Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Vietnam dan Indonesia akan Sepakati Ekspor-Impor Beras Jangka Panjang

    Vietnam dan Indonesia akan Sepakati Ekspor-Impor Beras Jangka Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Vietnam dan Indonesia akan segera menandatangani kesepakatan untuk mendukung perdagangan beras jangka panjang antara kedua negara. Rencana ini diumumkan Vietnam seiring dengan koreksi ekspor beras yang dicatat negara tersebut selama semester I/2025.

    Mengutip Reuters, pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela pelaksanaan KTT BRICS awal pekan ini di Brasil.

    Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar utama untuk ekspor beras Vietnam. Namun, volume impor beras dari Vietnam yang direalisasikan Indonesia anjlok hingga 97% selama enam bulan pertama 2025, dengan total hanya mencapai 19.000 ton.

    Vietnam saat ini merupakan eksportir beras terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand. Penurunan drastis impor oleh Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tingginya stok cadangan beras dalam negeri karena produksi yang melimpah.

    Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa kesepakatan perdagangan ini akan mendukung ekspor beras yang berkelanjutan dan berjangka panjang, sekaligus “menjamin ketahanan pangan bagi Indonesia.”

    Dalam pertemuan tersebut, Chinh juga menyatakan akan menginstruksikan kementerian perdagangannya untuk bekerja sama dengan otoritas Indonesia dalam rangka membuka akses pasar yang lebih luas bagi kedua negara.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras hingga 2026, seiring dengan melimpahnya stok beras di dalam negeri.

    Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi impor beras pada tahun ini.

    Dia mengatakan bahwa kondisi saat ini berbanding terbalik dengan tahun lalu. Di mana, pada 2024, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Tahun ini kita, jangankan tahun ini, sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” kata Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri bisa mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2025. Volume tersebut naik 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di angka 21,88 juta ton.

    Potensi kenaikan produksi ini diiringi dengan potensi luas panen padi selama Juni–Agustus 2025 yang mencapai 2,77 juta hektare, naik 320.000 hektare atau 1305% daripada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, estimasi luas panen padi sepanjang Januari–Agustus 2025 akan mencapai 8,24 juta hektare, atau naik 13,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

  • Waspada! Warga RI Harus Cermat Peredaran Beras Oplosan

    Waspada! Warga RI Harus Cermat Peredaran Beras Oplosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengimbau masyarakat untuk memperhatikan merek beras saat hendak belanja. Pasalnya, ada 10 produsen beras yang ditemukan melanggar standar kualitas dan mutu, berdasarkan pemeriksaan Satgas Pangan Polri pada Kamis (10/7) pekan ini.

    “Mohon para pembeli diperhatikan merek yang dimunculkan di media-media seluruh Indonesia. Nanti kita munculkan secara bertahap,” kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

    Amran berharap masyarakat Indonesia tak lagi tertipu oleh produsen beras yang curang. Menurut dia, kerugian yang disebabkan pelanggaran kualitas dan mutu beras bisa mencapai Rp99 triliun.

    “Kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolri dan Kepala Satgas Pangan. Mereka akan menindaklanjuti secara tegas dan independen,” Amran menuturkan.

    Adapun inisial beberapa nama produsen dan merek beras yang ditemukan melakukan pelanggaran kualitas dan mutu adalah sebagai berikut:

    1.⁠ ⁠WG: S, S, F, S (10 sampel – Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, Yogyakarta)
    2.⁠ ⁠⁠PT FSTJ: ASP, BP SR, BP W, FS, RP, SP, SR (sumber 9 sampel: Sulsel, Kalsel, Jabar, Aceh)
    3.⁠ ⁠⁠PT BPR: RP, RU (sumber 7 sampel – Sulsel, Jateng, Kalsel, Jabar, aceh, jabodetabek)
    4.⁠ ⁠⁠PT UCI: L, L (6 sampel – jabodetabek, jateng, sulsel, jabar)
    5.⁠ ⁠⁠PT BPS Tbk: TK (4 sampel – jateng, lampung)
    6.⁠ ⁠⁠PT BTLA :EM, SH (4 sampel – Sumut, Aceh)
    7.⁠ ⁠⁠PT SUL/JG: A (3 sampel – Yogyakarta, Jabodetabek)
    8.⁠ ⁠⁠PT SJI: DK, BSJ (3 sampel – lampung)
    9.⁠ ⁠CV BJS : RU, KA (3 sampel – Lampung)
    10.⁠ ⁠⁠PT JUS: PW, BMWC, KPW, MPW (3 sampel – Jabodetabek)

