Kementrian Lembaga: BPS

  • Kemendag Sebut Harga Minyakita Bakal Turun Mulai Januari 2026

    Kemendag Sebut Harga Minyakita Bakal Turun Mulai Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan harga Minyakita yang melonjak di berbagai daerah dapat berangsur turun mulai Januari 2026.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025 yang mulai berlaku pada akhir Desember ini.

    Beleid ini mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan, guna menjaga harga minyak goreng rakyat itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

    “Kita berharap di pertengahan Januari itu sudah terjadi penyamaan harga secara signifikan,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Lebih lanjut, penurunan harga tersebut diharapkan tidak hanya terjadi di kawasan yang relatif fluktuatif seperti di timur Indonesia, melainkan juga di kawasan lainnya.

    Iqbal menjelaskan bahwa peran dari BUMN Pangan dan Perum Bulog dioptimalkan untuk mencapai tujuan ini, mengingat jangkauan kedua badan usaha itu hingga ke pelosok Tanah Air.

    Menurutnya, sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, pihaknya telah duduk bersama dengan BUMN Pangan dan Perum Bulog serta produsen Minyakita terkait kesiapan melaksanakan ketentuan ini.

    “Kami sudah menyampaikan ke mereka arah kebijakannya seperti apa, tidak ada kata tidak siap dari mereka yang kita dengarkan,” tegas Iqbal.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

    “Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.

  • Anggaran Pengentasan Kemiskinan Pacitan Rp122,4 M, Dinsos Akui Masih Ada Penerima Bansos Dobel

    Anggaran Pengentasan Kemiskinan Pacitan Rp122,4 M, Dinsos Akui Masih Ada Penerima Bansos Dobel

    Pacitan (beritajatim.com) — Anggaran pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan tergolong besar, dengan alokasi dana mencapai Rp 122,4 miliar setiap tahun untuk berbagai program bantuan sosial. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal karena masih ditemukan penerima bantuan sosial (bansos) yang memperoleh bantuan secara dobel.

    Fakta tersebut diungkapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan. Kepala Dinsos Pacitan, Heri Setijono, menyebut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya mencapai 106.254 keluarga yang menerima berbagai jenis bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    “Bantuannya beragam, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sembako warga miskin, sembako bencana, Asistensi Penyandang Disabilitas Plus (APSDP), bantuan yatim piatu (YAPI), hingga bantuan pemakaman lansia. Total KPM ada 106.254,” kata Heri, Jumat (19/12/2025).

    Dalam pelaksanaannya, Dinsos Pacitan tidak menampik adanya penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, bahkan dalam program yang sama. Heri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena perbedaan ketentuan desil penerima pada masing-masing program bantuan sosial.

    “PKH itu sasarannya desil 1 sampai 4, sementara BPNT desil 1 sampai 5. Jadi, ngapunten, kalau akhirnya ada yang menerima bantuan dobel, itu bukan kesalahan,” ujarnya.

    Menurut Heri, hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara tegas melarang penerima PKH untuk juga menerima BPNT. Seluruh kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Kalau bantuan yang bersumber dari kabupaten atau provinsi masih bisa kita kondisikan, karena bisa diverifikasi apakah seseorang sudah menerima bantuan atau belum. Tapi untuk PKH dan BPNT, dananya langsung dari pusat dan masuk ke rekening penerima. Desa hanya melakukan verifikasi administrasi oleh operator,” imbuhnya.

    Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan per Maret 2025 tercatat sebesar 12,97 persen atau sekitar 72,47 ribu jiwa. Heri menambahkan, penetapan data penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Dinas Sosial daerah tidak punya kewenangan penuh untuk mengubah data. Yang bisa mengusulkan perubahan atau penambahan adalah melalui proses verifikasi di desa,” tandasnya. [tri/beq]

  • Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak adanya kebijakan afirmatif, perbaikan distribusi guru, hingga peningkatan sarana serta prasarana pendidikan di Papua.
    Desakan tersebut disampaikannya setelah Presiden
    Prabowo Subianto
    menaruh perhatian soal informasi mengenai 700.000 anak di
    Papua
    tidak bersekolah.

