Kementrian Lembaga: BPS

  • Rupiah melemah seiring potensi The Fed pertahankan suku bunga

    Rupiah melemah seiring potensi The Fed pertahankan suku bunga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring potensi The Fed pertahankan suku bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi potensi Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga.

    “Pasar secara umum memperkirakan suku bunga akan tetap stabil antara 4,25 persen dan 4,5 persen,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Secara probabilitas, peluang The Fed mempertahankan suku bunga sebesar 96 persen, dan 4 persen Bank Sentral Amerika Serikat (AS) tersebut akan menurunkan suku bunga 25 basis points (bps).

    Sebagian besar proyeksi memperkirakan penurunan suku bunga akan dilakukan paling cepat pada pertemuan di bulan September.

    Pasar juga disebut akan memantau dengan cermat konferensi pers Federal Open Market Committee (FOMC) untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang penurunan suku bunga tahun ini yang diumumkan pada Rabu (30/8) atau Kamis dini hari (31/8) WIB.

    “Tampaknya, (sebagian besar pejabat The Fed) lebih memilih untuk terus menunggu dan melihat bagaimana tarif akan mempengaruhi perekonomian sebelum mereka melakukan pemotongan,” ucap dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Senin di Jakarta melemah sebesar 44 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.364 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.320 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.341 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.325 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Tingkat kemiskinan Jakarta naik, Pemprov DKI siapkan tujuh kebijakan

    Tingkat kemiskinan Jakarta naik, Pemprov DKI siapkan tujuh kebijakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tujuh kebijakan strategis untuk mengatasi kenaikan angka kemiskinan dan menekan ketimpangan di Jakarta yang tercatat mengalami peningkatan pada Maret 2025.

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, di Jakarta, Senin.

    Suharini merinci kebijakan strategis ini yakni mengendalikan inflasi pangan dan energi. Pengendalian inflasi dilakukan melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis.

    Kebijakan selanjutnya, yaitu memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.

    Berikutnya, mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.

    Selanjutnya, meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar, dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.

    Kebijakan berikutnya, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk.

    Kemudian, membangun fondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    Serta, mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta.

    Suharini mengatakan, Pemprov DKI merespons serius kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

    Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Kenaikan ini menjadi peningkatan pertama sejak pandemi COVID-19.

    Suharini menyebut kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang belum inklusif. Peningkatan jumlah pekerja informal dan tekanan inflasi turut memperlebar jurang ketimpangan sosial.

    Selain tingkat kemiskinan, laporan BPS juga mencatat proporsi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 16,12 persen, menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai klasifikasi Bank Dunia.

    Adapun ketimpangan pengeluaran (rasio gini) Jakarta naik dari 0,431 (September 2024) menjadi 0,441 (Maret 2025), tertinggi di Indonesia.

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” kata dia.

    Suharini menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Dua Pukulan Ekonomi, PHK Naik & Orang Miskin Bertambah

    Video: Dua Pukulan Ekonomi, PHK Naik & Orang Miskin Bertambah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa angka kemiskinan nasional menurun ke level terendah dalam dua dekade. Tercatat, kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

  • Ada Selisih Data Ekspor Nikel Matte ke China, Apa Pemicunya?

    Ada Selisih Data Ekspor Nikel Matte ke China, Apa Pemicunya?

    Bisnis.com, JAKARTA — China mencatat nilai importasi nikel matte lebih besar dibandingkan dengan jumlah dan nilai ekspor yang tercatat di Indonesia selama 2022-2024.

    Perbedaan data perdagangan salah satu produk turunan bijih nikel, yakni nikel matte, antara Indonesia dan China diduga berpotensi merugikan negara.

    Nikel matte adalah jenis nikel yang biasanya digunakan untuk memproduksi nikel sulfat, komponen penting untuk produk baterai mobil listrik atau electric vehicle (EV). Nikel matte adalah produk turunan dari bijih nikel, yang resmi dilarang untuk dieskpor oleh Indonesia sejak 2020.

