Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?

    Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?

    Jakarta –

    Indonesia belum lepas dari permasalahan pelik tentang lapangan kerja. Mengutip data terbaru BPS, per Mei 2025 tingkat pengangguran terbuka di negara ini mencapai 4,76 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan. Berdasarkan sumber data yang sama, per November 2024 Indonesia memiliki angka pengangguran terbuka sebanyak 4,40 persen.

    Mengutip data rilisan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), pada akhir Q1 2025, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan pengangguran terbesar di antara negara-negara berkembang di Asia. Besarnya rasio pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi oleh jumlah Angkatan kerja yang setiap tahun terus bertambah.

    Sementara itu, fakta miris juga muncul dari mereka yang telah memiliki pekerjaan. Mengutip data rilisan BPS periode Februari 2025, rata-rata upah buruh berada di level 3,09 juta rupiah. Artinya, sebagian pendapatan per bulan mereka berada di bawah level UMR.

    Nyatanya, fenomena di bidang ini terus bermunculan. Setidaknya ada sebuah fakta baru yang tengah disoroti masyarakat. Bukan berhenti pada soal bekerja tidak sesuai jurusan kuliah, lulusan S1 kini terpaksa bekerja sebagai buruh.

    Fenomena ini dijelaskan secara gamblang oleh Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi. Menurutnya, pangkal masalah banyaknya sarjana yang terpaksa bekerja di sektor informal seperti sopir hingga ART ini disebabkan oleh supply and demand lapangan pekerjaan yang timpang.

    “Angkatan kerja yang berusaha masuk pasar kerja itu cukup tinggi. Menurut data BPS kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta orang. Nah secara teoritis itu setiap ada pertumbuhan ekonomi 1% dapat menciptakan peluang kerja 200 sampai 300 ribu,” kata Tadjudin.

    “Kira-kira kalau pertumbuhan 5%, katakan saja lah kita memiliki 300 ribu setiap satu persen, hanya 1,5 juta lapangan kerja yang dibuka. Yang masuk ke pasar kerja kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk pasar kerja bergerak sampai 1 juta sampai 1,5 juta,” sambung Tadjudin.

    gejala ini membuka fakta: ijazah bukan lagi faktor utama seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Tidak bisa ditampik, para penyedia kerja tidak jarang meminta kualifikasi yang dibuktikan dengan ‘ijazah-ijazah’ tambahan. Berbagai bentuk piagam atau bukti keterampilan tambahan menjadi piranti tambahan yang justru menjadi faktor penting untuk menilai ‘harga’ seorang sarjana.

    Pada perkembangannya, peluang justru muncul dari sektor gig. Maka, bukan hal aneh apabila beberapa waktu belakangan muncul istilah pekerja gig atau gig worker. Oleh masyarakat, munculnya kelas pekerja baru ini ditangkap dan banyak diperbincangkan di media sosial.

    Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang fenomena ini? Ikuti ulasannya di detikPagi.

    Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Jakarta –

    Kementerian sosial mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Apa alasannya bansos dicabut?

    Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKPM (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memaparkan dari 1,9 juta KPM yang namanya dicabut dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Kemudian 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.

    “Dari hasil ground check kita, bisa kita ketahui di sana ada 1,9 juta lebih yang disebut inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” terang Gus Ipul dalam konferensi pers Menteri Usai Ratas Terkait Stimulus Ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) lalu.

    Penyebab Pencabutan Bansos

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penyebab pencabutan bansos untuk 1,9 juta KPM dari daftar penerima bansos dilakukan setelah karena yang bersangkutan diduga tidak lagi berhak mendapatkan bantuan.

    “Kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error, dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan. Sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” paparnya.

    “Dengan demikian dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” ucap Amalia lagi.

    Sehingga untuk penyaluran bansos pada triwulan II 2025 ini seluruh mengacu pada DTSEN yang sudah diverifikasi pihaknya. Di mana jumlah penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini berada di kisaran 16,5 juta KPM.

    Solusi Mendapatkan Bansos

    Sementara bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di cek bansos PKH. Berikut ini adalah cara daftar PKH yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP seperti yang dilakukan pada tahap 1 cara cek bansos PKH
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Bansos Sempat Gagal Salur

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan dari 768.381 KPM yang sempat mengalami gagal salur Bansos karena ada kendala rekening. Dari jumlah itu, sebanyak 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima bantuan.

