Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • Awal Kecurigaan Mentan Temukan 212 Merek Beras Dioplos dan Isinya Dikurangi

    Awal Kecurigaan Mentan Temukan 212 Merek Beras Dioplos dan Isinya Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap awal mula menemukan 212 merek melakukan pelanggaran mutu, kualitas hingga mengoplos beras. Awalnya, dia melihat anomali terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

    Hal itu ditemukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada satu dan dua bulan lalu. Saat itu terjadi penurunan harga gabah petani dan beras di penggilingan, namun harga beras di konsumen naik.

    “Satu bulan lalu itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sementara, Indonesia mengalami kenaikan produksi dengan cadangan beras yang tinggi dengan surplus 3 juta ton. Dengan anomali tersebut, Kementan mengecek 268 merek beras yang beredar di pasaran melalui 13 laboratorium berbeda.

    “Ini kami periksa di 13 lab, kami khawatir kalau ada komplain, karena ini sangat sensitif, dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras, karena stok kita besar,” jelasnya.

    212 Merek Beras Tak Semua Dioplos

    Kemudian, ditemukanlah 212 merek terindikasi melanggar aturan baik tidak sesuai standar, dioplos, dan beras medium dijual seharga premium. Bahkan, ada yang menjual tidak sesuai takaran, contohnya kemasan 5 kilogram (kg), isinya 4,5 kg.

    “Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi, ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium, dan labnya kami pakai 13, termasuk Sucofindo,” terangnya.

    Ditemui usai rapat, Amran mengatakan 212 merek beras tidak semuanya oplosan. Terdapat pelanggaran lain yang dilakukan produsen, seperti takaran hingga isi kualitas beras berbeda dari label.

    “Tidak (tidak semua beras oplosan), ada juga yang volumenya kurang,” ucap Amran.

    Masyarakat Rugi Rp 99 T

    Kementan juga menghitung kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan produsen. Amran mengatakan kerugian masyarakat dihitung dari pembelian beras, misalnya harganya premium, tetapi isinya beras kualitas medium.

    “Kalau beras biasa harganya Rp 12.000-13.000, terus dijual Rp 15.000, merugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp 3.000-4.000 per total, itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp 99 triliun,” jelas Amran.

    Potensi kerugian itu juga dihitung bukan dalam satu waktu, tetapi dalam satu tahun. Ia menyebut kerugian masyarakat bisa lebih dari itu jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama.

    “Kerugian masyarakat itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun itu kalau satu tahun. Kalau terjadi 2 atau 3 tahun, anda bisa hitung sendiri. Kalau kita estimasi katakanlah satu, dua tahun, apalagi lima tahun, itu berarti lebih besar lagi. Tetapi yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Buka-bukaan Awal Mula Ditemukannya Beras Oplosan” di sini:

    (ada/ara)

  • Perkuat Akses Kesehatan Daerah, Kembara Nusa dan GIGI.ID Gelar Baksos di Lombok Utara

    Perkuat Akses Kesehatan Daerah, Kembara Nusa dan GIGI.ID Gelar Baksos di Lombok Utara

    Liputan6.com, Jakarta – Yayasan Kembara Nusa bersama GIGI.ID menggelar program bakti sosial kesehatan gigi dan mulut di Desa Senaru, Lombok Utara, NTB, pada 16-20 Juli 2025. Kegiatan yang didukung oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini ditujukan untuk masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan medis, khususnya di bidang kesehatan gigi.

    Melibatkan puluhan tenaga medis dan relawan, program ini akan memberikan layanan pengobatan, edukasi, serta pelatihan berbasis teknologi teledentistry untuk menjawab tantangan kesehatan di wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan gigi di Kabupaten Lombok Utara hanya 13 orang.

    Jumlah itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di desa-desa pegunungan seperti Senaru yang belum memiliki fasilitas kesehatan gigi memadai. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi bagi masyarakat di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur kesehatan yang belum merata.

