Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai maraknya praktik penangkapan ikan ilegal alias illegal fishing menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyebutkan dari praktik penangkapan ikan ilegal, ditaksir telah terjadi kerugian negara kurang lebih Rp13 triliun dalam kurun waktu 2020-2025 dan terdapat pula penyelundupan hasil laut atau ekspor ilegal, sehingga berdampak secara sistematik terhadap kontribusi sektor kelautan dan perikanan.

    “Maraknya praktik illegal fishing dan penyelundupan hasil laut yang selalu terjadi berdampak terhadap minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan PDB nasional dan PNBP,” kata Panggah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, ia meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus fokus dan merumuskan berbagai langkah strategis melalui program kebijakan yang meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) yang selalu terjadi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 2,29 persen pada triwulan I-2025, turun dari kontribusi sebesar 2,33 persen pada triwulan I-2024.

    Panggah menambahkan bahwa hal tersebut juga terlihat pada pertumbuhan sektor perikanan yang hanya sebesar 2,25 persen pada triwulan pertama tahun ini, menurun dibandingkan pertumbuhan 3,49 persen pada triwulan pertama tahun lalu.

    Sementara itu, volume ekspor perikanan tercatat hanya 0,43 juta ton pada triwulan I-2025, sedangkan nilai realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP periode Juni 2025 hanya mencapai sebesar Rp975,74 miliar

    Untuk itu, menurut dia, kontribusi sektor KKP terhadap pembangunan nasional masih minim dibandingkan dengan potensi yang dimiliki, yakni sumber daya alam (SDA) kelautan dan perikanan yang melimpah, baik tangkap maupun budidaya.

    Dengan demikian, wakil ketua komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan itu berpendapat ada sesuatu yang perlu dicermati dalam kebijakan dalam mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan

    “Kita memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, tetapi kontribusi sektor ini sangat minim pada triwulan I tahun 2025. Ini ada yang salah dan perlu ditata kembali untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor KKP secara maksimal,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbang dari Surabaya Makin Sip, Indonesia AirAsia Hadirkan Rute Baru ke Bangkok, Balikpapan, Berau, dan Tarakan

    Terbang dari Surabaya Makin Sip, Indonesia AirAsia Hadirkan Rute Baru ke Bangkok, Balikpapan, Berau, dan Tarakan

    Jakarta: Indonesia AirAsia terus memperluas konektivitasnya dengan menghadirkan rute-rute internasional dan domestik terbaru dari Surabaya. Kehadiran rute baru ini bakal memberi kemudahan untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk bepergian ke berbagai negara di Asia.

    Maskapai berbiaya hemat terbaik dunia versi skytrax selama 16 tahun berturut-turut itu menghadirkan rute internasional terbaru menghubungkan Surabaya dengan Don Mueang, Bangkok – Thailand. Sementara untuk rute domestik, Indonesia AirAsia menghadirkan penerbangan ke Balikpapan, Berau – Kalimantan Timur dan Tarakan – Kalimantan Utara. 

    “Indonesia AirAsia melihat potensi besar dari pasar Surabaya, baik untuk perjalanan domestik maupun internasional. Langkah ini sejalan dengan visi kami untuk terus tumbuh bersama daerah-daerah di Indonesia melalui perluasan jaringan dan penguatan konektivitas, baik antar kota maupun antar negara. Hadirnya rute-rute baru ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memperkuat konektivitas udara di Indonesia, sekaligus mendukung posisi Surabaya sebagai salah satu hub strategis Indonesia AirAsia, selain Jakarta, Bali, dan Medan,” Captain Achmad Sadikin Abdurachman sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Indonesia AirAsia. 

    Achmad juga menambahkan bahwa melalui rute Surabaya – Bangkok ini membuka akses konektivitas yang lebih luas melalui layanan Fly-Thru, yang menghubungkan Surabaya dengan berbagai destinasi internasional favorit seperti Chiang Mai, Chiang Rai, Da Nang, Hanoi, Tokyo, dan destinasi lainya yang terhubung melalui Don Mueang International Airport. 

    Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk bepergian ke berbagai negara di Asia, koneksi ini juga berperan penting dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui Surabaya sebagai gerbang utama. Rute langsung dari Surabaya ke Bangkok menawarkan nilai tambah tersendiri bagi para wisatawan. 
     

    Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Indonesia AirAsia telah menerbangkan lebih dari 310 ribu penumpang perjalanan pulang-pergi dari Jakarta, Medan, dan Bali ke Bangkok. Capaian ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata nasional, yang juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana lebih dari 41 ribu wisatawan asal Thailand tercatat berkunjung ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025, membuka peluang besar bagi rute Surabaya – Bangkok dalam memperkuat arus wisatawan dua arah. 

