Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Ketimpangan di tengah pertumbuhan Jakarta

    Ketimpangan di tengah pertumbuhan Jakarta

    Pertanyaannya bukan seberapa cepat Jakarta bersaing dengan Singapura atau Kuala Lumpur, tetapi seberapa serius Jakarta melindungi warganya sendiri.

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta semakin tua. Usianya kini 498 tahun.

    Meski status Jakarta bukan lagi ibu kota negara secara administratif, dalam praktik sehari-hari kota ini masih memegang kendali ekonomi nasional. Aktivitas bisnis dan finansial tetap terpusat di Jakarta, menjadikannya magnet urbanisasi yang sulit ditandingi.

    Di balik ramainya ekonomi kota, tersimpan tantangan besar: pertumbuhan yang gemilang atas nama kota, mestinya juga menjangkau seluruh warganya.

    Menurut data BPS, per September 2024, tingkat kemiskinan DKI Jakarta memang turun ke angka 4,14 persen, terendah sejak Maret 2020. Namun, di saat bersamaan, ketimpangan justru melebar.

    Gini Ratio meningkat dari 0,423 pada Maret 2024, menjadi 0,431 pada September 2024. Ketimpangan pengeluaran tetap tinggi, dengan kelompok 20 persen teratas menguasai 51,14 persen total pengeluaran penduduk, sementara 40 persen terbawah hanya memperoleh 16,15 persen. Ini bukan sekadar ketimpangan angka, tetapi juga ketimpangan peluang dan akses.

    Dari sisi pekerjaan, tekanan tak kalah besar. Data Sakernas Februari 2025 menunjukkan bahwa dari 5,14 juta penduduk bekerja, sebanyak 37,95 persen di antaranya berada di sektor informal. Itu berarti sekitar 1,95 juta pekerja Jakarta bekerja tanpa kontrak tetap, tanpa perlindungan sosial, dan tanpa kepastian penghasilan. Bahkan, proporsi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga naik 0,15 persen poin dari Februari 2024, menjadi 6,18 persen.

    Pekerja informal bukan sekadar kategori statistik. Mereka adalah pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, pekerja rumah tangga, kurir, tukang parkir, buruh lepas proyek yang menjadi wajah keseharian Jakarta. Mereka menghidupi kota, tetapi tidak dihidupi kota.

    Banyak dari mereka tinggal di hunian tidak layak, mengandalkan pendapatan harian yang tidak pasti, dan mengurus anak-anak yang kesulitan mengakses sekolah bermutu.

    Dalam data ketenagakerjaan terbaru, terlihat bahwa mayoritas pekerja Jakarta berpendidikan menengah ke bawah. Hanya 16,87 persen penduduk bekerja yang lulus perguruan tinggi (Diploma IV, S1, S2, S3).

    Sementara itu, lulusan SMK justru mencatat tingkat pengangguran tertinggi: 9,07 persen. Ini mencerminkan dislokasi antara sistem pendidikan vokasi dan kebutuhan riil pasar kerja.

    Kemiskinan dan pekerjaan informal saling terkait. Dengan garis kemiskinan September 2024 di Jakarta sebesar Rp846.085 per kapita per bulan, banyak warga yang mungkin tidak tergolong miskin secara statistik, tetapi tetap hidup dalam kerentanan tinggi.

    Penghasilan mereka hanya sedikit di atas garis itu, tapi setiap bulan harus memilih antara membayar sewa, membeli makanan, atau membayar sekolah anak. Mereka hidup dalam ketidakpastian, di antara statistik yang tidak mencatat kegelisahan mereka.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR ingatkan upaya perluasan akses perguruan tinggi bagi disabilitas

    MPR ingatkan upaya perluasan akses perguruan tinggi bagi disabilitas

    Untuk mendukung perluasan akses bagi penyandang disabilitas, kesiapan peningkatan sejumlah sarana dan prasarana PT harus direalisasikan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan upaya perluasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian bersama oleh seluruh pihak di Tanah Air.