    Ia mengatakan gagal salur bansos ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Minggu lalu kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol, hasilnya hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur. Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6/2025) kemarin.

    Sementara untuk penebalan bansos sebesar Rp 200 ribu untuk bulan Juni dan Juli bagi 18,3 juta KPM, ia menjelaskan diproses bersamaan dengan penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga progresnya sama.

    “Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta salur regular untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli, maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta,” paparnya.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan:

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan:

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)

  • Permata Bank dukung generasi penerus bangun ketahanan finansial berkelanjutan dengan Wealth Wisdom

    Permata Bank dukung generasi penerus bangun ketahanan finansial berkelanjutan dengan Wealth Wisdom

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    Permata Bank dukung generasi penerus bangun ketahanan finansial berkelanjutan dengan Wealth Wisdom
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Permata Bank menggelar acara Wealth Wisdom sebagai wujud komitmennya mendampingi nasabah untuk mempersiapkan generasi penerus yang penuh wawasan.

    Memasuki tahun ke-11, Wealth Wisdom 2025 mengangkat tema “Resilient Wealth, Confident Future” untuk membantu masyarakat membangun ketahanan finansial keluarga dan bisnis di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah. 

    Tahun ini, rangkaian acara akan berlangsung dari Juni hingga September 2025 di 11 kota di Indonesia dan dimulai dari Semarang—kota strategis yang dikenal sebagai motor penggerak ekonomi Jawa Tengah, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    “Kami percaya bahwa resiliensi finansial bisa dibangun oleh siapa pun, di mana pun, selama ada akses terhadap edukasi dan solusi keuangan yang tepat. Wealth Wisdom 2025 bukan sekadar acara tahunan, melainkan platform interaktif untuk berdialog bersama para ahli dan memperluas perspektif yang relevan sesuai zaman. Permata Bank akan tetap berkomitmen untuk terus mendampingi nasabah dalam menjaga dan memperkuat kekayaan Anda, sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang memiliki wawasan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan finansial masa depan,” kata Direktur Consumer Banking Permata Bank, Djumariah Tenteram. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2025 tumbuh positif 4,96 persen secara tahunan (Year on Year/YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 4,87 persen. Melihat pertumbuhan ekonomi yang positif di Jawa Tengah, Permata Bank meyakini bahwa peningkatan literasi dan ketahanan finansial, khususnya di kalangan generasi penerus merupakan kunci untuk menjaga ekonomi daerah secara berkelanjutan.

    Acara Wealth Wisdom di Semarang mempersembahkan dua sesi penuh wawasan bersama para pakar ekonomi dan investasi, dalam talkshow bertajuk Reshaping Wealth Strategies for a Shifting World, menghadirkan narasumber Adjie Harisandi, Head of Industry & Regional Research Permata Bank dan Katarina Setiawan, Chief Economist & Investment Strategist, Manulife Asset Management Indonesia.

    Kedua narasumber membekali informasi mendalam mengenai bagaimana membangun kekayaan yang tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain itu, terdapat sesi Investing Wisdom for Growing Wealth bersama investor saham ternama, Lo Kheng Hong yang membagikan prinsip dan strategi jangka panjang untuk mengembangkan kekayaan secara konsisten.

    “Harta karun kekayaan terbesar ada di pasar modal, sehingga kita perlu berinvestasi dengan prinsip dan strategi jangka panjang untuk mengembangkan kekayaan secara konsisten. Investasi terbaik dimulai dari memahami apa yang dibeli, termasuk memilih perusahaan yang sehat secara keuangan, dikelola orang berintegritas, dan mengalami pertumbuhan keuntungan. Investing wisdom yang perlu diperhatikan juga adalah paham kapan waktu yang tepat untuk membeli serta menjual saham agar hasil pengembangan maksimal,” jelas Lo Kheng Hong, Stock Investor.

    Setelah Semarang, acara akan diselenggarakan di Yogyakarta, Palembang, Bali, Pontianak, Batam, Makassar, Bandung, Medan, Surabaya, dan ditutup di Jakarta. 