    Kegiatan ini merupakan program ke-7 dari Kembara Nusa, organisasi nirlaba yang menghimpun relawan dokter gigi dan tenaga kesehatan untuk mengabdi ke pelosok-pelosok Indonesia.

    Tahun ini, lebih dari 25 dokter gigi dan puluhan relawan non-medis akan terjun langsung selama dua hari di Desa Senaru untuk melakukan pemeriksaan, penambalan, pencabutan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini.

    “Kesehatan gigi dan mulut bukan hanya soal estetika, tapi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan warga di pelosok seperti Lombok Utara bisa mendapatkan layanan medis dasar yang setara,” ujar Koordinator Pelaksana Kegiatan, Stella Valentina.

    Selain layanan pengobatan langsung, kegiatan ini juga mencakup sesi penyuluhan dan pelatihan penggunaan teknologi teledentistry yang dikembangkan oleh GIGI.ID. Aplikasi ini memungkinkan akses konsultasi gigi jarak jauh, bahkan di daerah yang belum memiliki dokter gigi tetap.

    Anak-anak sekolah dasar di Desa Senaru juga akan menerima bantuan berupa sikat dan pasta gigi sebagai bagian dari kampanye edukatif bertajuk Sejuta Senyum Indonesia.

    “Kami percaya bahwa teknologi harus bisa diakses dan berdampak, termasuk untuk masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. Melalui teledentistry, GIGI.ID ingin menghadirkan solusi jangka panjang yang dapat menjembatani keterbatasan infrastruktur kesehatan. Kolaborasi bersama Kembara Nusa ini adalah langkah nyata agar layanan gigi yang promotif dan preventif bisa dirasakan lebih merata,” ujar Armelia Sari, perwakilan GIGI.ID.

    Kehadiran teknologi dalam program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari pendekatan berkelanjutan yang diusung oleh Kembara Nusa dan para mitra. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kesehatan gigi, program ini diharapkan dapat menciptakan efek berantai yang positif, seperti mendorong kebiasaan hidup sehat dan memperkuat kapasitas komunitas dalam menjaga kesehatan masyarakat.

     

  • BI imbau bank tingkatkan kredit agar dukung pertumbuhan ekonomi RI

    BI imbau bank tingkatkan kredit agar dukung pertumbuhan ekonomi RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI imbau bank tingkatkan kredit agar dukung pertumbuhan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mengimbau perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan meningkatkan penyaluran kredit agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Imbauan kami, mari bersama-sama turunkan suku bunga. Mari kita sama-sama mendorong kredit, dan mari kita bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi untuk negara kita dan juga untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    Di tengah pelonggaran suku bunga kebijakan, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan masih tinggi yaitu 9,16 persen pada Juni 2025, tidak jauh berbeda dari 9,18 persen pada Mei 2025.

    Suku bunga deposito 1 bulan juga tercatat meningkat, dari 4,81 persen pada Mei 2025 menjadi 4,85 persen pada Juni 2025, seiring dengan persaingan bank untuk memperoleh pendanaan.

    Sementara itu, kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuh sebesar 7,77 persen year on year (yoy) atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43 persen (yoy).

    Dari sisi penawaran, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, di tengah dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh meningkat menjadi 6,96 persen (yoy) pada Juni 2025.

    Sedangkan dari sisi permintaan, perkembangan kredit ini juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang perlu terus didorong.

    “Dari sisi permintaan, kita juga menyadari belum seluruh sektor tumbuh tinggi. Sektor ekonomi yang memang mendorong permintaan sebagian besar berorientasi ekspor. Kemudian dari sisi dalam negeri yakni perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa,” kata Perry.

    Dari perspektif ekonomi daerah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono memandang bahwa pertumbuhan kredit belum mencerminkan kekuatan penuh dari sektor unggulan di daerah.

    “Jadi kita melihat permintaan untuk kreditnya belum begitu kuat,” kata dia.

    Untuk itu Bank Indonesia melalui kantor perwakilan (KPw) di berbagai daerah berkomitmen memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna memastikan insentif likuiditas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) benar-benar menyasar sektor-sektor produktif dan prioritas, seperti pertanian, perumahan rakyat, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat mendorong denyut ekonomi lokal.

    Bank Indonesia, jelas Doni, juga telah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan melalui Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) untuk memperkuat kesiapan menghadapi pipeline pembiayaan ke depan.

    “Jadi kita berharap dengan upaya-upaya ini bisa mendukung usaha yang sudah baik, tapi juga yang sudah tumbuh, dan tentunya harapan kita kreditnya atau demand for credit-nya muncul dari daerah,” kata Doni.

    Dari sisi likuiditas, BI mencatat bahwa likuiditas perbankan tetap memadai yang tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,05 persen pada Juni 2025.

    Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan terjaga rendah, sebesar 2,29 persen (bruto) dan 0,85 persen (neto) pada Mei 2025.

    Sementara rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Mei 2025 tetap tinggi sebesar 25,48 persen sehingga masih mampu untuk menyerap risiko.

    Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

    Adapun pada RDG bulan ini, bank sentral memutuskan untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 basis point (bps) sehingga berada pada level 5,25 persen.

    Dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter terbaru bulan ini, maka Bank Indonesia telah memangkas BI-Rate sebanyak tiga kali sejak awal tahun.

    Pemangkasan BI-Rate masing-masing sebesar 25 bps terjadi pada Januari, Mei, dan Juli sehingga kini berada pada level 5,25 persen.

    Sumber : Antara

  • Ketimpangan Kepemilikan Tanah (Bagian I)

    Ketimpangan Kepemilikan Tanah (Bagian I)

    Ketimpangan Kepemilikan Tanah (Bagian I)
    Saat ini berkiprah sebagai akademisi/peneliti di Universitas Indonesia. Tertarik dengan berbagai topik ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan internasional, Asia Tenggara, monitoring-evaluasi, serta isu interdisiplin. Doktor ekonomi dari UNU-MERIT/Maastricht University (Belanda). Alumni generasi pertama beasiswa LPDP master-doktor. Pernah bekerja di ASEAN Secretariat, Indonesia Mengajar, dan konsultan marketing. Bisa dihubungi di https://www.linkedin.com/in/aripmuttaqien/
    KETIMPANGAN
    merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur
    ketimpangan
    adalah indeks Gini.
    Berdasarkan data dari BPS, nilai indeks Gini di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dalam satu setengah dekade terakhir.
    Pada tahun 2010, indeks Gini tercatat sebesar 0,38. Selanjutnya, selama periode 2011 hingga 2015, angkanya meningkat menjadi 0,41.
    Pada tahun 2016, indeks Gini mulai menurun menjadi 0,40 dan terus mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 0,38 pada tahun 2024.
    Sayangnya, indeks Gini yang dirilis oleh BPS menggunakan indikator pengeluaran per kapita. Penggunaan indikator pengeluaran memang memiliki sejumlah keterbatasan.
    Di sisi lain, harus diakui bahwa keterbatasan data dengan kualitas yang lebih baik, khususnya untuk indikator pendapatan dan kepemilikan aset, masih menjadi tantangan tersendiri.
    Indeks Gini yang dihitung berdasarkan indikator pengeluaran umumnya menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan indeks Gini yang menggunakan variabel pendapatan.
     