    Adapun perbedaan data itu ditemukan Bisnis dengan membandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI terkait dengan ekspor nikel matte ke China, dengan yang diterima oleh negara seberang berdasarkan pangkalan data General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), atau Bea Cukai China.

    Ulasan lengkap mengenai gap data eskpor-impor ini berada pada laporan Bisnis berjudul ‘Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China’.

    Berdasarkan data BPS dan Bea Cukai China selama tiga tahun yakni 2022-2024, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak baik secara nominal maupun volume dibandingkan yang tercatat di Indonesia.

    Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikel matte China dari Indonesia dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton dan US$7,36 miliar. Sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar.

    Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024 mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per dolar) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

    Sumber: BPS, GACC

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000.

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain.

    Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Menanggapi atas selisih data temuan Bisnis, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pencatatan pengiriman produk turunan nikel, sebagaimana komoditas lainnya, sesuai dengan izin ekspor yang dikeluarkan.

    Yuliot mengatakan, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya harus memastikan periode data itu terekam. Bisa jadi, dinamika harga produk feronikel menjadi pemicunya.

    “Bisa saja ini yang dilaporkan, ke kita ini harga jualnya, dilaporkan di China lebih tinggi dengan yang dilaporkan kita,” ujarnya kepada Bisnis pada wawancara melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.

    Kendati demikian, Yuliot tidak menampik apabila ada persoalan pada perbedaan data tersebut. Apalagi, kalau volume yang terekam di China lebih besar dilaporkan dibandingkan dengan Indonesia.

    “Ya berarti ini kan ada persoalan, ini pelaku usahanya menyalahi aturan. Ya ini kita harus cek kembali. Saya lagi cek dengan Dirjen Minerba. Kenapa itu ada perbedaan angka. Ini berdasarkan pencatatan BPS China sama BPS kita,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Bisnis juga berupaya untuk menghubungi pihak Kedutaan Besar China melalui surat elektronik. Namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan. Bisnis juga masih berupaya mencari kontak pihak GACC, untuk mengklarifikasi data-data tersebut.

  • Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

    Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekspor feronikel dengan kode harmonized system (HS) 72026000 selama tahun 2020-2024 mencapai US$52,18 miliar. Bisnis mencatat terdapat gap antara data perdagangan feronikel yang terekam oleh Indonesia dan China. Selisih yang terlihat dari dua data tersebut mencapai 1,41 juta ton, dengan nilai lebih dari US$400 juta pada periode 2020-2024. 

    Dua data dimaksud berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), atau Bea Cukai China.

    Bisnis menemukan bahwa terdapat gap atau perbedaan antara feronikel yang diekspor dari Indonesia ke China, sebagaimana terekam oleh data BPS. Perbedaan itu apabila dibandingkan dengan data feronikel yang diterima oleh China dari Indonesia pada periode yang sama, sebagaimana terekam oleh Bea Cukai China. 

    Padahal, dalam perdagangan internasional, suatu produk atau komoditas dipastikan memiliki Harmonized System Code atau HS Code yang berlaku sama dan di seluruh negara. Dalam hal ini, kode HS feronikel adalah 72026000.

    Kendati demikian, data ekspor produk kode HS 72026000 dari Indonesia ke China berbeda dengan data impor atau yang diterima oleh China. Pada kurun waktu 2020-2024, total selisihnya mencapai 1,41 juta ton dengan nilai mencapai US$400 juta lebih. Pada kurun waktu lima tahun itu, jumlah yang diterima Negeri Panda lebih rendah dari yang dikirim Indonesia. 

    Perinciannya, pada sepanjang 2024 saja, BPS mencatat bahwa Indonesia mengeskpor feronikel ke China sebanyak 9,1 juta ton. Nilainya mencapai US$13,2 miliar. 

