Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Cek Daftar Penerima BSU BPS Ketenagakerjaan Tahap 2 Bulan Juli 2025 di Sini!

    Cek Daftar Penerima BSU BPS Ketenagakerjaan Tahap 2 Bulan Juli 2025 di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Anda bisa cek di sini untuk mengetahui apakah Anda masuk ke dalam daftar penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Tahap 2 bulan Juli 2025 atau tidak.

    Sebagaimana diketahui, pencarian BSU Rp600.000 kepada pekerja yang memenuhi syarat akan kembali dilanjutkan pada bulan Juli 2025.

    Saat ini, proses pemeriksaan dan validasi data penerima terus dilakukan secara ketat guna memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh pekerja yang berhak.

    Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU Tahap 2, pemerintah menyediakan beberapa saluran resmi yang dapat diakses dengan mudah.

    Berikut cara mengecek status penerima BSU Tahap 2:

    1. Melalui Website Kemnaker

    Pekerja dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.
    Penerima diharuskan untuk login ke akun yang sudah terdaftar.
    Apabila belum memiliki akun, pekerja dapat membuat akun terlebih dahulu, kemudian melengkapi profil secara menyeluruh.
    Setelah data lengkap, status penerimaan BSU akan ditampilkan pada dashboard akun masing-masing.

    2. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan

    Pekerja juga dapat memanfaatkan laman resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    Pastikan login dengan akun BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar, kemudian periksa informasi status penerimaan BSU pada laman tersebut.
    Akan ada tulisan apakah Anda penerima atau bukan.

    3. Melalui Aplikasi Kemnaker

    Unduh aplikasi Kemnaker melalui APP Store atau Play Store.
    Setelah berhasil masuk dan melengkapi data diri, pekerja dapat memilih menu BSU untuk melihat statusnya.
    Pastikan seluruh data diri di BPJS Ketenagakerjaan telah diperbarui dan sesuai, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor rekening bank aktif, dan status kepegawaian.
    Akan ada tulisan apakah Anda penerima atau bukan.

    Itulah cara cek apakah Anda termasuk penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan tahap 2 Juli 2025 atau tidak.

  • Rupiah menguat dipengaruhi kesepakatan tarif AS, Vietnam

    Rupiah menguat dipengaruhi kesepakatan tarif AS, Vietnam

    Jakarta (ANTARA) – Penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kesepakatan tarif antara Vietnam dengan Amerika Serikat (AS), kata Analis Bank Woori Saudara Rully Nova.

    “Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat di kisaran Rp16.200 – Rp16.250 dipengaruhi oleh sentimen positif dari global terkait kesepakatan tarif antara Vietnam dan AS,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Mengutip Anadolu Agency, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya mencapai kesepakatan dagang setelah berbicara dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam.

    Adapun syarat yang diberikan Trump adalah Vietnam akan membayar AS tarif sebesar 20 persen untuk semua barang yang dikirim ke wilayah AS, dan tarif sebesar 40 persen untuk setiap pengiriman barang.

    AS disebut akan memiliki akses total ke pasar Vietnam untuk perdagangan dengan tarif nol.

    “Sementara (sentimen) dari domestik (berasal dari) inflasi yang masih rendah memberikan ruang bagi BI (Bank Indonesia) untuk penurunan suku bunga acuannya,” kata Rully.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kinerja inflasi hingga Juni 2025 tetap berada dalam rentang target pemerintah. Inflasi pada semester I tercatat sebesar 1,38 persen (year-to-date/ytd), masih dalam target sasaran inflasi pemerintah yaitu 2,5±1 persen pada 2025.

    Adapun inflasi bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19 persen (month-to-month/mtm) dan secara tahunan 1,87 persen (year-on-year/yoy).

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta menguat sebesar 45 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.202 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.247 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Juta Sarjana di RI Nganggur!

    1 Juta Sarjana di RI Nganggur!

    Jakarta –

    Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan universitas alias sarjana.

    Data tersebut ditampilkan saat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan sambutannya dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025. Tercatat bahwa tingkat pengangguran pada Februari berada di angka 4,76% dari angkatan kerja RI.

    Berdasarkan bahan paparan tersebut, dirinci jumlah pengangguran berdasarkan status per pendidikannya. Di jajaran pertama, jumlah pengangguran paling banyak berasal dari status pendidikan SD dan SMP 2,42 juta orang.

