Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Rata-rata Orang RI Kerja 41 Jam/Minggu, Sebulan Gaji Rp2,8 Juta

    Rata-rata Orang RI Kerja 41 Jam/Minggu, Sebulan Gaji Rp2,8 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rata-rata lama jam kerja di Indonesia mencapai 41 jam dalam sepekan, berdasarkan data Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025 yang diterbitkan setiap semester oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Rata-rata lama bekerja itu tak mengalami perubahan dibanding catatan per Februari 2024. Namun, untuk buruh/karyawan/pegawai, rata-rata jam kerja seminggu pada Februari 2025 yaitu 43 jam, lebih tinggi dibandingkan periode Februari 2024 yaitu 42 jam.

    Dengan lama jam kerja itu, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Februari 2024 sebesar Rp 2,76 juta.

    “Besarnya rata-rata jam kerja seminggu pekerja pada Februari 2025 adalah 41 jam, relatif sama dibandingkan periode Februari 2024 yaitu 41 jam,” dikutip dari publikasi BPS itu, Jumat (18/7/2025).

    Bila dilihat berdasarkan lapangan kerja utama, rata-rata lama kerja para karyawannya bervariasi, demikian juga upahnya. Namun, besaran upah atau gaji sebulan itu tak mencerminkan korelasi dengan waktu bekerja para karyawannya.

    Misalnya, di sektor pertambangan dan penggalian, yang memiliki rata-rata jam kerja terlama, yaitu 49 jam sepekan mendapatkan upah bersih sebulan sebesar Rp 4,67 juta per Februari 2025. Jam kerja ini naik dari sebelumnya rata-rata 47 jam sepekan dan gajinya juga naik dari catatan per Februari 2024 sebesar Rp 4,39 juta per bulan.

    Sementara itu, jam kerja paling singkat ialah untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama 34 jam dengan upah sebesar Rp 1,70 juta. Sedangkan pada Februari 2024 jam kerjanya 33 jam dengan upah Rp 1,55 juta.

    Di sektor industri pengolahan atau manufaktur, jam kerjanya selama 44 jam dengan gaji Rp 2,97 juta. Lama bekerja ini rata-ratanya naik dari catatan per Februari 2024 selama 42 jam dengan upah saat itu Rp 2,89 juta.

    Untuk sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum lama kerjanya 48 jam dengan gaji Rp 2,29 juta sedangkan per Februari 2024 selama 47 jam dengan upah Rp 2,18 juta. Lama jam kerja ini serupa untuk sektor real estat namun upahnya Rp 4,13 juta dari sebelumnya per Februari 2024 selama 46 jam dengan upah Rp 4,3 juta.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usia 30 Tahun Banyak Nganggur Gegara Susah Dapat Kerja, Ini Datanya!

    Usia 30 Tahun Banyak Nganggur Gegara Susah Dapat Kerja, Ini Datanya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pencari kerja yang telah memasuki usia 30 tahun ke atas saat ini tengah menghadapi kesulitan untuk masuk ke dunia kerja. Bahkan, di job fair banyak perusahaan yang membatasi usia pelamar di bawah 30 tahun.

    Mengutip catatan data Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia edisi Februari 2025, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya per semester, pengangguran berusia di atas 30 tahun padahal terus mengalami peningkatan jumlah. Walaupun mayoritas pengangguran di Indonesia masih didominasi usia 15-24 tahun.

    Dari total pengangguran yang tercatat pada Februari 2025 sejumlah 7,28 juta orang, 3,54 juta orangnya berusia 15-24 tahun. Namun, jumlah pengangguran usia itu menurun dari catatan per Februari 2024 yang sebanyak 3,61 juta orang saat total pengangguran kala itu berjumlah 7,19 juta orang.

    Sementara itu, di urutan kedua, dengan usia 25-34 tahun, jumlahnya naik dari 1,91 juta orang menjadi 1,93 juta orang. Walaupun untuk pengangguran berusia 35-44 tahun justru mengalami penyusutan dari 755.969 orang menjadi 684.028 orang.