    Namun demikian, yang tercatat atau diimpor China berdasarkan data GACC sebesar 8,5 juta ton. Konsekuensinya, nilai yang diterima China juga menyusut ke US$12,7 miliar. Artinya, ada 563.272 ton feronikel yang tidak terekam atau hilang dari pendataan, dengan nilai sebesar US$547,2 juta. 

    Secara tonase, data menunjukkan bahwa jumlah feronikel yang diterima China selalu lebih sedikit dari yang dikirim dari Indonesia. Meski demikian, tidak selalu nilai secara agregatnya juga ikut menyusut. 

    Pada 2020, 2021 dan 2022, data menunjukkan feronikel yang diterima China secara agregat tetap lebih tinggi dari yang dikirim Indonesia meski lebih sedikit dari tonasenya. Pada 2020, atau saat pertama kali Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel, China terdata hanya menerima 2,69 juta ton feronikel, ketika Indonesia mengirimkan 2,77 juta ton. 

    Meski demikian, nilai yang terekam oleh Bea Cukai China lebih tinggi yaitu US$4,57 miliar. Itu berbeda tipis dengan yang terekam oleh BPS RI yaitu US$4,54 miliar. 

    Pola yang sama juga terjadi pada 2021 dan 2022. Bahkan di 2021, gap antara data nilai ekspor feronikel pada BPS dan nilai impor pada GACC bahkan tembus US$611,9 juta. RI hanya mengirimkan feronikel senilai US$6,25 miliar ke China, sedangkan di seberang mencatat penerimaan hingga US$6,86 miliar. 

    Untuk diketahui, feronikel adalah produk turunan dari bijih nikel. Jenis komoditas tambang dengan kode harmonized code atau HS Code 72026000 itu, banyak digunakan sebagai bahan pemadu untuk pembuatan baja tahan karat (stainless steel). 

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000. 

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain. 

    Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Apa Kata ESDM dan Bea Cukai? 

    Menanggapi atas selisih data tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pencatatan pengiriman produk turunan nikel, sebagaimana komoditas lainnya, sesuai dengan izin ekspor yang dikeluarkan. 

    Yuliot mengatakan, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya harus memastikan periode data itu terekam. Bisa jadi, dinamika harga produk feronikel menjadi pemicunya. 

    “Bisa saja ini yang dilaporkan, ke kita ini harga jualnya, dilaporkan di China lebih tinggi dengan yang dilaporkan kita,” ujarnya kepada Bisnis pada wawancara melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu jelang pertengahan Juni 2025. 

    Kendati demikian, Yuliot tidak menampik apabila ada persoalan pada perbedaan data tersebut. Apalagi, kalau volume yang terekam di China lebih besar dilaporkan dibandingkan dengan Indonesia. 

    “Ya berarti ini kan ada persoalan, ini pelaku usahanya menyalahi aturan. Ya ini kita harus cek kembali. Saya lagi cek dengan Dirjen Minerba. Kenapa itu ada perbedaan angka. Ini berdasarkan pencatatan BPS China sama BPS kita,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto menuturkan bahwa pemerintah telah mengkategorikan nikel sebagai barang yang dikenakan larangan pembatasan alias lartas. Sehingga, untuk proses eksportasinya, selain harus mengantongi perizinan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), komoditas nikel itu juga harus diuji oleh lembaga surveyor.

    Artinya, setelah memperoleh izin dan pemeriksaan oleh surveyor, Bea Cukai hanya melakukan pengecekan dokumen dan  pencatatan, tanpa melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap komoditas nikel yang akan diekspor ke luar negeri.

    “Jadi kami hanya menjalankan tugas dan fungsi saja,” ujarnya. 

  • Video: Angka Kemiskinan Turun, Apa Benar Hidup Membaik?

    Video: Angka Kemiskinan Turun, Apa Benar Hidup Membaik?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Angka boleh turun, grafik boleh menunjukkan perbaikan, tapi apakah hidup mereka benar-benar membaik? Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia kembali menurun, termasuk kemiskinan ekstrem yang kini tinggal 2,38 juta jiwa.

