Bahkan, dorongan tidak hanya datang dari masyarakat sipil.

    DPR RI pun telah secara resmi menagih penerapan cukai MBDK kepada Kementerian Keuangan. Mereka menekankan bahwa ini bukan lagi sekadar wacana, tapi sudah menjadi bagian dari rencana penerimaan negara yang harus dilaksanakan.

    Ari menambahkan, pihaknya bersama dengan jaringan masyarakat sipil dari berbagai wilayah mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan cukai terhadap MBDK, dan tidak lagi menjadikannya sebagai sekadar retorika tanpa realisasi.

    “Pemerintah harus bertindak sesuai janji dan anggaran yang sudah dialokasikan. Sebab, isu ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa dan masa depan generasi Indonesia yang dinilai sebagai generasi emas,” demikian Ari Subagyo Wibowo.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut perdalam kerja sama sektor pertanian dengan RRT

    Gubernur Sumut perdalam kerja sama sektor pertanian dengan RRT

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memperdalam kerja sama sektor pertanian dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), selain sektor pariwisata, infrastruktur dan pendidikan.

    “Pertanian salah satu sektor besar di Sumut. Kami tahu RRT banyak melakukan riset dan perkembangan teknologi pertanian,” ucap Bobby saat menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

    Gubernur membeberkan, Sumatera Utara merupakan provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap sektor pertanian nasional.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara 2024 mencatat, tanaman padi merupakan produksi terbesar sekitar 419,09 ribu hektare, dan jagung 213,55 hektare.

    Sementara sayur dan buah terbesar, antara lain cabai merah keriting sekitar 16.436 hektare, jamur tiram 16.515 meter persegi, dan jamur merang 10.950 meter persegi.

    “Kami harap kita bisa memperkuat kerja sama pada bidang tersebut untuk memperkuat produksi pertanian kami,” tutur Bobby.

    Namun, lanjut dia, permasalahan banyak terjadi di sektor pertanian Sumut dewasa ini adalah riset bibit, tanah yang produktivitasnya menurun, teknologi pertanian, dan infrastruktur.

    Gubernur berharap Republik Rakyat Tiongkok bisa membantu Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bidang pertanian yang dihadapi tersebut.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • YouGov: Ada pergeseran prioritas belanja dan berhemat antargenerasi

    YouGov: Ada pergeseran prioritas belanja dan berhemat antargenerasi

    Temuan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana masyarakat mengatur ulang prioritas mereka…,

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional yang dilakukan oleh YouGov Indonesia menunjukkan terjadi pergeseran pada prioritas belanja dan gaya berhemat antargenerasi.

    Terkait pengeluaran, General Manager YouGoV Indonesia Edward Hutasoit dalam media briefing yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis mengatakan, generasi milenial dan generasi X+ mencatat peningkatan belanja pada kebutuhan rumah tangga, seperti bahan makanan dan listrik.

    Di sisi lain, generasi Z lebih banyak mengalokasikan pengeluaran untuk kategori gaya hidup, seperti kecantikan (21 persen) dan fesyen (20 persen).

    Adapun bila ditinjau secara umum, responden menunjukkan penurunan alokasi belanja terbanyak pada kelompok fesyen (18 persen), makan di luar (17 persen), hiburan (14 persen), dan makanan pesan-antar (11 persen).

    Perbedaan juga terlihat pada strategi penghematan. Gen Z lebih banyak memangkas pengeluaran di kategori dasar seperti layanan kesehatan (7 persen) dan belanja kebutuhan pokok (6 persen).

    Sementara generasi yang lebih tua, terutama gen X+, lebih memilih mengurangi aktivitas konsumtif, seperti makan di luar (23 persen) dan hiburan (19 persen).

    Adapun milenial cenderung menahan pengeluaran untuk makanan siap saji (10 persen) dan perjalanan internasional (8 persen).

    “Temuan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana masyarakat mengatur ulang prioritas mereka. Bagi pelaku usaha, institusi, maupun pengambil kebijakan, ini adalah kesempatan untuk membangun pendekatan yang lebih relevan, empatik, dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia,” ujar Edward.

    Survei YouGov Indonesia dilakukan secara daring pada 17 sampai 21 April 2025 terhadap 2.067 responden dewasa di atas 18 tahun di Indonesia.

