Kementrian Lembaga: BPS

BPS: Perjalanan Wisata Domestik Tembus 105,12 Juta per Juni 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan nusantara (wisnus) melakukan 105,12 juta perjalanan di dalam negeri pada Juni 2025. Jumlah tersebut naik 7,62% dibandingkan Mei 2025 yang hanya mencatat 97,67 juta perjalanan wisnus.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan jumlah perjalanan wisnus juga naik 25,93% dibandingkan Juni 2024 (year-on-year/yoy) sebanyak 83,47 juta perjalanan.

“Secara kumulatif, sepanjang Januari—Juni 2025 jumlah perjalanan wisnus mencapai 613,78 juta perjalanan atau meningkat sebesar 17,70% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

Lebih jauh, pariwisata nusantara pada Juni 2025 didominasi oleh arus perjalanan wisata dari Pulau Jawa, yakni sebanyak 63,06% dari total perjalanan wisnus berasal dari Pulau Jawa.

Menurut provinsi asal, BPS mencatat jumlah perjalanan wisnus tertinggi pada Juni 2025 berasal dari provinsi Jawa Barat (18,97 juta perjalanan), dengan kontribusi sebesar 18,04% dari total perjalanan di Indonesia.

Jumlah perjalanan wisnus dari Jawa Barat naik 5,71% dibandingkan Mei 2025 dan naik 36,86% dibandingkan Juni 2025.

Kemudian, provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mencatat jumlah perjalanan wisnus yang cukup tinggi, masing-masing sebanyak 17,53 juta perjalanan (16,67% dari total) dan 11,76 juta perjalanan (11,19% dari total).

Sementara itu, provinsi lainnya yang juga mencatat jumlah perjalanan yang cukup tinggi, di antaranya DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Jika menengok berdasarkan daerah tujuan, Pulau Jawa masih menjadi daerah tujuan perjalanan wisata yaitu mencapai 66,73 juta perjalanan pada Juni 2025 atau sebesar 63,48% dari total perjalanan wisnus di Indonesia.

Data tersebut menunjukkan, provinsi yang menjadi tujuan perjalanan tertinggi adalah Jawa Barat (18,75 juta perjalanan), Jawa Timur (18,71 juta perjalanan), dan Jawa Tengah (12,03 juta perjalanan).

Kemudian, provinsi lainnya yang juga menjadi tujuan perjalanan wisata tertinggi adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan.

01/08/2025 20:54
BI: Inflasi pada Juli 2025 tetap terjaga dalam kisaran target

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, yakni antara 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Jumat (1/8), IHK Juli 2025 tercatat inflasi sebesar 0,30 persen month to month (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 2,37 persen year on year (yoy).

“Inflasi yang terjaga ini hasil konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia melanjutkan, sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam wujud optimalnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah,

Ramdan menambahkan bahwa ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026.

Pada Juli 2025, inflasi inti tercatat sebesar 0,13 persen (mtm), meningkat dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,07 persen (mtm).

Realisasi inflasi inti pada Juli 2025 disumbang terutama oleh inflasi komoditas biaya pendidikan, terutama pendidikan SD, SMP dan SMA, dipengaruhi oleh faktor musiman dimulainya tahun ajaran baru, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 20:48
BPS: Angkutan udara kontributor utama deflasi di Papua pada Juli 2025

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Papua merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025, dengan angkutan udara menjadi komoditas penyumbang deflasi terbesar.

“Jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, 37 provinsi mengalami inflasi dan hanya satu provinsi yang mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan inflasi bulanan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 1,65 persen, sedangkan deflasi terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,34 persen.

“Komoditas yang memberikan andil deflasi di Provinsi Papua antara lain angkutan udara dengan andil minus 0,77 persen, kemudian ada ikan tuna, ikan cakalang, dan daging ayam ras,” ujarnya.

Berbeda halnya dengan Provinsi Papua Pegunungan, Pudji mengatakan bahwa angkutan udara menjadi salah satu penyumbang inflasi bulanan di provinsi tersebut.

“Komoditas yang menyumbang andil inflasi month-to-month di Provinsi Papua Pegunungan pertama adalah angkutan udara, kemudian cabai rawit, sigaret keretek tangan, kemudian ketela rambat, dan tomat,” tuturnya.