    Komisi X
    tentu mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat-daerah agar hak
    pendidikan
    anak Papua benar-benar terpenuhi,” ujar Lalu kepada Kompas.com, Kamis (18/12/2025).
    Di samping itu, ia meminta pemerintah memverifikasi kebenaran informasi tersebut untuk menyusun kebijakan
    pendidikan di Papua
    .
    Verifikasi dapat melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pemerintah daerah.
    “Data tersebut memang perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Lalu.
    “Proses c
    ross-check
    ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” sambungnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap laporan yang menyebutkan sekitar 700.000 anak di Papua tidak bersekolah.
    Informasi tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    )
    Tito Karnavian
    menjelaskan, data tersebut berasal dari laporan Bupati Manokwari Hermus Indou, yang disampaikan dalam rapat pengarahan Prabowo kepada kepala daerah se-Papua.
    “Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai rapat.
    Menanggapi laporan itu, Prabowo meminta agar data tersebut segera diverifikasi. Tito mengatakan, pemerintah akan memastikan keakuratan informasi tersebut.
    “Nah kita harus
    cross-check
    dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita
    cross-check
    dulu benar nggak,” ucapnya.
    Tito menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak Papua memperoleh akses pendidikan.
    Apabila ditemukan anak-anak yang belum bersekolah, pemerintah akan berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka dapat mengenyam pendidikan.
    “Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi
                        Megapolitan