    Melalui kelas tematik dan sesi panel, nasabah akan diajak menggali strategi manajemen kekayaan, perencanaan warisan, hingga menjaga keseimbangan antara finansial dan kesehatan bersama pakar dan praktisi lintas sektor. Mitra strategis Permata Bank juga turut berbagi insight dalam menghadapi dinamika ekonomi global, manajemen investasi, kesehatan, dan pengembangan diri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemenag Gandeng BPS Survei Kepuasan Jemaah Haji RI Tahun Ini

    Kemenag Gandeng BPS Survei Kepuasan Jemaah Haji RI Tahun Ini

    Jakarta –

    Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Kemenag menyebut survei dilakukan BPS agar hasilnya objektif.

    “Setiap tahun kita gandeng BPS untuk melakukan survei kepuasan jemaah. Tujuannya, mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia secara objektif dalam Indeks Jemaah Haji Indonesia atau IKJHI,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim di Makkah, Selasa (24/6/2025)

    Arfi mengatakan survei itu akan mengumpulkan tanggapan jemaah terhadap pelayanan haji sejak dalam hingga di Arab Saudi. Dia menyebut hal-hal yang disurvei mencakup pelayanan petugas, bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

    “Hasil survei atau indeks kepuasan jemaah haji Indonesia kita targetkan akan didesiminasikan sekitar dua bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji,” sebut Arfi.

    Ketua Tim SKJHI, Watekhi, menjelaskan survei dilakukan dengan metode probability sampling. Pemilihan sampel dilakukan satu tahap berstrata secara random atau one stage stratified random sampling dengan unit sampel atau ultimate sampling unit merupakan regu dalam kelompok terbang, sebanyak 10 jemaah.

    “Dari masing-masing strata yang sudah terurut berdasarkan wilayah embarkasi dilakukan pemilihan sebanyak N sampel regu dari N populasi regu secara systematic sampling. Dari regu terpilih selanjutnya dilakukan pendataan terhadap semua jemaah haji yang pengisiannya secara mandiri (self enumeration). Jumlah sampel sebanyak 14.400 jemaah haji,” ucapnya.

    “Pelaksanaan survei dilakukan hampir dua bulan, dari 12 Mei-8 Juli 2025,” ujarnya.

    (haf/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lewat Expandable Heroes, Telkom Hadirkan Wadah Pelaku UMKM Disabilitas Berkembang – Page 3

    Lewat Expandable Heroes, Telkom Hadirkan Wadah Pelaku UMKM Disabilitas Berkembang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Lewat inisiatif Expandable Heroes: Be Heroes, Expand Your Limits, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memberikan dukungan konkret bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penyandang disabilitas guna berkembang secara mandiri melalui pelatihan digital dan pendampingan bisnis terstruktur.

    Diluncurkan pada Maret 2025, program tersebut menjadi respons terhadap kondisi nyata bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.

    Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), sekitar 8,5% dari populasi Indonesia adalah penyandang disabilitas dan lebih dari 52% di antaranya merupakan pelaku UMKM. Namun sayangnya, kelompok ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pasar.

    Untuk itu, Expandable Heroes hadir sebagai jembatan membuka akses yang lebih luas. Dari 106 pendaftar, terpilih 75 peserta UMKM disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom, Hery Susanto mengungkapkan, program ini merupakan bagian dari Aksi Nyata Telkom dalam mendorong kesetaraan dan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

    Hery menyebut, Expandable Heroes adalah bukti nyata bahwa kesempatan untuk tumbuh dan berkembang harus tersedia bagi semua.

    “Melalui program ini, kami ingin memperluas akses dan membuka ruang baru bagi teman-teman disabilitas untuk berkontribusi secara aktif di dunia usaha,” sebutnya.

    “Ini juga sejalan dengan komitmen Telkom terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 8 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” jelas Hery.

     

  • Keterampilan bagi pelajar SMK di Jakarta lebih diperkuat

    Keterampilan bagi pelajar SMK di Jakarta lebih diperkuat

    Jakarta (ANTARA) – Keterampilan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jakarta masih perlu diperkuat agar ketika lulus mereka benar-benar siap bekerja sesuai bidang masing-masing.

    “Perda ini mendorong setiap pendidikan keterampilan, khususnya di SMK, untuk lebih ditingkatkan keterampilan agar lulusannya itu punya kemampuan,” kata Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Subki di Jakarta, Selasa.

    Subki mengatakan bahwa data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penyumbang angka pengangguran terbanyak merupakan lulusan SMK.