Terkait sebaran inflasi tahunan menurut wilayah, ia menyampaikan bahwa seluruh provinsi mengalami inflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan yaitu sebesar 5,45 persen dan inflasi terendah terjadi di Papua Barat yaitu sebesar 0,43 persen,” ucap Pudji Ismartini.

BPS mencatat terjadi kenaikan IHK dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025, sehingga menyebabkan inflasi sebesar 0,3 persen secara bulanan pada Juli 2025.

Sedangkan secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 2,37 persen dengan kenaikan IHK dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 108,60 pada Juli 2025.

BPS juga mengungkapkan adanya dampak dari penyaluran paket stimulus ekonomi oleh pemerintah terhadap subkelompok jasa angkutan penumpang yang mengalami deflasi sebesar 2,06 persen secara tahunan dan 1,73 persen secara bulanan.

Deflasi tersebut disebabkan oleh insentif pajak untuk tiket pesawat kelas ekonomi, diskon tiket kereta api, dan diskon tiket angkutan laut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 20:43
Manufaktur Kontraksi 4 Bulan, Pengusaha Tekstil Desak Mafia Kuota Impor Diberantas

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak pemerintah untuk memberantas mafia kuota impor yang menjadi penyebab industri masih sulit bersaing dengan produk asing yang lebih murah.

Sekretaris Jenderal APSyFI , Farhan Aqil Syauqi mengatakan hingga saat ini kondisi industri tekstil masih sulit untuk ekspansi dan tidak ada perubahan signifikan terkait produksi.

“Sangat sulit saat ini untuk bersaing di dalam negeri. Kami head to head dengan produk China yang melakukan dumping atau predatory pricing,” kata Farhan kepada Bisnis, Jumat (1/8/2025).

Dia melihat konsumsi masyarakat saat ini memang cenderung naik namun lebih memilih produk-produk yang murah di pasar. Kondisi tersebut yang mengganggu daya saing industri dalam negeri.

Dia pun tak heran jika Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia masih kontraksi di angka 49,2 pada Juli 2025. Kontraksi terjadi selama 4 bulan terakhir.

Kendati demikian, data BPS menunjukkan impor bahan baku/penolong dan barang modal terus mengalami peningkatan. Impor bahan baku penolong naik juga mengalami kenaikan 2,56% menjadi US$82,75 miliar daripada periode yang sama tahun lalu senilai US$80,69 miliar.

“Saat ini kami juga masih habiskan stok kami. Pasar domestik saat ini sangat penuh dengan produk bahan baku impor,” jelasnya.

Kendati demikian, Farhan menyoroti polemik mafia kuota impor yang terus bermain dan banyak meloloskan alokasi kuota yang terafiliasi satu sama lain. Alhasil, barang impor masih terus membanjiri pasar domestik.

Menurut dia, selama mafia kuota impor ini masih mengakibatkan impor bahan baku terus naik, maka akan sulit mengimplementasikan kesepakatan dagang tersebut.

Padahal, dengan adanya perbaikan atas dampak Tarif Trump 19% dan IEU CEPA ini ada sedikit perbaikan regulasi yg harusnya bisa mendongkrak kinerja industri.

“Namun, kesiapan menyokong ekspor dengan bahan baku lokal juga penting karena keharusan AS dan Eropa adalah two step process dan sustainability product,” jelasnya.

01/08/2025 20:32
Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh "Titip" Siswa Sekolah Rakyat Nasional 1 Agustus 2025

