Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Respons Kejagung Soal Selisih Data Ekspor Nikel RI ke China

    Respons Kejagung Soal Selisih Data Ekspor Nikel RI ke China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal temuan pencatatan gap atau selisih ekspor impor produk turunan nikel antara BPS dengan GACC atau bea cukai China.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan bahwa dirinya masih belum bisa berkomentar jauh soal temuan itu.

    “Sementara saya tidak bisa berkomentar karena bukan di bidang kita dulu. Itu kan masih di sana. Bukan kewenangan kami,” ujar Anang di Kejagung, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Namun demikian, Anang menyatakan, penyidik korps Adhyaksa bakal melakukan pendalaman apabila temuan gap produk turunan nikel itu diadukan atau dilaporkan ke pihaknya.

    Dengan demikian, juru komunikasi Kejagung RI itu memastikan apabila nantinya sudah ada laporan, maka pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut.

    “Sepanjang ada laporan pengaduan pasti kami tindak lanjut, kami pelajari dan di dalami,” pungkasnya.

    Beda Data Produk Turunan Nikel

    Bisnis sebelumnya menemukan adanya selisih antara jumlah importasi feronikel dan nikel matte yang diekspor Indonesia ke China. Hal itu berdasarkan data BPS milik Indonesia dengan bea cukai China (GACC).

    Khusus untuk feronikel, pada 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah ekspor feronikel Indonesia ke China mencapai 29,08 juta ton. Data ekspor-impor BPS itu dikoleksi dari Bea Cukai.

    Sementara itu, yang tercatat di otoritas kepabeanan China (GACC), hanya sebesar 27,67 juta ton. Artinya, ada gap sekitar 1,41 juta ton. 

    Secara nominal, gapnya mencapai US$400,5 juta selama 2020-2024. China mencatatkan nilai impor feronikel yang lebih sedikit dibandingkan dengan data ekspor yang tercatat di Indonesia.

    Berbeda dengan feronikel, importasi China terhadap komoditas nikel matte justru lebih banyak, baik secara nominal maupun volume, dibandingkan yang tercatat di Indonesia. 

    Bisnis mencatat bahwa total akumulasi importasi nikel matte oleh China dengan kode HS 75011000 mencapai 838.349,4 ton dan US$7,36 miliar, sementara yang tercatat di data resmi pemerintah Indonesia yakni BPS, mencapai 559.977 ton dan US$6,69 miliar. 

    Selisih antara data Bea Cukai China dan BPS 2022-2024, mencapai 278.372,2 ton atau secara nominal sebesar US$666,9 juta atau sekitar Rp10,67 triliun (kurs 16.000 per US$) hanya dalam waktu 3 tahun terakhir.

    Artinya, jika nilai Rp10,67 triliun itu dihitung sebagai penghasilan perusahaan dan dikaitkan dengan tarif pajak badan di Indonesia sebesar 20%, maka total potensi penerimaan PPh badan yang hilang dari eksportasi nikel matte sebesar Rp2 triliun.

  • Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah Nasional 31 Juli 2025

    Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah Nasional 31 Juli 2025

    Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah untuk tidak menganggap enteng kemunculan fenomena “
    Rojali
    ” dan “
    Rohana
    ”, yang kerap dibicarakan di media sosial.
    Politikus PDI-P itu mengatakan, kemunculan Rojali dan Rohana justru harus dianggap sebagai penanda bahwa daya konsumsi atau daya beli masyarakat sedang bermasalah.
    “Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat, itu tanda
    ekonomi
    sedang tidak baik-baik saja,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).
    “Fenomena Rojali dan Rohana ini merupakan jeritan rakyat yang terhimpit ekonomi,” sambungnya.
    Menurut Mufti, istilah Rojali dan Rohana memang digambarkan secara lucu lewat konten di media sosial.
    Namun di balik itu semua, kedua istilah itu menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen, di tengah tantangan dan kondisi ekonomi yang semakin berat.
    “Kita semua harus menyadari bahwa Rojali dan Rohana bukan sekadar konten lelucon di medsos, tapi ini adalah wajah Indonesia yang sedang gelisah,” jelas Mufti.
    Tak sampai di situ, Mufti menilai bahwa fenomena Rojali dan Rohana semakin mendefinisikan beratnya hidup masyarakat Indonesia.
    Sebab, lanjut Mufti, di tengah situasi ekonomi yang sulit, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan tak pro rakyat.
    Dia mencontohkan pengenaan pajak bagi influencer, pelaku UMKM, hingga pemblokiran rekening dormant.
    “Rakyat hari ini tidak pegang uang. Tapi pemerintah justru seperti menutup mata, dan malah sibuk menyiapkan kebijakan yang makin membebani rakyat,” ungkap Mufti.
    “Mulai dari rencana pajak influencer, pajak UMKM online, hingga yang terbaru, pemblokiran rekening hanya karena tidak aktif 3 bulan,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, tingkat
    kemiskinan
    di wilayah perkotaan cenderung naik dibandingkan tahun lalu.
    Hal ini menjadi akar dari berbagai fenomena yang ada termasuk rombongan jarang beli (
    rojali
    ) dan rombongan hanya nanya (
    rohana
    ) yang belakangan semakin menjamur dan kerap terlihat di pusat-pusat perbelanjaan.
    Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Abra Talattov mengatakan, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan naik dari 6,6 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025.
    “Yang cukup mengkhawatirkan adalah terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan,” ujar Abra dalam diskusi publik Angka
    Kemiskinan
    Turun, Kesejahteraan Naik?, Selasa (29/7/2025).
    Dia menambahkan, wilayah perkotaan ini memang sangat sensitif terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan perumahan.
    Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya tingkat kemiskinan di perkotaan.
    “Sehingga ini memberikan tekanan signifikan terhadap kelompok rentan miskin di perkotaan, di tengah pendapatan yang relatif stagnan,” kata Abra.
    Pendapatan masyarakat perkotaan juga relatif turun karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal.
    Abra mengungkapkan, dengan adanya tekanan tersebut, muncul fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya (rohana) di tengah-tengah masyarakat.
    Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan sekunder atau tersier.
    “Ada shifting prioritas masyarakat di wilayah perkotaan,” ucap Abra.
    Di sisi lain, dia menjelaskan, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan juga masih cukup tinggi atau jauh di atas tingkat kemiskinan nasional.
    Abra menyebutkan, sebenarnya tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan memang sedang dalam tren penurunan.
    Sebagai informasi, secara umum angka kemiskinan di Indonesia turun 8,47 persen menjadi 23,85 juta per Maret 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
    Hasil itu menjadi capaian angka kemiskinan paling rendah selama 20 tahun terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia tetap stabil, di tengah memanasnya konflik antar kedua negara.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan kalau pun mengalami penurunan kunjungan sepanjang konflik berlangsung, jumlahnya tak signifikan sehingga hal ini tidak terlalu berdampak terhadap pariwisata Indonesia.

    “Karena kebanyakan orang kan udah jauh-jauh hari ya mereka pesan tiket dan segala macam. Jadi mengubah-ubah juga nggak gampang dan pasti ada tambahan biaya,” jelas Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Menurut Hariyadi, konflik yang terjadi antar kedua negara juga tidak memberikan keuntungan berarti bagi Indonesia. Apalagi, saat ini kedua negara telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

    “Tergantung konfliknya lama apa nggak sih sebetulnya. Kalau konfliknya lama, tentu kita bisa narik yang dari jarak jauh ya, yang long haul,” ujarnya.

    Namun, alih-alih fokus mencari peluang dari konflik Thailand dan Kamboja, Hariyadi menilai Indonesia harus fokus pada upaya untuk mendatangkan lebih banyak wisman ke Tanah Air.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 13,90 juta kunjungan pada 2024. Dari total tersebut, sebanyak 118.193 kunjungan berasal dari Thailand dan 10.497 kunjungan dari Kamboja. 

    Total kunjungan wisman ke Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand, yang mampu menarik sekitar 35 juta wisman pada 2024.

    Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hingga saat ini belum melihat adanya dampak signifikan imbas konflik Thailand dan Kamboja, terhadap sektor pariwisata Indonesia.

    Namun, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan, pemerintah terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di industri pariwisata, guna mengantisipasi potensi pergerakan wisatawan lintas negara di kawasan Asean.