    Namun di balik catatan angka yang tampak positif, realita warga miskin di lapangan masih menggambarkan potret yang jauh dari sejahtera. Dengan garis kemiskinan hanya Rp 20 ribu per hari, mayoritas pengeluaran penduduk miskin justru tersedot untuk nasi, rokok dan kopi, bukan untuk kebutuhan esensial seperti gizi, pendidikan, atau layanan kesehatan yang layak. Papua, NTT, dan Maluku masih jadi wajah nyata ketimpangan pembangunan yang belum tersentuh secara merata.

    Data memang menunjukkan progres, tapi apakah penderitaan ikut surut? Simak paparan Savira Wardoyo, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 28/07/2025) berikut ini.

  • 6 Pernyataan BPS, Mensos hingga Istana Terkait Penurunan Data Kemiskinan Indonesia – Page 3

    6 Pernyataan BPS, Mensos hingga Istana Terkait Penurunan Data Kemiskinan Indonesia – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan capaian penurunan angka kemiskinan di Indonesia merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi pemerintah.

    Prasetyo menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bekerja keras agar kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di level 0 persen dalam waktu lima tahun.

    “Alhamdulillah, di kuartal ini terjadi penurunan (angka kemiskinan). Meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai 0 persen untuk tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.

    Dia menyampaikan pemerintah menyiapkan regulasi dan strategi untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, Prasetyo menuturkan pemerintah tetap membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pelaku usaha agar target tersebut tercapai.

    “Sesungguhnya dalam hal mengentaskan kemiskinan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, disitu teman-teman dunia usaha berperan penting, kemudian masyarakat berperan penting, edukasi berperan penting,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menekankan pentingnya masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dibandingkan mencari pekerjaan. Menurut dia, hal tersebut sangat sulit karena pola pikir atau mindset masyarakat Indonesia yakni, mencari pekerjaan.

    “Mengubah mindset, cara berpikir bahwa kita itu ingin mencari lapangan pekerjaan ini harus mulai kita juga geser, terutama generasi generasi muda, adik-adik. Kita mendorong betul menciptakan potensi-potensi supaya sebanyak banyaknya,” tutur Prasetyo.

    “Kita ini adalah negara yang kalau diliat dari presentasi kita itu masih sangat rendah warga negara kita menjadi pengusaha membuka lapangan pekerjaan,” sambungnya.

    Prasetyo menjelaskan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Mulai dari, program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan hilirisasi.

    “Kalau saudara-saudara mengikuti ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ini semua kan terintegrasi ya, dimulai dari kita satu misalnya menyusun data kependudukan kita ya, supaya kita bisa melakukan pemetaan dengan lebih detail,” kata Prasetyo.

  • Pramono: Kemiskinan di Jakarta Turun, Ekonomi Tumbuh Lebih Baik dari Nasional – Page 3

    Pramono: Kemiskinan di Jakarta Turun, Ekonomi Tumbuh Lebih Baik dari Nasional – Page 3

    BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.

    Dalam persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,47 persen, turun 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.

    “Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).

    Ateng menjelaskan bahwa penurunan ini melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak Maret 2023. Pada September 2022, persentase penduduk miskin sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022.

    Tren penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi dan stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terjaga.

    Meski demikian, BPS tetap menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

    “Nah kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan,” ujar Ateng.

  • RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    RI Berpotensi Rugi Triliunan dari Ekspor Nikel ke China, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat ketidaksesuaian data pengiriman barang hasil hilirisasi nikel ke China.

    Data kantor kepabeanan China, yang dikutip Senin (28/7/2025) mencatat bahwa pada tahun 2024 lalu, China mengimpor 8,59 juta ton feronikel dari Indonesia. Nilai impor feronikel itu mencapai US$12,71 miliar. Ada kenaikan secara volume ekspor dibandingkan tahun 2023 yang hanya 7,83 juta ton. Namun secara agregat angkanya mengalami penurunan dari US$14,42 miliar (2023) menjadi US$12,71 miliar.