    Hal ini selaras dengan temuan Mark Aguiar dan Mark Bils dalam paper berjudul “Has consumption inequality mirrored income inequality?” yang terbit di American Economic Review pada tahun 2015.
    Merujuk berbagai literatur ilmiah, sebagai contoh, Frank Cowell, Stephen Jenkins, atau François Bourguignon, pendapatan rumah tangga terdiri dari berabagai komponen.
    Komponen utama biasanya pendapatan dari gaji atau upah (
    salary income atau wage income
    ). Komponen ini cenderung lebih stabil di sektor formal, terutama bagi pekerja kantoran.
    Sebaliknya, pendapatan dari sektor informal, seperti buruh tani, pekerja lepas, pengemudi ojek, atau pekerjaan harian lainnya, cenderung bersifat fluktuatif dan tidak menentu.
    Komponen lain dari pendapatan rumah tangga mencakup pendapatan bisnis (
    business income
    ), pendapatan investasi (
    investment income
    ), dan pendapatan dari subsidi atau bantuan sosial (
    benefit income
    ). Sementara itu, pajak bisa menjadi komponen yang mengurangi pendapatan.
    Pendapatan bisnis berasal dari aktivitas usaha atau pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh anggota rumah tangga.
    Pendapatan investasi diperoleh dari hasil pengelolaan aset, seperti kepemilikan saham, penyewaan properti, dan bentuk investasi lainnya.
    Sementara itu, pendapatan dari subsidi atau bantuan sosial umumnya berasal dari program bantuan pemerintah, yang terutama ditujukan bagi rumah tangga pada kelompok desil bawah.
    Moritz Kuhn, Moritz Schularick, dan Ulrike Steins menulis paper berjudul “Income and Wealth Inequality in America, 1949-2016” yang terbit di
    Journal of Political Economy
    pada tahun 2020.
    Temuan mereka menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga kaya memang memiliki distribusi aset lebih besar daripada kelompok nonkaya.
    Mereka menemukan bahwa ketimpangan kepemilikan aset adalah lebih besar daripada ketimpangan pendapatan.
    Pernyataan ini sejalan dengan komentar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dalam diskusi di Jakarta Selatan pada 13 Juli 2025.
    Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 48 persen dari 55,9 juta hektar tanah bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh hanya 60 keluarga.
    Situasi ini menjadi preseden buruk yang memperburuk ketimpangan kepemilikan aset di Indonesia. Bayangkan, dari lebih dari 70 juta rumah tangga di Indonesia, 60 keluarga tersebut hanya mewakili sekitar 0,000086 persen.
    Kepemilikan tersebut umumnya tidak dimiliki atas nama individu, melainkan melalui entitas perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki struktur kepemilikan berupa pemegang saham.
    Jika ditelusuri hingga ke tingkat pemegang saham utama di perusahaan induk, maka akan terlihat siapa aktor-aktor dominan di balik kepemilikan aset tersebut.
    Jika dikumpulkan di satu tempat, 60 keluarga tersebut bahkan hanya setara dengan satu Rukun Tetangga (RT). Hal ini menunjukkan betapa timpangnya distribusi
    kepemilikan tanah
    di Indonesia.
    Tak mengherankan jika harga tanah dan properti terus meningkat secara signifikan setiap tahun.
    Dalam kondisi seperti ini, mekanisme pasar tidak lagi bekerja secara ideal sebagai ajang pertemuan antara penjual dan pembeli dalam pasar persaingan bebas.
    Akibatnya, akses terhadap kepemilikan rumah menjadi semakin terbatas, dan backlog perumahan pun tetap tinggi karena masih banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah.
    Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ketimpangan kepemilikan aset memiliki tertinggi dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran.
    Tanah umumnya merupakan aset paling berharga yang dimiliki oleh sebagian besar keluarga di Indonesia.
     