Mensos Ingatkan Gubernur hingga Polisi Tak Boleh “Titip” Siswa Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
BANTEN, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa
Sekolah Rakyat
harus bersih dari praktik kecurangan, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik seperti menteri, kepala daerah, hingga aparat kepolisian.
“Rekrutmen siswa Sekolah Rakyat ini penting. Tidak boleh ada titipan,” kata Gus Ipul.
Peringatan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 di Lebak, Banten, Jumat (1/8/2025).
“Titipan dari Menteri enggak boleh. Titipan dari Gubernur enggak boleh. Titipan dari Bupati enggak boleh. Titipan dari Kapolsek enggak boleh,” tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses seleksi peserta Sekolah Rakyat dilakukan secara tertutup dan berbasis data dari
Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional (DTSEN).
Siswa tidak bisa mendaftar sendiri, karena seleksi dilakukan secara ketat oleh pendamping PKH, dilanjutkan dengan verifikasi, dan cek lokasi tempat tinggal.
“Yang ada adalah mereka yang ada di DTSEN. Perekrutan dilakukan oleh Pendamping PKH, kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat,” ungkap dia.
“Lalu, diverifikasi oleh BPS, disahkan oleh Bupati dan Gubernur, kemudian dikirim ke saya untuk ditandatangani,” jelasnya.
Gus Ipul memastikan bahwa proses ini tidak membuka peluang untuk siswa titipan.
“(Perekrutan siswa Sekolah Rakyat) ini penting karena Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” katanya.
Ia pun memperingatkan bahwa setiap kesalahan dalam proses rekrutmen akan berdampak sanksi bagi semua pihak yang terlibat.
“Kalau ada kesalahan, sanksinya bersama. Pertama pendamping PKH, lalu Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan setempat. Kemudian Bupati dan Gubernur, dan kalau mereka kena, Menterinya juga bisa kena,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menyebut bahwa Presiden telah menginstruksikan agar program Sekolah Rakyat berjalan bersih dan bebas dari praktik curang.
“Perintah Presiden tegas, tidak boleh ada kongkalikong, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Kalau masih ada yang main-main begitu, tolong dilaporkan, nanti akan diberi tindakan yang sesuai,” ungkapnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya sistemik pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kondisi hidup.
“Ini kerja bersama. Bukan hanya Kementerian Sosial. Ada peran Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan berbagai kementerian lainnya seperti Dikdasmen, PAN-RB, Kementerian PU, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenag, Mensesneg, dan Kominfo. Kita semua terlibat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 19:36
4 Jurus Kemenperin Dukung Keberlanjutan Industri Batik

Jakarta –

Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) mendorong keberlanjutan industri batik nasional. Batik dinilai tak hanya menjadi warisan budaya, namun diakui sebagai salah satu sektor industri kreatif yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan I 2025, nilai ekspor mencapai USD7,63 juta atau Rp 123,60 miliar (kurs Rp 16.200). Angka ini mengalami kenaikan 76,2% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Sebagai regulator, pemerintah melalui Kemenperin memiliki empat strategi untuk mendukung berkelanjutan industri batik. Pertama adalah menyiapkan sertifikasi industri hijau (SIH).

“Bagaimana peran Kementerian Perindustrian untuk mendukung sustainability (keberlanjutan) di industri batik? Kita punya sertifikasi hijau,” kata Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kemenperin Dr Ir Doddy Rahadi, dalam sesi talkshow ‘Batik & Keberlanjutan: Lestarikan Tradisi, Lestarikan Bumi’ dalam acara Gelar Batik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025).

Dikutip dari laman Kemenperin, SIH merupakan sistem penilaian yang mengukur tingkat penerapan prinsip industri hijau. Beberapa indikatornya yaitu efisiensi bahan baku, energi pengelolaan limbah, dan aspek manajemen perusahaan.

Implementasi SIH membawa beragam keuntungan nyata. Di antaranya:

– Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) rata-rata 37%.

– Meningkatkan OEE (Overall Equipment Effectiveness/Efektivitas Peralatan Secara Keseluruhan) sekitar 10%.

– Mendukung akses pasar hijau secara global.

“Kita harus ikuti prosedurnya, SOP-nya,” sambung Doddy.

Langkah kedua, yaitu menyediakan teknologi produksi bersih untuk mengelola limbah industri batik. Limbah yang biasanya dibuang di sungai, diolah di sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM) agar lebih ramah lingkungan.

“Pengelolaan limbahnya satu saja, bersama-sama. Jadi itu lebih efektif dan harus yang irit,” kata Doddy.

Berikutnya, Doddy menyebut Kemenperin juga menggelar program inkubator bisnis dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan untuk mendorong produktivitas dan daya saing IKM di seluruh Indonesia. Sehingga, mereka pun siap untuk mengembangkan ekspor produk batik di mancanegara.

Terakhir, kampanye dan edukasi melalui festival serta pameran juga digalakkan oleh Kemenperin agar industri batik semakin naik kelas dan berkelanjutan. Salah satunya gelaran Industrial Fest x Gelar Batik Nusantara.

(prf/ega)

01/08/2025 16:26
Jumlah Turis Asing Berlibur ke RI Naik, Tembus 1,42 Juta Orang per Juni 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 1,42 juta kunjungan pada Juni 2025. Adapun, wisman berkebangsaan Malaysia mendominasi kunjungan ke Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan 1,42 juta kunjungan wisman didominasi dari pintu masuk utama, yakni sebanyak 1.248.495 kunjungan pada Juni 2025.