    Untuk itu, lanjut dia Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Jakarta harus mengantisipasi bertambahnya pengangguran karena kurang keterampilan.

    Menurut dia, jangan sampai lulusan SMK di Jakarta tidak memiliki kemampuan sesuai jurusan yang diambil ketika mengikuti pendidikan, untuk itu keterampilan pada SMK perlu diperkuat lagi.

    “Karena kalau lulusan SMK mereka selesai sekolah orientasinya adalah kerja,” ujarnya.

    Ia menambahkan, lulusan SMK ke depan nantinya memiliki kemampuan yang lebih agar jangan sampai lulusan SMK elektronik tidak tahu elektronik, SMK otomotif tidak tahu mesin.

    “Jadi, untuk lulusan SMK jangan tahu teori saja, kita ingin anak lulusan SMK itu punya kemampuan sesuai dengan jurusan yang dia sekolah di situ,” katanya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, yaitu sekitar 24,65 persen dari total pengangguran di Indonesia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Seret Lowongan Kerja, Pengangguran Disarankan Pindah ke Luar Negeri

    RI Seret Lowongan Kerja, Pengangguran Disarankan Pindah ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi, mengatakan sekarang ini ada banyaknya lulusan sarjana yang banting setir menjadi pekerja informal seperti sopir hingga ART lantaran jumlah lapangan kerja formal yang dibuka setiap tahunnya tidak sanggup menampung pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia.

    “Angkatan kerja yang berusaha masuk pasar kerja itu cukup tinggi. Menurut data BPS kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta orang. Nah secara teoritis itu setiap ada pertumbuhan ekonomi 1% dapat menciptakan peluang kerja 200 sampai 300 ribu,” jelasnya kepada detikcom, Selasa (24/5/2026).

    “Kira-kira kalau pertumbuhan 5%, katakan saja lah kita memiliki 300 ribu setiap satu persen, hanya 1,5 juta lapangan kerja yang dibuka. Yang masuk ke pasar kerja kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk pasar kerja bergerak sampai 1 juta sampai 1,5 juta,” sambung Tadjudin.

    Kondisi ini belum diperparah dengan mereka yang sempat terkena PHK dan perlu mendapat lapangan pekerjaan baru. Pada akhirnya pencari kerja yang kalah bersaing dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan formal tadi mau tak mau beralih ke sektor informal untuk menyambung hidup.

    “Kemudian itu yang sekarang banyak mereka mendaftar ke luar negeri. Diekspor lah tenaga kerja kita keluar negeri yang tagar-nya sangat terkenal itu ‘kabur saja dulu’ ya kan?” ucapnya.

    Untuk itu menurut Tadjudin, salah satu cara untuk bisa memecahkan masalah ini adalah dengan memperbanyak pekerja migran alias mengirim kelebihan pasokan tenaga kerja Indonesia tadi ke luar negeri. Sebab dengan mengirim banyak pekerja migran, pemerintah tidak hanya mengurangi angka pengangguran dalam negeri tapi juga bisa mendapatkan devisa negara.

    “Saya baca kemarin Australia, kemudian Polandia, Inggris memanggil tenaga kerja kita. Walaupun pekerjaannya paling banyak itu sebetulnya di sektor pertanian. Tapi itu tawarannya cukup menjanjikan bagi tenaga kerja Indonesia, itu mereka bisa dapat jutaan Karena hitungannya kerja disana kan bukan per bulan, per jam kan?” katanya.

    “Jamnya sekian dolar. Makanya mereka dapat bekerja kadang-kadang ada yang dapat Rp 27 juta per bulan, ada yang Rp 30 juta dan seterusnya. Itu lumayan juga kalau kita memang konsisten terhadap itu. Kan seolah-olah kita kan ekspor tenaga kerja. Pekerja itu devisa loh itu, karena pada umumnya mengirim dana ke keluarga mereka. Kiriman dana itu devisa, masukkan bagi Indonesia,” sambungnya.

    Senada dengan itu, Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) Ivan Taufiza juga menyarankan kepada mereka yang sulit mendapat pekerjaan di Indonesia, bisa menjadi pekerja migran. Sebab di banyak negara yang supply tenaga kerjanya jauh di bawah demand atau kebutuhan pasar kerja, sangat membutuhkan pasokan pekerja.