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Berantas Mafia Pangan, Ekonomi RI Bisa Naik 1%

    Berantas Mafia Pangan, Ekonomi RI Bisa Naik 1%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan mafia pangan menjadi momok ekonomi di Tanah Air. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memprioritaskan pemberantasan praktik kecurangan pangan, bersama dengan penegak hukum.

    Baru-baru ini, Kementan dan Satgas Pangan Polri menemukan 10 produsen beras yang melakukan pelanggaran kualitas dan mutu, hingga merugikan masyarakat Indonesia sekitar Rp99 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemberantasan mafia pangan dapat menggenjot perekonomian Indonesia.

    “Bisa saja sampai 1% [pertumbuhan ekonomi], karena bukan di beras saja [pelanggaran pangan]. Minyak goreng juga ada, lalu kita temukan pupuk palsu. Kemudian kemarin ada gula juga,” kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

    Sebagai gambaran, Amran menjelaskan baru-baru ini pihaknya menemukan 5 produsen pupuk palsu yang kerugiannya mencapai Rp3,2 triliun.

    “Ini bukan masalah Rp3,2 triliun, tetapi petaninya langsung bangkrut. Mereka mengandalkan pinjaman KUR. Apakah tega? Ini tidak beradab,” kata Amran.

    Ia menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk terus mengawal sektor pangan yang bebas dari praktik korupsi dan kecurangan.

    “Kami ingin pertanian Indonesia berjaya dan menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.

    Daftar 10 Produsen Beras Langgar Kualitas-Mutu di RI:

    1.⁠ ⁠WG: S, S, F, S (10 sampel – Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, Yogyakarta)
    2.⁠ ⁠⁠PT FSTJ: ASP, BP SR, BP W, FS, RP, SP, SR (sumber 9 sampel: Sulsel, Kalsel, Jabar, Aceh)
    3.⁠ ⁠⁠PT BPR: RP, RU (sumber 7 sampel – Sulsel, Jateng, Kalsel, Jabar, aceh, jabodetabek)
    4.⁠ ⁠⁠PT UCI: L, L (6 sampel – jabodetabek, jateng, sulsel, jabar)
    5.⁠ ⁠⁠PT BPS Tbk: TK (4 sampel – jateng, lampung)
    6.⁠ ⁠⁠PT BTLA :EM, SH (4 sampel – Sumut, Aceh)
    7.⁠ ⁠⁠PT SUL/JG: A (3 sampel – Yogyakarta, Jabodetabek)
    8.⁠ ⁠⁠PT SJI: DK, BSJ (3 sampel – lampung)
    9.⁠ ⁠CV BJS : RU, KA (3 sampel – Lampung)
    10.⁠ ⁠⁠PT JUS: PW, BMWC, KPW, MPW (3 sampel – Jabodetabek)

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia kembali mencatat aliran modal keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada minggu kedua Juli 2025 dan mendorong pelemahan rupiah dalam sepekan terakhir, usai pada minggu lalu mengalir masuk cukup deras. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan berdasarkan data transaksi tanggal 7-10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp7,90 triliun. 

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp5,41 triliun SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia], Rp2,34 triliun di pasar saham dan Rp0,16 triliun di pasar SBN [Surat Berharga Negara],” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (12/7/2025). 

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp56,24 triliun di pasar saham, Rp35,08 triliun di SRBI. 