    Di periode yang sama, potensi pasar domestik juga menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data BPS, jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kalimantan Timur mencapai lebih dari 6,5 juta, sementara Kalimantan Utara mencatat sekitar lebih dari 640 ribu perjalanan. Tingginya mobilitas ini menunjukkan permintaan yang kuat terhadap aksesibilitas ke wilayah Kalimantan, sekaligus memperkuat relevansi kehadiran rute-rute baru Indonesia AirAsia dari Surabaya ke Balikpapan, Berau, dan Tarakan, baik untuk mendukung sektor pariwisata maupun konektivitas antar wilayah.

    Bangkok, ibukota Thailand, merupakan salah satu destinasi wisata yang ikonik di Asia Tenggara. Kota ini menawarkan perpaduan unik antara warisan budaya dan kehidupan modern, dari kemegahan Grand Palace, keindahan arsitektur kuil seperti Wat Arun dan Wat Pho, hingga hiruk pikuk pasar tradisional dan wisata belanja di Chatuchak Market dan Siam Paragon. 

    Bangkok juga dikenal dengan ragam kuliner kaki lima yang menggoda, serta suasana malam yang hidup di sepanjang sungai Chao Phraya dan kawasan seperti Khao San Road. 

    Di sisi lain, rute domestik terbaru dari Surabaya ke Balikpapan, Berau, dan Tarakan turut memperkuat konektivitas Indonesia AirAsia ke kawasan timur Indonesia yang strategis. 

    Balikpapan dikenal sebagai kota industri dan energi yang juga menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menawarkan daya tarik wisata alam seperti Pantai Kemala dan Hutan Mangrove Margomulyo. Berau berperan sebagai akses utama menuju destinasi wisata bahari unggulan di Kalimantan Timur, termasuk Kepulauan Derawan, Maratua, dan Kakaban, yang tersohor akan keindahan bawah lautnya. 

    Adapun Tarakan, kota terbesar di Kalimantan Utara, memiliki peran penting dalam konektivitas perdagangan dan logistik di wilayah perbatasan, serta menyimpan potensi wisata alam dan budaya yang terus berkembang. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. 

    Letaknya yang sentral, infrastruktur bandara yang terus berkembang, serta pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan menjadikan Surabaya sebagai salah satu pusat distribusi utama perjalanan udara di Tanah Air. Diharapkan dengan hadirnya rute-rute baru ini, Indonesia AirAsia dapat terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas udara, mendorong pergerakan wisatawan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di berbagai kota tujuan. 

    Kehadiran rute ini juga memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat, sekaligus mendekatkan pada akses transportasi yang terjangkau, nyaman, dan berkualitas.

    Jakarta: Indonesia AirAsia terus memperluas konektivitasnya dengan menghadirkan rute-rute internasional dan domestik terbaru dari Surabaya. Kehadiran rute baru ini bakal memberi kemudahan untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk bepergian ke berbagai negara di Asia.
     
    Maskapai berbiaya hemat terbaik dunia versi skytrax selama 16 tahun berturut-turut itu menghadirkan rute internasional terbaru menghubungkan Surabaya dengan Don Mueang, Bangkok – Thailand. Sementara untuk rute domestik, Indonesia AirAsia menghadirkan penerbangan ke Balikpapan, Berau – Kalimantan Timur dan Tarakan – Kalimantan Utara. 
     
    “Indonesia AirAsia melihat potensi besar dari pasar Surabaya, baik untuk perjalanan domestik maupun internasional. Langkah ini sejalan dengan visi kami untuk terus tumbuh bersama daerah-daerah di Indonesia melalui perluasan jaringan dan penguatan konektivitas, baik antar kota maupun antar negara. Hadirnya rute-rute baru ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memperkuat konektivitas udara di Indonesia, sekaligus mendukung posisi Surabaya sebagai salah satu hub strategis Indonesia AirAsia, selain Jakarta, Bali, dan Medan,” Captain Achmad Sadikin Abdurachman sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Indonesia AirAsia. 

    Achmad juga menambahkan bahwa melalui rute Surabaya – Bangkok ini membuka akses konektivitas yang lebih luas melalui layanan Fly-Thru, yang menghubungkan Surabaya dengan berbagai destinasi internasional favorit seperti Chiang Mai, Chiang Rai, Da Nang, Hanoi, Tokyo, dan destinasi lainya yang terhubung melalui Don Mueang International Airport. 
     
    Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk bepergian ke berbagai negara di Asia, koneksi ini juga berperan penting dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui Surabaya sebagai gerbang utama. Rute langsung dari Surabaya ke Bangkok menawarkan nilai tambah tersendiri bagi para wisatawan. 
     

     
    Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Indonesia AirAsia telah menerbangkan lebih dari 310 ribu penumpang perjalanan pulang-pergi dari Jakarta, Medan, dan Bali ke Bangkok. Capaian ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata nasional, yang juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana lebih dari 41 ribu wisatawan asal Thailand tercatat berkunjung ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025, membuka peluang besar bagi rute Surabaya – Bangkok dalam memperkuat arus wisatawan dua arah. 
     
    Di periode yang sama, potensi pasar domestik juga menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data BPS, jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kalimantan Timur mencapai lebih dari 6,5 juta, sementara Kalimantan Utara mencatat sekitar lebih dari 640 ribu perjalanan. Tingginya mobilitas ini menunjukkan permintaan yang kuat terhadap aksesibilitas ke wilayah Kalimantan, sekaligus memperkuat relevansi kehadiran rute-rute baru Indonesia AirAsia dari Surabaya ke Balikpapan, Berau, dan Tarakan, baik untuk mendukung sektor pariwisata maupun konektivitas antar wilayah.
     
    Bangkok, ibukota Thailand, merupakan salah satu destinasi wisata yang ikonik di Asia Tenggara. Kota ini menawarkan perpaduan unik antara warisan budaya dan kehidupan modern, dari kemegahan Grand Palace, keindahan arsitektur kuil seperti Wat Arun dan Wat Pho, hingga hiruk pikuk pasar tradisional dan wisata belanja di Chatuchak Market dan Siam Paragon. 
     
    Bangkok juga dikenal dengan ragam kuliner kaki lima yang menggoda, serta suasana malam yang hidup di sepanjang sungai Chao Phraya dan kawasan seperti Khao San Road. 
     
    Di sisi lain, rute domestik terbaru dari Surabaya ke Balikpapan, Berau, dan Tarakan turut memperkuat konektivitas Indonesia AirAsia ke kawasan timur Indonesia yang strategis. 
     
    Balikpapan dikenal sebagai kota industri dan energi yang juga menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menawarkan daya tarik wisata alam seperti Pantai Kemala dan Hutan Mangrove Margomulyo. Berau berperan sebagai akses utama menuju destinasi wisata bahari unggulan di Kalimantan Timur, termasuk Kepulauan Derawan, Maratua, dan Kakaban, yang tersohor akan keindahan bawah lautnya. 
     
    Adapun Tarakan, kota terbesar di Kalimantan Utara, memiliki peran penting dalam konektivitas perdagangan dan logistik di wilayah perbatasan, serta menyimpan potensi wisata alam dan budaya yang terus berkembang. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. 
     
    Letaknya yang sentral, infrastruktur bandara yang terus berkembang, serta pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan menjadikan Surabaya sebagai salah satu pusat distribusi utama perjalanan udara di Tanah Air. Diharapkan dengan hadirnya rute-rute baru ini, Indonesia AirAsia dapat terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas udara, mendorong pergerakan wisatawan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di berbagai kota tujuan. 
     
    Kehadiran rute ini juga memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat, sekaligus mendekatkan pada akses transportasi yang terjangkau, nyaman, dan berkualitas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Transportasi Publik Tersandera Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi pusat kembali mem­­­per­li­­hat­­­kan celah serius dalam penyelenggaraan layanan publik.

    Sejak awal 2025, program transportasi publik dengan skema buy the service (BTS), yang selama ini diandalkan untuk me­­­ngurai kemacetan dan me­­­nyediakan transportasi terjangkau, mengalami stagnasi. Sejumlah kota besar, seperti Bogor, Den­­­pasar, dan Solo terpaksa menghentikan atau me­­­mang­­­kas layanan karena subsidi pusat tidak lagi tersedia.

    Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp31 triliun menjadi sekitar Rp17,7 triliun untuk tahun 2025. Alokasi program BTS pun terpangkas signifikan. Dari 11 kota pada 2024, kini hanya 8 kota yang masih mendapat subsidi, yakni Bandung, Solo, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado (Kompas, 2024).

    Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga akhir 2023, jumlah kendaraan telah menembus 150 juta unit. Di Jabodetabek saja, pertumbuhan kendaraan mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Lonjakan ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas transportasi publik yang memadai.

