Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus Beras Medium dan Premium, Kenapa?

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus Beras Medium dan Premium, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk tidak gegabah menghapus beras premium dan medium di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

    Pengamat dari CORE Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, menghilangkan jenis beras premium dan medium bukanlah solusi yang tepat mengingat segmentasi konsumen dibutuhkan agar pemerintah dapat melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat menengah bawah.

    “Yang seharusnya dilakukan itu dihilangkan HET beras premium,” kata Eliza kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Eliza menuturkan, konsumen beras premium merupakan kalangan masyarakat atas yang tidak mengalami masalah jika harga beras mengalami kenaikan.

    Kalangan masyarakat atas, lanjut dia, bahkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengganti sumber pangan. Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak perlu repot mengatur HET untuk beras premium.

    Dia mengatakan, fungsi dari HET sejatinya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang perlu dijaga daya belinya adalah kelompok menengah ke bawah. 

    “Beras medium dan HET ini harus wajib ada untuk melindungi konsumen masyarakat bawah. Kalangan atas yang pengeluarannya lebih banyak untuk non makanan, tidak akan terguncang kalau harga beras premium naik,” tuturnya.

    Dalam hal beras medium telah melampaui HET, kata dia, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga di pasar.

    Lebih lanjut, Eliza mengatakan pengeluaran masyarakat menengah ke bawah lebih banyak dialokasikan untuk makanan. Ketika harga beras naik, kelompok ini akan mengurangi pembelian protein dan belanja non makanan guna memenuhi kebutuhan karbohidratnya.

    Dia menuturkan, bukti harga beras sangat memengaruhi pola konsumsi masyarakat menengah ke bawah dan miskin tercermin dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan.

    Meski BPS menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 8,47%, terjadi perubahan proporsi dalam garis kemiskinan. Eliza mengungkap, proporsi penduduk miskin untuk membeli bahan makanan di Maret 2025 bertambah dibandingkan September 2024.

    “Proporsi untuk non makanan jadi berkurang karena dialokasikan untuk membeli bahan makanan,” ungkapnya. 

    Di basket makanan, Eliza menyebut bahwa proporsi pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli beras, rokok kretek, dan mi instan meningkat, sedangkan untuk protein hewani dan kue menurun secara proporsi. 

    Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa harga pangan mengalami kenaikan, sehingga menggerus daya beli masyarakat miskin. Akibatnya, kata dia, kelompok ini mengutamakan pemenuhan karbohidrat sementara pemenuhan protein dan non makanan dikurangi proporsinya dari total yang biasa mereka keluarkan. 

    Indeks kedalaman miskin Maret 2025 naik dibandingkan September 2024, kata dia, menandakan bahwa penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, kebutuhan dasar mereka semakin sulit untuk dipenuhi. 

    “Jadi pemerintah jangan gegabah menghapus beras medium, itu masih sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Jangan sampai mereka terus turun kelas hingga jatuh ke jurang kemiskinan,” pungkasnya. 

  • Adu Pertumbuhan Ekonomi Thailand vs Indonesia hingga Kuartal I 2025 – Page 3

    Adu Pertumbuhan Ekonomi Thailand vs Indonesia hingga Kuartal I 2025 – Page 3

    Lalu bagaimana dengan Indonesia?

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada kuartal I 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.264,5 triliun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan kuartal I-2024 atau secara year-on-year,” kata Amalia dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2025, di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

    Menurut Amalia, kontraksi ekonomi secara kuartalan atau quarter-to-quarter pada kuartal I merupakan pola musiman yang umum terjadi.

    Amalia menuturkan, setiap awal tahun, kegiatan ekonomi biasanya cenderung melambat dibandingkan akhir tahun sebelumnya, sehingga pola penurunan di kuartal pertama ini sejalan dengan tren historis.

    “Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke-I itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal IV tahun sebelumnya,” kata dia.

    Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal I-2025 secara tahunan. Namun, satu sektor yakni pertambangan mengalami kontraksi.

    “Pada kuartal I-2025 secara year-on-year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan,” tutur dia.