    2 Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi Megapolitan

    Hidup dari Gaji UMP di Jakarta: Bertahan, Berhemat, dan Menunda Mimpi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai UMR sekitar Rp 5 juta kerap terdengar cukup di atas kertas.
    Tetapi bagi banyak pekerja, angka itu lebih sering menjadi batas antara bertahan hari ini dan menunda mimpi untuk esok hari.
    Bagi sebagian orang, upah setara UMP Jakarta bukan lagi soal hidup layak, melainkan bagaimana bisa terus berjalan hingga akhir bulan.
    Pengalaman itu tercermin dari kisah para pekerja muda dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh realitas yang sama yakni mengelola hidup di Jakarta.
    Sari Kartika (25), misalnya, bekerja sebagai sales promotion girl (SPG). Perempuan yang sudah menilah ini telah dua tahun bekerja dengan gaji sekitar Rp 5,3 juta per bulan, setara UMP Jakarta.
    “Pengeluaran terbesar biasanya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti makan, belanja bulanan, dan transportasi. Karena sudah menikah, pengeluaran jadi lebih terasa dibanding waktu masih lajang,” ujar Sari saat ditemui di rumah kontrakannya, Kamis (17/12/2025).
    Sari tinggal bersama suaminya di rumah kontrakan dengan biaya sewa yang ditanggung bersama.
    Untuk transportasi, ia menyesuaikan dengan jadwal kerja, kadang menggunakan motor, kadang transportasi umum.
    Meski tak merinci angka, Sari mengakui ongkos transportasi cukup menggerus penghasilan.
    Ia dan suaminya masih bisa menabung, meski jumlahnya terbatas.
    “Masih, tapi tidak banyak. Tabungan itu biasanya hasil gabungan saya dan suami. Kalau hanya dari gaji saya sendiri, rasanya sulit untuk nabung besar,” kata dia.
    Menjelang akhir bulan, pola hidup mereka berubah. Pengeluaran diperketat, belanja ditunda, keinginan ditekan.
    “Menjelang akhir bulan biasanya sudah mulai lebih hemat. Kami jadi lebih selektif belanja, menahan keinginan yang bukan kebutuhan utama,” ujar Sari.
    Ia mengaku jarang berutang, tetapi menunda kebutuhan sudah menjadi hal lumrah. Hiburan menjadi hal pertama yang dikorbankan.
    “Kami jarang banget liburan jauh. Biasanya cukup di rumah atau keluar sebentar yang tidak banyak keluar biaya,” tutur dia.
    Dengan kondisi itu, Sari menilai hidupnya berada di antara “cukup” dan “bertahan”.
    “Karena belum punya anak, masih terasa cukup kalau digabung dengan gaji suami. Tapi kalau nanti punya anak, saya merasa UMR pasti berat,” ucap Sari.
    Berbeda dengan Sari, Dilla (23) masih lajang. Ia bekerja sebagai personal assistant di Jakarta Selatan dengan gaji sekitar Rp 6 juta per bulan, sedikit di atas UMR.
    Sebagai perantau dari Serang, Banten, Dilla menanggung seluruh biaya hidup sendiri di Jakarta.
    Ia tinggal di kos kawasan Kemang dengan biaya Rp 2,2 juta per bulan. Menurutnya, angka itu mahal, tetapi sepadan dengan lokasi dan fasilitas.
    “Pos terbesar tentu tempat tinggal atau kos. Pos kedua paling besar adalah biaya makan sehari-hari,” ujar Dilla.
    Untuk transportasi, ia mengandalkan ojek online karena jarak kos ke kantor cukup dekat. Biayanya sekitar Rp 400.000–Rp 500.000 per bulan.
    Dilla berusaha menyisihkan tabungan sejak awal gaji masuk, meski jumlahnya terbatas.
    “Bisa, tapi mepet banget. Nabungnya pelan-pelan,” kata dia.
    Menjelang akhir bulan, hidupnya berubah menjadi mode bertahan. Ia membawa bekal, berhenti membeli kopi, dan mengurangi hangout.
    “Lumayan struggle. Aku harus benar-benar ngatur supaya bisa bertahan sampai gajian,” ucap Dilla.
    Saat ditanya seberapa sering gajinya habis sebelum waktunya, jawabannya singkat.
    “Setiap bulan,” tutur dia.
    Bagi Dilla, gaji setara UMR belum bisa disebut layak.
    “Menurut aku, untuk hidup layak, mengandalkan
    gaji UMR
    itu tidak cukup di Jakarta. Di atas Rp 10 juta baru bisa dibilang layak, apalagi kalau mau menabung lebih banyak,” kata Dilla.