    “Kami tetap fokus mengkomunikasikan nilai tambah yang dimiliki Indonesia, seperti keberagaman budaya, alam, dan kualitas layanan yang lebih terfokus pada pariwisata regeneratif,” jelas Ni Luh kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

  • Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengungkapkan, konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sempat membuat sejumlah wisatawan asal Indonesia menunda rencana perjalanannya ke dua negara tersebut.

    Sekretaris Jenderal Asita Budijanto Ardiansjah mengatakan, adanya konflik antara Thailand dan Kamboja telah memicu kekhawatiran sejumlah rombongan wisatawan Indonesia yang ingin melakukan perjalanan, utamanya ke Thailand.

    “Saya dengar ada beberapa rombongan yang juga pending ya, bukan batal, tapi pending dulu kunjungan mereka karena ada kekhawatiran terhadap konflik antara Thailand dan Kamboja yang makin memanas,” kata Budijanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Meski menimbulkan kekhawatiran, dia menyebut hanya sebagian kecil wisatawan asal Indonesia yang memilih untuk menunda perjalanannya ke Thailand dan Kamboja. Pasalnya, destinasi tujuan para wisatawan masih sebatas Bangkok, Pattaya, Phuket, dan Hat Yai. 

    Jika dilihat menurut persentase, rombongan wisatawan yang menunda perjalanan imbas konflik ini hanya sekitar 10%. 

    “10% maksudnya begini. Kalau misalnya bulan ini katakanlah ada 50 grup wisatawan yang masuk ke Thailand dari Indonesia, mungkin hanya 5 grup yang pending,” tuturnya.

    Dia juga menyebut, belum ada informasi terkait kerugian yang dialami asosiasi perjalanan, imbas adanya penundaan perjalanan. “Itu hanya pending sementara ya. Jadi mereka tetap berangkat lagi,” ujarnya.

    Sementara itu, Asita juga belum melihat adanya penurunan kunjungan wisman asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia, sepanjang konflik ini berlangsung.

    Di sisi lain, Budijanto menilai, situasi saat ini dapat dimanfaatkan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang lebih aman dan stabil dari Thailand.

    Menurutnya, ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengambil wisatawan mancanegara yang ingin berlibur ke Thailand. Apalagi, Indonesia dan Thailand dari sisi lokasi dan budaya tidak jauh berbeda.

    Pada 2024, dia mengungkap bahwa Thailand berhasil mendatangkan sekitar 35 juta kunjungan wisman ke negaranya. Jumlah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu menarik sebanyak 13,90 juta kunjungan di 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Misalnya kita bisa ‘mengambil keuntungan’ daripada situasi ini, harusnya wisatawan-wisatawan yang masuk ke Thailand itu bisa lah ya, senggol-senggol dikit lah ke Indonesia,” pungkasnya.

  • Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Gus Ipul Setuju Rencana BPS Ubah Indikator Kemiskinan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan dukungan terhadap rencana Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui indikator kemiskinan. 

    Dia menilai langkah BPS tersebut sebagai bentuk respons positif terhadap masukan publik dan relevan dengan dinamika sosial ekonomi saat ini.

    “Menurut saya, BPS sendiri kan sudah menyatakan ya akan menerima masukan-masukan untuk memperbaiki indikator. Saya kira itu satu hal yang positif dan kita sambut baik,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

    Meski demikian, dia mengatakan Kementerian Sosial tetap menjadikan data BPS sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan sosial.

    Gus Ipul juga mengapresiasi langkah BPS yang terus melakukan perbaikan indikator secara bertahap.

    Dia mengingatkan bahwa perubahan indikator, khususnya menaikkan ambang batas garis kemiskinan, akan berdampak langsung pada statistik resmi yang menggambarkan kinerja pemerintah. 

    “Contohnya jika selama ini batas ukuran kemiskinan berada pada angka Rp500.000, lalu dinaikkan menjadi Rp700.000 saat proses masih berjalan, maka akan terjadi lonjakan angka kemiskinan secara statistik,” ujarnya. 

    Dia mengaitkan hal ini dengan pengalaman sebelumnya, di mana perubahan batas kemiskinan ekstrem dari 300.000 keluarga menjadi 400.000 keluarga membuat data terlihat meningkat, padahal yang berubah hanyalah indikatornya.