     

     

     

  • Pertanyakan Angka Kemiskinan Naik, Pramono: Karena Warga Lokal atau Pendatang? Megapolitan 25 Juli 2025

    Pertanyakan Angka Kemiskinan Naik, Pramono: Karena Warga Lokal atau Pendatang? Megapolitan 25 Juli 2025

    Pertanyakan Angka Kemiskinan Naik, Pramono: Karena Warga Lokal atau Pendatang?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    menyatakan akan mempelajari lebih lanjut penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.
    Pramono mempertanyakan, apakah peningkatan tersebut benar-benar berasal dari warga Jakarta atau justru dipengaruhi oleh tingginya jumlah pendatang baru yang datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan.
    “Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah,” ucap Pramono saat ditemui di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Menurut dia, saat ini jumlah pencari kerja di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
    Pramono menilai kondisi ini bisa saja berpengaruh pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS.
    “Maka orang yang mencari pekerjaan di Jakarta sekarang ini naik secara signifikan,” kata Pramono, lanjut dia.
    Adapun, BPS Provinsi Jakarta mencatat, tingkat kemiskinan di Jakarta mengalami kenaikan pada Maret 2025.
    Kepala
    BPS Jakarta
    Nurul Hasanudin menyampaikan, persentase penduduk miskin mencapai 4,28 persen, meningkat 0,14 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.
    “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 464,87 ribu orang. Naik sekitar 15.800 orang dibandingkan enam bulan sebelumnya,” kata Nurul dalam rilis data resmi di Kantor BPS Jakarta, Jumat.
    Meski begitu, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), persentase kemiskinan di Jakarta sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.
    Kenaikan jumlah penduduk miskin salah satunya dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan.
    Pada Maret 2025, garis
    kemiskinan Jakarta
    tercatat sebesar Rp 852.798 per kapita per bulan, atau naik 6,79 persen dari September 2024.
    “Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin,” kata Nurul.
    Komoditas penyumbang terbesar dari sisi makanan adalah beras (16,65 persen), rokok kretek filter (9,53 persen), daging ayam ras (5,06 persen), telur ayam ras (4,87 persen), serta sayur dan bawang merah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda dari Bank Dunia, Pemerintah Belum Mau Ubah Perhitungan Kemiskinan

    Beda dari Bank Dunia, Pemerintah Belum Mau Ubah Perhitungan Kemiskinan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum ada rencana untuk mengubah standar perhitungan angka kemiskinan nasional.

    Pasalnya, Bank Dunia kini meningkatkan standar besaran paritas daya beli atau Parity Purchasing Power (PPP) 2017 menjadi 2022.

    Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mengikuti acuan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur garis kemiskinan.Yakni Survei Ekonomi Sosial Nasional atau SUSENAS.

    “Jadi angka kemiskinan kita ikut pada angka statistik BPS dan perhitungan yang kita pakai. Karena tentu data kemiskinan masing-masing negara itu berbeda,” ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pendekatan PPP tentu menjadi penting dalam pengukuran garis kemiskinan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum ada rencana untuk mengubah standar pengukuran garis kemiskinan yang sudah ada.

    “Dan yang paling penting adalah terkait dengan projection power parity. Jadi itulah yang sekarang kita gunakan. Nanti kita lihat ke depannya tetapi saat sekarang pemerintah belum ada rencana untuk mengubah itu,” ujarnya.

    Namun di sisi lain, Badan Pusat Statistik menggunakan PPP untuk menghitung standar garis kemiskinan ekstrem.

    BPS pun telah menggunakan pendekatan baru World Bank dalam penggunaan metode PPP, yakni spasial deflator.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan spasial deflator adalah alat statistik yang memperhitungkan perbedaan harga antarwilayah suatu negara. Di Indonesia, disparitas harga untuk satu kota dengan kota lainnya bahkan antar kabupaten, bisa sangat besar.

    “Jadi spasial deflator itu kan mencerminkan perbedaan harga antarwilayah di Indonesia, bahkan sampai kabupaten, kota. Jadi itu kita mengadopsi untuk kemiskinan ekstrim, karena di sini BPS merilis pertama kalinya,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin maupun persentasenya terhadap total populasi menurun pada Maret 2025. Pada saat bersamaan, korban PHK justru tercatat terus bertambah.

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini menjadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960, dengan jumlah orang miskin terkini setara 23,85 juta orang.

    Begitu pula dengan kemiskinan ekstrem yang diukur melalui pengeluaran US$2,15 purchasing power parity (PPP) 2017 per hari (setara Rp5.353 per dolar), yang turun sebesar 0,14% (September 2024) menjadi 0,85% pada Maret 2025.

    Hal yang menjadi perhatian, angka kemiskinan tersebut tampak tak sejalan dengan data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkata sebaliknya. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan, angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32,1% (year on year/YoY).

    Menanggapi ketidaksesuaian yang menjadi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang PHK perlu dilihat lebih dalam, apakah terjadi di sektor formal atau informal saja.

    Untuk kategori formal, PHK akan terekam dalam data BPJS Ketenagakerjaan, berbeda dengan data informal yang tidak terekam. Untuk itu, antara data yang beredar di masyarakat dengan data di BPJS Ketenagakerjaan, terdapat perbedaan atau selisih (delta) antara pekerja formal dan informal. 