    Dampaknya sangat terasa. Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun (CNBC Indonesia, 2024). Di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, dan Makassar, potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah per tahun (Jabarinsight, 2024).

    Krisis transportasi juga berdampak pada lingkungan. KLHK melaporkan, sektor transportasi menyumbang sekitar 28% emisi karbon nasional. Data Kementerian Perhubungan menyebut total emisi CO2 Indonesia mencapai 1,3 gigaton pada 2022, sebagian besar berasal dari transportasi berbasis bahan bakar fosil (Media Indonesia, 2024).

    Fakta ini mengindikasikan persoalan lebih dalam, yaitu lemahnya perencanaan, minimnya akuntabilitas, dan absennya pengawasan yang efektif. Situasi ini sejalan dengan konsepsi Governance Failure (Stoker, 1998), yakni kegagalan tata kelola akibat ketidaksinkronan antarlembaga, lemahnya kapasitas daerah, dan rendahnya partisipasi publik.

    Buruknya tata kelola diperparah oleh lemahnya pengawasan eksternal. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman memiliki peran sentral, tidak hanya menunggu aduan masyarakat, tetapi juga secara proaktif melakukan investigasi atas potensi maladministrasi, termasuk penghentian layanan transportasi publik secara tiba-tiba tanpa solusi yang memadai.

    Krisis seperti ini tidak boleh dibiarkan berulang. Penguatan pengawasan layanan publik mutlak menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tata kelola yang sehat, lembaga pengawasan eksternal perlu lebih progresif, tidak sekadar menunggu laporan resmi.

    Krisis BTS juga menjadi pengingat bahwa keputusan politik kerap kali lebih ditentukan oleh kepentingan jangka pendek ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Ini sejalan dengan teori Public Choice, yang menyoroti kecenderungan kebijakan publik dikendalikan oleh logika politik elektoral, bukan kepentingan publik jangka panjang.

    Jika situasi ini dibiarkan, konsekuensinya bukan hanya stagnasi layanan publik, tetapi juga makin melemahnya kepercayaan publik terhadap negara, meningkatnya polusi, ketimpangan akses layanan antar daerah, dan penurunan produktivitas perkotaan.

    Sejalan dengan upaya membangun tata kelola layanan publik yang kredibel, beberapa langkah korektif perlu segera diambil.

    Pertama, pemerintah daerah harus mulai membangun mekanisme pendanaan transportasi publik yang berkelanjutan. Ketergantungan mutlak pada subsidi pusat hanya membuat layanan publik rapuh. Dana transportasi kota, retribusi lalu lintas, dan skema pembiayaan inovatif perlu dioptimalkan.

    Kedua, pengawasan layanan transportasi publik harus diperkuat. Ombudsman bersama kementerian dan pemerintah daerah perlu membangun sistem monitoring berbasis data, seperti dashboard layanan yang memuat indikator kinerja, uptime, dan evaluasi real-time.

    Ketiga, partisipasi masyarakat harus dilembagakan secara sistematis. Pembentukan dewan konsultatif transportasi di tingkat kota, yang melibatkan akademisi, pengguna layanan, dan masyarakat sipil, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Keempat, transisi menuju transportasi rendah emisi harus dipercepat. Insentif fiskal, seperti penghapusan bea masuk kendaraan listrik dan penurunan pajak kendaraan ramah lingkungan, perlu diperluas agar target elektrifikasi dapat tercapai.

    Kelima, lembaga pengawasan publik perlu lebih aktif melakukan investigasi inisiatif atas layanan strategis seperti transportasi publik, sebagai bagian dari upaya preventif mencegah terulangnya maladministrasi.

    Transportasi publik adalah salah satu indikator paling nyata hadir atau tidaknya negara dalam kehidupan rakyat. Penghentian layanan BTS bukan sekadar konsekuensi dari keterbatasan anggaran, melainkan cerminan lemahnya perencanaan, tata kelola, dan pengawasan.

    Penguatan pengawasan atas layanan publik, termasuk sektor transportasi, adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membangun negara yang kredibel, akuntabel, dan benar-benar hadir di tengah kebutuhan masyarakat.

  • Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,

    Ini Kategori Masyarakat yang Tidak Layak Dapat Bansos,
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) mengungkapkan sejumlah kategori masyarakat yang dinyatakan tidak lagi layak menerima
    bantuan sosial
    (bansos) setelah dilakukan verifikasi dan validasi melalui
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Hal ini disampaikannya usai acara rakor Implementasi Penggunaan DTSEN untuk
    Bantuan Sosial
    , Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan bahwa penerima bansos yang berada dalam kategori tidak layak umumnya berada di Desil 6 sampai 10 dalam pemeringkatan kesejahteraan.
    Bantuan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, yaitu mereka yang masuk dalam Desil 1 hingga 4.
    “Jadi alokasinya tetap. Alokasi untuk penerima bansosnya tetap. Kita alokasikan kepada mereka yang lebih berhak. Yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4,” jelasnya.
    “Sementara yang katakanlah
    inclusion error
    itu tadi, yang 1,9 juta yang kita keluarkan itu berada di Desil 6 sampai 10. Jadi kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” lanjutnya.
    Gus Ipul menegaskan, jumlah penerima tidak dikurangi, hanya disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran data.
    “Jadi alokasi bantuannya tetap tidak berubah. Untuk program PKH, 10 juta keluarga penerima. Untuk bantuan pangan tunai atau sembako, 18,3 juta penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat,” ungkapnya.
    “Dan untuk PBI 96 juta lebih (penerima). Jadi alokasinya enggak berubah. Cuma sasarannya yang berubah, penerima manfaatnya yang berubah. Atas hasil pemutakhiran verifikasi dan validasi,” tambah dia.
    Menurut Gus Ipul, ada berbagai variabel yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bansos, mulai dari aspek ekonomi hingga kondisi psikologis.
    “Mulai dari pengeluarannya setiap individu, kondisi rumahnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan apakah pernah merasa ketakutan, tidak makan esok hari, banyak sekali variable-variablenya,” ujar Gus Ipul.
    Ia menjelaskan bahwa klasifikasi tersebut berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pemutakhiran data berkala.
    “Yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS,” ujarnya.
    “Tetapi kami percaya bahwa data yang disajikan dengan pemutahiran yang berkala itu, Insya Allah nanti pemeringkatan yang dilakukan oleh BPS, bisa kita jadikan juga,” tambah dia.
    Gus Ipul juga menekankan bahwa masyarakat yang telah “graduasi” dari status penerima bansos tidak bisa serta-merta masuk kembali, kecuali ada perubahan signifikan dalam kondisi sosial-ekonomi mereka.
    “Nanti enggak bisa lagi kalau dia sudah misalnya graduasi ya, lalu tiba-tiba dia masuk lagi. Jadi itu paling enggak akan dideteksi oleh sistem kita. Apakah mereka ini usahanya gagal atau apa sehingga dia turun lagi,” jelasnya.
    “Karena kita yakin bahwa dinamis itu tadi, mungkin sekarang orang merasa cukup berdaya atau keluarga mandiri. Bisa jadi tiba-tiba usahanya mungkin mengalami masalah, lalu dia masuk jadi ke desil 2 atau 3 lagi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.

    Evaluasi DTSEN, Mensos: 1,9 Juta Data Tidak Layak Terima Bansos.
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menyampaikan bahwa hasil pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) menunjukkan indikasi kuat adanya
    ketidaktepatan sasaran
    dalam penyaluran
    bantuan sosial
    (bansos).
    Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bansos dan Kesejahteraan Sosial di Grand Mercure, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    “Sekarang kita temukan banyak sekali, paling tidak tanda-tanda adanya ketidaktepatan sasaran itu. Dari 12 juta masyarakat yang kami kunjungi dalam ground checking, 1,9 juta dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, hasil tersebut bukan berasal dari subjektivitas Kementerian Sosial, tetapi merupakan hasil validasi langsung di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan berbasis data dan survei.
    “Yang bicara data. Bukan Menteri Sosial, bukan wakil menteri, bukan pula titipan-titipan. Tapi ini data yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pembentukan dan pemutakhiran data sosial ekonomi secara tunggal dan berkala.
    Tujuannya adalah untuk memastikan semua program sosial, terutama bansos, dapat tepat sasaran.
    “Kita ingin data makin akurat, dan yang melakukan validasi akhir adalah BPS,” ujar dia.
    “Bukan lagi Kemensos atau kementerian lain. Karena tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah, atau menikah. Data itu sangat dinamis, jadi harus diperbarui terus-menerus,” tambahnya.
    Selain bekerja sama dengan BPS, Kemensos juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengevaluasi penerima bansos, termasuk yang telah menerima bantuan lebih dari lima atau sepuluh tahun.
    “Kami evaluasi semua penerima bansos, agar dibimbing oleh DTSEN untuk terus mendekati sasaran yang akurat,” kata Gus Ipul.
    Ia juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) di daerah untuk aktif berkoordinasi dengan BPS jika memiliki data lokal yang valid, agar dapat dimasukkan ke dalam DTSEN.
    “Daerah tidak boleh pasif. Jika punya data sendiri, langsung koordinasikan dengan BPS setempat agar bisa masuk ke DTSEN. Jadi inpres ini benar-benar terlaksana dengan baik di daerah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia dan 10 Negara Dengan Angka Kematian Ibu Tertinggi di Dunia

    Indonesia dan 10 Negara Dengan Angka Kematian Ibu Tertinggi di Dunia

    Jakarta –

    Kematian ibu masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2023 mencapai 4.129 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya di angka 4.005 kasus.

    Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maternal mortality rate (MMR) AKI Indonesia tahun 2023 berada di angka 140 per 100 ribu kelahiran hidup. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan 184 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2020, 226 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2021, dan 148 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2022.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Long Form SP2020, berikut ini 10 provinsi dengan maternal mortality rate (MMR) AKI tertinggi di Indonesia per 100 ribu kelahiran hidup:

    Papua – 565Papua Barat – 343Nusa Tenggara Timur – 316Sulawesi Barat – 274Sulawesi Tengah – 264Gorontalo – 266Sulawesi Tengah – 264Maluku – 261Nusa Tenggara Barat – 257Maluku Utara – 255Penyebab Angka Kematian Ibu RI Tinggi

    Ada banyak faktor yang membuat angka kematian ibu di Indonesia tergolong tinggi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menuturkan salah satu penyebabnya adalah hipertensi saat kehamilan atau preeklampsia.

    “Penyebab kematian ibu yang terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan, biasa kami sebut dengan preeklamsia dan perdarahan yang sebenarnya ini bisa dicegah,” kata Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, dr Lovely Daisy, MKM.

    Bahaya Preeklampsia dan Perdarahan saat Melahirkan

    Preeklampsia merupakan tekanan darah tinggi yang terjadi pada ibu hamil. Bila kondisi ini tidak ditangani dengan baik, dapat memicu kerusakan organ hingga fatalitas bagi ibu dan bayi yang dikandung.

    Ada banyak faktor yang memicu masalah preeklampsia. Salah satunya dipicu pembuluh darah baru yang berfungsi untuk memasok oksigen dan nutrisi ke plasenta, tidak dapat berkembang atau berfungsi dengan baik.

    Beberapa gejala yang dapat muncul seperti sakit kepala parah, proteinuria, gangguan penglihatan, sesak napas, nyeri perut bagian atas, hingga mual dan muntah.

    Perdarahan saat bersalin juga menjadi penyebab kematian ibu. Kondisi ini biasanya dialami ibu satu hari sampai satu minggu pasca bersalin.

    Ini dapat terjadi karena kontraksi rahim saat melahirkan tidak cukup kuat untuk menekan pembuluh darah di tempat melekatnya plasenta dan menghentikan perdarahan. Ini menjadi penyebab 80 persen kasus perdarahan saat melahirkan.

    Ada Faktor Lain?

    Menurut Kemenkes, ada sejumlah faktor yang meningkatkan risiko kematian ibu. Beberapa di antaranya adalah 48,9 persen ibu hamil dengan anemia, 12,7 persen persen dengan hipertensi, 17,3 persen kurang energi kronik (KEK), dan 28 persen dengan risiko komplikasi.

    Spesialis kandungan Dr dr Ivan Rizal Sini, SpOG menjelaskan kematian ibu tidak hanya berkaitan dengan persalinan. Ini bisa juga disebabkan oleh faktor medis lainnya seperti penyakit jantung.

    Menurut dr Ivan, masalah medis seperti ini sebenarnya bisa dicegah sebelum dan saat kehamilan.

    “Misalnya karena hipertensi, penyebab karena perdarahan, penyebab karena kondisi penyakit lain penyakit jantung, diabetes, dan itu sebenarnya merupakan suatu assessment yang bisa dilakukan dengan cara dini pada saat kehamilan,” tuturnya dalam sebuah wawancara.

    Negara dengan Angka Kematian Ibu Tertinggi

    Berdasarkan data WHO tahun 2023, berikut ini 10 negara dengan angka kematian ibu tertinggi di dunia per 100 ribu kelahiran hidup:

    Nigeria – 993Chad – 784Republik Afrika Tengah – 692Sudan Selatan – 692Liberia – 628Somalia – 563Afghanistan – 521Benin – 518Guinea-Bissau – 505Guinea – 494

    (avk/tgm)

  • Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran

    Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker: Potret saat ini, satu juta sarjana pengangguran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui bahwa data terkait satu juta sarjana yang menganggur di Indonesia adalah sebuah tantangan dan potret saat ini.