    Untuk mengantisipasi lonjakan statistik yang bisa menimbulkan salah tafsir publik, Gus Ipul mengusulkan agar ke depan dilakukan dua skema pengukuran yakni menggunakan indikator lama dan indikator yang diperbarui.

    Menurutnya, pendekatan ini akan menjaga konsistensi data dan tetap mencerminkan capaian pemerintah secara adil.

    “Maka kalau nanti dinaikkan ukurannya kita harapkan ada dua tetap: ukuran lama dan ukuran baru. Sehingga di sini nanti akan kelihatan kinerja pemerintah itu,” ujarnya.

    Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa perubahan indikator memang menjadi tuntutan yang wajar seiring perkembangan zaman dan tantangan sosial baru.

    Dia optimistis BPS akan mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan kebijakan yang terukur dan transparan.

    “Dengan begitu kinerjanya kita akan tetap terukur dengan baik seiring dengan perkembangan waktu. Menurut saya, harapan itu akan diakomodasi oleh BPS tentunya,” pungkasnya.

  • Menteri Sosial Tentang Data Kemiskinan, Percaya dengan BPS

    Menteri Sosial Tentang Data Kemiskinan, Percaya dengan BPS

    JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul percaya data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini.

    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Juli. Kementerian Sosial memang membutuhkan data kemiskinan, terkait sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

  • Ekonom Soroti Fenomena Serakahnomics, Momentum RI Berbenah!

    Ekonom Soroti Fenomena Serakahnomics, Momentum RI Berbenah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya mazhab baru dalam ekonomi, yaitu ‘serakahnomics’. Ini adalah terminologi dari Prabowo untuk menggambarkan praktik keserakahan dalam ekonomi.

    Ekonom menilai istilah serakahnomics bisa menjadi momentum untuk pembenahan struktural. Pasalnya, kosakata tersebut adalah cara untuk Presiden RI menyoroti masalah yang sudah mengakar di Indonesia. Yakni akumulasi kekayaan dan sumber daya oleh segelintir pihak.

    Peneliti Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai selama ini banyak kelompok masyarakat kecil yang tidak punya akses setara terhadap modal, tanah, atau peluang usaha. Di sisi lain, ada kelompok yang terus mendapat kemudahan, baik dari sisi regulasi maupun jaringan kekuasaan.

    Kondisi inilah yang menjadi penyebab utama sulitnya mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

    Seperti yang diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio Gini atau ketimpangan pengeluaran penduduk RI pada Maret 2025 mencapai 0,375. Angka ini menurun 0,006 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,381.

    Sebagai catatan, nilai rasio Gini berada di antara 0-1. Jika semakin tinggi atau mendekati 1, semakin tinggi ketimpangannya.

    “Kita tahu ekonomi Indonesia tumbuh cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir, tapi jurang antara yang punya dan yang tidak masih lebar,” ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/7/2025).

    Maka dari itu, Yusuf menilai dengan penyebutan serakahnomics oleh Presiden Prabowo seharusnya menjadi dorongan politik untuk membenahi struktur ekonomi secara menyeluruh. Namun, tantangannya akan sangat besar. Pasalnya, mengubah pola seperti ini butuh kemauan politik yang kuat, transparansi, dan keberpihakan yang jelas pada kelompok rentan.

    “Yang terpenting, kritik seperti ini sebaiknya diikuti dengan kebijakan nyata yang bisa membuka lebih banyak akses dan kesempatan bagi semua, bukan hanya memperkuat posisi yang sudah kuat,” ujarnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa serakahnomics lahir dari dua akar persoalan besar, yakni bentuk ekonomi yang ekstraktif dan perilaku pejabat negara yang koruptif.

    Menurut Bhima, para pelaku serakahnomics kerap memanfaatkan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan negara, menyuap pejabat tinggi atau bahkan ikut menjadi bagian pemerintahan. Sebagai imbalan, para pelaku mendapat konsesi lahan tambang atau perkebunan yang luas.

    Dalam praktiknya, Bhima mengungkapkan pelaku serakahnomics berkedok ekspor yang dilakukan secara ilegal atau disebut sebagai penghindaran pajak atau underinvoicing.

    “Dia jual tanah dan air, dia keruk dan rusak tapi uangnya ditransfer ke luar negeri. Jadi pajaknya juga kurang bayar. Tapi karena dijaga secara politik maka tidak ada pihak yang berani menganggu selama jangka waktu yang lama,” ujar Bhima kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/7/2025).