    “Antara data yang beredar dan data yang di BPJS Ketenagakerjaan itu ada delta. Sehingga kita melihat sektor informal ini bagaimana kita bisa jaga,” jelas Airlangga kepada wartawan di kantornya,” Jumat (25/7/2025).

    Dalam mengatasi PHK yang melonjak, pemerintah dikabarkan bakal membentuk satuan tugas atau Satgas PHK. Airlangga memandang hal tersebut memang dapat mengatasi PHK. Namun, pemerintah juga perlu mendorong industri di setiap sektor untuk memiliki daya saing tinggi.

    Tanpa daya saing yang tinggi, produktivitas tidak dapat diharapkan meningkat. Untuk itu, langkah perbaikan daya saing akan turut meningkatkan pertumbuhan dan ketersediaan lapangan kerja yang pada akhirnya menurunkan jumlah PHK. 

    Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang penurunan angka kemiskinan dari 8,57% (September 2024) menjadi 8,47% (Maret 2025) memang mencerminkan perbaikan di kelompok terbawah. 

    Sayangnya, hal tersebut tidak berarti bahwa mayoritas masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. 

    Rizal melihat hal ini dapat terjadi karena sebagian besar penduduk yang keluar dari garis kemiskinan hanya ‘naik tipis’ secara nominal, tetapi masih berada dalam posisi rentan (near poor).

    “Kelas menengah justru mengalami kontraksi daya beli akibat tekanan inflasi pangan, stagnasi penghasilan riil, dan meningkatnya pengeluaran non-pangan seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan,” jelasnya.

    Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.

    BPS sendiri mengklasifikasikan garis kemiskinan bulanan per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dari Rp595.242 pada September 2024. Kenaikan ini dipicu oleh perubahan harga berbagai komoditas, terutama pangan. 

    Pemerintah pun tampak serius menghapus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tercermin dalam paruh pertama tahun ini, Prabowo telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait kemiskinan ekstrem. 

    Teranyar, Inpres No.8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

    Melalui instruksi tersebut, kini pemerintah dan seluruh K/L wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.  Data tersebut nantinya akan menggantikan berbagai data yang Kementerian/Lembaga (K/L) gunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.

    Pada tahun depan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% hingga 7,5%. Sementara angka kemiskinan ekstrem diharapkan turun ke level 0%—0,5%.

  • Makin Banyak Pria Nganggur, Penyebab Kemiskinan Perkotaan Meningkat

    Makin Banyak Pria Nganggur, Penyebab Kemiskinan Perkotaan Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com– Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan tingkat kemiskinan di perkotaan meningkat dari 6,66% atau setara 11,05 juta jiwa pada September 2024 menjadi 6,73% atau setara 11,27 juta jiwa pada Maret 2025. 

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya tingkat pengangguran pada laki-laki perkotaan meningkat. 

    Dia menjelaskan, di tengah tren peningkatan jumlah kemiskinan di perkotaan, jumlah kemiskinan di perdesaan justru menurun dari 11,34% atau setara 13,01 juta jiwa pada September 2024, menjadi 11,03% atau setara 12,58 juta jiwa pada Maret 2025.

    Ateng mengatakan, ada beberapa faktor yang memengaruhi meningkatnya kemiskinan di perkotaan. Pertama yaitu meningkatnya jumlah setengah pengangguran di perkotaan. Setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dan masih mencari pekerjaan.

    “Jumlah setengah pengangguran di perkotaan pada Februari 2025 meningkat 0,46 juta jiwa dibandingkan dengan Agustus 2024,” ucap Ateng dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025). 

    Kedua, disebabkan faktor naiknya harga komoditas pangan seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Dia menjelaskan, sebagian besar penduduk kota bergantung pada harga pasar karena tidak memproduksi pangan sendiri. Kenaikan harga ini akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin.

    Sementara faktor ketiga, kenaikan tingkat pengangguran terbuka untuk pekerja laki-laki di perkotaan. Dia menyebut, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 menurun menjadi 4,76% dari yang sebelumnya 4,91% pada Agustus 2024. 

  • BPS Catat Ketimpangan si Kaya dan si Miskin di Jakarta Makin Lebar

    BPS Catat Ketimpangan si Kaya dan si Miskin di Jakarta Makin Lebar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan si Kaya dengan si Miskin di Jakarta semakin meningkat. Pasalnya, indeks pengeluaran (rasio gini) di Jakarta semakin melebar ke 0,441 pada Maret 2025 dibandingkan September 2024 sebesar 0,431.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin mengatakan, ketimpangan pengeluaran kelas atas dan bawah ini semakin lebar, yang menandakan pertumbuhan ekonomi di Jakarta belum merata di semua kelompok masyarakat.