    Penurunan nilai itu dipengaruhi sejumlah hal, salah satunya adalah anjloknya harga komoditas nikel selama tahun 2024 lalu. Feronikel adalah produk turunan dari bijih nikel. Jenis komoditas tambang dengan kode harmonized code atau HS Code 72026000 itu, banyak digunakan sebagai bahan pemadu untuk pembuatan baja tahan karat.

    Sementara itu, untuk komoditas nikel matte, data GACC mencatat bahwa selama tahun 2022-2024, nilai impor negeri tirai bambu dari Indonesia tercatat senilai US$7,3 miliar. Bisnis juga mencatat bahwa tren volume importasi nikel matte dari Indonesia terus meningkat secara kuantitas.

    Pada tahun 2022, jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 176.532 ton. Jumlah ini naik menjadi 277.650,6 ton pada tahun 2023. Angka importasi nikel matte kembali melonjak menjadi 384.166 ton pada tahun 2024. Total akumulasi jumlah impor nikel matte China dari Indonesia mencapai 838.349,4 ton.

    Bisnis menemukan adanya selisih antara jumlah importasi feronikel dan matte nikel yang diekspor Indonesia ke China. Khusus untuk feronikel, pada tahun 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah ekspor feronikel Indonesia ke China mencapai 29,08 juta ton. Data ekspor-impor BPS itu dikoleksi dari Bea Cukai.

    Sementara itu, yang tercatat di otoritas kepabeanan China, hanya sebesar 27,67 juta ton. Artinya ada gap sekitar 1,41 juta ton. Sedangkan secara nominal, gap-nya mencapai US$400,5 juta selama 2020-2024. China mencatatkan nilai impor feronikel yang lebih sedikit dibandingkan yang tercatat di Indonesia.

    Berbeda dengan feronikel, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak baik secara nominal maupun volume dibandingkan yang tercatat di Indonesia. Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikal matte China dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton. Sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar. Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024, mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per dolar) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

    Artinya, jika nilai Rp10,67 triliun itu dihitung sebagai penghasilan perusahaan, dan dikaitkan dengan tarif pajak badan di Indonesia sebesar 20%, maka total potensi penerimaan PPh badan yang hilang dari eksportasi nikel matte sebesar Rp2 triliun.

    Pemicu Selisih Data

    Informasi yang dihimpun Bisnis menunjukkan bahwa, terjadinya gap antara jumlah ekspor dan impor produk turunan nikel itu terjadi dalam beberapa kondisi. Pertama, kemungkinan adanya perbedaan pencatatan antara otoritas di Indonesia dengan otoritas kepabeanan China.

    Namun demikian, sejumlah dokumen yang diperiksa Bisnis, memastikan bahwa kategorisasi untuk feronikel dan nikel matte antara China dan Indonesia sama. Feronikel di dalam catatan kepabeanan di Indonesia maupun China termasuk dalam kategorisasi barang dengan kode HS 72026000. Sementara itu, nickel matte baik di Indonesia tercatat dalam kode HS 75011000.

    Kedua, kemungkinan adanya abuse dalam proses eksportasi. Ada dugaan adanya kebocoran di tengah jalan dalam proses ekspor dari Indonesia ke China. Kondisi ini riskan, jika terjadi transaksi afiliasi yang melibatkan entitas sepengendalian atau grup perusahaan di negara lain. Ketiga, kemungkinan penghindaran pajak dan mengakali laporan devisa hasil ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah mulai Maret 2025. Indikasi pelanggaran dalam kasus ini, biasanya terjadi ketika nilai ekspor yang dicatat negara asal lebih sedikit dibandingkan dengan nilai impor yang berada di negara tujuan.