    “Perluasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas adalah salah satu upaya yang harus mendapat perhatian bersama,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Rerie memandang perlu perluasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas dalam rangka membangun kemandirian dan keterlibatan aktif kelompok difabel dalam pembangunan di Indonesia.

    “Berbagai upaya untuk mendorong keterlibatan aktif setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam pembangunan harus mendapat dukungan semua pihak,” ucapnya.

    Ia lantas memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat hanya 2,8 persen dari total 17,9 juta penyandang disabilitas yang ada di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, serta hanya ada 0,55 persen pekerja penyandang disabilitas dari total tenaga kerja nasional.

    Selain itu, data Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organizational/ILO) per Desember 2024 menyebutkan hampir 90 persen penyandang disabilitas di Indonesia tidak aktif bekerja atau mencari pekerjaan.

    “Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan sekitar 75 persen dari total 720.748 pekerja dengan disabilitas di Indonesia bekerja di sektor informal,” katanya.

    Rerie memandang sejumlah catatan tersebut harus menjadi perhatian pemangku kepentingan dan masyarakat agar kesempatan untuk mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas bisa segera ditingkatkan.

    “Untuk mendukung perluasan akses bagi penyandang disabilitas, kesiapan peningkatan sejumlah sarana dan prasarana perguruan tinggi harus direalisasikan,” tuturnya.

    Menurut dia, harus pula dilakukan berbagai upaya untuk menekan stigma negatif dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan tinggi.

    “Berharap akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas dapat segera ditingkatkan demi membuka peluang lebih luas bagi terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Tanah Air,” kata Rerie.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Minyakita di Luar Pulau Jawa Melambung, Makin Mahal di 440 Kabupaten/Kota

    Harga Minyakita di Luar Pulau Jawa Melambung, Makin Mahal di 440 Kabupaten/Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 440 dari 493 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng Minyakita melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter pada pekan ketiga Juni 2025. Ini artinya, ada 89,25% kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan harga Minyakita.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan mayoritas lonjakan harga Minyakita terjadi di luar Pulau Jawa yang mencapai 336 kabupaten/kota.

    Adapun, data tersebut mengacu pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) per 21 Juni 2025.

    “Di Pulau Jawa ini ada 104 kabupaten/kota yang harga Minyakita-nya di atas HET, sementara di luar Pulau Jawa ada 336 kabupaten/kota yang harga minyak goreng Minyakita-nya berada di atas HET,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (23/6/2025).

    Untuk Pulau Jawa, misalnya, harga Minyakita termahal dibanderol Rp18.000 per liter di Kepulauan Seribu. Mengekor, Jakarta Barat dengan harga Minyakita dibanderol Rp17.846 per liter.

    “Untuk Pulau Jawa, ada Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Jakarta Barat, Tasikmalaya, Bekasi, kemudian Jakarta Pusat yang harga minyak goreng Minyakita-nya berada di atas HET,” ungkapnya.

    Sementara di luar Pulau Jawa, sebagian besar berada di wilayah timur. Harga Minyakita termahal mencapai Rp50.000 per liter di Kabupaten Pegunungan Bintang. Begitu pula di Kabupaten Puncak yang tembus di level Rp45.000 per liter.

    Di sisi lain, Pudji menuturkan bahwa terdapat 53 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah atau sesuai dengan HET Rp15.700 per liter. Dari tersebut menunjukkan sebanyak 14 kabupaten/kota di antaranya berada di Pulau Jawa. 

    “Misalkan yang pertama terendah ini ada di Kabupaten Blitar dengan harga minyak goreng Minyakita Rp15.500 per liter. Kemudian diikuti Probolinggo [Rp15.523 per liter], Temanggung [Rp15.600 per liter], dan seterusnya,” ujarnya.

    Sementara untuk luar Pulau Jawa, data BPS menunjukkan terdapat 39 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di bawah atau sesuai dengan HET.