    Pengangguran untuk usia 45-54 tahun jumlahnya juga mengalami peningkatan dari 520.480 menjadi 528.796. Begitu juga untuk usia 55-64 tahun yang jumlah penganggurannya melonjak dari 250.144 menjadi 416.113, dan di atas 65 tahun naik dari 118.342 menjadi 160.343.

    Syarat batasan usia memang kerap kali menjadi tantangan tersendiri bagi para pencari kerja, terutama bagi mereka yang sudah tak muda lagi meski masih dalam cakupan usia produktif. Bahkan seorang pelamar yang baru berusia 30 tahun sudah merasa kesulitan mencari kerja di job fair.

    “Usia 30 saja susah banget, susah banget cari lowongan kerja,” ucap seorang pencari kerja di Jakarta Job Fair GOR Pasar Minggu kepada CNBC Indonesia. Ia sambil menyebut kandidat usia yang boleh melamar mayoritas di Job Fair itu sekitar 23-25 tahun.

    Seorang pelamar lainnya, berdasarkan laporan detikfinance, bernama Ari (40) juga menyampaikan hal serupa. Di hari kedua ia datang ke Job Fair di Kantor Kemnaker untuk mencari kerja usai kontrak kerjanya dengan perusahaan yang lama sudah habis, ia mengaku masih sulit dapat kerja, padahal rela digaji berapapun oleh perusahaan.

    “Itu kalau usia muda kan ada banyak yang keluar-masuk gitu, kalau usia sudah tua kan ibaratnya apapun gajinya, apapun yang diharapkan yang penting dia bekerja,” tutur Ari.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cak Imin: Masyarakat Miskin yang Tercoret sebagai Penerima Bantuan JKN Bisa Ajukan Reaktivasi – Page 3

    Cak Imin: Masyarakat Miskin yang Tercoret sebagai Penerima Bantuan JKN Bisa Ajukan Reaktivasi – Page 3

    Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret tujuh juta orang lebih dari Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan mereka yang dikeluarkan sebagai penerima bansos tersebut karena adanya beberapa faktor atau alasan.

    “Mungkin yang dulunya dapat, sekarang enggak dapat. Kenapa? Pertama, karena hasil drone check. Jadi kita cek ke lapangan, ada beberapa penerima manfaat yang memang tidak perlu lagi dapatkan bantuan iuran. Itu yang pertama,” kata pria akrab disapa Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    “Yang kedua, kita padankan dengan data tunggal itu yang mereka belum ada NIK-nya atau belum rekam KTP atau identitas-identitas yang diperlukan,” sambungnya.

    Namun, bukan adanya pengurangan tujuh juta lebih bantuan tersebut, melainkan dialihkan kepada mereka yang memang berhak menerimanya.

    “Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar 7 juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan,” ujar Mensos.

    “Jadi tidak dikurangi 7 juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak. Itu aja,” tambahnya.

    Gus Ipul menegaskan, mereka yang dikeluarkan tersebut karena memang dianggap tidak lagi memerlukan bantuan sosial. Sehingga dialihkan kepada mereka yang berhak menerima.

    “Jadi tidak memenuhi kriteria lah, gampangnya. Tidak memenuhi kriteria. Kita fokus kepada desol 1, 2, 3, 4 yang berada di data tunggal sosial ekonomi nasional,” tegasnya.

    “Meskipun begitu, kita masih kasih kesempatan untuk melakukan sanggahan. Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial di daerah lewat aplikasi SIK-NG. Jadi itu nanti akan kita tindaklanjuti, akan kita cek lagi, kita akan tindaklanjuti dan itu nanti akan ada namanya reaktivasi,” sambungnya.

    Gus Ipul memastikan pihaknya tetap memberikan peluang terhadap mereka yang memang memiliki suatu penyakit kronis.