    Khusus yang ketiga, anomali ekspor itu terjadi di komoditas nikel matte. Nikel matte adalah jenis nikel yang biasanya digunakan untuk memproduksi nikel sulfat. Nikel sulfat adalah komponen penting untuk produk baterai. Nikel sulfat mulai diekspor di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah kuantitas nikel sulfat yang diimpor China dari Indonesia mencapai 60.440 ton atau senilai US$224,5 juta pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 naik cukup signnifikan menjadi 179.700 ton atau senilai US$616 juta. Transaksi impor itu dicatat oleh Bea Cukai China.

    Sama seperti komoditas feronikel dan nikel matte, terjadi selisih antara nilai ekspor nikel sulfat, dengan kode HS 28332400, di data versi BPS dengan yang tercatat di Bea Cukai China. BPS tahun 2023, mencatat nilai maupun volume ekspor yang lebih tinggi dibandingkan di China. Versi BPS, ekspor nikel sulfat pada tahun 2023 mencapai US$234,3 juta dengan volume sebesar US$66.440 atau terjadi selisih sebesar 6.000 ton.

    Namun pada tahun 2024, selisih antara data ekspor Indonesia dan impor nikel sulfat China terjadi perubahan. Tahun lalu, nilai ekspor yang tercatat di BPS hanya sebesar US$527,5 juta dengan volume ekspor sebesar 173.700 ton. Kalau dibandingkan dengan data impor China yang tercatat senilai US$616 juta dengan volume 179.700 ton. Terjadi selisih sebesar US$88,5 juta atau senilai Rp1,37 triliun kurs Rp15.500 rupiah per dolar AS. Sementara selisih volume ekspornya sebesar 6.000 ton.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot P Tanjung, saat dihubungi 13 Juni 2025 lalu, tidak membantah maupun membenarkan temuan Bisnis tersebut. Hanya saja, dia memastikan jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak setiap eksportir yang terbukti melakukan praktik lancung dalam eksportasi nikel. “Kalau ternyata perusahaannya nakal ya bisa saja kita berikan sanksi termasuk penghentian kegiatan sementara. Ujung-ujungnya, ini bisa juga kita cabut izin usahanya.”

  • Jangan Kaget! Ini 10 Provinsi dengan Jumlah Orang Miskin Terbanyak

    Jangan Kaget! Ini 10 Provinsi dengan Jumlah Orang Miskin Terbanyak

    Jakarta

    Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47% versi Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu turun 1,37 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Jumlah penduduk miskin itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 meningkat 0,22 juta orang dibandingkan September 2024, sedangkan di perdesaan turun 0,43 juta orang.

    “Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,66% menjadi 6,73%. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,34% menjadi 11,03%,” tulis Berita Resmi Statistik BPS, dikutip Senin (28/5/2025).

    Sebagai informasi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dibandingkan September 2024.

    Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) berupa makanan dan non makanan. Sumber data utama yang dipakai adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Februari 2025.

    10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak per Maret 2025:

    1. Jawa Timur: 3.875.880 orang
    2. Jawa Barat: 3.654.740 orang
    3. Jawa Tengah: 3.366.690 orang
    4. Sumatera Utara: 1.140.250 orang
    5. Nusa Tenggara Timur: 1.088.780 orang
    6. Sumatera Selatan: 919.600 orang
    7. Lampung: 887.020 orang
    8. Banten: 772.780 orang
    9. Aceh: 704.690 orang
    10. Sulawesi Selatan: 698.130 orang

    10 provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi per Maret 2025:

    1. Papua Pegunungan: 30,03%
    2. Papua Tengah: 28,90%
    3. Papua Barat: 20,66%
    4. Papua Selatan: 19,71%
    5. Papua: 19,16%
    6. Nusa Tenggara Timur: 18,60%
    7. Papua Barat Daya: 17,95%
    8. Maluku: 15,38%
    9. Gorontalo: 13,24%
    10. Aceh: 12,33%

    Tonton juga video “BPS Rilis Data Ketimpangan, Jurang Si Kaya-Si Miskin Masih Lebar” di sini:

    (acd/acd)