    Muhammad Iqbal (23) bekerja sebagai QC Staff. Ia sudah delapan bulan bekerja di Jakarta, setelah empat tahun merantau sejak kuliah di Depok. Gajinya setara UMR, sedikit di atasnya.
    Pengeluaran terbesarnya adalah kos Rp 1,5 juta per bulan (termasuk listrik) dan makan. Biaya transportasi sekitar Rp 200.000 per bulan untuk bensin motor.
    Iqbal mengaku selalu menyisihkan tabungan dan dana darurat.
    “Karena kita enggak tahu kebutuhan mendesak itu datang kapan,” kata dia.
    Ia pernah berada di fase sulit di awal bekerja, bahkan sempat berutang ke sepupu dan mengirit makan. Namun pengalaman itu mengajarkannya cara mengelola gaji.
    “Sejauh ini saya tidak pernah merasa gaji UMR habis sebelum waktunya. Tergantung cara kita manage dan gaya hidup,” ujar Iqbal.
    Bagi Iqbal, UMR masih memungkinkan hidup layak selama masih lajang.
    “Saya masih bisa bertahan hidup layak di ibu kota, mengirim ke orang tua dan menabung,” tutur dia.
    Namun ia mengakui, hiburan menjadi hal yang paling sering dikorbankan.
    Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI menjelaskan, UMP DKI Jakarta 2025 sekitar Rp 5,39 juta per bulan. Namun angka itu belum mencerminkan biaya hidup riil.
    “Survei BPS dan sejumlah lembaga menunjukkan bahwa biaya hidup rata-rata rumah tangga di Jakarta jauh lebih tinggi (BPS: sekitar Rp 14,8 juta per bulan untuk rumah tangga), sehingga UMP hanya menutup sebagian kebutuhan dasar,” ujar Rista saat dihubungi.
    Menurut dia, bagi pekerja lajang yang sangat hemat, UMR masih memungkinkan untuk bertahan, tetapi dengan banyak kompromi.
    Ia memaparkan alokasi realistis penghasilan Rp 5 juta per bulan: hunian 30 persen, makan 25 persen, transportasi 10 persen, tagihan 8 persen, kesehatan 5 persen, tabungan 10 persen, dan sisanya untuk kebutuhan fleksibel.
    Dalam praktiknya, Rista kerap menemui pola hidup
    paycheck-to-paycheck
    , kerja sampingan, ketergantungan pinjaman konsumtif, serta minimnya perlindungan dan investasi jangka panjang.
    “Tidak siap krisis PHK, sakit, atau kejadian besar memaksa jual aset atau pinjam mahal. Tidak ada investasi atau persiapan pensiun meningkatkan risiko kemiskinan di usia tua,” jelas dia.
    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menegaskan
    UMR Jakarta
    secara nominal terlihat tinggi, tetapi belum mencerminkan standar hidup layak.
    “Struktur biaya hidup didominasi pengeluaran non-makanan terutama perumahan dan transportasi yang bersifat wajib dan sulit dikompresi,” kata Rizal.
    Menurut dia, bagi pekerja lajang UMR mungkin cukup untuk bertahan. Namun bagi pekerja berkeluarga, ruang finansialnya sangat sempit.
    “Dalam konteks ini, UMR lebih berfungsi sebagai batas minimum bertahan hidup, bukan jaminan hidup layak,” ujar Rizal.
    Ia menilai kenaikan UMR kerap kalah cepat dari inflasi biaya hidup perkotaan, seperti sewa hunian, ongkos komuter, dan harga pangan.
    Akibatnya, setiap kenaikan upah habis untuk menutup pengeluaran rutin. Jika kondisi “cukup tapi rapuh” ini meluas, fondasi ekonomi kota menjadi tidak kokoh.
    “Konsumsi rumah tangga tetap berjalan, tetapi bersifat defensif dan minim tabungan,” ujar dia.
    Menurut Rizal, solusi tidak bisa berhenti pada penyesuaian upah.
    “Pemerintah perlu memprioritaskan pengendalian biaya hidup pada pos pengunci, terutama hunian terjangkau, transportasi publik, dan stabilisasi harga pangan,” kata Rizal.
    Cerita Sari, Dilla, dan Iqbal menunjukkan bahwa Rp 5 juta di Jakarta bukan sekadar angka.
    Mereka adalah spektrum pengalaman yakni antara bertahan dengan kompromi, cukup dengan disiplin, atau lelah oleh kenyataan.
    Satu benang merahnya sama yakni UMR Jakarta sering kali cukup untuk hari ini, tetapi belum tentu untuk masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah melemah diiringi keputusan BI tahan suku bunga