    Perinciannya, Kota Batam, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kota Pare-Pare, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah yang kompak dibanderol di level Rp15.500 per liter.

    Adapun secara umum, rata-rata harga minyak goreng sampai dengan pekan ketiga Juni 2025 turun 0,04% dibanding Mei 2025. BPS mencatat penurunan ini terjadi di 36,11% wilayah di Indonesia.

  • Mengapa 43.000 Warga Majalengka Dicoret dari BPJS PBI? Dinsos Angkat Bicara Bandung 23 Juni 2025

    Mengapa 43.000 Warga Majalengka Dicoret dari BPJS PBI? Dinsos Angkat Bicara Bandung 23 Juni 2025

    Mengapa 43.000 Warga Majalengka Dicoret dari BPJS PBI? Dinsos Angkat Bicara
    Editor
    MAJALENGKA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 43.137 warga Kabupaten
    Majalengka
    mendapati kepesertaan
    BPJS Kesehatan
    mereka dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan.
    Pencoretan itu dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan melalui Kementerian Sosial.
    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Nasrudin, mengaku pihaknya tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai alasan penghapusan tersebut. Pemerintah daerah hanya menerima data jadi dari pusat.
    “Kita Majalengka tercatat 43.137 peserta BPJS yang dicoret, artinya di-off-kan. Mereka dianggap tidak layak lagi untuk menerima BPJS. Itu berdasarkan data dari BPS. Kami tidak bisa menjelaskan alasan spesifiknya karena itu murni kiriman dari pusat,” ujar Nasrudin dikutip dari Tribun Jabar, Senin (23/6/2025). 
    Meski demikian, Dinas Sosial tetap memberikan kesempatan bagi warga yang merasa masih layak menerima bantuan untuk melakukan verifikasi ulang. Caranya, warga dapat datang langsung ke kantor Dinsos Majalengka.
    “Dari 43.137 orang, selama dua minggu sejak data itu kami terima, belum sampai 10 persen yang datang ke kami untuk minta diaktifkan kembali. Tapi kami tetap terbuka, siapa pun yang merasa masih layak bisa datang,” jelasnya.
    Terkait batas waktu pengajuan ulang, Nasrudin memastikan tidak ada tenggat waktu tertentu. Saat ini, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan masih menyusun langkah kebijakan lebih lanjut.
    “Nanti ketika mereka mau diaktifkan lagi, kita akan buat formulasi. Apakah mereka bisa masuk bantuan sosial lain, atau bisa diaktifkan kembali sebagai peserta BPJS, itu sedang kami koordinasikan dengan Dinkes,” kata Nasrudin.
    Nasrudin menambahkan, pencoretan ini hanya berlaku untuk kategori PBI BPJS, tidak berlaku untuk jenis bantuan sosial lainnya.
    Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap memiliki kewenangan untuk mengusulkan kembali nama-nama warga ke dalam program bantuan, asalkan memenuhi kriteria.
    “Mereka ini warga Majalengka. Pemerintah hadir untuk bantu mereka yang memang membutuhkan. Tugas kami adalah memfasilitasi itu. Yang penting datang dulu ke Dinsos untuk diidentifikasi, diverifikasi, dan asesmen,” tuturnya.
    Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik atau terprovokasi terkait kebijakan ini.
    “Yang merasa dinonaktifkan, jangan terlalu risau, jangan gaduh, apalagi bikin onar. Santai saja. Selama memang masih layak dibantu, kami akan akomodir,” pungkas Nasrudin.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 43 Ribu Lebih Peserta BPJS PBI di Majalengka Dicoret, Dinsos: Warga Masih Bisa Ajukan Ulang
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Dinilai Sempit, Rumah Subsidi 18 Meter Diprediksi Tetap Laku Terjual

    Meski Dinilai Sempit, Rumah Subsidi 18 Meter Diprediksi Tetap Laku Terjual

    JAKARTA – Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, Rissalwan Handy mengungkapkan ukuran rumah subsidi seluas 18 meter sebenarnya tidak sesuai dengan hitung-hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) di mana ukuran ideal rumah subsidi bagi warga miskin adalah 32 meter persegi.

    Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari perkiraan kebutuhan ruang bagi setiap orang sekitar 8 meter persegi. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak, maka keluarlah angka luas rumah sekitar 32 meter persegi.

    “Jadi, ini lebih dari perspektif kontraktor supaya rumah tersedia. Risikonya apa? Seandainya rumah itu kecil, tapi fasos dan fasumnya memadai, saya kira enggak masalah. Artinya, jalan tidak sempit,” ujarnya, Minggu 22 Juni 2025.

    Rissalwan mencontohkan ukuran rumah-rumah di kawasan padat penduduk seperti di Johar Baru dan Tambora, Jakarta Barat yang bahkan lebih kecil dari tipe 21. Bahkan, masih ada hunian yang luasnya yang cuma 10 meter.

    Rumah seluas 18 meter, kata dia, sebenarnya masih layak ditempati oleh keluarga baru dengan satu anak. Rumah juga bisa dibangun vertikal jika anggota keluarga bertambah. Hal terpenting adalah jalanan di perumahan subsidi dibangun luas serta permukiman dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai.

    “Jalan sempit enggak bisa diakses kalau ada kebakaran. Enggak bisa diselamatkan. Apakah laku? Tentu saja kita lihat dari supply and demand. Kalau dari sisi supply, tadi tentu kontraktor, dalam hal ini pemerintah, juga ingin memenuhi target perumahan. Kita tahu sekarang harga tanah dan material juga tinggi. Jadi, ini dibuat kecil justru supaya terbeli,” imbuhnya.

    Rissalwan optimistis rumah seluas 18 meter persegi akan tetap akan laris manis. Apalagi, saat ini banyak pekerja Jakarta yang sudah tidak lagi mampu membeli rumah tipe 36.

    “Selama lingkungannya tidak kumuh. Jangan juga rumahnya kecil, tapi jalannya sempit. Ini membuat orang jadi stres. Enggak ada fasos, fasum, dan enggak punya teman,” tutupnya.

    Seperti diketahui, ketentuan pengurangan ukuran rumah bersubsidi tertera dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di mana ukuran luas bangunan rumah bersubsidi dirancang minimal 18 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi.

    Sementara itu sesuai aturan yang saat ini masih berlaku, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, ukuran luas bangunan rumah subsidi minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 persegi. Luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

  • Gapki Was-was Ekspor CPO RI Terdampak Konflik Iran-Israel

    Gapki Was-was Ekspor CPO RI Terdampak Konflik Iran-Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan konflik Iran-Israel dapat memicu krisis ekonomi global, yang pada akhirnya bisa berdampak terhadap kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebut, ekspor CPO Indonesia bisa terdampak jika negara tujuan mengalami masalah ekonomi.

    “Yang kami khawatir kalau terjadi krisis ekonomi global. Apabila terjadi maka akan berdampak kepada negara-negara importir, ini akan berpengaruh terhadap ekspor minyak sawit Indonesia, karena negara importir terjadi masalah ekonomi,” kata Eddy kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025).

    Kendati demikian, Eddy menuturkan bahwa sampai saat ini ekspor CPO masih berjalan seperti biasa. Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini harga minyak sawit mengalami kenaikan di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.

    “Justru saat ini [harga minyak sawit] naik walaupun tidak banyak, karena harga minyak bumi naik,” ujarnya.