    “Ini berarti ada gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah semakin lebar,” kata dia di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    BPS mencatat, distribusi pengeluaran penduduk Maret 2025 menunjukkan kelompok pengeluaran 40% terbawah mengalami penurunan sebesar 0,03% poin menjadi sebesar 16,12% dibandingkan September 2024 sebesar 16,15%.

    Sementara untuk kelompok 20% teratas atau penduduk kelas atas ada kenaikan 1,01% dari semula 51,14% pada September 2024 menjadi 52,45% pada Maret 2025. Menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk di DKI Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

    “Distribusi pengeluaran penduduk di Jakarta sangat didominasi oleh kelompok atas, sebanyak 52,45% pengeluaran penduduk Jakarta ini adalah berasal dari kelompok yang 20% teratas,” katanya.

    “Persoalan kemiskinan sekali lagi bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskinnya, tentu dimensi lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah tingkat kedalaman dan juga tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut,” tukas dia.

  • Angka Kemiskinan RI Turun ke Level Terendah, Dasco: Itu Tujuan Prabowo

    Angka Kemiskinan RI Turun ke Level Terendah, Dasco: Itu Tujuan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%.

    Dia mengaku sudah mengetahui sepintas soal rilis itu, tetapi pihaknya tetap akan meminta BPS untuk menjelaskan lebih rinci kepada pimpinan DPR dan komisi terkait, supaya DPR bisa lebih memahami substansi data kemiskinan.

    Kala ditanya soal pemerintahan Prabowo bisa terus menurunkan angka kemiskinan RI, Dasco mengatakan bahwa memang itu adalah tujuan dari Presiden Prabowo.

    “Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua Harian Gerindra ini memastikan bahwa DPR mendukung tujuan pemerintahan Prabowo itu. Dia juga menuturkan DPR akan mengkaji secara komprehensif masukan-masukan dari BPS.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini jadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960 dengan jumlah orang miskin setara 23,85 juta orang.  

    “Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025). 

    BPS juga mengungkapkan pihaknya mengadopsi penghitungan baru untuk kemiskinan ekstrem dari Bank Dunia sebagai indikator. Metode tersebut berkaitan dengan penghitungan besaran Purchasing Power Parity (PPP). 

    “Jadi Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017, dan kami langsung dikomunikasikan dan adopsi,” jelasnya.

  • Kemiskinan RI Menurun, Cuma Papua dan Maluku yang Naik

    Kemiskinan RI Menurun, Cuma Papua dan Maluku yang Naik

    Jakarta, Beritasatu.com– Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi tren penurunan kemiskinan hampir di seluruh pulau di Indonesia.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyatakan, Maluku dan Papua menjadi dua wilayah yang justru mengalami kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin.

    “Jika dibandingkan antara Maret 2025 dengan September 2024, hampir seluruh pulau mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskinnya,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebut, di saat daerah lain mengalami penurunan, Pulau Papua dan Maluku jumlah kemiskinan meningkat. “Kecuali di Maluku dan Papua yang persentase dan jumlah kemiskinannya mengalami peningkatan,” ucapnya.

    Menurut Ateng, penurunan paling signifikan tercatat di Bali dan Nusa Tenggara, dengan penurunan sebesar 0,22% poin dibandingkan periode sebelumnya. Data ini, kata dia, menunjukkan sebagian besar wilayah mulai menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi.

    Meski ada penurunan, Pulau Jawa tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tercatat, sebanyak 12,56 juta orang miskin tinggal di Jawa, setara dengan 52,66% dari total penduduk miskin nasional.

    Sebaliknya, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kalimantan, yakni 0,89 juta jiwa atau sekitar 3,75% dari total nasional.

  • Angka Miskin Turun, Dasco: Sejalan dengan Visi Misi Presiden

    Angka Miskin Turun, Dasco: Sejalan dengan Visi Misi Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penurunan angka kemiskinan nasional sebagaimana dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) telah sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, khususnya terkait target penurunan kemiskinan.

    “Upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan tentunya DPR mendukung hal tersebut,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (25/7/2025) seperti dilansir Antara.

    Meski demikian, DPR RI tetap akan meminta penjelasan lebih lanjut dari BPS untuk memahami secara menyeluruh data penurunan angka kemiskinan tersebut. “Tadi juga saya sepintas sudah baca, nanti kita akan coba minta kepada BPS untuk lebih menjelaskan kepada kami,” ujarnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan September 2024. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen dari total penduduk, atau turun 0,1 persen poin dibandingkan periode sebelumnya.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyebut penurunan ini merupakan sinyal positif kondisi sosial ekonomi masyarakat dan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah.