Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Beras, Rokok, hingga Skincare, Ini Daftar Barang Penyumbang Garis Kemiskinan Versi BPS

    Beras, Rokok, hingga Skincare, Ini Daftar Barang Penyumbang Garis Kemiskinan Versi BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau 8,57% per September 2024, dengan garis kemiskinan Rp609.160 per kapita per bulan.

    Tingkat kemiskinan itu menjadi yang terendah sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1960.

    “Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta pada Jumat (25/7/2025).

    Dia menjabarkan bahwa tingkat kemiskinan itu diperoleh berdasarkan garis kemiskinan Maret 2025 yang sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Angka tersebut naik 2,34% dari garis kemiskinan pada September 2024 sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.

    BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Setiap orang yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin.

    Terdapat dua komponen dalam perhitungan garis kemiskinan oleh BPS, yakni garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Penetapan itu mengacu pada konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach.

    Terdapat 52 jenis komoditas yang ada dalam garis kemiskinan makanan. Semua komoditas itu menjadi acuan perhitungan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kkal per kapita per hari.

    Adapun, untuk garis kemiskinan bukan makanan, terdapat 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis di perdesaan.

    Pada Maret 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GKM, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang terbesar adalah beras. Kontribusinya mencapai 21,06% di perkotaan dan 24,91% perdesaan.

    Rokok kretek filter memberikan kontribusi terbesar kedua bagi perhitungan garis kemiskinan, yakni 10,72% di perkotaan dan 9,99% di perdesaan. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan komoditas makanan bergizi (telur ayam ras 4,50%, daging ayam ras 4,22%, tempe 1,77%, tahu 1,72%) maupun kebutuhan pendidikan (2,07%) dan kesehatan (0,72%).

    Sementara itu, dalam komponen GKBM, pengeluaran untuk perumahan menjadi yang terbesar, disusul oleh bensin dan listrik.

    Berikut daftar komoditas yang memberikan sumbangan besar bagi garis kemiskinan:

  • Tingkat ketimpangan Jakarta naik, rasio gini capai 0,441 per Maret 2025

    Tingkat ketimpangan Jakarta naik, rasio gini capai 0,441 per Maret 2025

    Jakarta (ANTARA) –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pengeluaran (rasio gini) di Jakarta sebesar 0,441 pada Maret 2025, naik dibandingkan September 2024 sebesar 0,431.

    “Ini berarti ada gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah semakin lebar,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Jumat.

    Hasanudin mengatakan ketimpangan pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah yang semakin lebar ini menandakan manfaat pertumbuhan ekonomi di ibu kota belum merata di semua kelompok masyarakat.

    Distribusi pengeluaran penduduk Maret 2025 menunjukkan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mengalami penurunan sebesar 0,03 persen poin menjadi sebesar 16,12 persen dibandingkan September 2024 (16,15 persen).

    Sementara untuk kelompok 20 persen teratas (penduduk kelas atas) ada kenaikan 1,01 persen dari semula 51,14 persen pada September 2024 menjadi 52,45 persen pada Maret 2025.

    Menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk di DKI Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

    “Distribusi pengeluaran penduduk di Jakarta sangat didominasi oleh kelompok atas, sebanyak 52,45 persen pengeluaran penduduk Jakarta ini adalah berasal dari kelompok yang 20 persen teratas (penduduk kelas atas),” katanya.

    Selain soal ketimpangan, Hasanudin juga mengemukakan mengenai indeks kedalaman kemiskinan di Jakarta, yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

    “Persoalan kemiskinan sekali lagi bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskinnya, tentu dimensi lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah tingkat kedalaman dan juga tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut,” katanya.

    Pada periode September 2024-Maret 2025, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan.

    Indeks kedalaman kemiskinan Maret 2025 sebesar 0,574 naik dibandingkan September 2024 pada kondisi 0,549. Indeks keparahan kemiskinan Maret 2025 sebesar 0,111, naik dibandingkan September 2024 pada kondisi 0,106.

    BPS DKI menyatakan, kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kondisi kelompok penduduk miskin memburuk.

    “Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan menggambarkan potret di mana penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinannya,” kata Hasanudin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garis kemiskinan rumah tangga di Jakarta Rp4,1 juta

    Garis kemiskinan rumah tangga di Jakarta Rp4,1 juta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI mencatat garis kemiskinan per rumah tangga di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp4.178.563 per bulan pada Maret 2025, turun 1,42 persen dibandingkan kondisi September 2024 yang sebesar Rp4.238.886.

    Angka ini didapatkan dari besaran garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 yang mencapai Rp852.768 per kapita per bulan dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4-5 orang (rata-rata 4,0).

    “Dari hasil Susenas (Survei Ekonomi Nasional), Jakarta pada kondisi Maret 2025 secara rata-rata, satu rumah tangga miskin yang ada di Jakarta itu memiliki 4,9 anggota rumah tangga,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin di Jakarta, Jumat.

    Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.

    “Artinya ini menjadi satu gambaran betapa standar kebutuhan daripada masyarakat di Jakarta, secara besaran pengeluaran itu sangat tinggi dibandingkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia,” kata Hasanudin .

    Angka garis kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar Rp 846.085 per kapita per bulan.

    Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan penduduk miskin. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

    Secara keseluruhan persentase sumbangan komoditas makanan sebesar 69,41 persen dan sumbangan komoditas bukan makanan 30,59 persen terhadap garis kemiskinan Maret 2025.

    Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan makanan (GKM) di Jakarta yakni beras, dengan andil mencapai 23,99 persen, diikuti komoditas rokok kretek filter sebesar 13,73 persen.

    Komoditas makanan lainnya yang memberikan sumbangan pada GKM yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras yang masing-masing sebesar 7,29 persen serta 6,92 persen.

    Komoditas lainnya meliputi mi instan (3,78 persen), roti (3,40 persen), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (3,30 persen), dan kue kering/biskuit (2,84 persen).

    Sementara, komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan (40,33 persen), kemudian listrik (12,46 persen), pendidikan (8,12 persen), bensin (7,77 persen), perlengkapan mandi (4,24 persen), serta angkutan (3,80 persen).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garis kemiskinan DKI pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional

    Garis kemiskinan DKI pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengemukakan garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 sebesar Rp852.768, lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.

    “Artinya ini menjadi satu gambaran betapa standar kebutuhan daripada masyarakat di Jakarta, secara besaran pengeluaran itu sangat tinggi dibandingkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin di Jakarta, Jumat.

    Hasanudin mengatakan garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar Rp 846.085 per kapita per bulan.

    Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan penduduk miskin. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

    “Ada yang makanan distribusinya sebesar 69,41 persen dan yang bukan makanan sebesar 30,59 persen. Garis kemiskinan makanan terkait nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari,” jelas dia.

    Adapun, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan makanan (GKM) di Jakarta yakni beras, dengan andil mencapai 23,99 persen, diikuti komoditas rokok kretek filter sebesar 13,73 persen.

    Komoditas makanan lainnya yang memberikan sumbangan pada GKM yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras yang masing-masing sebesar 7,29 persen serta 6,92 persen.

    Komoditas lainnya meliputi mi instan (3,78 persen), roti (3,40 persen), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (3,30 persen), dan kue kering/biskuit (2,84 persen).

    Sementara, komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan (40,33 persen), kemudian listrik (12,46 persen), pendidikan (8,12 persen), bensin (7,77 persen), perlengkapan mandi (4,24 persen), serta angkutan (3,80 persen).

    Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 sebesar 464,87 ribu orang, turun 60 orang terhadap Maret 2024, dan naik 15,8 ribu orang terhadap September 2024 yang sebesar 449,07 ribu orang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jumlah penduduk miskin di Jakarta naik pada Maret 2025

    Jumlah penduduk miskin di Jakarta naik pada Maret 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 sebanyak 464,87 ribu orang, naik sebanyak 15,8 ribu orang dibandingkan September 2024 yang mencapai 449,07 ribu orang.

    “Jumlah penduduk miskin sebesar 464,87 ribu orang, naik 15,8 ribu orang untuk posisi di Maret 2025 terhadap September 2024 yang sebesar 449,07 ribu orang,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin dalam Rilis Berita Resmi Statistik DKI Jakarta Juli 2025 di Jakarta, Jumat.

    Adapun angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 sebesar 4,28 persen, naik sebesar 0,14 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.

    Berdasarkan catatan BPS DKI, jika dibandingkan pada Maret 2024), angka kemiskinan pada Maret 2025 turun 0,02 persen yakni dari 4,3 persen menjadi 4,28 persen.

    Meskipun begitu, angka kemiskinan di DKI Jakarta berada di urutan ketiga terendah secara nasional setelah Bali dan Kalimantan Selatan.