    Eddy menjelaskan, harga CPO CIF Rotterdam mencapai US$1.095 per ton, sedangkan harga lokal di level Rp13.600 per kilogram. “Ke depan kalau terjadi krisis ekonomi harga [CPO] akan tertekan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor komoditas unggulan, yakni CPO dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    Data BPS menunjukkan, total volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, atau turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Di sisi lain, dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 adalah US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

  • PRIMA Magang PTKI siapkan mahasiswa hadapi dunia kerja

    PRIMA Magang PTKI siapkan mahasiswa hadapi dunia kerja

    Peluncuran Program PRIMA Magang PTKI (Professional Readiness through Internship and Mentorship for Academics), Jumat (20/6/2025) di Jakarta. Foto: Kemenag

    PRIMA Magang PTKI siapkan mahasiswa hadapi dunia kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Agama Republik Indonesia resmi meluncurkan Program PRIMA Magang PTKI (Professional Readiness through Internship and Mentorship for Academics), Jumat (20/6/2025) di Jakarta. Program strategis ini diinisiasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai jawaban atas kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja.

    PRIMA Magang hadir untuk memperkuat kompetensi, karakter, dan daya saing lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sekaligus menjadi pilar transformasi pendidikan tinggi keagamaan menuju Indonesia Emas 2045.

    Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan PRIMA bukan sekadar program magang biasa, melainkan sebuah gerakan moral, spiritual, dan kolektif nasional untuk menjembatani kampus dengan dunia industri.

    “Ini adalah wujud nyata transformasi pendidikan keagamaan yang relevan dengan tantangan zaman. Lulusan PTKI harus bergerak dari teks ke konteks, dari ilmu ke keterampilan nyata, dari ruang kelas menuju kontribusi langsung kepada masyarakat dan bangsa,” ujar Menag dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Sabtu (21/6/2025).

    Menag menyebut PRIMA Magang dirancang selaras dengan ASTA CITA (Delapan Arah Pembangunan Nasional 2024–2029) dan ASTA PROTAS (Delapan Program Prioritas Transformasi Kementerian Agama 2025–2029). Program ini mendukung penguatan SDM, perluasan lapangan kerja, hilirisasi industri, digitalisasi tata kelola pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

    Menag Nasaruddin juga mengajak semua pihak untuk mengawal PRIMA sebagai program yang berdampak nyata, bukan hanya simbolis. “Mari kita kawal PRIMA bukan hanya sebagai program magang, tapi sebagai gerakan nilai, sebagai bagian dari upaya kolektif menyiapkan generasi unggul yang profesional, religius, inovatif, dan mandiri,” ungkapnya.

    “Bangsa ini tidak hanya membutuhkan kecanggihan teknologi, tetapi juga kejujuran hati dan kekuatan nilai-nilai spiritual. Jangan remehkan mereka yang bekerja diam-diam tanpa pamrih — mereka adalah fondasi bangsa yang sesungguhnya,” tambah Menag.

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menjelaskan bahwa PRIMA Magang PTKI merupakan respons konkret terhadap tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi sebagaimana dirilis BPS tahun 2023. Ia menegaskan perlunya lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan praktis, pengalaman kerja, dan kesiapan mental.

    Program PRIMA Magang dirancang dalam tiga tahapan utama:

    1.Pre-Internship & Bootcamp

    Meliputi pelatihan dasar seperti etos kerja, literasi digital, penggunaan AI dalam dunia kerja, serta psikotes untuk pemetaan potensi mahasiswa.

    2.Internship di Mitra Industri

    Mahasiswa akan magang di berbagai perusahaan atau instansi, baik secara umum maupun berbasis proyek, selama 2 hingga 10 bulan.

    3.Mentorship & Monitoring

    Setiap peserta akan dibimbing langsung oleh praktisi industri dan dosen kampus, dengan sistem evaluasi digital yang transparan dan real-time. “Kita harus membuka jendela dunia kerja seluas-luasnya. Mahasiswa PTKI harus belajar, mengamati, dan beradaptasi dengan ekosistem yang cepat berubah,” tegas Dirjen Amien.

    Selain itu, PRIMA juga didukung oleh kebijakan pendanaan mobilitas mahasiswa, pengembangan Career Development Center (CDC) di kampus, dan integrasi data akademik melalui SIAKAD.

    Hingga pertengahan Juni 2025:

    •Telah bergabung 70+ mitra industri

    •Tersedia 1.615 posisi magang di 26 provinsi dan 328 kota/kabupaten

    •160+ PTKI telah mendaftar

    •350+ mahasiswa sudah mendaftar melalui platform digital PRIMA

    Target hingga 2029:

    •15.000 mahasiswa peserta magang

    •300 mitra industri

    •600 PTKI terlibat

    Dirjen juga menyampaikan optimismenya bahwa ekosistem magang dan pelatihan seperti PRIMA akan membantu generasi muda menciptakan side income, bahkan side office, sehingga tidak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan.

    “Kita ingin anak-anak muda kita menjadi agen perubahan. Bukan hanya pencari kerja, tetapi pencipta nilai dan solusi. Dunia kerja masa depan menuntut fleksibilitas, integritas, dan keberanian untuk berinovasi,” tegasnya.

    Ditambahkan pula, Kementerian Agama akan terus mendorong digitalisasi layanan kerja dan transparansi rekrutmen untuk menciptakan iklim kerja yang adil dan kompetitif. (Suw/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    Prabowo Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat yang akan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

    Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kemnaker maupun Pemda di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

    Mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025.

    “Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan di-support oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Presiden menggagas program ini berdasarkan fakta tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terdapat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah. Untuk tingkat SMP, jumlahnya meningkat menjadi sekira 499 ribu anak. Sekitar 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak bisa atau belum pernah sekolah.

    Robben menekankan bahwa kendala utama bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan biaya pendukung lainnya. “Iya gratis dari sisi operasional sekolahnya. Tapi ternyata menuju ke sekolah itu butuh biaya, mungkin seragamnya juga butuh biaya,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico di Hotel Grand Mercure, Jumat, 20 Juni 2025.

    Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, sebanyak 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Presiden juga mencermati bahwa tren ini terus meningkat setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

    Merespons kondisi tersebut, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk berkolaborasi.

    “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” ujarnya.

    Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

    Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus. “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” tuturnya.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    “Tahun depan insya Allah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” katanya.

    Presiden juga menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan BLK yang berada di seluruh Indonesia. Sehingga total nanti ada 200 sekolah rakyat.

    “Kami izin untuk bisa dibantu para Sekda Provinsi menyampaikan kepada para Sekda di Kabupaten, Kota untuk lokasi yang sudah terpilih nanti ada sekira 100 untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101-200, tahun ajar 2025-2026 nanti,” katanya.

    Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Siswa akan menjalani pendidikan formal nasional dan penguatan karakter serta literasi digital. Sekolah Rakyat juga diberikan pelatihan untuk menyiapkan generasi emas.

    “Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orangtuanya juga diberdayakan dengan program pemberdayaan. Selain itu rumah tidak layak huni milik orangtua siswa akan diperbaiki.

    Dukungan dari pemerintah daerah menjadi krusial, sudah ada 357 provinsi, kabupaten, kota yang ikut bergabung dalam program Sekolah Rakyat. Namun beberapa pemda belum ikut serta.

    “Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” ujarnya.***

  • Dijamin Bebas Kecurangan, Sekolah Kedinasan 2025 Buka 3.252 Formasi – Page 3

    Dijamin Bebas Kecurangan, Sekolah Kedinasan 2025 Buka 3.252 Formasi – Page 3

    Sebelumnya, seleksi Sekolah Kedinasan akan kembali dibuka untuk Tahun Anggaran 2025. Diawali dengan pendaftaran melalui portal SSCASN BKN mulai 29 Juni 2025. 

    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan formasi Sekolah Kedinasan total berjumlah 3.252 formasi untuk 7 kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan, yakni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi, Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi.

    Kemudian, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi, Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi, dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi. 

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyampaikan, tujuan penerimaan seleksi Sekolah Kedinasan tahun ini merekrut dan membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru untuk memenuhi kebutuhan PNS yang mempunyai kompetensi spesifik di bidangnya. 