    Belum lagi di negara-negara ini biasanya tidak melihat latar belakang pendidikan para calon pekerjanya. Selama mereka mau dan bisa bekerja, kemungkinan besar mereka akan diterima.

    “Sebulan yang lalu lah saya balik dari China, Nah itu di pesawat saya ketemu orang Indonesia dia dari Jepang. Itu dia D3 jadi Chef di restoran Jepang, padahal D3 nya itu ngelas. Ada itu 7-8 orang,” kata Ivan.

    “Jadi yang tadi saya bilang, karena supply demandnya Itu nggak seimbang. Kalau di negara itu mereka malah kurang tenaga kerja. Saya kan sempat handle HR region, sempat handle Asia Pasifik, jadi Kelebihan tenaga kerja Indonesia itu modelnya kerja doang. Orang Indonesia itu kan nggak banyak ngeyel, nggak banyak permintaan, jadi mereka suka,” sambungnya.

    Untuk itu ia menyarankan kepada para calon pekerja yang sudah kesulitan cari kerja di Indonesia untuk mengambil sertifikasi keahlian tertentu yang juga diakui negara lain, agar berpeluang lebih besar untuk bisa bekerja di luar negeri. Tentu termasuk dengan kemampuan berbahasa asing di negara tempatnya bekerja nanti.

    “Jadi ambil Ilustrasi yang tadi teman-teman D3 ngelas dari Solo, itu dia cuma ambil sertifikasi masak. Kalau bahasa ya harus,” ucapnya.

    (igo/fdl)

  • Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Iran—Israel yang makin memanas berpotensi mengancam permintaan ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang merupakan dua komoditas unggulan Indonesia menjadi melemah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan ketegangan geopolitik yang membara di kawasan Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara barat, akan berpotensi pada penurunan permintaan CPO Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan potensi penurunan permintaan CPO bakal terjadi jika konflik Iran—Israel terus berlanjut.

    “Kalau perang berkepanjangan dan terjadi krisis ekonomi global ini akan berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit Indonesia, potensi penurunan sangat besar,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Eddy menilai, jika penurunan permintaan ini terjadi akibat dari krisis ekonomi global maka akan cukup sulit mengatasinya. Hal ini lantaran masing-masing negara importir akan sibuk menyelesaikan masalah ekonomi.

    Eddy memperkirakan harga CPO ke depan akan berkisar di rentang US$900-1.000 per metric ton di tengah konflik Iran—Israel yang semakin memanas.

    Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kusuma Dewi mengatakan pihaknya masih melihat situasi, mengingat kondisinya yang saat masih terus berubah.

    Namun pada dasarnya, lanjut Dewi, Kemendag prihatin dengan eskalasi konflik dan berharap konflik Iran—Israel bisa segera usai.

    Petani sedang memanen kelapa sawit

    Di sisi lain, Dewi menuturkan Kemendag tetap berupaya mencari alternatif pasar di tengah konflik Iran—Israel melalui perjanjian dagang, seperti Indonesia—Tunisia yang selangkah lagi menunggu penandatangan.

    “Demikian pula halnya dengan Indonesia-Eurasia yang juga telah selesai. Pembukaan pasar itu tentu merupakan peluang yang ada untuk meningkatkan ekspor Indonesia,” ujar Dewi kepada Bisnis.

    Ekspor CPO dan Batu Bara

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rata-rata harga komoditas nonenergi, terutama nonminyak dan gas (nonmigas), justru mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang semakin menekan sisi permintaan.

    Dia melihat efek tarif Trump berdampak pada penurunan harga batu bara dan sawit di pasar internasional sejak kuartal III/2024 sampai sekarang.

    “Konflik Timur Tengah ini memang mengubah tingkat harga, tetapi lebih di harga minyak dan gas. Harga minyak memang kembali naik setelah turun, kemudian naik. Gas mulai naik, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelumnya,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Sementara itu, lanjut dia, batu bara dan CPO masih relatif tetap rendah meski sudah mulai terlihat mengalami peningkatan harga. Namun, dia melihat peningakatannya tidak terlalu besar dalam beberapa waktu terakhir sejak konflik.

    Dengan kata lain, Faisal menyebut tingkat elastisitas kenaikan harga komoditas nonenergi atau nonminyak masih relatif rendah meski ada kecenderungan meningkat.