    Kebijakan deregulasi pemerintah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja pun dinilai dapat menjadi celah para pelaku Serakahnomics untuk melakukan penguasaan aset. Hal ini disebabkan oleh proses deregulasi yang tidak partisipatif dan transparan.

    “Beberapa deregulasi misalnya di izin lingkungan hidup dan peran pengawasan pemda justru memicu masifnya sektor ekstraktif. Bukan berapa jumlah regulasi yang di hapus atau diganti tapi prosesnya,” ujarnya.

    Sebagai solusi untuk mengentas serakahnomics, Bhima menilai perlu diberlakukan pajak windfall profit atau pajak anomali dari keuntungan sektor ekstraktif. Seperti contohnya, pada perusahaan batu bara.

    Selanjutnya, reforma agraria harus dilakukan secara serius. Salah satunya dengan pembagian tanah kepada petani tanpa lahan garapan agar terjadinya pemerataan. Selain itu, seluruh mafia birokrasi atau koruptor di semua lini perizinan dan kebijakan perlu diberantas.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terralogiq Pacu Modernisasi Infrastruktur Digital RI di Google Cloud

    Terralogiq Pacu Modernisasi Infrastruktur Digital RI di Google Cloud

    Bisnis.com, JAKARTA — Terralogiq membantu meningkatkan transformasi digital Indonesia melalui modernisasi infrastruktur di Google Cloud Platform.

    CTO Terralogiq, Farry Argoebie mengatakan langkah ini sejalan dengan komitmen Google Cloud untuk memperluas kapasitas Jakarta Cloud Region.

    Perluasan Jakarta Cloud Region baru-baru ini menunjukkan dukungan kuat Google Cloud terhadap percepatan digitalisasi di Indonesia.

    “Dengan hadirnya solusi modernisasi infrastruktur dari Terralogiq, diharapkan semakin banyak organisasi di Indonesia yang dapat memanfaatkan teknologi cloud terdepan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi operasional mereka,” kata Farry dalam siaran pers, Rabu (30/7/2025).

    Dia menjelaskan migrasi ke cloud mampu memberikan penghematan biaya Teknologi Informasi rata-rata 20% setiap tahun bagi perusahaan. Selain itu, kehadiran Jakarta Cloud Region telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

    Berdasarkan data Google, Jakarta Cloud Region telah berkontribusi sebesar Rp900 triliun dan menciptakan 92.000 lapangan kerja per tahun. Ke depan, kontribusi ini diperkirakan akan meningkat pesat, mencapai Rp1.400 triliun dan menciptakan 240.000 lapangan kerja per tahun, menunjukkan dampak positif cloud computing terhadap pembangunan ekonomi nasional.

    Terralogiq, lanjutnya, telah membantu melakukan modernisasi infrastruktur beberapa organisasi seperti sektor pelayanan publik di Sumatra Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, hingga perusahaan Fast-Moving Consumer Goods (FMCG).

    Dia menjelaskan modernisasi infrastruktur dapat berupa migrasi workload seperti VMware hingga Windows langsung ke Google Cloud Platform; layanan database enterprise (fully managed); dan adopsi Kubernetes dan teknologi cloud-native.

    Selain itu, juga Terralogiq menjamin keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi data di Indonesia dan solusi multi-zone lokal untuk meminimalkan waktu henti (downtime) dan melindungi bisnis dari gangguan tak terduga.

    “Penggunaan BigQuery dan layanan managed GCP bukan hanya mempercepat digitalisasi, tetapi juga memastikan keamanan dan compliance,” ujarnya.

  • IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` suku bunga The Fed

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` suku bunga The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` suku bunga The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap `wait and see` terhadap kebijakan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed).

    IHSG ditutup menguat 3,14 poin atau 0,04 persen ke posisi 7.617,91. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,84 poin atau 0,23 persen ke posisi 805,06.

    “Pelaku pasar menantikan hasil perundingan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, sambil mengantisipasi pengumuman hasil pertemuan kebijakan bank sentral AS The Fed pada Rabu (30/07),” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, para pejabat AS dan China menyelesaikan hari pertama dari dua hari perundingan di Stockholm, Swedia, yang bertujuan memperpanjang gencatan tarif setelah batas waktu 12 Agustus 2025, dan membahas cara-cara untuk mempertahankan hubungan dagang sambil menjaga keamanan ekonomi global.