    Berbeda dengam obligasi pemerintah alias SBN yang masih menjadi primadona dan terus mencatatkan aliran modal masuk dengan beli neto senilai Rp59,27 triliun sepanjang pekan ini. 

    Pada saat yang sama, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 10 Juli 2025 sebesar 73,03 bps, turun stabil dibandingkan dengan 4 Juli 2025 sebesar 73,74 bps. 

    Tingkat imbal hasil atau yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,56% dan stabil hingga akhir perdagangan pekan ini.

    Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, membuat rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.215 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (10/7/2025), dan dibuka pada level yang sama keesokan harinya. 

    Seperti diberitakan Bisnis, mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS pada Jumat (11/7/2025) dibandingkan pembukaan Rp16.228 per dolar AS.

    Mengutip data Bloomberg pada penutupan rupiah pekan lalu, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

    Sementara itu, mengacu data BI, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,350% diikuti dengan kenaikan indeks dolar yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) alias DXY ke level 97,65.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA – Impor bijih nikel dari Filipina diperkirakan akan melonjak tahun ini untuk memenuhi permintaan dari smelter-smelter nikel China di Indonesia yang terdampak pembatasan produksi oleh pemerintah.

    Melansir dari Bloomberg, Jumat (11/7/2025), Presiden DMCI Mining, perusahaan tambang Filipina, Tulsi Das Reyes memproyeksikan ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia akan meningkat sekitar 5 juta hingga 10 juta ton pada tahun ini dibandingkan akhir 2023 yang mencapai sekitar 1 juta ton.

    Sebagian besar produksi bijih nikel Filipina yang mencapai lebih dari 30 juta ton tetap diekspor ke pasar utama, yaitu China. Namun, pengiriman ke negara tetangga, Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pengetatan regulasi tambang pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

    Reyes mengatakan, sebagian dari target ekspor bijih nikel DMCI sebanyak 2 juta ton pada tahun ini diperkirakan akan dikirim ke Indonesia. Menurutnya, tren peningkatan ekspor bijih nikel ke Indonesia tidak akan berlangsung lama, tetapi akan tetap stabil.

    “Kalau saya jadi Indonesia, saya akan memaksimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Reyes dalam sebuah wawancara pada Kamis.

    “Saya rasa mereka [Indonesia] tidak ingin terlalu banyak impor dari Filipina,” imbuhnya, sembari menyebut bahwa para pemilik smelter China juga kemungkinan akan lebih mengutamakan pasokan dari tambang mitra mereka di Indonesia.

    Filipina merupakan produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia. Namun, masih tertinggal dari Indonesia dalam mengembangkan industri hilir karena tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan smelter. Upaya terbaru pemerintah Filipina untuk melarang ekspor mineral mentah guna mendorong investasi di sektor pengolahan gagal karena ditolak oleh parlemen pada bulan lalu, menyusul penolakan dari pelaku industri.

    Namun, beberapa perusahaan tambang Filipina belum sepenuhnya meninggalkan rencana pengembangan smelter nikelnya. DMCI bekerja sama dengan perusahaan tambang besar lainnya, Nickel Asia Corp., untuk mengkaji kelayakan pembangunan pabrik pemurnian. Keduanya tengah mempertimbangkan pembangunan smelter nikel dengan teknologi high-pressure acid leaching (HPAL) senilai sekitar US$1,5 miliar dan telah berdiskusi dengan perusahaan asing terkait keahlian teknis dan potensi investasi.

    Reyes menuturkan, keputusan untuk melanjutkan proyek tersebut akan bergantung pada kecepatan eksplorasi tambang karena dibutuhkan cadangan bijih nikel sekitar 300 juta ton dengan kadar tertentu untuk operasional selama 30 tahun. Saat ini, DMCI memiliki dua tambang nikel dan tengah menjajaki pengembangan lokasi baru.

    DMCI Mining, yang kembali mencetak laba pada kuartal pertama setelah sebelumnya merugi, memperkirakan akan mengeskpor 2,5 juta ton hingga 3 juta ton bijih nikel pada tahun depan, dengan China tetap menjadi pasar utamanya. Namun, kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China dapat menjadi risiko bagi sektor tambang ke depannya.