    Rupiah melemah diiringi keputusan BI tahan suku bunga

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah tipis 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.695 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    Pelemahan kurs rupiah menyusul setelah keluar keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate.

    “BI mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah di 4,75 persen, dengan alasan ketidakpastian global yang berkelanjutan, sambil menegaskan bahwa masih ada ruang untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ucap Chief Economist Permata Bank Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu (17/12).

    Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

    Melihat sentimen global, berasal dari pernyataan dovish dari pejabat Fed Christopher Waller.

    “(Ia) mencatat bahwa suku bunga kebijakan saat ini berada sekitar 100 bps (basis points) di atas level netral, menunjukkan ruang yang cukup untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ungkap dia.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.650–16.750 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPC Terminal Petikemas bukukan 3,26 juta TEUs jelang tutup tahun

    IPC Terminal Petikemas bukukan 3,26 juta TEUs jelang tutup tahun

    Jakarta (ANTARA) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menjelang tutup tahun 2025 membukukan kinerja 3.269.607 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) atau tumbuh 13,32 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 sebesar 2.885.249 TEUs.

    “Kinerja yang terus tumbuh menjadi indikator arus logistik di pelabuhan semakin efisien. Bagi kami, angka kinerja bukan sekadar capaian internal, tetapi cerminan kelancaran distribusi barang dari hulu ke hilir,” ujar Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Pramestie mengatakan bahwa peningkatan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional di seluruh area kerja.

    Peningkatan kinerja tercatat hampir di seluruh wilayah operasional. Area Non-Tanjung Priok yang meliputi Sumatera dan Pontianak mencatatkan pertumbuhan 11,09 persen pada periode Januari–November 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Area Tanjung Priok menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 13,86 persen.

    Kinerja positif tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekspor sejumlah komoditas unggulan di berbagai wilayah. Di Panjang, komoditas Refined Glycerine tumbuh signifikan hingga 438,6 persen, diikuti ekspor kopi yang meningkat 201 persen.

    Sementara di Palembang, menurut dia, ekspor karet dan kelapa masing-masing tumbuh 119 persen dan 105 persen. Di Sumatera Barat, komoditas Gambier dan Cassia Vera juga menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 58,3 persen dan 25,4 persen.

    Adapun di Tanjung Priok, pertumbuhan dipengaruhi oleh kehadiran sejumlah layanan internasional dan domestik baru yang memperkuat arus petikemas.

    Sejalan dengan itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai 234,04 miliar dolar AS, tumbuh 6,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Ekspor nonmigas tercatat sebesar 223,12 miliar dolar AS atau naik 8,42 persen, sementara impor Indonesia mencapai 198,16 miliar dolar AS, meningkat 2,19 persen. Dengan capaian tersebut, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 35,88 miliar dolar AS.

    “Fokus kami adalah menjaga keandalan operasi agar pengguna jasa mendapatkan kepastian layanan di tengah meningkatnya aktivitas kepelabuhanan. Menjelang akhir tahun, kami memastikan seluruh terminal tetap beroperasi optimal untuk menjaga kelancaran arus barang,” ujar Pramestie.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh Sebut UMP Jateng Idealnya Rp 3,4 Juta, Pemerintah Dinilai Masih Berutang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Desember 2025

    Buruh Sebut UMP Jateng Idealnya Rp 3,4 Juta, Pemerintah Dinilai Masih Berutang Regional 17 Desember 2025