    “Kalau lihat kondisi seperti ini terhadap neraca perdagangan kita, justru harga komoditas ekspor andalan kita seperti sawit dan batu bara harganya masih relatif rendah, karena ditambah lagi dengan kebijakan tarif yang menekan dari sisi permintaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika harga CPO dan batu bara rendah, artinya prospek nilai ekspor juga tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, volume perdagangan dua komoditas ini juga diperkirakan melemah lantaran faktor pelemahan permintaan di global.

    Di sisi lain, Faisal menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah justru mengerek impor minyak, mengingat Indonesia merupakan net importir minyak. Alhasil, Faisal mewanti-wanti ekspor tidak meningkat signifikan, sedangkan keran impor meningkat.

    “Artinya potensi terhadap rasa perdagangan memang makin lama surplusnya makin tipis menurut saya dalam kondisi seperti sekarang, pasca perang dagang terutama dan juga ditambah lagi dengan konflik yang mendorong kenaikan harga minyak,” tuturnya.

    Sementara itu, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memproyeksi komoditas batu bara dan CPO akan mengalami defisit di tengah konflik Iran—Israel yang kian memanas.

    “Keduanya [batu bara dan CPO] merupakan ekspor terbesar kita. Pasti trade deficit akan makin lebar dan current accountmakin mengaga,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Terlebih, Wijayanto menyebut Indonesia sangat bergantung pada ekspor batu bara dan CPO. Bahkan, kata dia, ekspor batu bara dan CPO mewakili sekitar 20–25% total ekspor Indonesia.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan agar pemerintah perlu bersiap mencari pasar baru, mendiversifikasi usaha, melakukan efisiensi operasional, dan menghindari keputusan-keputusan yang berisiko, termasuk melakukan utang berlebih.

    Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah harus mendorong energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan impor energi.

    Di samping itu, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi yang berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi.

    “Lalu, mendorong percepatan industrialisasi dengan memperbaiki iklim investasi agar kita tidak terjebak sebagai eksportir komoditas yang rentan terhadap siklus komoditas global,” ujarnya.

    Pasalnya, menurut dia, ketegangan di Timur Tengah akan mendorong banyak negara memperkuat kemandirian energi dan pangan. Adapun dalam hal energi, transisi ke energi hijau akan semakin cepat.

    Meski demikian, Wijayanto menilai lonjakan harga kedua komoditas ini hanya dampak sesaat.

    “Jika perang terus berkecamuk, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, akhirnya demand terhadap komoditas juga ikut melambat walaupun taraf perlambatan demand masing-masing komoditas berbeda, tergantung elastisitas permintaan,” terangnya.

    Orang berjalan di tengah tumpukan batu bara

    Dalam catatan Bisnis, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor komoditas unggulan, yakni CPO dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025. Angkanya naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    Tercatat, total volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Dari sisi harga, CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 berada di level US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara justru turun 9,89% secara kumulatif, yakni dari US$10,18 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,17 miliar pada Januari—April 2025. Sedangkan untuk share pada komoditas ini adalah 9,89%.

    Dari sisi volume, komoditas ini turun 5,79% dari 130 juta ton pada Januari—April 2024 menjadi 122,76 juta ton pada Januari—April 2025. Untuk rata-rata nilainya juga turun 14,92% dari US$78,2 per ton menjadi US$66,53 per ton.

  • Perang Menggila, Warga RI Diminta Untuk Hemat BBM

    Perang Menggila, Warga RI Diminta Untuk Hemat BBM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengimbau agar masyarakat berhemat dalam mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, dunia kini tengah mengalami gejolak, khususnya memanasnya konflik di Timur Tengah, perang antara Israel dan Iran, yang juga melibatkan Amerika Serikat.

    Perang di Timur Tengah ini telah berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia bahkan diprediksi akan naik hingga US$ 100 per barel bila Selat Hormuz, yang merupakan perlintasan 20% pasokan minyak mentah dan BBM dunia, ditutup oleh Iran.

    Indonesia sebagai negara net importir minyak akan terdampak dengan kondisi ini. Kondisi ini diperparah dengan kondisi cadangan BBM nasional yang “hanya” cukup untuk kurang dari 30 hari operasional.

    Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan operasional BBM untuk jangka waktu 19-29 hari mendatang.