    Data diolah berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, dan wilayah agar mewakili populasi nasional sesuai proyeksi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS dan Otorita Mulai Pelatihan Pendataan Penduduk IKN – Page 3

    BPS dan Otorita Mulai Pelatihan Pendataan Penduduk IKN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS)  resmi memulai pelatihan petugas pendataan penduduk IKN. Melalui kegiatan Kick Off Pelatihan Petugas Pendataan Penduduk IKN yang digelar di Gedung Serba Guna, Kantor Kemenko 3 di Plaza Seremoni, Nusantara, Kamis (19/6/2025).

    Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delienasi IKN sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat.

    Pelatihan pendataan penduduk ini diikuti oleh 802 peserta, yang berasal dari wilayah sekitar IKN termasuk mahasiswa, pegawai BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, dan BPS Kutai Kartanegara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya akurasi dan integritas dalam proses pendataan ini. 

    “Kita belum punya data dasar di wilayah delienasi IKN. Sekarang kita akan mendata semua penduduk, bukan mengambil sampel. Ini adalah data dasar betul. Petugas harus punya semangat dan integritas. Tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi, ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya. Jika datanya keliru, maka kebijakannya akan keliru,” ujarnya.

    Senada, Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan. 

     

  • Survei: Mayoritas rakyat optimis hadapi ekonomi masa depan

    Survei: Mayoritas rakyat optimis hadapi ekonomi masa depan

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional yang dilakukan oleh YouGov Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menatap perekonomian masa depan dengan optimis.

    Secara rinci, dua dari tiga responden (68 persen) merasa positif, dengan sebagian besar menggambarkan diri mereka sebagai “optimis” (28 persen) atau “penuh harapan” (26 persen). Hanya sekitar 17 persen responden yang mengaku merasa khawatir terhadap perekonomian masa depan.

    “Temuan YouGov menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa di tengah tekanan ekonomi,” kata General Manager YouGoV Indonesia Edward Hutasoit dalam media briefing yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis.

    Meski begitu, persoalan ekonomi tetap menjadi kekhawatiran utama responden (66 persen). Kekhawatiran itu terus meningkat setiap bulannya, di mana hasil survei menunjukkan kekhawatiran terhadap ekonomi mencatatkan porsi 56 persen pada Januari, kemudian meningkat menjadi 60 persen pada Februari dan Maret, hingga menjadi 66 persen pada April.

    Hampir separuh (46 persen) dari responden menyatakan tidak ada peningkatan pendapatan dalam setahun terakhir. Responden yang pendapatannya meningkat sebanyak 36 persen dan yang menurun sebesar 18 persen.

    Bila dilihat dari rentang usia, kelompok usia 35-44 tahun menunjukkan persepsi positif terhadap masa depan yang paling tinggi (72 persen). Sedangkan kelompok yang paling pesimistis yaitu usia 18-24 tahun (27 persen).

    Selain ekonomi, kebijakan pemerintah (53 persen), kestabilan kerja (44 persen), kestabilan politik (42 persen), hingga bencana alam (41 persen) juga menjadi kekhawatiran para responden.

    Survei dilakukan secara daring pada 17 sampai 21 April 2025 terhadap 2.067 responden dewasa di atas 18 tahun di Indonesia. Data diolah berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, dan wilayah agar mewakili populasi nasional sesuai proyeksi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ancaman BPA di Balik Ganula, Galon Lanjut Usia yang Tak Punya Kedaluwarsa

    Ancaman BPA di Balik Ganula, Galon Lanjut Usia yang Tak Punya Kedaluwarsa

    Jakarta –

    Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyoroti tidak adanya aturan masa pakai galon guna ulang (ganula) air minum dalam kemasan yang beredar luas di masyarakat. Galon yang sudah lanjut usia dinilai menjadi ancaman serius karena berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya Bisphenol A (BPA).

    Ketua KKI, David Tobing menegaskan absennya regulasi masa pakai galon guna ulang adalah celah berbahaya. Menurut David, barang konsumsi pasti ada usia pakainya.

    “Anehnya, di galon guna ulang justru tidak tercantum masa kedaluwarsanya,” ungkap David, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2025).

    David menambahkan para pakar menyebut galon seharusnya hanya bisa dipakai maksimal 40 kali. Menurut David, jika satu minggu dipakai sekali, maka usia maksimum galon tersebut hanya satu tahun.