    Ini adalah pertemuan ketiga dalam beberapa bulan terakhir, dengan pertemuan sebelumnya berlangsung di Jenewa, Swiss dan London, Inggris.

    Pada Senin (28/07), Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa tarif menyeluruh global kemungkinan akan berada antara 15 persen hingga 20 persen, yang akan mempengaruhi impor dari negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dengan AS.

    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa tarif dasar hanya akan sebesar 10 persen.

    Trump juga berencana untuk memperpendek batas waktu bagi Rusia dari 50 hari menjadi hanya 10 sampai 12 hari saja, dengan hasil akhir berwujud kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina atau menghadapi pembalasan ekonomi global.

    Sebelumnya, kesepakatan dagang antara AS dan Uni Eropa (UE) telah membangkitkan harapan mengenai perpanjangan gencatan tarif antara AS dan China.

    Dari pasar obligasi, imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS (US Treasury Notes) tenor 10 tahun naik 3 basis poin (bps) menjadi 4,42 persen.

    Di sisi lain, pelaku pasar juga menantikan rilis data inflasi AS atau Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, yang akan menjelaskan dampak tarif terhadap perekonomian.

    Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor keuangan yang naik sebesar 1,70 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang naik masing- masing sebesar 1,49 persen dan 0,88 persen.

    Sedangkan, dua sektor melemah yaitu sektor transportasi & logistik dan sektor properti yang turun sebesar 0,47 persen dan 0,13 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SWID, PTPS, RUIS, PGLI dan JARR. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni IFII, SOLA, MGLV, OASA, dan BESS.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.739.500 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,89 miliar lembar saham senilai Rp14,10 triliun. Sebanyak 289 saham naik 305 saham menurun, dan 208 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 317,27 poin atau 0,77 persen ke 40.681,00, indeks Shanghai menguat 11,77 poin atau 0,33 persen ke 3.609,71, indeks Hang Seng melemah 37,68 poin atau 0,15 persen ke posisi 25.524,45, dan indeks Straits Times melemah 21,33 poin atau 0,49 persen ke 4.221,20. 

    Sumber : Antara

  • Mentan Amran sebut Indonesia Siap Naik Kelas jadi Eksportir Produk Perkebunan Olahan

    Mentan Amran sebut Indonesia Siap Naik Kelas jadi Eksportir Produk Perkebunan Olahan

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia siap naik kelas dari awalnya penghasil bahan mentah menjadi negara pengolah serta eksportir produk perkebunan bernilai tambah tinggi.

    Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 29 Juli.

    “Selama ini negara lain yang mengolah kakao dan kopi kita, lalu mengekspor dengan nilai puluhan kali lipat. Kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditas kita sendiri,” ujar Amran.

    Menurutnya, hilirisasi bukan semata-mata soal ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja, membangun industri desa, serta memperkuat ekonomi lokal.

    Pemerintah pusat pun telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp 40 triliun untuk mendukung pengembangan industri pengolahan komoditas seperti kelapa, kakao, mente, dan kopi.

    Dirinya optimistis, jika proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, nilai ekspor pertanian bisa melonjak dari Rp 20 triliun menjadi Rp 2.000 triliun. “Kita stop jadi penonton. Mulai sekarang, komoditas unggulan kita harus diolah oleh anak bangsa sendiri,” tegas Amran.

    Amran juga menyoroti kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi, yakni mencapai 10,52 persen.

    Baginya, keberhasilan menjaga stok pangan di tengah tantangan global menjadi bukti ketangguhan sektor pertanian Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 19,41 persen tenaga kerja di Yogyakarta pada tahun 2024, menjadikannya sektor penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah perdagangan.

    “Angka ini menegaskan bahwa pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, serta tumpuan hidup jutaan keluarga di pedesaan,” ujarnya.

    Amran juga menekankan pentingnya transformasi pertanian berbasis teknologi tinggi, mulai dari penggunaan drone hingga mesin tanam otomatis. Ia menyebut DIY sebagai role model nasional di bidang pertanian karena keberhasilan integrasi teknologi, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas sektor.