Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • FDA Setujui Suntikan Cegah HIV! 2 Kali Setahun, Diklaim Efektif hingga 90 Persen

    FDA Setujui Suntikan Cegah HIV! 2 Kali Setahun, Diklaim Efektif hingga 90 Persen

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau US Food and Drug Administration (US FDA) menyetujui penggunaan obat yang saat ini dipakai mengobati infeksi HIV, bisa dipakai untuk mencegah virus.

    Gilead Sciences, produsen obat tersebut, mengumumkan suntikan lenacapavir dua kali setahun telah disetujui di Amerika Serikat untuk pencegahan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dengan merek dagang Yeztugo.

    Dalam uji klinisnya, obat dinilai terbukti secara drastis mengurangi risiko infeksi dan memberikan perlindungan hampir total terhadap HIV, jauh lebih banyak daripada pilihan utama yang tersedia untuk profilaksis pra-pajanan atau Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP).

    Terapi yang disebut PrEP ini telah digunakan untuk mencegah infeksi HIV selama bertahun-tahun. Di AS, ini mungkin melibatkan konsumsi pil, seperti obat harian yang disebut Truvada, atau mendapatkan suntikan, seperti suntikan setiap dua bulan dari obat Apretude. Namun, suntikan lenacapavir dua kali setahun kini telah menjadi suntikan pertama dan satu-satunya untuk pencegahan HIV.

    “Yeztugo bisa menjadi pilihan PrEP transformatif yang selama ini kita nantikan, menawarkan potensi untuk meningkatkan penyerapan dan persistensi PrEP serta menambahkan alat baru yang ampuh dalam misi kita untuk mengakhiri epidemi HIV,” kata Dr. Carlos del Rio, seorang profesor kedokteran terkemuka di Divisi Penyakit Menular di Fakultas Kedokteran Universitas Emory dan salah satu direktur Pusat Penelitian AIDS Emory, dalam rilis berita Gilead.

    “Suntikan dua kali setahun dapat mengatasi hambatan utama seperti kepatuhan dan stigma, yang dapat dihadapi oleh individu saat menjalani rejimen dosis PrEP yang lebih sering, terutama PrEP oral harian. Kita juga tahu bahwa, dalam penelitian, banyak orang yang membutuhkan atau menginginkan PrEP, dengan dosis yang lebih jarang.”

    “Dengan adanya obat tersebut di aliran darah atau tubuh, jika terkena HIV, obat tersebut akan menghalanginya untuk berkembang biak. Obat itu menghentikan perkembangan infeksi,” kata Dr Jared Baeten, wakil presiden senior pengembangan klinis dan kepala area terapi virologi di Gilead Sciences, dikutip dari CNN.

    Virus imunodefisiensi manusia atau HIV, yang menyebar terutama melalui hubungan seks tanpa kondom atau berbagi jarum suntik, menyerang sistem kekebalan tubuh, dan tanpa pengobatan, dapat menyebabkan sindrom imunodefisiensi yang didapat atau AIDS. Meskipun tingkat infeksi HIV baru telah menurun di AS, sekitar 1,2 juta orang diperkirakan mengidap HIV, dan sekitar 13 persen dari mereka mungkin tidak mengetahuinya.

    ‘Bisa Didapatkan Tanpa Diketahui Orang Lain’

    Sebuah studi yang disebut uji coba PURPOSE 2 menemukan bahwa hanya dua suntikan lenacapavir setahun dapat mengurangi risiko infeksi HIV hingga 96 persen. Obat tersebut menawarkan perlindungan yang hampir total terhadap HIV. Studi lain, uji coba PURPOSE 1, menemukan lenacapavir menunjukkan kemanjuran 100 persen untuk pencegahan HIV pada wanita.

    “Lenacapavir adalah pilihan unik bagi orang-orang untuk pencegahan HIV karena merupakan suntikan yang diberikan hanya dua kali setahun. Jadi orang-orang dapat memperolehnya secara pribadi, diam-diam, lalu mengaturnya dan melupakannya serta tidak perlu memikirkannya hingga enam bulan kemudian,” kata Baeten.

    “Bagi banyak orang, itu mungkin merupakan pilihan yang memberdayakan dan pribadi yang dapat membuat pencegahan HIV dapat dilakukan dalam kehidupan mereka.”

    Masih banyak stigma, ketakutan, dan misinformasi seputar HIV, kata Ian Haddock, yang berpartisipasi dalam uji coba PURPOSE 2 untuk lenacapavir.

    Ketika Haddock masih remaja dan tinggal di pedesaan Texas, ia mengenang bagaimana menghadapi sebagian stigma itu.

    “Rasanya seperti momen yang berputar penuh,” katanya.

    Haddock mengatakan ia mulai mengonsumsi pil PrEP setiap hari pada 2015 untuk membantu mengurangi risiko HIV, tetapi terkadang pil tersebut membuatnya sakit perut atau ia lupa meminumnya.

    Pada Januari 2024, ketika ia mengetahui tentang uji klinis lenacapavir, ia segera mendaftar. Ia tidak mengalami efek samping apa pun selama uji klinis tersebut selain iritasi di tempat suntikan.