    “Pertumbuhan bisnis kami sepenuhnya bergantung pada apa yang terjadi di China,” ujar Reyes.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang diakses Bisnis pada Jumat (11/7/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Januari-Mei 2025 mencapai 2,77 juta ton dengan nilai US$122,71 juta. Angka tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 995.200 ton dengan nilai US$37,06 juta.

    Mayoritas impor nikel mengalir ke Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan volume tertinggi tercatat pada Mei 2025 yang mencapai 1,20 juta ton. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mencapai 57.450 ton pada Januari 2025, 53.500 ton pada Februari 2025, 279.450 ton pada Maret 2025, dan 630.773 ton pada April 2025.

    Sebagian impor nikel juga mengalir ke Morowali, Sulawesi Tengah, sebesar 52.200 ton pada Maret 2025 dan melonjak menjadi 442.895 ton pada Mei 2025.

  • Dukcapil Laporkan Jumlah Penduduk RI 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Laki-Laki Lebih Banyak

    Dukcapil Laporkan Jumlah Penduduk RI 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Laki-Laki Lebih Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan saat ini total penduduk Indonesia telah mencapai 286.693.693 jiwa per akhir Juni 2025.

    Teguh menyampaikan bahwa jumlah penduduk Tanah Air tersebut naik sekitar 1,7 juta bila dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Di samping itu, terjadi perubahan pula terhadap jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu enam bulan ini. 

    “Tentu saja banyak data yang menarik. Misal, ternyata penduduk laki-laki pada semester I/2025 jauh lebih banyak, sekitar lebih 2,6 juta dari perempuan,” tuturnya dalam acara Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045, Jumat (11/7/2025).

    Melihat data tersebut, nyatanya berbeda dengan data yang Badan Pusat Statistik (BPS) keluarkan. Di mana jumlah penduduk pada periode yang sama tercatat sejumlah 284.438.800 jiwa. Jumlah tersebut naik sebanyak 2.835.000 jiwa dalam kurun waktu satu tahun atau semenjak Juni 2024. 

    Teguh menegaskan bahwa data kependudukan menjadi salah satu data penting untuk merencanakan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah, termasuk menggunakan data kependudukan sebagai dasar pengembilan kebijakan di daerah. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan dengan data kependudukan yang tepat, pemerintah dapat merencakanan kebutuhan pelayanan dasar. 

    “Berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan,” ujarnya. 

    Bahkan termasuk berapa banyak kebutuhan buku-buku yang harus dicetak, jumlah dokter yang harus disiapkan, serta kebutuhan guru yang perlu dikembangkan. 

    Maka dari itu, lanjut Rachmat, pemerintah meluncurkan penyusunan DBPK 2025-2045 sebagai rencana induk pembangunan kependudukan yang merumuskan kebijakan, strategi, serta indikator pencapaian pembangunan kependudukan hingga 2045. 

    Maklum, struktur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan setiap tahunnya dan menuju aging population sebelum 2045 kelak. Rachmat menjelaskan pasalnya jumlah penduduk usia 0–14 tahun dan kategori usia 15–65 tahun diprediksi mengalami penurunan dalam 20 tahun mendatang atau pada 2045, yang masing-masing turun dari 23,46% menjadi 19,61% dan dari 68,95% menjadi 65,79%. 

    Sementara penduduk usia di atas 65 tahun akan bertambah, dari 7,59% pada 2025 menjadi 14,61% pada 2045 mendatang. 

    Adapun nantinya DBPK ini berperan sebagai arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas penduduk, mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan wilayah, serta memperkuat tata kelola yang inklusif dan terintegrasi. 

  • Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Jakarta –

    Sejumlah bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Beberapa yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    Kemudian ada juga lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sejak tahun 2022, pemerintah juga mengenalkan BLT BBM seiring dengan naiknya harga Pertalite dan Solar.