    David membandingkan dengan tabung elpiji yang terbuat dari baja, di mana ada aturan uji ulang atau tera setiap 5 hingga 10 tahun. Jika lulus uji, tabung bisa terus dipakai. Jika tidak, harus ditarik dari peredaran.

    “Sementara galon guna ulang terbuat dari plastik, material yang tidak sesolid baja, masa tidak diatur masa pakainya,” keluh David.

    Investigasi KKI di lima kota besar di Indonesia menemukan kenyataan yang mengkhawatirkan. Realitanya, KKI menemukan banyak galon guna ulang yang beredar di masyarakat justru berusia di atas dua tahun.

    “Ini yang seharusnya tidak digunakan lagi, karena termasuk ganula atau galon lanjut usia,” papar David.

    David menegaskan galon-galon yang seharusnya sudah ‘pensiun’ alias tidak layak edar, malah tetap dipaksakan beredar. Bahaya utama dari penggunaan galon ini adalah pelepasan Bisphenol A (BPA), senyawa kimia berbahaya yang ada dalam plastik polikarbonat.

    “BPA adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat yang menjadi kemasan galon guna ulang. Semakin tua galon ini, semakin banyak BPA bisa luruh (terlepas) ke dalam air minum,” jelas David.

    Dampak kesehatan dari paparan BPA tidak main-main dan bersifat jangka panjang. Mengacu kepada para ahli, David menyebut BPA adalah endokrin disruptor.

    “Artinya, ia meniru hormon dalam tubuh manusia, sehingga ratusan penelitian menemukan paparan BPA berpotensi mengganggu fungsi hormonal tubuh, mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahkan meningkatkan risiko beberapa jenis kanker,” terang David.

    Mengingat jutaan penduduk Indonesia yang terancam oleh penggunaan ganula ini, David menekankan urgensi penanganan masalah ini. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), 40% masyarakat Indonesia mengkonsumsi air kemasan dari galon.

    “Jadi artinya 40% dari 280 juta, sekitar 111 juta mengonsumsi air minum dari galon dan bisa berpotensi terkontaminasi BPA,” kata David.

    Terlebih, hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada periode 2021-2022 menunjukkan paparan BPA akibat penggunaan ganula di enam wilayah Indonesia sudah melampaui batas aman yang ditetapkan (0,6 bpj). Oleh karena itu, David mendesak pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang jelas mengenai batas masa pakai galon guna ulang dan mempercepat implementasi pelabelan peringatan bahaya BPA pada galon guna ulang.

    Hal ini krusial demi melindungi kesehatan konsumen dari ancaman BPA yang tak terlihat.

    “Kalau masalah ini tidak segera diatasi, kita mempertaruhkan kesehatan generasi mendatang,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Kelemahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jember 2025-2029 Terungkap

    Kelemahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jember 2025-2029 Terungkap

    Jember (beritajatim.com) – Sekian kelemahan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 terungkap, dalam diskusi sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil, di Kafe The Tawangmangu, Rabu (18/6/2025).

    Para aktivis tersebut membongkar habis isi naskah Rancangan Akhir Raperda RPJMD yang rencananya akan mulai dibahas dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Kamis (19/6/2025).

    Visi RPJMD Jember 2025-2029 adalah ‘Dengan cinta wujudkan Jember baru yang lebih sejahtera dan maju’. Ada lima misi yang dituangkan dalam RPJMD untuk mewujudkan visi tersebut.

    Pertama, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. Kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman.

    Ketiga, membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

    Keempat, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

    Kelima, percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pertanian, usaha mikro, koperasi, pariwisata dan kemandirian desa, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

    Agung Dewantoro, pegiat Lembaga Studi Desa untuk Petani Studi Dialektika Indonesia dalam Perspektif (LSDP SD Inpers), mengatakan, sejumlah masalah yang terpotret tidak tepat dan tidak didukung data yang memadai.

    “Banyak data yang not available atau tidak tersedia, padahal saat ini Juni 2025. Seharusnya data 2024 sudah ada semua,” kata Agung.

    Agung mengkritik penggunaan data sektoral yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. “Data-data sektoral yang lebih update dan valid mestinya harus dari dinas. Itu berarti selama ini kegiatan-kegiatan yang berjalan tidak menghasilkan laporan yang cukup,” katanya.