    Kemudian di posisi kedua, ada masyarakat dengan status pendidikan SMA sebanyak 2,04 juta. Disusul pendidikan SMK yang menyumbang pengangguran sebanyak 1,63 juta orang, lalu lulusan universitas ada sebanyak 1,01 juta orang, dan terakhir ada lulusan diploma dengan sumbangsih 177,39 ribu orang pengangguran.

    Yassierli menilai, pengangguran menjadi suatu permasalahan klasik sekaligus pekerjaan rumah (PR) bagi Indonesia. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Tanah Air perlu dilihat dari dua sisi yakni supply dan demand.

    “Saya tetap melihat bahwa solusi pengangguran itu kita harus melihatnya dua sisi. Yaitu adalah supply dan demand,” kata Yassierli di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Menurutnya, secara demand atau ketersediaan lapangan kerja, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas yang diproyeksikan dapat menyerap jutaan tenaga kerja.

    Salah satu yang disinggungnya ialah program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program yang menghabiskan anggaran hingga ratusan triliun ini akan membentuk setidaknya 80 ribu koperasi.

    “Kalau seandainya pengelola, karena koperasi itu nanti ada pengelola, ada pekerja, 25 orang saja dikali 80 ribu itu sudah 2,5 juta, 2 juta sekian (lapangan kerja terbentuk). Itu gambaran. Apalagi kemudian ketika koperasi itu diberikan insentif modal, dan dia bisa berkembang dan seterusnya,” ujarnya.

    Di samping itu, ia menilai, keberadaan Kopdes Merah Putih ini juga akan mengubah ekspektasi masyarakat terkait tentang pekerjaan. Dalam hal ini, masyarakat tidak akan lagi terpaku pada persepsi bahwa kerja harus di perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di Kota Metropolitan.

    Selain pengangguran, Yassierli juga menyoroti masalah kualitas tenaga kerja Indonesia. Setidaknya, sebanyak 85% tenaga kerja RI merupakan lulusan sekolah menengah seperti SMA dan SMK.

    “Dan ini menjadi tantangan kita. Kalau pengangguran standar lah,” kata dia.

    Tonton juga “Pengangguran di RI Capai 7,28 Juta, Menaker Berikan Solusinya” di sini:

    (shc/kil)

  • Mentan serahkan penindakan 212 produsen beras nakal ke penegak hukum

    Mentan serahkan penindakan 212 produsen beras nakal ke penegak hukum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memilih untuk tidak langsung mengungkapkan nama-nama 212 produsen beras yang nakal dan menyerahkan penindakannya kepada aparat penegak hukum demi menjaga barang bukti.

    “Karena itu agar barang bukti tidak dihilangkan. Dan nanti pasti diumumkan semua, terumumkan secara otomatis, kalau sudah dipanggil oleh penegak hukum,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Amran mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas para pelaku.

    Menurutnya, ini adalah momentum penting mengingat stok beras nasional melimpah dan produksi dalam negeri dalam kondisi baik, tetapi harga di pasaran justru dipermainkan.

    “Sekarang ini tidak ada alasan harga naik, tidak ada. Produksi naik sesuai BPS, sesuai badan pangan dunia (FAO) … Kemudian stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Terus alasan apa lagi harga naik?” tegas Amran.

    Menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi Juni yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga beras, Amran berpendapat bahawa itu terjadi karena adanya anomali harga.

    Ia menyebut bahwa pada bulan-bulan sebelumnya, harga di tingkat petani justru turun, sementara harga di tingkat konsumen naik.

    “Ternyata beras yang dijual premium bukan premium, 80 persen. Beras dijual medium bukan medium, itu beras curang,” ujar Amran.

    Selain pengoplosan, Amran juga menemukan adanya produk beras yang volumenya kurang dan kualitasnya di bawah standar yang seharusnya.

    Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.

    Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

    Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengguna transportasi udara tujuan internasional di Aceh naik

    Pengguna transportasi udara tujuan internasional di Aceh naik

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat pengguna transportasi udara untuk penerbangan internasional di provinsi tersebut pada Mei 2025 naik 18,4 persen dibanding dengan April tahun yang sama.

    “Kenaikan jumlah penumpang penerbangan tujuan internasional yakni Malaysia bisa disebabkan masyarakat Aceh berobat ke Malaysia dan berlibur ke negeri jiran bersama keluarga,” kata Plt Kepala BPS Aceh Tasdik Ilhamudin di Banda Aceh, Rabu.