    Muncul pertanyaan apakah bansos ini masih berjalan pada tahun 2025. Jika iya, siapa saja yang berhak menerima BLT BBM?

    Pemerintah Siapkan BLT Pengganti Subsidi BBM

    Pemerintah berencana mengubah sistem subsidi BBM dan listrik menjadi skema BLT. Hal ini pernah disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Januari tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan agar anggaran untuk subsidi BBM disalurkan secara tepat sasaran.

    Pemerintah akan menyinkronkan data-data agar menjadi data tunggal untuk menentukan masyarakat mana yang berhak menerima BLT dari. Data tersebut berasal dari Pertamina, PLN, hingga Kementerian Sosial untuk kemudian disinkronkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    BLT merupakan salah satu skema utama, meskipun tak menutup kemungkinan ada opsi-opsi lain yang diambil. Pada Januari lalu disebutkan jika proses pengumpulan data sudah mencapai 98%.

    Namun besaran jumlah BLT, siapa pihak yang berhak menerima, dan mekanisme penyalurannya belum dijelaskan. Terlebih hingga pertengahan tahun 2025, belum ada kejelasan soal skema BLT pengganti subsidi BBM.

    Jadwal Pencairan BLT BBM 2025

    Jadwal resmi pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan pemerintah. Untuk mengetahui informasi terbaru, simak informasinya melalui situs resmi Kementerian Sosial dan kanal komunikasi resmi lainnya.

    Tujuan Penyaluran BLT 2025

    Merangkum dari berbagai sumber yang dikutip dari detikJatim, ada tiga tujuan utama dari program BLT 2025. Pertama, bantuan finansial langsung ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

    Lalu, dengan mengalihkan subsidi BBM yang sebelumnya tidak tepat sasaran, bantuan ini menjadi lebih terarah dan efektif dalam membantu masyarakat. Kemudian program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

    Penyaluran BLT BBM 600 Ribu

    BLT BBM adalah bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang ditujukan kepada masyarakat prasejahtera. Seperti namanya, BLT BBM dimaksudkan sebagai “bantalan” dampak dari kenaikan BBM pada tahun 2022 lalu.

    Jumlah dana BLT BBM yang akan dicairkan adalah Rp 600 ribu per penerima manfaat. Jumlah Rp 600 ribu ini terhitung selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022, dengan skema 2 kali pencairan.

    Masing-masing tahap pencairan sejumlah Rp 300 ribu per penerima manfaat. Pencairan dilakukan pada September dan Desember 2022.

    (fdl/fdl)

  • BPS jamin keamanan data pemilik usaha untuk Sensus Ekonomi 2026

    BPS jamin keamanan data pemilik usaha untuk Sensus Ekonomi 2026

    Isu keamanan dan kerahasiaan data itu sensitif. Ada beberapa tahapan supaya data yang dikumpulkan bisa dijaga keamanan dan kerahasiaannya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menjamin keamanan data pemilik usaha, termasuk nilai penjualan hingga identitas usaha yang dikumpulkan untuk Sensus Ekonomi 2026.

    “Isu keamanan dan kerahasiaan data itu sensitif. Ada beberapa tahapan supaya data yang dikumpulkan bisa dijaga keamanan dan kerahasiaannya,” ujar Direktur Statistik Distribusi BPS RI, Sarpono dalam talkshow di Jakarta yang dipantau, Jumat.

    Dia menyampaikan dari segi operasional lapangan, petugas sensus yang akan melaksanakan proses pendataan harus menjalani pelatihan.

    Kemudian, mereka melakukan perjanjian kontrak kerja berisi keharusan petugas secara profesional menjaga kerahasiaan data.

    Dari aspek sistem, BPS menerapkan sistem enkripsi end to end, yaitu sistem keamanan yang memastikan hanya pengirim dan penerima data mentah atau hasil yang dapat membaca atau melihat isi data tersebut.

    Lalu, BPS membangun sistem sesuai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di lain sisi, BSSN akan terus menerus memantau sistem yang digunakan untuk pengumpulan data.