    Sementara itu, angka kemiskinan secara nasional tercatat sebesar 8,47 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang.

    Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin dalam Rilis Berita Resmi Statistik DKI Jakarta Juli 2025 terkait “Perkembangan Profil Kemiskinan Maret 2025” di Jakarta, Jumat (25/7/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    “Untuk angka kemiskinan perkotaan, dari 39 provinsi di Indonesia, sebanyak 21 provinsi mengalami peningkatan tingkat kemiskinan. dan kenaikan (kemiskinan) Jakarta 0,14 persen,” katanya.

    BPS DKI juga mencatat sejumlah faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan DKI Jakarta, salah satunya jumlah pekerja informal yang meningkat pada Februari 2025.

    Persentase pekerja informal naik 1,89 persen poin menjadi 37,95 persen di Februari 2025 dari Februari 2024 (36,06 persen). Sedangkan, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 1,89 persen poin pada periode yang sama.

    Selain itu, inflasi yang terjadi sejak Oktober hingga Desember 2024 menunjukkan tren yang meningkat juga menjadi faktor yang berpengaruh. Pada Maret 2025, Inflasi Jakarta (2,00 persen) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (1,65 persen).

    Masuknya bulan Ramadhan menyebabkan lonjakan harga pangan, memicu inflasi 2,00 persen pada bulan Maret 2025 (secara bulanan/m-to-m) dan menurunkan daya beli kelompok rentan, sehingga menyebabkan turunnya rata-rata pengeluaran konsumsi kelompok miskin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BLT dan PBI JK Bisa Diterima Bersamaan? Cek Syaratnya

    BLT dan PBI JK Bisa Diterima Bersamaan? Cek Syaratnya

    Jakarta –

    PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) merupakan program bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS secara mandiri.

    Bantuan ini bisa diterima bersama dengan bantuan sosial (bansos) lain seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), selama sang penerima memenuhi kriteria untuk kedua program tersebut.

    Sebab kedua program ini memiliki fungsi dan tujuan berbeda. Di mana BLT biasanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak kondisi ekonomi seperti akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara PBI JK adalah bantuan iuran BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan perlindungan kesehatan.

    Bahkan tak jarang kedua bansos ini diterima secara bersamaan. Karena kedua bantuan ini diberikan kepada mereka yang terdaftar atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Syarat Menerima PBI JK

    Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, yang dimaksud dengan fakir miskin dalam kepesertaan PBI adalah individu yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali atau sumber mata pencaharian yang dimilikinya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.

    Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu membayar iuran adalah individu yang memiliki sumber pendapatan, seperti gaji atau upah, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, tetapi tidak mencukupi untuk membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

    Secara sederhana, menurut laporan Antara berikut syarat-syarat menjadi peserta PBI JK BPJS Kesehatan

    1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
    2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
    3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai fakir miskin, yaitu individu yang tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, termasuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
    4. Berasal dari Keluarga dengan Kondisi Ekonomi Terbatas, penerima bantuan adalah keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kategori ini ditentukan melalui survei dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial.
    5. Tidak Memiliki Asuransi Kesehatan Lain, peserta tidak boleh terdaftar dalam program asuransi kesehatan lain, baik yang disediakan oleh perusahaan maupun lembaga lain, karena program ini ditujukan untuk mereka yang sepenuhnya bergantung pada PBI JK sebagai jaminan kesehatan.

    Selain persyaratan di atas, ada beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan agar kepesertaan PBI berlaku, yaitu:

    1. Kepesertaan PBI dimulai sejak peserta didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan penetapan dari Menteri Sosial.
    2. Jika peserta PBI adalah seorang ibu yang memiliki anak, maka anak tersebut akan otomatis terdaftar sebagai penerima program ini.
    3. Peserta yang termasuk dalam kategori non-PBI dan belum membayar iuran dapat dipindahkan ke kepesertaan PBI jika memenuhi syarat.
    4. Peserta PBI yang tidak terdaftar di DTKS dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar tersebut.

    Syarat Menerima BLT

    Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah menetapkan beberapa kriteria bagi calon penerima BLT yakni:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI): Calon penerima harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku.

    2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Calon penerima harus tercatat dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

    3. Keluarga Miskin atau Rentan Miskin: Prioritas diberikan kepada keluarga yang termasuk dalam desil 1 (satu) dari pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

    4. Tidak Sedang Menerima Bantuan Sosial Lain: Calon penerima tidak boleh menerima bantuan dari program bansos lainnya.

    5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri: Bantuan ini tidak diberikan kepada mereka yang berstatus sebagai ASN, anggota TNI, atau Polri.