    “Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Adapun sebelumnya, Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada tahun 2025.

    Data ini selaras dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebelumnya mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, dengan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi saja tercatat tembus hingga 1,01 juta orang.

    Selain itu, BPS juga mencatatkan jumlah pengangguran per Februari 2025 menembus angka hingga 7,28 juta orang, naik sekitar 1,11 persen atau sebesar 83,45 ribu orang.

    Angka tersebut pun mengambil porsi 4,76 persen dari angkatan kerja Indonesia.

    Tak hanya lulusan sarjana, lulusan diploma memiliki 177,39 ribu orang pengangguran. Sementara untuk lulusan SD dan SMP, SMA, serta SMK, masing-masing di angka 2,42 juta orang, 2,04 juta orang, dan 1,63 juta orang.

    Menurut Menaker, untuk mengatasi permasalahan ini, khususnya bagi lulusan sarjana, diperlukan adanya kolaborasi yang lebih erat lagi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait, seperti salah satunya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).

    “Sehingga semangat yang saya munculkan itu, kan adalah semangat untuk kita berkolaborasi bersama. Itu saja sebenarnya untuk mencari solusi,” ujar Yassierli.

    Sumber : Antara

  • Ekonomi Indonesia Target Naik Malah Anjlok, Terendah sejak 1970

    Ekonomi Indonesia Target Naik Malah Anjlok, Terendah sejak 1970

    JAKARTA – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun, bahkan terendah sejak tahun 1970-an.

    Hal ini ia ungkapkan saat menjalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI di Gedung DPR, 1 Juli lalu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diluncurkan pada bulan mei lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun 0,06 persen poin dibanding Februari 2024.

    Meski presentase TPT menurun, namun jumlah pengangguran secara keseluruhan meningkat menjadi 7,28 juta orang pada Februari 2025.

    “Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gelombang PHK dan perlambatan ekonomi,” seperti dikutip dari statement BPS.

    Lantas bagaimana pandangan ekonom? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar jutaan pengangguran tersebut bisa kembali bekerja dan bisa berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Simak informasi selengkapnya di VOI.id.

  • Wacana Pemekaran Pulau Sebatik Mengemuka, DPRD: Lebih Baik Pikirkan Percepatan Pembangunan Regional 7 Juli 2025

    Wacana Pemekaran Pulau Sebatik Mengemuka, DPRD: Lebih Baik Pikirkan Percepatan Pembangunan Regional 7 Juli 2025

    Wacana Pemekaran Pulau Sebatik Mengemuka, DPRD: Lebih Baik Pikirkan Percepatan Pembangunan
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com –
    Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk
    Pulau Sebatik
    ,
    Nunukan
    , Kalimantan Utara, kembali mengemuka pada 2025.
    Geografis wilayah perbatasan, dengan seabrek permasalahan sosial masyarakat yang memiliki ibarat tamsil ‘Garuda di dadaku, Malaysia di perutku’, dianggap sebagai urgensi dari usulan daerah otonomi dimaksud.
    Slogan tersebut dikenal karena sampai hari ini, 90 persen kebutuhan warga Pulau Sebatik, didatangkan dari Malaysia.
    Kendati demikian untuk menjadi daerah otonomi baru, Pulau Sebatik, dinilai masih jauh panggang dari api.
    “Menurut saya, belum saatnya Sebatik menjadi DOB. Lebih baik memikirkan bagaimana percepatan pembangunan perbatasan, ketimbang mengurus wacana DOB,” ujar Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, Senin (7/7/2025).
    Andre memberikan sejumlah pertimbangan ketika Pulau Sebatik, menjadi daerah pemekaran baru.
    Pulau Sebatik yang terbagi dua dengan Malaysia ini, memiliki luasan sekitar 246 Km persegi, namun di Pulau ini, tidak ada perusahaan, yang perlu menjadi pemikiran bersama.
    Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pulau Sebatik belum mampu mencukupi sekitar 70.000 jiwa penduduk di 5 Kecamatan yang ada.
    “Bagaimana nanti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), karena itu kita peroleh berdasar luas wilayah, jumlah penduduk dan indikator lain berdasar data BPS. Apakah itu bisa mendukung ketika seumpama Pulau Sebatik dimekarkan,” kata Andre lagi.
    Masih butuh banyak persiapan dan pemikiran matang jika memang Pulau Sebatik ingin menjadi DOB.
    Jangan sampai tujuan pemekaran wilayah untuk mensejahterakan masyarakat, justru kemunduran yang terjadi.
    Ketika Pulau Sebatik masuk dalam DOB, Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran Rp 50 miliar untuk mempersiapkan semua kelengkapan pegawai pemerintahan.
    Pembangunan infrastruktur perkantoran, termasuk markas aparat keamanan dan aparat hukum lainnya.
    Sementara di lapangan, tidak ada perusahaan Migas, tambang atau perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini.
    “Sekali lagi saya katakan, DOB Sebatik belum tepat untuk saat ini. Esensi DOB adalah mensejahterakan masyarakat, mendekatkan pelayanan. Jarak pusat pemerintahan di Nunukan dengan Sebatik juga dekat,” urainya.
    Sampai hari ini, Andre menyebut, banyak sekali permasalahan perbatasan Negara yang belum tuntas di Pulau Sebatik.
    Dia menyebutkan, mulai dari tapal batas Negara pasca pengukuran ulang dengan Malaysia, apakah sertifikat masyarakat yang lahannya diklaim masuk Malaysia bisa terselesaikan atau tidak.
    Serta bagaimana dengan PLBN Sebatik yang sampai hari ini belum berfungsi. Pemenuhan kebutuhan pokok dan lainnya.
    Sejumlah masalah tersebut, masih menjadi pertanyaan mayoritas masyarakat Pulau Sebatik.
    “Jadi lebih baik fokus pada bagaimana mempercepat pembangunan di Sebatik. Dan harus saya katakan lagi untuk kesekian kalinya, DOB Sebatik belum waktunya,” tegas Andre.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga cabai rawit Rp58.306/kg, bawang merah Rp42.122/kg