    “Jadi tetap kita beri peluang ya bagi mereka yang mungkin sakit, memiliki suatu penyakit kronis dan mereka sudah ada di rumah sakit. Tadi kami koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk tetap bisa dilayani. Nanti kita reaktifkan kembali,” pungkasnya.

  • Antisipasi dioplos, Bulog awasi ketat distribusi beras SPHP di Sumsel

    Antisipasi dioplos, Bulog awasi ketat distribusi beras SPHP di Sumsel

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Antisipasi dioplos, Bulog awasi ketat distribusi beras SPHP di Sumsel
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengambil langkah tegas dalam menata distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Sumsel. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kecurangan dan memastikan beras SPHP tepat sasaran kepada masyarakat.

    Plt. Pemimpin Wilayah Perum BULOG Sumsel-Babel, Rasiwan, Kamis (17/7) menjelaskan bahwa saat ini penjualan beras SPHP dilakukan melalui tiga jalur distribusi resmi yang telah ditentukan dengan harga yang juga sesuai ketentuan.

    “Kami terus memperketat jalur distribusi. Saat ini ada tiga jalur resmi yang bisa menjual SPHP. Selain itu, kami juga berlakukan pembatasan penjualan dan mewajibkan para pengecer membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak melakukan pelanggaran, seperti mengoplos atau menjual di luar ketentuan,” ujar Rasiwan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara.

    Diuraikannya, setiap pengecer yang menjual beras SPHP wajib menandatangani surat pernyataan yang mengikat secara hukum. Dalam surat tersebut, pengecer menyatakan bersedia menjual secara jujur, mencantumkan harga sesuai ketentuan, menyediakan informasi toko secara lengkap, tidak mengoplos beras, serta membatasi penjualan kepada konsumen maksimal dua kemasan 5 kilogram dengan harga yang sesuai ketentuan.

    Lebih lanjut ditegaskannya, pelanggaran terhadap komitmen ini akan dikenai sanksi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga Rp10 miliar.

    Lalu kemudian, dalam pengawasan, Bulog menggandeng Satgas Pangan, TNI, dan Polri untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

    “Kami koordinasi dengan TNI-Polri untuk monitoring ke kios-kios, memastikan komitmen penjual dipatuhi. Juga dibatasi maksimal pemesanan per kios, yaitu 2 ton per minggu, agar sesuai dengan kapasitas penjualan mereka,” tambah Rasiwan.

    Ditambahkannya Rasiwan, masyarakat kini bisa membeli beras SPHP di pasar tradisional yang telah ditunjuk, seperti Pasar BPS, Pasar KM 5, Pasar Cinde, dan Pasar Lemabang. Bulog juga bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk merekomendasikan pasar lainnya secara bertahap.

    Selain itu, program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Koperasi Merah Putih menjadi jalur tambahan distribusi yang akan memperluas akses dan memangkas rantai distribusi.

    “Koperasi Merah Putih akan kami dorong untuk bisa langsung akses ke Bulog. Dengan begitu, jalur distribusi menjadi lebih pendek dari gudang ke masyarakat, dan harga tetap terjangkau,” jelas Rasiwan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BPS Tunda Rilis Data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan di Indonesia, Ini Sebabnya

    BPS Tunda Rilis Data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan di Indonesia, Ini Sebabnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Semula dijadwalkan diumumkan pada Selasa (15/7/2025) lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menunda rilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan di Indonesia.

    Informasi yang dihimpun, penundaan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik.

    “Mohon maaf kami sampaikan bahwa, mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id), bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan,” demikian pernyataan resmi dari BPS yang diunggah pada Selasa (15/7/2025).

    BPS menyatakan penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah memastikan ketepatan dan kualitas data yang dirilis, sehingga data yang diberikan kepada publik benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

    “Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera,” lanjut pernyataan tersebut.

    BPS menegaskan penyesuaian waktu rilis ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menghadirkan data dan informasi statistik yang berkualitas bagi seluruh pengguna data.