    “Alhamdulillah per 16 Juni 2025, stok Pertalite aman, sekitar 21 hari, Pertamax sekitar 29 hari, dan Solar sekitar 19 hari,” ungkap Saleh kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Kendati dinilai masih dalam status aman, nampaknya masyarakat Indonesia masih harus berhemat dalam mengonsumsi BBM. Hal ini dikhawatirkan karena potensi terjadinya gangguan pasokan minyak dan BBM akibat gangguan atau bahkan ditutupnya Selat Hormuz.

    Bahkan, terdapat pula potensi kenaikan harga BBM dan LPG di dalam negeri.

    Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna memperingatkan potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap subsidi BBM dan LPG di Indonesia.

    “Resiko peningkatan subsidi semakin membengkak dan lagi-lagi mengingatkan pentingnya Indonesia bergeser menuju kendaraan listrik. Biaya yang membengkak tersebut akan membebani kantong masyarakat ataupun APBN,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (23/6/2025).

    Dengan begitu, Putra menekankan pentingnya peran pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap potensi kenaikan harga BBM dan LPG. Salah satunya dengan program elektrifikasi yang dinilai bisa meringankan beban APBN.

    “Hal seperti ini terus berulang dan memerlukan cara pandang yang lebih jauh – terus berusaha mengganti peran BBM dan LPG dengan elektrifikasi kendaraan dan dapur serta membuat cadangan BBM yang lebih kuat,” tambahnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (migas) sebesar US$ 36,27 miliar pada 2024, naik dari US$ 35,83 miliar pada 2023.

    Impor migas sepanjang 2024 tersebut terdiri dari impor minyak mentah yang tercatat mencapai US$ 10,35 miliar, turun tipis dari US$ 11,14 miliar pada 2023. Kemudian, impor produk minyak seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) tercatat mencapai US$ 25,92 miliar, naik dari US$ 24,68 miliar pada 2023.

    Asal tahu saja, harga minyak dunia melonjak tajam pada perdagangan Senin pagi (23/6/2025) setelah Iran secara resmi menutup Selat Hormuz, menyusul serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • kota kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi

    kota kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi

    Atraksi kembang api pada malam puncak HUT ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (22/6/2025). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/bar (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

    HUT Jakarta: kota kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta pada 22 Juni 2025 menjadi momen penting bagi kota megapolitan ini untuk menegaskan kembali peran strategisnya di panggung nasional dan regional.

    Meski tidak lagi menyandang status ibu kota negara, setelah pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta tetap berdiri sebagai pusat ekonomi, perdagangan, jasa, dan budaya. Bahkan, dalam dinamika terkini, Jakarta telah menjelma sebagai kota kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, digitalisasi, dan kemitraan lintas sektor.

    Pergeseran status administratif tidak menurunkan daya saing Jakarta. Sebaliknya, kota ini semakin fokus memperkuat identitasnya sebagai pusat ekonomi dan ekosistem inovasi.

    Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat sipil, Jakarta menghadirkan model pembangunan urban yang partisipatif dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi ruh dari semangat “Jakarta Kota Kolaborasi”.

    Kontribusi Jakarta terhadap ekonomi nasional sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta menyumbang sekitar 17,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024. Bahkan untuk sektor-sektor jasa, seperti keuangan, teknologi informasi, perdagangan, logistik, dan pariwisata, Jakarta menjadi pusat utama di Indonesia. Investasi asing langsung (foreign directi investment/FDI) juga masih banyak mengalir ke Jakarta, terutama di sektor startup digital, real estate, dan jasa kreatif.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan angka 5,1 persen pada 2024—lebih tinggi dari rerata nasional. Kawasan Sudirman-Thamrin, SCBD, Kuningan, dan PIK terus berkembang sebagai pusat bisnis, tidak hanya menarik investor dalam negeri, tetapi juga perusahaan multinasional. Meskipun tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan hidup masih tinggi, daya tarik Jakarta tetap kuat sebagai pusat gravitasi ekonomi.

    Kolaborasi sebagai strategi

    Konsep Jakarta sebagai kota kolaborasi bukanlah jargon semata. Itu tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan yang melibatkan beragam aktor dan pendekatan partisipatif. Pendekatan kolaboratif ini diinisiasi sejak era Gubernur Anies Baswedan dan dilanjutkan hingga kini oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Kolaborasi ini berjalan dalam berbagai bentuk. Jakpreneur muncul sebagai sebuah program kolaborasi untuk memberdayakan wirausaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga 2024, lebih dari 300.000 pelaku UMKM telah difasilitasi oleh Pemprov DKI melalui pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan dan pemasaran.