    “Pembukaan seleksi Sekolah Kedinasan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun SDM aparatur negara yang unggul. Dengan sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat, seleksi Sekolah Kedinasan TA 2025 diharapkan mampu mencetak generasi pelayan publik yang profesional dan berintegritas,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).

    Pengumuman seleksi Sekolah Kedinasan akan disampaikan pada 28 Juni 2025. Calon pelamar dapat mulai mendaftar di portal setelah pengumuman instansi Sekolah Kedinasan dirilis, yakni mulai 29 Juni hingga 18 Juli 2025. 

    Calon pelamar hanya dapat memilih atau mendaftar 1 Sekolah Kedinasan. BKN juga telah melakukan sejumlah persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi.

    Mulai dari kesiapan portal aplikasi SSCASN, mekanisme helpdesk untuk membantu pelamar, dan sistem aplikasi CAT BKN yang akan digunakan pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD.

  • Ahmad Luthfi Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Rampung dalam 5 Tahun Regional 21 Juni 2025

    Ahmad Luthfi Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Rampung dalam 5 Tahun Regional 21 Juni 2025

    Ahmad Luthfi Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Rampung dalam 5 Tahun
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Gubernur
    Jawa Tengah

    Ahmad Luthfi
    optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (
    RTLH
    ) dan pengurangan
    backlog

    perumahan
    di wilayahnya bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan.
    Hal itu disampaikan Luthfi dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian
    Perumahan
    dan Kawasan Permukiman (
    PKP
    ) terkait bidang perumahan di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/6/2025).
    Menurut Luthfi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah memiliki program 1 KK 1 rumah layak huni yang perhitungannya sudah matang secara fiskal. Dengan program tersebut, diharapkan perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa tuntas dalam waktu lima tahun ke depan.
    “Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan
    backlog
    , makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidasi data,” ujar Luthfi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/6/2025).
    Pada 2025, penanganan kebutuhan perumahan di Jawa Tengah mencapai 26.356 unit. Rinciannya, sebanyak 17.510 unit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng—terdiri dari 17.000 unit RTLH dan 510 unit
    backlog
    . Kemudian, dari APBD kabupaten/kota sebanyak 6.776 unit, serta dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebanyak 2.070 unit.
    Luthfi menambahkan, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
    Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak swasta melalui CSR dan bantuan sosial.
    Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian PKP itu bertujuan menyatukan data serta mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah.
    Selain Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian PKP, penandatanganan juga dilakukan oleh bupati/wali kota se-Jateng, Bank Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BP Tapera.
    “Kesepakatan ini, antara lain, akan merumuskan formulasi data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah. Kesepakatan ini penting karena dari pemerintah pusat akan ada koordinasi bantuan perumahan yang akan didistribusikan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Jateng,” kata Luthfi.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, menyampaikan bahwa sektor perumahan merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.
    Berdasarkan data 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65 persen, sementara
    backlog
    rumah secara nasional masih sekitar 9,9 juta rumah tangga, dan 26,9 juta keluarga masih menempati rumah tidak layak huni. Pemerintah menargetkan pengurangan
    backlog
    dan RTLH sebanyak 3 juta unit rumah secara nasional.
    “Bicara pengurangan
    backlog
    dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi sangat penting. Dari data itulah kemudian kebijakan-kebijakan akan dikeluarkan dan diarahkan,” ujar Aziz.
    Lebih lanjut, Aziz mengatakan, nota kesepakatan itu menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi.
    Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan MBR.
    “Nah, ketika data tersebut sudah tersedia, maka
    treatment
    dilakukan dengan berbagai cara. Di Jawa Tengah misalnya, ada alokasi dana dari gubernur, CSR, maupun bentuk gotong royong lainnya,” kata Aziz.
    Melalui nota kesepakatan itu, juga akan direalisasikan program penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN, khususnya melalui pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera, dengan target sekitar 20.000 unit di Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.