    Sebagai contoh, jika kita meninjau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat, terlihat bahwa sebagian besar kekayaan mereka berupa harta tidak bergerak dalam bentuk tanah.
    Dari sudut pandang lain, keluarga kelas menengah yang membeli rumah dan tanah melalui sistem kredit juga secara otomatis menempatkan sebagian besar kekayaannya pada aset tersebut.
    Apalagi, saat ini, semakin sulit menemukan rumah dan tanah dengan harga di bawah Rp 1 miliar, yang menunjukkan tingginya nilai aset ini dalam struktur kekayaan rumah tangga. Ini menjadikan akses terhadap kepemilikan tanah dan rumah menjadi lebih sulit.
    Sebagai penutup, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Tanpa tindak lanjut yang jelas, kondisi ini akan menjadi lebih parah di masa depan.
    Kebijakan yang disusun harus mencerminkan pemerataan kepemilikan tanah, dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan nilai inklusif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertumbuhan Ekonomi Palangkaraya Capai 6,62 Persen, Lebihi Rata-rata Nasional

    Pertumbuhan Ekonomi Palangkaraya Capai 6,62 Persen, Lebihi Rata-rata Nasional

    JAKARTA – Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) Fairid Naparin mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya mencapai 6,62 persen dan menjadi yang tertinggi di provinsi setempat.

    “Berdasarkan data BPS per 6 Juli 2025, dari 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng, pertumbuhan ekonomi kita menjadi yang tertinggi di angka 6,62 persen, melebihi rata-rata nasional yang berada di angka 4,87 persen,” kata Fairid dilansir ANTARA, Rabu, 16 Juli.

    Dia menerangkan, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menempatkan Kota Palangkaraya pada posisi ke-5 secara nasional dalam daftar 20 kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    Ia menjelaskan pencapaian tersebut tak lepas dari kontribusi berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, UMKM, hingga penguatan infrastruktur.

    Selain itu, dukungan masyarakat dalam menjaga daya beli dan stabilitas lokal turut memperkuat fondasi ekonomi daerah.

    “Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat Palangkaraya memiliki ketahanan ekonomi sekaligus arah pembangunan yang inklusif dan kompetitif,” terangnya.

    Dia menambahkan Pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

    “Dengan semangat kolaborasi, kita jadikan pertumbuhan ini sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait pengaruh pelaksanaan Palangkaraya Fair 2025 terhadap pertumbuhan ekonomi di kota setempat.

    “Palangkaraya Fair 2025 ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat,” katanya.

    Pergelaran Palangkaraya Fair 2025 akan berlangsung selama lima hari pada 15-19 Juli 2025 dengan menampilkan pameran inovasi perangkat daerah, informasi potensi dan peluang usaha, pameran produk UMKM, kuliner, konser musik dan aneka hiburan rakyat lainnya.

    Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangkaraya, Samsul Rizal selaku ketua panitia Palangkaraya Fair 2025 menerangkan, pihaknya menyiapkan 156 gerai.

    “Kami menyiapkan 60 stan dalam ruangan dan 105 tenda luar ruangan di Palangkaraya Fair 2025 yang masing-masing stan dapat diisi satu sampai dua peserta,” katanya.

    Dia menerangkan, stan yang disiapkan tersebut akan digunakan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangkaraya, OPD mitra luar daerah, pelaku industri, perusahaan, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku UMKM dan pihak lain yang berpartisipasi pada ajang tahunan tersebut.

    Samsul Rizal mengatakan, secara umum Palangkaraya Fair ini dilaksanakan untuk mempromosikan potensi daerah dan menginformasikan peluang investasi serta dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan promosi dalam skala yang lebih luar.

    “Selain itu dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, menjaring investor, memperluas pangsa pasar baik domestik maupun internasional serta memacu inovasi, kreatifitas dan daya saing pelaku UMKM,” katanya.

  • BI pangkas suku bunga BI-Rate jadi 5,25 persen

    BI pangkas suku bunga BI-Rate jadi 5,25 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI pangkas suku bunga BI-Rate jadi 5,25 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Juli 2025 pada Selasa (15/7/2025) dan Rabu ini memutuskan memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis point (bps), sehingga berada pada level 5,25 persen.

    Suku bunga deposit facility diputuskan juga turun sebesar 25 bps menjadi pada level 4,5 persen.

    Begitu pula, suku bunga lending facility yang diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 6 persen.

    Hal tersebut diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.