    Jakarta Smart City, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, startup teknologi, dan komunitas digital. Aplikasi, seperti Jakarta Kini (JAKI), sistem tiket transportasi terintegrasi JakLingko, serta platform aduan publik telah membentuk tata kelola kota berbasis teknologi yang efisien dan transparan.

    Revitalisasi Kawasan Kota Tua dan Taman Ismail Marzuki adalah kolaborasi antara Pemprov, BUMD, seniman, arsitek, dan komunitas budaya berhasil menghidupkan kembali ruang publik kota sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif dan budaya urban.

    Ekraf dan digital

    Transformasi Jakarta sebagai kota ekonomi modern tidak lepas dari pesatnya perkembangan sektor ekonomi kreatif dan digital. Jakarta saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 80 persen startup unicorn di Indonesia, dengan nilai valuasi kolektif mencapai puluhan miliar dolar.

    Ekosistem ini tumbuh melalui kolaborasi antara pengusaha rintisan, venture capital, inkubator bisnis, dan kampus-kampus teknologi, seperti BINUS, UI, dan Universitas Prasetiya Mulya.

    Ajang, seperti Jakarta Content Week, Jakarta Fashion Week, hingga Java Jazz Festival menjadi panggung global bagi pelaku industri kreatif. Kawasan, seperti M Bloc, Kemang, dan Blok M direvitalisasi menjadi klaster ekonomi kreatif, menghadirkan sinergi antara bisnis, komunitas, dan pengunjung urban. Hal ini memperkuat Jakarta sebagai magnet budaya, sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Salah satu tantangan terbesar Jakarta adalah kemacetan dan kualitas lingkungan. Namun, pendekatan kolaboratif dalam pengembangan infrastruktur telah menunjukkan hasil positif. Pengembangan MRT dan LRT, integrasi moda transportasi publik melalui JakLingko, serta pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) adalah buah dari kolaborasi antara Pemprov DKI, BUMN, swasta, dan komunitas urban planning.

    Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan bahwa sejak pengoperasian MRT fase 1, terjadi penurunan signifikan penggunaan kendaraan pribadi hingga 10 persen di jalur koridor utama. Hal ini berdampak positif pada pengurangan emisi karbon dan waktu tempuh harian masyarakat.

    Selain itu, penanganan banjir melalui pembangunan sumur resapan, polder, dan sistem drainase baru juga merupakan hasil kerja bersama antara pemda dan warga. Transparansi dalam sistem pelaporan, seperti melalui aplikasi Qlue, memungkinkan masyarakat turut aktif mengawasi jalannya pembangunan.

    Pasca-Ibu Kota

    Dengan bergesernya peran administratif Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, muncul pertanyaan besar: kemana arah Jakarta ke depan? Justru di sinilah letak peluangnya. Tanpa beban administratif pusat pemerintahan, Jakarta dapat lebih leluasa memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi, budaya, dan inovasi kawasan Asia Tenggara.

    Transformasi Jakarta dari “kota birokrasi” menjadi “kota ekonomi kolaboratif”, menuntut penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi investasi, dan peningkatan kapasitas SDM. Kolaborasi internasional juga semakin diperluas, seperti dengan pengembangan Sister City Program bersama Seoul (Korea Selatan), Tokyo (Jepang), dan Rotterdam (Belanda) untuk pertukaran praktik urban planning dan solusi kota cerdas.

    Memasuki usia ke-498 tahun, Jakarta tidak hanya merayakan sejarah panjangnya sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan, tetapi juga menegaskan visinya sebagai kota kolaborasi yang menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan memperkuat ekosistem kolaboratif antarpelaku pembangunan, Jakarta mampu mempertahankan, bahkan, memperkuat posisinya di tengah persaingan global.

    Momentum HUT Jakarta 2025 harus dijadikan pijakan untuk memperluas ruang partisipasi publik, mempercepat inovasi, dan mengokohkan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kota modern. Jakarta adalah laboratorium kebijakan urban Indonesia—dan sekaligus cermin bagaimana kota bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional ketika dibangun bersama.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Sumber : Antara