    Selain itu, infrastruktur BPS sudah mendapat sertifikasi ISO 27001 yaitu tentang sistem manajemen keamanan informasi.

    “Jadi, rangkaian itulah tahapan-tahapan yang diupayakan BPS untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikumpulkan,” kata Sarpono.

    Kemudian, khusus petugas sensus ekonomi, mereka mengenakan atribut antara lain rompi petugas sensus, membawa tanda pengenal berisi barcode atau kode batang berisi identitas diri yang mengacu pada database petugas.

    “Lalu, petugas yang akan datang ke rumah tangga akan izin dulu pada Ketua RT setempat. Petugas yang datang ke kantor atau pasar memakai atribut dan izin ke pengelola,” ujarnya.

    Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan BPS untuk semua usaha. Ini merupakan amanat Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, mencakup semua skala usaha dari mikro, kecil, menengah maupun besar, kecuali usaha di sektor pertanian.

    “Jadi, terakhir dilakukan tahun 2016, 10 tahun lalu sampai sekarang banyak dinamika yang terjadi khususnya perekonomian. Sensus ekonomi akan memotret perubahan-perubahan tersebut sampai kondisi yang terkini,” katanya.

    Adapun data yang dikumpulkan sifatnya pokok saja seperti identitas usaha termasuk nama pengusaha, alamat usaha, jumlah tenaga kerja, nilai penjualan, dan modal.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo dan Fraksi PDIP sinergi bahas RPJMD dan isu prioritas kota 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo Respati Ardi menerima kunjungan Fraksi PDI Perjuangan Kota Solo di Loji Gandrung, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif. Pertemuan ini menjadi momen penting pasca-Pilkada lalu, di mana kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kota Solo.

    “Loji Gandrung selalu terbuka bagi siapa pun, termasuk untuk kritik yang membangun,” kata Respati, Rabu (09/07/2025) usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo. Ia menjelaskan bahwa pertemuan beberapa waktu lalu, tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan silaturahmi dari Fraksi PDI P.

    Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PDI P menyampaikan masukan terkait berbagai tantangan kota yang perlu diselesaikan. “Intinya kalau masih memperjuangkan masyarakat, pasti bisa bersama. Tapi kalau mementingkan diri sendiri, pasti akan meninggalkan sendiri,” ujar Respati.

    Menanggapi soal relasi dengan PDI P, Respati menegaskan bahwa komunikasi dengan seluruh fraksi dan elemen politik tetap dibuka secara setara. “Jika sama-sama mengedepankan rakyat, maka tak ada perbedaan kepentingan. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, pasti meninggalkan dengan sendirinya,” tandasnya.

    Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI P Kota Solo, YF Sukasno, menjelaskan bahwa pertemuan itu penting untuk menyelaraskan pandangan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “RPJMD ini semacam pengejawantahan RPJMD Propinsi, tapi juga berisi visi-misi Walikota yang harus diterjemahkan secara konkret,” ujarnya.

    Dengan begitu, seluruh anggota fraksi PDI P hadir dalam pertemuan itu.
    Menurutnya, masukan Fraksi PDI P dalam pembahasan RPJMD berangkat dari semangat menjaga kepentingan rakyat. Ia menilai bahwa arah kebijakan Walikota sejalan dengan mandat partai yang mengutamakan kepentingan publik.

    “Kita komitmen mengawal secara konstruktif dan korektif. Jika pelaksanaan nanti meleset, kita koreksi,” jelasnya.

    Tak hanya RPJMD, pembahasan juga menyentuh Raperda KUPA–PPAS 2025, terutama dalam hal prioritas anggaran. Sukasno menyebut pihaknya berkonsultasi dengan walikota tentang anggaran untuk memastikan arah kebijakan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.