    Cara Cek Terdaftar dalam DTKS yang Jadi Syarat PBI JK dan BLT

    1. Buka browser di smartphone, kemudian kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan data-data terkait dengan wilayah tempat tinggal individu yang ingin diperiksa. Data ini terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa/kelurahan.

    3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan ejaan di KTP.

    4. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik tombol “Cari Data”.

    5. Tunggu hingga aplikasi menampilkan informasi terkait dengan penerima bantuan PKH.

    Sebagai catatan, sistem Cek Bansos Kemensos ini akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diisi. Karenanya pengisian sendiri harus sesuai dengan KTP dan lokasi penerima.

    Tonton juga video “Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT” di sini:

    (igo/fdl)

  • Koperasi Merah Putih Bertujuan untuk Membangun Ekonomi dari Desa

    Koperasi Merah Putih Bertujuan untuk Membangun Ekonomi dari Desa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal, dengan harapan pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025.

    “Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan.

    Program itu juga terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni.

    Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025.

    Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa.

    Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

  • Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Prabowo Colek Sri Mulyani buat Kasih Obat Gratis di Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang untuk menyediakan produk-produk yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk obat. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk dapat menyediakan obat-obat gratis di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Prabowo pada momentum peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang berlangsung hari ini. Prabowo menyebut pembentukan 80.000 Kopdeskel Merah Putih ini dapat memangkas rantai distribusi serta menyediakan akses produk-produk penting untuk masyarakat, termasuk obat-obatan.

    Apotek desa atau klinik desa menjadi salah satu unit bisnis yang wajib dijalankan Kopdeskel Merah Putih. Bahkan Prabowo akan mengusahakan obat-obat itu dapat secara gratis diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lah yang mengupayakan kehadiran obat gratis di Kopdeskel Merah Putih.

    “Ya, kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan, yang mengupayakan Menteri Keuangan semakin stress. Tapi nggak papa Bu ini mulia nama ibu kan Sri Mulyani jadi harus yang mulia mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari akun Youtube Kemenko Pangan, Senin (21/7/2025).

    Prabowo menekankan layanan obat gratis bagi yang tidak mampu di Kopdeskel Merah Putih dapat dilaksanakan jika anggarannya tersedia. “Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stress. Apalagi ini, idenya Presiden ini. Kalau nanti ada dananya, khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis,” tambah Prabowo.

    Menurut dia, akses obat-obatan penting bagi rakyat kecil. Apalagi yang ekonominya masih lemah. Ia pun mengapresiasi Kementerian Pertahanan karena membentuk lembaga farmasi untuk membuat obat generik dengan harga murah.

    “Obat-obat yang penting bagi rakyat kecil rakyat yang ekonominya masih lemah. Mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau dan untuk itu. Terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah,” jelas Prabowo.

    Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

    Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

    Tonton juga video “Prabowo: BPS Lapor ke Saya, Angka Pengangguran-Kemiskinan Menurun” di sini:

    (rea/kil)

  • Rp 10,49 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ini Penyebabnya – Page 3

    Rp 10,49 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ini Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada pekan ketiga Juli 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, data transaksi 14 sampai 17 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,49 triliun.

    “Nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,49 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp1,91 triliun di pasar saham dan Rp8,95 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta beli neto sebesar Rp0,38 triliun di pasar SBN,” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (20/7/2025).

    Ramdan menjelaskan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Apapun selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sempai dengan 17 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp58,01 triliun di pasar saham dan Rp48,07 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp59,97 triliun di pasar SBN.

    Kemudian untuk Premi CDS Indonesia 5 tahun per 17 Juli 2025 sebesar 73,49 bps, turun dibanding dengan 11 Juli 2025 sebesar 74,23 bps, sedangkan Rupiah dibuka pada level (bid) Rp Rp16.320 per dolar AS dan Yield SBN 10 tahun stabil di 6,56%.