    “Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data,” ujar BPS.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi resmi kapan data rilis profil Kemiskinan di Indonesia Semester I-2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Semester I-2025. (bs-sam/fajar)

  • Data BPS: Ekspor Kemenyan Indonesia Nilainya Tembus Rp849 Miliar

    Data BPS: Ekspor Kemenyan Indonesia Nilainya Tembus Rp849 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian usai membahas ibu-ibu yang menggunakan parfum Gucci dan Louis Vuitton (LV).

    Hal tersebut disampaikan Gibran saat bicara di hadapan Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 Lemhanas, di Istana Wakil Presiden, pada 14 Juli 2025.

    Gibran mengaku hilirisasi kemenyan dan mengatakan bahwa parfum brand mewah menggunakannya sebagai bahan parfum. 

    Ia mengingatkan bahwa Indonesia menjual kemenyan secara mentah, yang pada akhirnya dimanfaatkan negara lain untuk membuat produk, termasuk parfum.

    “Saya pernah bicara masalah hilirisasi kemenyan banyak yang ketawa. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel,” kata Gibran dikutip dari YouTube Setwapres.

    “Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci, dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus,” tambahnya.

    Terkait kemenyan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum kemungkinan maksudnya merujuk pada frankincense atau benzoin.

    Ada fakta menarik lainnya, berdasarkan laporan BPS, volume ekspor kemenyan pada tahun 2024 mencapai 43.069 ton yang artinya turun sedikit dibanding volume 45.505 ton di mana nilai ekspornya naik menjadi Rp849 miliar yang sebelumnya Rp798 miliar di tahun 2024.

    Untuk negara-negara yang menjadi langganan Kemenyan di Indonesia ada China, Bangladesh, Mesir, India, hingga Mesir yang berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Negara-negara ini memilih getah atau resin yang dihasilkan digunakan untuk kosmetik, makanan, hingga kedokteran.

  • RI Eksportir Terbesar Ketiga Dunia untuk Bahan Baku Baja Ini

    RI Eksportir Terbesar Ketiga Dunia untuk Bahan Baku Baja Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia merupakan eksportir kokas terbesar ketiga di dunia, bahan baku ini digunakan sebagai salah satu komponen utama dalam proses produksi baja, khususnya pada teknologi blast furnace, yang digunakan secara luas di berbagai belahan dunia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 total ekspor kokas Indonesia mencapai 5,56 juta ton, hanya sedikit di bawah Polandia (5,88 juta ton) dan China (8,33 juta ton) yang mendominasi pasar global.

    Namun secara global, harga kokas mengalami penurunan seiring dengan menurunnya harga bahan baku utama yaitu coking coal. Penurunan harga kokas tercatat lebih tajam dibandingkan coking coal, yang menyebabkan tekanan terhadap biaya produksi Kokas.

    “Margin ekspor semakin menipis karena harga jual kokas tidak sebanding dengan biaya produksi dan bahan baku,” jelas Ketua Asosiasi Pelaku Usaha Kokas Nusantara (APUKN) Elias Ginting di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Oleh karena itu, menurutnya industri kokas saat ini memerlukan dukungan nyata dari pemerintah, khususnya dalam hal kemudahan perizinan ekspor, serta pembinaan terkait tata kelola pabrik, termasuk aspek lingkungan. Hal ini menjadi penting mengingat beberapa produk samping industri kokas merupakan limbah B3, namun di sisi lain merupakan bahan baku penting bagi industri kimia dan manufaktur lainnya.

    Dengan memiliki bahan baku kokas terbesar ketiga di dunia, maka ini bisa menjadi modal besar bagi pendapatan negara.

    Perlu diketahui, Asosiasi Pelaku Usaha Kokas Nusantara (APUKN) baru resmi berdiri sejak awal 2025, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan telah melakukan inagurasi pada Mei 2025. Dalam jajaran kepengurusan APUKN, Muhdori Nur Yasin dinobatkan sebagai Dewan Pengawas.

    “Kami berharap kehadiran APUKN dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada industri, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kokas global,” ujar Elias.