    “Kita harus hormati kepala daerah. Maka akhirnya kita sepakat, dan banyak hal disampaikan untuk dijalankan bersama,” tambahnya.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data angka kemiskinan antara BPS dan pemerintah kota. Fraksi PDI P meminta agar penanganan kemiskinan berbasis by name by address disertai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan seimbang. Selain itu, ruang terbuka hijau dan penguatan identitas Solo sebagai kota budaya juga menjadi catatan penting yang diberikan kepada Walikota.

    Saat ditanya soal pertemuan ini, dinamika komunikasi antara DPP PDI P dan Gerindra di tingkat pusat, Sukasno mengatakan tidak sampai disitu.

    “Peran DPRD itu menyetujui dan mengawasi, sementara pemerintah merancang dan melaksanakan,” terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Kamis (10/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • BNI Rilis wondr multicurrency, Bisa Transaksi dengan 12 Mata Uang Asing

    BNI Rilis wondr multicurrency, Bisa Transaksi dengan 12 Mata Uang Asing

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi wondr by BNI resmi meluncurkan fitur wondr multicurrency. Fitur ini sebagai solusi perbankan pintar yang mendukung transaksi dan gaya hidup global nasabah.

    Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan, fitur wondr multi currency hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan transaksi lintas negara oleh masyarakat Indonesia yang kini semakin aktif berperan sebagai global citizen.

    “Banyak masyarakat Indonesia kini berperan sebagai global citizen. Aktivitas mereka melintasi batas negara, baik untuk wisata, pendidikan, ibadah, kegiatan olahraga, konser internasional, hingga layanan kesehatan dan kecantikan di luar negeri,” ujar Corina, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Fitur ini memungkinkan nasabah menyimpan, menukar, dan bertransaksi dalam 12 mata uang asing secara real-time melalui satu aplikasi. Transaksi dapat dilakukan di lebih dari 32 negara menggunakan kartu debit multicurrency yang otomatis menyesuaikan dengan mata uang lokal, tanpa biaya administrasi untuk setiap rekening valuta asing.

    “Kemanapun melangkah, wondr by BNI siap jadiin maumu,” ujar Corina.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 8,9 juta perjalanan ke luar negeri tercatat pada tahun ini, meningkat signifikan dibanding 7,5 juta perjalanan pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat dan memperkuat relevansi kehadiran fitur wondr multi currency sebagai solusi praktis dan strategis dalam mengelola fluktuasi nilai tukar serta kebutuhan transaksi internasional.

    Tak hanya meluncurkan produk inovatif, BNI juga memeriahkan ulang tahun ke-79 dengan menghadirkan berbagai program spesial. Salah satunya adalah promo pembukaan rekening wondr multi currency bagi nasabah baru, yang berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 7,9 juta dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu debit multi currency di luar negeri dan menabung dalam berbagai jenis valuta asing.

    Selain itu, BNI juga meluncurkan program Rejeki wondr BNI, sebuah program undian nasional yang dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Hadiah yang ditawarkan pun sangat menarik, mulai dari 2 unit Mercedes-Benz, 14 unit Chery J6, 20 unit Honda HR-V, hingga ratusan motor, smartphone, dan hadiah menarik lainnya.

    Nasabah cukup membuka rekening, mengaktifkan aplikasi wondr by BNI, meningkatkan saldo, atau melakukan transaksi digital untuk mendapatkan kupon undian yang dapat dipantau langsung di aplikasi. Tak ketinggalan, BNI juga menghadirkan program HUT Treats yang berlaku sejak 5 hingga 31 Juli.

    Nasabah dapat menikmati diskon hingga 79% atau harga spesial Rp 79 ribu di berbagai merchant pilihan dengan menggunakan kartu BNI atau aplikasi wondr by BNI. Dengan rangkaian inovasi dan apresiasi ini, BNI berharap perayaan HUT ke-79 bukan hanya menjadi selebrasi tahunan, melainkan juga menjadi momentum mempererat hubungan dengan nasabah serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

    “Di usia ke-79 ini, BNI ingin lebih dari sekadar merayakan ulang tahun. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan nasabah menjelajahi dunia dan meraih masa depan,” pungkasnya.

    (anl/ega)