    Sumber : Antara

  • Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi

    Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyebutkan keputusan pemangkasan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5,25 persen sejalan dengan makin rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Selain itu, keputusan juga sejalan dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    Di samping suku bunga acuan (BI-Rate), bank sentral juga memutuskan untuk memangkas suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps masing-masing menjadi 4,50 dan 6,00 persen.

    Selanjutnya, Perry menambahkan bahwa kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

    Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Berbagai langkah kebijakan bank sentral Indonesia antara lain penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri.

    “Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan,” kata Perry.

    Selain itu, kebijakan BI juga termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

    Hal ini dilakukan dengan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.

    Di samping itu, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

    Selain langkah-langkah tersebut, BI juga melakukan penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), perluasan akseptasi digital, serta penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan.

    Sumber : Antara

  • Mentan: Temuan kecurangan beras gunakan 13 lab independen

    Mentan: Temuan kecurangan beras gunakan 13 lab independen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan temuan kecurangan 212 merek beras dilakukan melalui pengujian ketat oleh 13 laboratorium independen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia demi menjaga transparansi.

    “Jadi itu (praktik kecurangan beras) kami temukan, dan bukan kami (yang) periksa. Kami pakai tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa di seluruh Indonesia,” kata Mentan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Ia mengungkapkan investigasi dilakukan sejak adanya kejanggalan harga beras, di mana harga gabah di petani dan penggilingan menurun, namun harga beras di tingkat konsumen justru meningkat.

    Kondisi itu menurut Kementerian Pertanian menunjukkan adanya anomali dalam rantai distribusi beras nasional.

    Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mengalami kenaikan 14 persen atau surplus 3 juta ton lebih, namun kondisi tersebut justru diiringi dengan lonjakan harga di pasar konsumen.

    Kementan bersama Satgas Pangan Polri, Bapanas, dan Kejaksaan lantas mengambil sampel dari 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama, dan melakukan uji mutu menyeluruh melalui jaringan laboratorium independen agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif.

    “Ini kita mengambil sampel 268 (merek beras). Dari 268 ada 212 tidak sesuai dengan mutu, harga, kemudian volume,” jelas Mentan.

    Amran menekankan pentingnya pengawasan ini sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola beras nasional, apalagi cadangan beras saat ini mencapai 4 juta ton lebih sehingga tidak perlu khawatir soal ketersediaan.

    Ia menyebutkan banyak beras curah dijual dengan kemasan premium atau medium tanpa proses yang sesuai, bahkan ditemukan pengurangan takaran hingga hanya 4,5 kilogram dari seharusnya 5 kilogram.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Selain itu, ia mengatakan Presiden Trump melanjutkan ancaman tarif barunya menjelang batas waktu 1 Agustus. Tindakannya baru-baru ini ditujukan kepada Indonesia, dengan rencana mengenakan bea masuk sebesar 19 persen.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara umum, para pedagang menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” paparnya.

    “Data Tiongkok menunjukkan pertumbuhan melambat pada kuartal kedua, tetapi tidak seburuk yang dikhawatirkan, sebagian karena adanya frontloading untuk mengalahkan tarif AS. Hal ini meredakan beberapa kekhawatiran tentang ekonomi terbesar keduadunia.
    Internal,” tambahnya.

    Sementara di sisi internal, ia mengungkapkan ketidakpastian konomi global meningkat setelah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang. Utamanya seperti Indonesia yang masih cukup besar terkena tarif impor 19 persen walaupun sebelumnya 32 persen.
     

    “Oleh karena itu, dengan ketidakpastian ekonomi global maka Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada Juli 2025,” jelasnya.

    “Suku bunga Deposit Facility juga turun menjadi sebesar 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility turun menjadi 6, persen,” sambungnya.
     

    Hal tersebut, kata dia, pemangkasan suku bunga ketiga dalam tahun ini. Terakhir, BI memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada Mei lalu. Keputusan tersebut konsisten dengan makin rendahnya inflasi 2025 dan 2026 pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.