    Buruh Sebut UMP Jateng Idealnya Rp 3,4 Juta, Pemerintah Dinilai Masih Berutang
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Kelompok buruh di Jawa Tengah (Jateng) menyebut Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng hingga kini masih di bawah kebutuhan hidup layak (KHL).
    Idealnya, bila kewajiban
    KHL
    dipenuhi 100 persen, maka UMP Jateng harus Rp 3,4 juta. Namun, saat ini UMP 2025 hanya sebesar Rp 2,1 juta.
    Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP)
    Karmanto
    , mengatakan
    UMP Jawa Tengah
    saat ini baru berada di kisaran 70 persen dari KHL.
    “Jadi
    utang pemerintah
    kepada buruh di Jawa Tengah itu masih 30 persen,” kata Karmanto saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (17/12/2025).
    Berdasarkan perhitungan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menuturkan, nilai KHL di Jawa Tengah seharusnya berada di angka sekitar Rp 3,4 juta untuk memenuhi standar 100 persen KHL.
    “Kalau dihitung normalnya itu kan sekitar Rp 3.400.000. Itu 100 persen KHL ya kalau dihitung dengan sumber BPS,” ujarnya.
    Sementara itu, di kota-kota besar seperti Semarang, nilai KHL bahkan disebut lebih tinggi.
    “Kalau di kota Metro seperti Semarang ya itu sudah di titik Rp 4.100.000 itu KHL-nya,” katanya.
    Karmanto menegaskan, data tersebut tidak diambil secara sembarangan karena survei KHL memang menjadi kewenangan BPS sesuai amanat undang-undang.
    “Jadi kami tidak asal-asalan ambil data karena memang undang-undang mengamanatkan untuk survei ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik begitu,” tegasnya.
    Meskipun dinilai masih sulit untuk langsung terpenuhi 100 persen,
    kelompok buruh
    tetap mendorong agar UMP Jawa Tengah 2026 setidaknya dapat mendekati 100 persen KHL.
    Ia menilai, jika kenaikan UMP hanya mengikuti simulasi umum seperti 6,5 persen, maka disparitas upah antardaerah akan semakin melebar.
    “Jangan sampai di bawah terus karena disparitas itu semakin tidak bisa dijangkau kalau nanti kenaikannya kita contohkan 6,5 persen,” tuturnya.
    Karmanto menegaskan, kelompok buruh akan terus memperjuangkan perbaikan pengupahan Jawa Tengah melalui forum Dewan Pengupahan.
    “Bahwa memang kondisi pengupahan Jawa Tengah memang harus diperbaiki,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui program TJSL merenovasi rumah tidak layak huni dengan total 15 penerima manfaat di Jakarta, Bekasi, dan Cianjur.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa rumah merupakan fondasi kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat.

    Oleh karena itu, BTN memandang penting kolaborasi dengan PPATK dalam program Bedah Rumah “Rumah Bersih, Keuangan Bersih” ini agar pembangunan perumahan berjalan seiring dengan penguatan integritas keuangan.

    “Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Nixon.

    Program ini juga sejalan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Indonesia.

    Selama lebih dari dua dekade, PPATK bersama para pemangku kepentingan telah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

    “Bagi BTN, semangat ini sejalan dengan peran kami sebagai bank pembiayaan perumahan nasional. Kami tidak hanya berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Nixon.

    Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini juga membawa pesan penting bahwa masyarakat, khususnya MBR, perlu dilindungi tidak hanya dari keterbatasan hunian, tetapi juga dari risiko transaksi keuangan ilegal, seperti judi online, investasi bodong, maupun praktik pencucian uang.

    “Hunian yang layak dan keuangan yang bersih merupakan fondasi bagi masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan,” tegas Nixon.

    Ia mengamini bahwa tantangan perumahan nasional masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Jawa Barat baru sekitar 54,17 persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni, sementara sekitar 45,83 persen lainnya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

    “Artinya, hampir satu dari dua rumah tangga di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan intervensi bersama,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa komitmen lembaganya dalam menjaga integritas tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan analisis transaksi keuangan, melainkan juga diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

    Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada PPATK agar menyelamatkan setiap uang rakyat, PPATK turut menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat.

    “Pesan Presiden Prabowo jelas kepada kami, selamatkan setiap uang rakyat. Karena itu, PPATK juga punya program membangun rumah seperti yang dilakukan BTN. Dananya berasal dari sumbangan gaji para pegawai,” kata Ivan.

    Ia berharap, rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang bukan sekadar untuk berteduh. Tapi juga menjadi pusat kehidupan keluarga.

    “Saya berharap rumah baru yang dibangunkan BTN kepada bapak-ibu bisa menjadi tempat untuk berkumpul, beribadah, dan merawat generasi berikutnya. Dari sanalah keluarga bisa tumbuh menjadi keluarga yang sejahtera,” kata Ivan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Otorita Sindir PNS Ogah Pindah ke IKN

    Bos Otorita Sindir PNS Ogah Pindah ke IKN

    Jakarta

    Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyindir para calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai Kementerian/Lembaga lainnya yang menolak pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebab menurutnya kawasan ibu kota itu secara khusus dibangun untuk generasi mendatang.