    Peningkatan jumlah penerbangan internasional juga bisa dipengaruhi oleh masyarakat yang menggunakan Malaysia sebagai bandara transit menuju ke Jakarta guna meminimalisir biaya yang dikeluarkan, kata Tasdik, menjelaskan.

    “Artinya, harga tiket dari Aceh ke Jakarta dan sebaliknya mahal sehingga (masyarakat) memilih penerbangan internasional untuk menghemat pengeluaran, karena harganya lebih murah,” katanya.

    Ia mengatakan jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, pada Mei 2025 sebanyak 14.115 orang atau naik dari bulan sebelumnya. Jumlah tersebut juga meningkat drastis yakni 75 persen jika dibanding dengan periode yang sama di 2024.

    Sementara itu, untuk jumlah penumpang internasional yang datang dari Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, pada Mei 2025 turun 20 persen dibanding dengan bulan sebelumnya.

    Ia mengatakan jumlah penumpang domestik yang berangkat melalui bandara di Provinsi Aceh pada Mei 2025 mencapai 20.197 orang atau turun 22,05 persen dibanding April 2025 yang mencapai 25.910 orang.

    Berdasarkan perinciannya, total penumpang yang berangkat dengan transportasi udara terbanyak melalui Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda sebanyak 18.994 penumpang, Bandar Udara Lasikin sebanyak 555 orang dan Bandar Udara Malikussaleh sebanyak 203 orang.

    Ia mengatakan salah satu upaya meningkatkan jumlah pengguna transportasi udara ke Aceh untuk domestik adalah tersedianya tiket terjangkau sehingga akan banyak masyarakat yang datang ke provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR ke Riau terkait RUU perlindungan saksi dan korban

    Komisi XIII DPR ke Riau terkait RUU perlindungan saksi dan korban

    “Komisi XIII DPR RI ingin mendapat masukan terkait penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun masukan terhadap substansi pokok materi muatan pasal per pasal dalam Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Komisi XIII DPR Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu mengatakan pihaknya ingin mendapatkan masukan secara langsung aspirasi dari berbagai pihak yang selama ini berinteraksi dengan korban dan saksi-saksi tindak pidana.

    “Komisi XIII DPR RI ingin mendapat masukan terkait penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun masukan terhadap substansi pokok materi muatan pasal per pasal dalam Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,” katanya.

    Dikatakannya, perlindungan menyeluruh terhadap saksi dan korban perlu dilakukan namun regulasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan di lapangan.Perkembangan kejahatan trans nasional, kejahatan seksual, eksploitasi perempuan dan anak serta pelanggaran HAM berat menuntut adanya reformasi hukum yang menyentuh akar permasalahan secara komprehensif.

    Forum konsultasi publik tersebut dihadiri perwakilan dari jajaran Kanwil Kementerian Hukum, Kepolisian Daerah Riau, Kanwil Kementrian Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jendral Permasyarakatan, badan narkotika nasional, serta lembaga lainnya dari organisasi profesi dan bantuan hukum.

    “Kunjungan kerja ini diharapkannya dapat memperkaya substansi RUU sehingga proses legislasi berjalan benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Masukan dari Riau akan berarti dalam menyusun substansi dari RUU khususnya terkait penguatan peran LPSK yaitu pengaturan perlindungan “justice collaborator”, pengembangan “safe house” pembentukan unit layanan di daerah hingga pembentukan dana perlindungan korban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Kami percaya antara legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan sistem perlindungan yang manusiawi, inklusif, adaptif terhadap dinamika kejahatan yang terus berkembang,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyambut baik inisiatif Komisi XIII DPR RI tersebut karena semakin memperkokoh posisi dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana, khususnya aspek perlindungan saksi dan korban.

    “Rapat Dengar Pendapat ini mendukung asas partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna. Masukan yang ada pada hari ini didengar, didiskusikan dan diinformasikan guna mendukung perubahan kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban. Diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas perlindungan bagi saksi dan korban serta penguatan LPSK dalam memberikan layanan perlindungan secara memadai,” ujar Nurherwati.

    Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK tahun 2024, permohonan perlindungan ke LPSK di wilayah Provinsi Riau berjumlah 41 permohonan. Angka tersebut cukup rendah, namun jika melihat data Badan Pusat Statistik, yang dipublikasi dalam Data Kriminal Tahun 2024, menunjukkan bahwa Provinsi Riau termasuk dalam 10 besar wilayah di Indonesia dengan angka kejahatan paling tinggi di Indonesia. Riau berada pada urutan ke 9 atau sebanyak 15.777 laporan kejahatan yang dilaporkan ke Polda.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha/Uluan Manurung
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi serta evaluasi secara berkala dalam perumusan asumsi makro anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tetap relevan dengan situasi global.

    Menurutnya, asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, termasuk dalam perancangan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 mencapai 5,1 persen, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2 persen.

    Meski demikian, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    “Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik. Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” tutup Misbakhun.

    Adapun dalam laporan semester I APBN 2025, pemerintah mencatat defisit APBN mencapai Rp197 triliun hingga Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pelebaran defisit disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025.

    “Namun, kita berharap di semester II 2025 akan recovery,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,7 triliun.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

    Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.

    Belanja negara difokuskan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan desa, serta mendanai ketahanan pangan, energi, pertahanan semesta, hingga hilirisasi industri.

    Meskipun mencatat defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: Pengembangan varietas baru jagung dukung swasembada pangan

    Kementan: Pengembangan varietas baru jagung dukung swasembada pangan

    Kediri (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung pengembangan varietas baru untuk tanaman pangan, yakni jagung, sebagai bagian menuju swasembada pangan.

    Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan Gunawan mengemukakan benih adalah komponen utama dalam produksi tanaman. Pemerintah terus mendukung pengembangan varietas-varietas baru.

    “Hingga saat ini telah dilepas varietas jagung hibrida sebanyak 371 varietas. Varietas tersebut hasil teknologi tinggi dengan menggunakan sarana prasarana yang relatif membutuhkan biaya cukup besar, pemerintah terus mendorong swasta untuk merakit dan mengembangkan varietas-varietas tersebut,” katanya di Kediri, Jawa Timur, Rabu.

    Gunawan pada acara peluncuran NK Perkasa Sakti, yang merupakan benih jagung dari perusahaan teknologi pertanian Syngenta Indonesia di Syngenta Learning Center, Kedungmalang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri tersebut mengungkapkan bahwa berdasarkan data luas tanam dalam Penguatan Data Pangan Strategis (PDPS) hingga 5.311.674 hektare.

    Sedangkan untuk data BPS tahun 2024, produksi jagung mencapai 15,14 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14 persen. Adapun realisasi penggunaan benih jagung bersertifikat pada tahun 2024 sebesar 191,81 persen, mengalami pertumbuhan 14,89 persen dibanding tahun 2023 sebesar 176,92 persen.

    Pada tahun 2025 ini, kata dia, pemerintah menetapkan sasaran produksi jagung sebesar 16,68 juta ton pipilan kering dengan kadar air 14 persen, dari luas tanam seluas 4,26 juta hektare. Sedangkan alokasi bantuan benih jagung sebesar 300.000 hektare.

    Ia mengapresiasi dengan berbagai inovasi dan varietas baru yang telah dibuat oleh perusahaan. Hal ini turut serta mendukung untuk swasembada pangan.

    “Peresmian ini tentunya menambah khasanah varietas dan pilihan bagi petani. Tentu ujung-ujungnya peningkatan produktivitas dan petani akan mencari benih yang tahan terhadap penyakit dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan petani,” kata dia.

    Customer Business Manager Syngenta Indonesia Nguyen Huy Cuong menambahkan bahwa benih jagung NK Perkasa Sakti ini adalah benih jagung bioteknologi dengan keunggulan ganda.

    “Ini dirancang khusus untuk mendukung petani menghadapi dinamika iklim yang semakin ekstrem,” ujar dia.

    Ia menjelaskan, varietas ini mempunyai dua keunggulan utama yaitu tahan terhadap penggerek batang (Asian Corn Borer ), salah satu hama utama yang merusak batang jagung dan menurunkan hasil panen, dan toleran terhadap herbisida glifosat, sehingga petani dapat lebih mudah mengendalikan gulma tanpa merusak tanaman utama.

    Kombinasi tersebut, kata dia, memberikan tiga manfaat langsung bagi petani yaitu mudah dalam perawatan tanaman selama musim kering ketika tenaga kerja terbatas dan tekanan gulma tinggi, menguntungkan karena mengurangi penggunaan pestisida dan biaya operasional, dan meningkatkan hasil dengan meminimalkan kerusakan akibat hama dan kompetisi nutrisi dari gulma.