Pada periode yang sama, wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan mencapai 167.470 kunjungan. Ini artinya, total kunjungan wisman mencapai 1,41 juta kunjungan pada Juni 2025.

“Dengan demikian, secara total jumlah kunjungan wisman sebanyak 1,42 juta atau naik 8,42% secara bulanan dan naik 18,20% secara tahunan,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

Secara keseluruhan, sepanjang Januari—Juni 2025, total kunjungan wisman mencapai 7,05 juta kunjungan atau meningkat 9,44% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

Adapun jika ditinjau menurut kebangsaan, wisatawan berkebangsaan Malaysia mendominasi kunjungan ke Tanah Air, yaitu sebesar 16,7% atau sebanyak 236.400 kunjungan.

Disusul, wisatawan asal Singapura sebesar 13% atau sebanyak 183.700 kunjungan, Australia sebesar 10,9% atau 154.200 kunjungan, serta wisatawan asal China sebanyak 113.500 kunjungan atau setara 8%.

“Dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui Bandara Ngurah Rai ini salah satunya dipicu dengan adanya peningkatan jumlah penerbangan menuju Bali,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pudji menuturkan rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan terus mengalami tren menurun.

Pada kuartal II/2025, rata-rata pengeluaran wisma per kunjungan hanya mencapai US$1.199,71. Nilainya lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran pada kuartal I/2025 yang mencapai US$1.277,17.

Bahkan, rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan turun dari sebelumnya pernah mencapai US$1.443,72 jika dibandingkan kuartal II/2024.

Sementara itu, rata-rata lama tinggal wisman pada triwulan II/2025 adalah selama 10,12 malam atau sekitar 10 malam. Angkanya turun jika dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai 10,94 malam.

Kemudian, jika dilihat berdasarkan jenis pengeluaran, proporsi pengeluaran terbesar dari wisman ini masih dialokasikan untuk akomodasi, yakni sebesar 37,48% pada kuartal II//2025. Kendati demikian, angkanya turun dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai 38,07%.

“Kemudian [pada kuarta II/2025] untuk makan dan minum sebesar 19,53%, serta belanja dan cinderamata sebesar 11,17%. Pola pengeluaran ini relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan pola pengeluaran pada kuartal I/2025,” tutupnya.

01/08/2025 15:18
Ekspor CPO RI Tembus US$11,43 Miliar di Semester I/2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang merupakan komoditas unggulan Indonesia mencapai US$11,43 miliar pada semester I/2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor CPO dan turunannya (HS 1511) naik 24,81% dari US$9,16 miliar pada Januari—Juni 2024.

“Total ketiga komoditas unggulan ini [besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya] memberikan share sekitar 28,97% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari hingga Juni 2025,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

Data BPS menunjukkan, pangsa ekspor CPO dan turunannya mencapai 8,91% dari total ekspor nonmigas sepanjang enam bulan pertama 2025.

Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor, BPS mencatat volume ekspor CPO dan turunannya meningkat 2,69% dari 10,72 juta ton pada semester I/2024 menjadi 11 juta ton pada semester I/2025.

Sementara itu, rata-rata harga CPO dan turunannya di tingkat global adalah US$1.053,03 per ton pada Januari—Juni 2025, atau naik 22,21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level US$861,65 per ton.

Adapun, peningkatan nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan juga terjadi pada besi dan baja (HS 72) yang naik 9,79% dari US$12,56 miliar pada paruh pertama tahun lalu menjadi US$13,79 miliar pada periode yang sama 2025.

Data BPS menunjukkan, pangsa terhadap nilai ekspor besi dan baja adalah 10,74% pada Januari—Juni 2025.

Jika ditinjau dari volume ekspor, komoditas besi dan baja mengalami kenaikan 9,84% dari 10,29 juta ton pada Januari—Juni 2024 menjadi 11,3 juta ton pada Januari—Juni 2025.

Kendati demikian, harga rata-rata besi dan baja turun 0,27% secara kumulatif. Pada Januari—Juni 2025, harga rata-rata komoditas ini berada di level US$1.217,84 per ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai US$1.221,19 per ton.

Di sisi lain, nilai ekspor batu bara (HS 2701) menjadi satu-satunya komoditas nonmigas unggulan Indonesia yang turun 21,09% secara kumulatif.