    APUKN hadir sebagai wadah resmi pelaku industri kokas di Indonesia, bertujuan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Apalagi kokas merupakan komponen utama dalam proses produksi baja.

    Sebagai agen reduktor dan sumber panas, kokas berperan krusial dalam mengubah bijih besi menjadi besi cair sebelum diolah menjadi baja. Oleh karena itu, permintaan global terhadap kokas sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan industri baja, menjadikannya komoditas strategis dalam rantai pasok industri berat dunia.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kian Banyak Warga Jerman Tinggal Sendiri, Bagaimana dengan Indonesia?

    Kian Banyak Warga Jerman Tinggal Sendiri, Bagaimana dengan Indonesia?

    Jakarta –

    Sebanyak 17 juta orang di Jerman, atau sekitar 20,6% dari total populasi, kini tinggal sendirian di rumah mereka, menurut data terbaru dari Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis).

    Jumlah orang yang hidup sendiri meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Dua puluh tahun lalu, angkanya hanya 17,1% atau sekitar 14 juta orang.

    Lansia dan anak muda mendominasi

    Data menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut adalah yang paling mungkin hidup sendiri: 34% dari mereka yang berusia di atas 65 tahun tinggal sendiri, dan angkanya melonjak menjadi 56% untuk mereka yang berusia 85 tahun ke atas. Namun,tren ini juga menonjol di kalangan anak muda. Sebanyak 28% orang berusia 25 hingga 34 tahun tinggal sendiri, jauh di atas rata-rata nasional.

    Secara keseluruhan, perempuan lebih sering tinggal sendiri dibanding laki-laki, yaitu 21,2% berbanding 20%.

    Jerman di atas rata-rata Uni Eropa

    Dibandingkan dengan rata-rata Uni Eropa yang berada di angka 16,2%, proporsi rumah tangga satu orang di Jerman tergolong tinggi. Negara-negara yang memiliki angka lebih tinggi dari Jerman antara lain Lituania, Finlandia, Denmark, Estonia, dan Swedia. Sementara itu, Slovakia, Irlandia, dan Polandia mencatat angka terendah.

    Rumah tangga satu orang saat ini menjadi jenis rumah tangga paling umum di Jerman, menyumbang 41,6%. Menurut proyeksi, angka ini diperkirakan akan melebihi 45% pada tahun 2040.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat lebih dari 2,3 juta lansia (usia 60 tahun ke atas) yang tinggal sendirian, atau setara dengan 7,10% dari total populasi lansia. Fenomena ini menunjukkan adanya tren rumah tangga satu orang di kalangan lansia, meskipun proporsinya jauh lebih rendah dibandingkan Jerman.

    Belum ada data yang pasti terkait jumlah penduduk di luar lansia yang tinggal sendirian.

    Risiko kesepian dan kemiskinan

    Tinggal sendiri memiliki tantangan tersendiri. Di Jerman, satu dari empat orang (sekitar 25%) yang tinggal sendiri mengaku sering merasa kesepian, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pada populasi berusia sepuluh tahun ke atas sebesar 16,3%

    Kesepian paling banyak dialami oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun dan tinggal sendiri, dengan hampir 36% di antaranya mengaku sering merasa kesepian. Untuk kelompok usia 65 tahun ke atas yang tinggal sendiri, angka ini turun menjadi 17,6%.

    Selain itu, mereka yang tinggal sendiri juga lebih rentan terhadap kemiskinan. Pada tahun 2023, sekitar 29% dari individu yang tinggal sendiri dikategorikan berisiko mengalami kemiskinan, hampir dua kali lipat dari rata-rata populasi secara keseluruhan.