    Seed Marketing Head Syngenta Indonesia Imam Sujono menjelaskan Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri, merupakan salah satu sentra jagung nasional.

    Dengan keunggulan yang dimiliki dan potensi hasil yang lebih besar sekitar 5-10 persen, keberadaan benih unggul seperti varietas ini sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di tengah ketidakpastian cuaca.

    Dalam keadaan optimal, potensi hasil panennya bisa mencapai 13,3 ton per hektare.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Pemerintah Diminta Transparan Dalam Penyusunan Anggaran Negara

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi, evaluasi, dan perbaikan perumusan asumsi makro dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

    Dia menjelaskan hal ini demi mengawal tata kelola fiskal yang kredibel dan realistis serta menjalankan kebijakan ekonomi yg digariskan oleh Presiden Prabowo guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Menurut Misbakhun asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, dengan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dalam proses perumusan asumsi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    Dia mengatakan evaluasi berkala terhadap realisasi asumsi ini juga penting untuk memastikan APBN tetap relevan dengan dinamika global.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 mencapai 5,1%, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2%. Namun, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berorientasi pada kepentingan publik.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (2/07/2025).

    Dia menyebut tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik.

    “Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” jelas Misbakhun.

    (kil/kil)

  • Perang Israel & Iran Mereda, Neraca Perdagangan RI Juni Diramal Aman

    Perang Israel & Iran Mereda, Neraca Perdagangan RI Juni Diramal Aman

    Jakarta –

    Kondisi perang tarif dagang hingga konflik antara Israel-Iran dinilai tidak berdampak signifikan pada perekonomian RI. Indonesia mencatatkan surplus pada neraca perdagangan US$ 15,38 miliar secara kumulatif periode Januari-Mei 2025.

    Pandangan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat nilai ekspor Indonesia kumulatif Januari-Mei 2025 naik 6,98%, di mana tren kenaikan nilai ekspor mencapai 11,54%.

    “Artinya kalau kita lihat sekarang ini, kita belum melihat ini ada gangguan perang dagang,” kata Budi dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Sedangkan untuk ekspor, secara kumulatif periode Januari-Mei 2025 nilainya mencapai US$ 111,98 miliar. Lalu untuk bulan Mei 2025 saja, ekspor mencapai US$ 24,61 miliar.

    Budi menyebut, ekspor RI pada bulan April lalu sempat turun dibandingkan Mei. Namun kondisi itu karena awal April terdapat libur panjang Idul Fitri, serta banyak ekspor tertunda karena para eksportir masih wait and see atas pengumuman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Hal ini apalagi mengingat bahwa Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu mitra dagang dengan penyumbang surplus terbesar bagi perdagangan RI. Budi mengatakan, pada 2024 lalu AS menduduki posisi kedua negara dengan kontribusi surplus terbesar US$ 14,34 miliar.

    Sedangkan pada Laporan Neraca Dagang BPS hingga Mei 2025, AS menduduki posisi pertama dengan kontribusi sebesar US$ 7,08 miliar. Namun hingga saat ini, proses negosiasi tarif masih berlangsung dengan AS dan diharapkan tarif impor RI bisa di turun dari 32%.

    “Sekarang bulan Mei ini ekspor kita meningkat dibanding bulan April. Jadi mudah-mudahan ke depan situasinya semakin bagus, semakin kondusif. Dan sekarang juga misalnya masalah di Timur Tengah sudah mulai mereda dan sebagainya. Itu adalah area positif supaya generasi ekspor kita tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Saat ditanya lebih lanjut menyangkut proyeksinya untuk perdagangan bulan Juni 2025, Budi belum dapat memastikannya. Namun ia optimistis, kondisi akan semakin membaik sehingga tidak mempengaruhi perdagangan RI.

    “Mudah-mudahan sih nggak akan (ada pengaruh), sekarang justru semakin reda kan ya. Kalau misalnya perang juga mudah-mudahan nggak ada lagi, sudah kondusif,” kata Budi, ditemui usai acara.

    Pemerintah Indonesia juga masih menunggu hasil atas langkah negosiasi dengan AS. Menurutnya tidak banyak hambatan dari proses negosiasi tersebut, namun memang kesepakatan belum terjalin.

    “Cuman memang belum ketemu lagi aja, belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu. Di negara lain juga belum deal semua. Ya kita maunya (turun dari tarif impor 32%),” ujarnya.

    (shc/kil)