Pada Januari—Juni 2025, BPS mencatat nilai ekspor batu bara mencapai US$11,97 miliar dari periode yang sama tahun lalu mampu mengantongi US$15,17 miliar. Sepanjang Januari—Juni 2025, share nilai ekspor batu bara adalah 9,32%.

Lebih lanjut, penurunan nilai ekspor batu bara sejalan dengan volume ekspor yang juga merosot 6,33% secara kumulatif menjadi 184,19 juta ton pada Januari—Juni 2025. Padahal, volumenya pernah mencapai 196,65 juta ton pada periode yang sama 2024.

Dari sisi harga, rata-ratanya di tingkat global mencapai US$64,99 per ton, atau turun 15,86% secara kumulatif dari US$77,24 per ton pada Januari—Juni 2024.

01/08/2025 15:02
Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perkembangan indeks harga konsumen (IHK) terbaru, yang menunjukkan adanya tren kenaikan atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan memberi sinyal baik bagi perekonomian.

Airlangga mengklaim bahwa tren kenaikan inflasi itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat besar. Oleh sebab itu, dia memandang perkembangan itu secara positif.

“Kan [inflasi] sebetulnya bagus, menunjukkan demand [permintaan] konsumennya kuat,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2025).

Meski demikian, salah satu kelompok harga yang menjadi perhatian khusus adalah biaya pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti biaya pendidikan berpotensi terus mengalami inflasi dalam dua bulan ke depan atau hingga September 2025.

Airlangga menganggap perkembangan itu merupakan suatu kewajaran karena Juli merupakan periode tahun ajaran baru sekolah-sekolah.

“Ini kan awal anak-anak sekolah, jadi pasti mereka menaikkan spending [pengeluaran] dari merek untuk pendidikan,” kata politisi Partai Golkar itu.

Adapun Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa terjadi inflasi kelompok pendidikan sebesar 0,82% (month to month/MtM) pada Juli 2025, punya andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Hanya saja, kenaikan harga kelompok ini disebut akan menjadi tren bulanan ke depan.

“Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada dua bulan berikutnya yaitu Agustus dan September,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/8/2025).

Pada Juli 2025, komoditas utama yang memicu kenaikan harga di kelompok ini antara lain adalah biaya sekolah dasar sebesar dengan andil 0,02% (MtM), diikuti biaya sekolah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), bimbingan belajar, dan taman kanak-kanak yang masing-masing berkontribusi 0,01% (MtM).

Sementara secara keseluruhan, tingkat inflasi Indonesia Juli 2025 mencapai 0,30% MtM, naik dari posisi Juni 2025 yang senilai 0,19%. Sementara secara tahunan, Indonesia mencatatkan inflasi 2,37% (year on year/YoY) per Juli 2025, posisinya naik dari Juni 2025 dengan inflasi 1,87% (YoY).

“Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025,” ujar Pudji.

Secara tahunan, komoditas penyumbang inflasi utama adalah emas perhiasan (0,46%), bawang merah (0,18%), tomat (0,16%), beras (0,15%), dan tarif air minum PAM (0,14%).

Sementara secara bulanan, komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras (0,06%), tomat (0,05%), bawang merah (0,05%), cabai rawit (0,04%), dan bensin (0,03%).

Secara year to date atau Januari—Juli 2024, inflasi tercatat di level 1,69%. Angka itu masih berada di kisaran target inflasi APBN 2025 yaitu 2,5±1%.

01/08/2025 14:44
Video: Sebab Kelas Menengah Gagal Kaya-Bocah AS Incar Labubu & Stanley

Jakarta, CNBC Indonesia- Laporan Future of Jobs Report 2025, dari World Economic Forum menempatkan petani dan pekerja pertanian, sebagai profesi dengan pertumbuhan tertinggi secara global hingga 2030.

Memasuki tahun ajaran baru, Intuit Credit Karma melaporkan, anak-anak di AS meminta barang tertentu untuk keperluan sekolah, seperti gantungan tas boneka Labubu atau Jellycat.

Badan Pusat Statistik mencatat, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan hingga eceran mengalami peningkatan pada Juni 2025.

Menurut Yahoo Finance, ada 7 pembelian khas kelas menengah. Tujuannya bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok tapi juga kenyamanan hidup.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 01/08/2025) berikut ini.

01/08/2025 14:35