    Ketidaktersediaan data ini berimplikasi terhadap inkonsistensi program yang direncanakan. Agung mencontohkan data perlindungan pekerja migran yang mencapai seratus persen pada 2024. “Kalau yang ditarget pekerja migran prosedural ya tercapai. Padahal masalah yang tergambar bukan yang prosedural, justru yang non prosedural. Jadi harus ada mekanisme untuk mengatasi itu,” katanya.

    Rancangan Akhir RPJMD tersebut juga belum memperlihatkan gambaran kapasitas fiskal Kabupaten Jember untuk mengukur realistis tidaknya target yang dicanangkan.

    “Pemimpin itu harus punya mimpi yang lebih. Tugas pemimpin harus membangun mimpi itu. Tapi mimpi itu harus dibuat pada saat bangun, bukan pada saat tidur dan mimpi beneran,” kata Agung. Dengan kata lain, mimpi seorang kepala daerah harus didukung analisis runtut dan sumber daya yang cukup.

    Agung mencontohkan keinginan mengatasi kemiskinan dengan memperhatikan variabel dan karakteristik kelompok miskin yang jadi sasaran. “Sifat (program penanganan kemiskinan) masih putus-putus, reaksioner, dan tidak terencana dengan baik,” katanya.

    Ifan Gallant, pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, menyoroti adanya ketidakselarasan program prioritas dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam Rancangan Akhir RPJMD.

    Ifant mencontohkan program beasiswa kuliah gratis. “Tujuan program itu adalah untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Tapi kuliah gratis itu juga tidak menjamin pendidikan menjadi bermutu. Serapan tenaga kerjanya juga belum tentu tercapai, karena tidak dihitung. Mutu pendidikan juga masih debatable,” katanya.

    Bambang Teguh Karyanto, Koordinator Wilayah Migrant Care Jember, juga mempertanyakan ketidaktersediaan data awal. “Bagaimana mau membuat program yang bagus kalau data awalnya tidak ada?” katanya.

    Dokumem RPJMD 2025-2029 dinilai Bambang menihilkan kerja-kerja yang dilakukan organisasi sipil masyarakat yang bekerja sama dengan kepemimpinan pemerintah daerah sebelumnya. “Kerja teman-teman yang berkonsentrasi pada isu stunting, misalnya, seperti muspro, karena tidak tercermin dalam dokumen RPJMPD,” katanya.

    Usaha kelompok-kelompok perlindungan pekerja migran seperti Migrant Care yang selama ini bekerja sama dengan Pemkab Jember untuk membantu pekerja migran bermasalah juga tak tercermin. “Angka-angka capaian itu tidak ada,” kata Bambang.

    Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD Jember 2025-2029 tidak memperhatikan keberhasilan program-program kerja pemerintahan sebelumnya.

    Tak hanya itu. Berdasarkan evaluasi pegiat organisasi masyarakat sipil, RPJMD Jember 2025-2029 lebih bias perkotaan. RPJMD belum memperhatikan keragaman problem di tingkat desa. “Isu problem 226 desa tidak jadi perhatian utama,” kata Bambang.

    Bambang mencontohkan nasib pembangunan di pesisir. “Tidak dibangun satu argumen bahwa kita memiliki 100 kilometer garis pantai dari Paseban sampai Bandealit. Kita memiliki banyak pulau terluar itu bagaimana ke depannya. Ini tidak berbanding lurus dengan rencana intervensi program,” katanya.

    Dalam hal kebencanaan, Rancangan Akhir RPJMD Jember 2025-2029 kurang peka terhadap penanganan bencana. “Misalkan Damkar apakah punya tangga untuk bisa mencapai tower atau lantai atas mall di Jember kalau terjadi kebakaran? Bagaimana kalau terjadi banjir dari utara di Kecamatan Kaliwates?” kata Bambang.

    Bambang dan kawan-kawan akan menyampaikan catatan-catatan terhadap Rancangan Akhir RPJMD Jember 2-25-2029 itu kepada DPRD Jember. Dia menduga kelemahan-kelemahan yang muncul dikarenakan RPJMD tersebur dikerjakan tenaga ahli dari luar Jember. “Jadi dia tidak mengerti Jember,” katanya. [wir]