    Di Indonesia sendiri, riset dari Health Collaborative Center (HCC) menunjukkan bahwa 34% siswa SMA di Jakarta terindikasi memiliki masalah kesehatan jiwa. Riset menemukan bahwa 20% remaja dengan masalah mental mental mengalami perasaan kesepian. Penyebabnya mencakup konflik dengan teman, kurangnya kedekatan dengan teman sebaya, serta menurunnya interaksi sosial karena penggunaan gawai dan media sosial yang berlebihan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Milano Anadri

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Allo Bank siap sesuaikan suku bunga kredit seiring pemangkasan BI-Rate

    Allo Bank siap sesuaikan suku bunga kredit seiring pemangkasan BI-Rate

    Karena seperti kita ketahui suku bunga tinggi yang membuat pelaku industri di luar perbankan juga mengerem pengajuan kreditnya…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) menyatakan, siap untuk menyesuaikan suku bunga kredit dan deposito seiring adanya pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-Rate.

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) menyambut menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen pada 16 Juli 2025.

    Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Director of Risk, Compliance & Legal Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengatakan, penurunan suku bunga tersebut menjadi kabar baik bagi industri perbankan, khususnya untuk mendorong pertumbuhan penyaluran kredit yang selama ini sempat terhambat akibat tingginya suku bunga.

    “Karena seperti kita ketahui suku bunga tinggi yang membuat pelaku industri di luar perbankan juga mengerem pengajuan kreditnya. Jadi dengan turunnya suku bunga dari BI, kita harapkan ini menjadi katalis yang baik untuk industri untuk mulai meningkatkan pengajuan kreditnya dan bank juga bisa memfasilitasi hal tersebut lebih baik-baik di tahun ini,” ujarnya.

    Ia menuturkan, Allo Bank akan segera merespons penurunan suku bunga ini dengan melakukan penyesuaian, baik terhadap suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan.

    Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan penyesuaian tersebut agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.

    “Jadi ini memang bank biasanya langsung merespons, tapi kita juga sambil melihat pergerakan dari bank-bank yang lain,” jelas Ganda.

    Sebab menurutnya, jika bank tidak segera menyesuaikan suku bunga simpanan, maka ongkos dana bisa terlalu tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga kredit.

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan menurunkan BI-Rate ke level 5,25 persen sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilnya nilai tukar rupiah.

    BI juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,50 persen dan suku bunga lending facility menjadi 6,00 persen.

    Lebih lanjut, BI juga akan terus mencermati ruang pelonggaran suku bunga ke depan serta mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Daftar DTKS 2025 untuk Dapat Bansos dari Pemerintah

    Cara Daftar DTKS 2025 untuk Dapat Bansos dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial (bansos), harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    DTKS ini menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai jenis bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI-JKN).

    Selain itu, syarat lain yakni lolos verifikasi silang dari Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    Syarat Mendapat Bansos 2025

    Terdaftar dalam DTKS
    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Memiliki e‑KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
    Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin
    Bukan berstatus ASN, TNI, atau Polri
    Belum pernah menerima bansos yang tidak diperbolehkan bersamaan

    Cara Daftar DTKS untuk Bansos 2025

    Cara mendaftarkan diri agar terdaftar dalam DTKS yakni dapat dilakukan secara online dan offline. Berikut ketentuannya.

    1. Online melalui aplikasi cek bansos

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store
    Pilih menu “Buat Akun Baru”, isi NIK, No KK, nama lengkap, alamat, email, dan nomor HP
    Unggah foto e‑KTP dan swafoto sambil memegang e‑KTP.
    Setelah verifikasi akun via email, login lalu masuk ke menu “Daftar Usulan”, isi data diri dan anggota keluarga, pilih bantuan yang diinginkan, lalu kirim usulan.

    2. Offline melalui Kelurahan/desa

    Warga harus mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP dan KK
    Kepala desa/kelurahan bersama perangkat melaksanakan musyawarah dan melakukan verifikasi untuk menetapkan warga yang layak sebagai calon DTKS
    Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, selanjutnya diajukan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut
    Selanjutkan dilakukan kunjungan lapangan untuk menetapkan seseorang terdaftar dalam DTKS

    Cara Cek Seseorang Terdaftar dalam DTKS 2025