     

  • Kisah Iqbal, Penerima Beasiswa Sobat Bumi yang Sukses Jadi Perwira Pertamina

    Kisah Iqbal, Penerima Beasiswa Sobat Bumi yang Sukses Jadi Perwira Pertamina

    Kisah Iqbal, Penerima Beasiswa Sobat Bumi yang Sukses Jadi Perwira Pertamina
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –

    Beasiswa
    Sobat Bumi membentuk penerimanya untuk tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan
    softskill
    .
    Beasiswa tersebut menjadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
    Pertamina
    di bidang pendidikan dengan beragam manfaat untuk penerimanya, mulai dari bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, hingga jejaring mahasiswa dan alumni penerima
    beasiswa
    dari seluruh Indonesia.
    Nilai tambah dari Beasiswa Sobat Bumi terletak dari aksi atau kegiatan yang diwajibkan kepada para penerimanya, yakni aksi pelestarian lingkungan lewat program Aksi Sobat Bumi (SoBi) dan energi terbarukan untuk ekonomi masyarakat desa lewat program Desa Energi Berdikari Sobat Bumi.
    Nilai tambah itu telah dirasakan oleh Iqbal Fauzi. Ia merupakan alumni mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Beasiswa Sobat Bumi angkatan ke-8. Kini, ia menjadi Perwira PT
    Pertamina Hulu Energi
    lewat program Bimbingan Profesi Sarjana Subholding Upstream (BPS SHU) 2024.
    Iqbal menjelaskan bahwa terdapat dua keterampilan yang diperoleh selama menjadi SoBI yang terus dibawa hingga menjadi Perwira, yakni nilai adaptif dan kolaboratif.
    “Dua nilai ini saya peroleh, salah satunya, ketika melakukan Aksi SoBi di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi, mulai dari mengelola webinar, menyusun konten kampanye lingkungan di media sosial, hingga melakukan aksi sosial dengan konsep layanan tanpa turun (
    drive-thru
    ),” cerita Iqbal dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/7/2025).
    Meski kegiatan itu terlihat sederhana, lanjutnya, proses di baliknya menuntut sinergi antartim dan komunikasi dengan stakeholders. Ketenangan, terbuka pada perubahan, sigap menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan, serta mengedepankan kolaborasi demi mencapai tujuan bersama menjadi modal bagi Iqbal saat didapuk sebagai Perwira PT Pertamina Hulu Energi.
    Bagi Iqbal, Aksi SoBI menjadi momen pembelajaran yang mengajarkan dirinya untuk bisa bermakna bagi orang lain.
    “Dari pengalaman Aksi SoBI, saya belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang bisa dicapai untuk diri sendiri, melainkan juga tentang apa yang bisa diberikan untuk orang lain.
    Ketika kita punya rezeki, baik itu dalam bentuk uang, tenaga, ataupun waktu, dan kita gunakan untuk membantu sesama atau menjaga alam, maka hidup kita menjadi jauh lebih bermakna,” tambah Iqbal.
    Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) and Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Management Pertamina Rudi Ariffianto mengatakan bahwa Beasiswa Sobat Bumi tidak sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong praktik berkelanjutan kepada masyarakat lewat rangkaian capacity building.
    “Sesuai namanya Sobat Bumi, mereka didorong untuk juga menjalankan peran keberlanjutan Pertamina melalui kegiatan wajib yang dilakukan setiap tahun, yakni Aksi Sobat Bumi dan Desa Energi Berdikari Sobat Bumi. Dengan kegiatan tersebut, kami membina mereka agar terampil dalam mendorong praktik-praktik keberlanjutan ke masyarakat,” ujar Rudi.
    Lebih dari sekadar beasiswa, SoBI juga menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan untuk berkontribusi nyata melalui inovasi untuk masyarakat yang selaras dengan arah kebijakan
    Asta Cita
    pemerintah, Sustainable Development Goals (SDGs), serta Diktisaintek Berdampak dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
    Sebagai informasi, program Beasiswa Sobat Bumi berkontribusi nyata dalam Asta Cita pemerintah terkait pembangunan SDM dan pencapaian SDGs, khususnya SDGs Poin 4 (Pendidikan Berkualitas), SDGs Poin 7 (Energi Bersih), dan SDGs Poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
    Hingga 2024, penerima Beasiswa Sobat Bumi mencapai 5.316 orang dan kini telah bermitra dengan 42 perguruan tinggi, mulai dari Universitas Sumatra Utara, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Universitas Wiralodra, hingga Universitas Cenderawasih.
    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, selain Beasiswa Sobat Bumi, Pertamina juga gencar melakukan pembinaan dan pengembangan generasi muda sebagai dukungan Pertamina pada peningkatan kualitas dan SDM.
    “Sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap Fadjar.
     
    Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan
    Berkelanjutan.

    Selengkapnya

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.