    “Karena IKN adalah kota bagi mereka, bukan buat saya, generasi saya, bukan buat generasi Menteri Bappenas, itu buat generasi muda ke depan. Itulah IKN,” ujar Basuki dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 di kantor BPS, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Sebagai contoh, ia mengatakan setiap PNS yang pindah ke IKN akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang menurutnya sudah sangat lengkap.

    Semisal area tempat tinggal yang diberikan memiliki luas 98 m2 dengan tiga kamar tidur, dua kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur.

    “Namanya rusun karena saya khawatir kalau kita bilang apartemen, dikira ASN itu sombong tapi jelas itu kayak apartemen, airnya tap water langsung diminum, hot and cold,” terang Basuki.

    “Jauh lebih baik daripada CPNS yang di sini kos-kosannya di Tambun, atau Pamulang,” sindirnya.

    Dalam kesempatan itu, Basuki turut memastikan tinggal di IKN sangatlah nyaman. Sebab ia sendiri bersama jajaran OIKN sudah membuktikan.

    “Jangan khawatir, kami semua sekarang sudah di IKN. Saya sendiri bersama seluruh 1.100 aparat optorita berada di IKN,” tegas Basuki.

    Tonton juga video “Nusron Wahid Soal Hak Guna Lahan 190 Tahun di IKN Batal”

    (igo/hns)

  • InJourney Airports Siap Kelola Bandara IKN Saat Status Jadi Komersial

    InJourney Airports Siap Kelola Bandara IKN Saat Status Jadi Komersial

    Bisnis.com, TANGERANG — Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) M. Rizal Pahlevi menyatakan kesiapannya sebagai operator bandara khusus Ibu Kota Nusantara (IKN), jelang perubahan status menjadi umum.

    Rizal menyampaikan, pihaknya memang telah dilimpahkan wewenang sebagai operator bandara di Ibu Kota Nusantara, yang nantinya akan melayani penerbangan domestik maupun internasional. 

    “Kami sebagai airport operator yang memang dikasih kewenangan kepada kami sebagai operator, kami siap,” ujarnya saat ditemui di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Rabu (17/12/2025). 

    Dalam prosesnya, Rizal menyatakan bahwa memang telah ada pembahasan terkait program yang perlu disiapkan ke depannya untuk IKN. 

    Pihaknya sebagai operator bandara pun sudah melakukan mapping untuk menentukan sejumlah kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan di bandara, mengingat pergantian status dari khusus menjadi umum atau komersial

    Untuk diketahui, Injourney Airports saat ini tercatat mengelola sebanyak 37 bandara di seluruh Indonesia.

    Apabila nantinya Bandara Khusus IKN resmi menjadi komersial, pintu masuk ke IKN ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang sebelumnya menuju ibu kota baru melalui Bandara Sepinggan di Balikpapan. 

    Adapun, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap saat ini tengah memproses perubahan status Bandara di IKN dari bandar udara khusus menjadi bandar udara umum.

    Proses perubahan status tersebut dilakukan setelah bandara resmi beroperasi sebagai Bandar Udara Khusus sejak diterbitkannya Sertifikat Bandar Udara (SBU) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan pada 12 Juni 2025.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkap, perubahan status bandara tersebut dilakukan dalam rangka mendorong konektivitas dari dan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang akan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

    “Sekarang kalau bandara itu sudah khusus, jadi kalau yang private jet tinggal telepon sudah siap beroperasi. Iya, sekarang sedang diproses jadi Bandara Umum,” kata Basuki saat ditemui di Kantor BPS, Selasa (16/12/2025) malam 

    Melengkapi pernyataan tersebut, Staf Khusus Kepala Otorita IKN (OIKN) Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa pihaknya tengah menunggu restu Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan status. 

    Nantinya, status bandara tersebut akan dituangkan dalam peraturan presiden (Perpres). 

    “Masih proses ya. Masih menunggu perpresnya,” jelasnya singkat.