    Harga cabai rawit Rp58.306/kg, bawang merah Rp42.122/kg

    Pedagang menata cabai merah di lapak grosir Pasar Induk Gadang, Malang, Jawa Timur, Selasa (3/6/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat, pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dengan komoditas penyumbang utama deflasi tersebut antara lain cabai rawit (0,21 persen), bawang merah (0,08 persen), dan cabai merah (0,03 persen). ANTARA Jatim/Ari Bowo Sucipto/mas.

    Bapanas: Harga cabai rawit Rp58.306/kg, bawang merah Rp42.122/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah tingkat konsumen mencapai Rp58.306 per kilogram (kg) dibandingkan sebelumnya Rp65.377 per kg, sedangkan bawang merah Rp42.122 per kg turun dari sebelumnya Rp43.971 per kg. Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Senin pukul 08.23 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp15.877 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp15.949 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp14.030 per kg turun turun dari hari sebelumnya Rp14.181 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.350 per kg turun dari sebelumnya Rp12.573 per kg. Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.053 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp6.184 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.898 per kg tetap sama di dari sebelumnya Rp10.898 per kg.

    Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp36.994 per kg turun tipis dari hari sebelumnya Rp39.123 per kg. Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp39.731 per kg turun dari sebelumnya Rp44.115 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp35.675 per kg turun dari sebelumnya Rp42.218 per kg.

    Lalu daging sapi murni Rp132.754 per kg turun dari sebelumnya Rp135.016 per kg, daging ayam ras Rp34.654 per kg turun dari sebelumnya Rp34.898 per kg, lalu telur ayam ras Rp29.059 per kg turun dari sebelumnya 29.238 per kg. Gula konsumsi di harga Rp18.445 per kg naik tipis dari sebelumnya tercatat Rp18.380 per kg.

    Kemudian, minyak goreng kemasan Rp20.363 per liter turun tipis dari sebelumnya Rp20.815 per liter; minyak goreng curah Rp16.941 per liter turun dari sebelumnya Rp17.532 per liter; Minyakita Rp17.255 per liter turun tipis dari sebelumnya Rp17.605 per liter. Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.532 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp9.759 per kg; lalu tepung terigu kemasan Rp12.375 per kg turun dari sebelumnya Rp12.938 per kg.

    Komoditas ikan kembung di harga Rp41.197 per kg turun dari sebelumnya Rp40.965 per kg; ikan tongkol 33.388 per kg turun dari sebelumnya Rp33.790 per kg; ikan bandeng Rp34.369 per kg naik dari sebelumnya Rp34.285 per kg. Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.410 per kg turun tipis dibandingkan harga sebelumnya Rp11.621 per kg.

    Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp100.000 per kg turun dari sebelumnya Rp105.206 kg; daging kerbau segar lokal Rp135.500 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp140.750 per kg.

    Sumber : Antara