    Meskipun uji klinis telah berakhir, Haddock mengatakan, ia berencana untuk terus menerima suntikan lenacapavir dua kali setahun, dan ia berharap persetujuan FDA akan membantu meningkatkan kesadaran akan alat pencegahan HIV.

    Pada 2012, FDA menyetujui Truvada, yang juga dibuat oleh Gilead Sciences, menjadikannya obat PrEP pertama untuk pencegahan HIV pada orang dewasa yang tidak terinfeksi di Amerika Serikat, tetapi meskipun PrEP telah ada sejak 2012.

    “Jadi ini membuka peluang yang sama sekali baru,” katanya tentang lenacapavir.

    NEXT: Momen tonggak sejarah

    Tahun lalu, Gilead Sciences merilis data dari uji coba PURPOSE 2 yang menunjukkan 99 persen peserta yang menerima suntikan lenacapavir dua kali setahun untuk pencegahan HIV, tidak terinfeksi.

    Hanya ada dua kasus di antara 2.180 orang, yang secara efektif membuktikan 89 persen lebih efektif daripada pil PrEP Truvada. Uji coba tersebut tidak disamarkan sejak awal karena memenuhi titik akhir utamanya, yang memungkinkan lenacapavir ditawarkan kepada semua peserta, dan obat tersebut dapat ditoleransi dengan baik.

    “Efek samping yang paling umum, seperti yang diduga, adalah reaksi di tempat suntikan,” kata Baeten, seperti ruam atau rasa tidak nyaman.

    Uji coba PURPOSE 2 melibatkan pria cisgender, pria transgender, wanita transgender, dan orang nonbiner berusia 16 tahun atau lebih, berhubungan seks dengan pasangan yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir.

    “Ini adalah momen penting dalam perjuangan melawan HIV selama puluhan tahun. Dengan pemberian dua kali setahun dan kemanjuran yang luar biasa, lenacapavir akan membantu kita mencegah HIV dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya,” kata Daniel O’Day, ketua dan kepala eksekutif di Gilead Sciences, dalam pernyataan melalui email.

  • Efek Ngeri Kopi Kejantanan Ilegal, Ingin Perkasa malah Gagal Ginjal

    Efek Ngeri Kopi Kejantanan Ilegal, Ingin Perkasa malah Gagal Ginjal

    Jakarta –

    Kopi dengan bahan kimia obat kerap diedarkan dengan klaim sebagai ‘kopi kejantanan’. Mengandung bahan aktif obat keras seperti sildenafil, bahan aktif Viagra, kopi-kopi ilegal seperti ini bisa berdampak serius bagi kesehatan.

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof Taruna Ikrar, menyebut kandungan bahan aktif yang kerap ditemukan dalam kopi kejantanan umumnya merupakan obat keras yang hanya boleh dikonsumsi atas rekomendasi dokter. Dosis dan aturan pakainya harus ditentukan dan dipantau melalui pemeriksaan.

    “Ada kopi, yang dipromosikan bisa membuat kejantanan. Ternyata penemuannya kami produk itu di lapangan mengandung sildenafil sitrat, itu kayak viagra. Dia mengandung obat kimia,” kata Prof Ikrar dalam detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal’, Rabu (18/6/2025).

    “Jadi bukan kopinya yang membuat kejantanan, tapi obat. Obat ini bisa menyebabkan gagal ginjal hingga gagal jantung,” sambungnya.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal!’, Rabu (18/6/2025). Foto: Ari Saputra/detikHealth

    Menurut Prof Ikrar, ini merupakan satu bentuk penipuan kepada konsumen. Terlebih, BKO yang digunakan tersebut seharusnya menggunakan resep dokter terkait konsumsinya.

    “Kenapa harus lewat resep dokter obat ini, karena obat ini bisa memberikan efek-efek samping yang lain,” kata Ikrar.

    “Taruhlah orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, dengan terjadinya fase konstruksi bisa menyebabkan kenaikan tekanan pembuluh darah,” sambungnya.

    (dpy/up)

  • Bantah Hoax Lama yang Masih Beredar, BPOM RI Tegaskan Aspartam Aman!

    Bantah Hoax Lama yang Masih Beredar, BPOM RI Tegaskan Aspartam Aman!

    Jakarta –

    Hoax tentang bahaya aspartam masih saja beredar, bahkan setelah berulang kali dibantah oleh pihak terkait. Termasuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang nama lembaganya turut dicatut dalam hoax yang disertai daftar sederet produk minuman tersebut.

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Prof Taruna Ikrar menegaskan, hingga saat ini produk dengan kandungan aspartam aman dikonsumsi selama dalam batas yang ditentukan. Bahkan, hal ini juga sudah diatur oleh World Health Organization (WHO).

    “Menurut WHO, dalam Codex Alimentarius Commission (CAC) yang kita jadikan bahan rujukan, aspartam ini bukan bukan zat pemanis yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang beredar di masyarakat itu,” kata Prof Ikrar dalam detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal’, Rabu (18/6/2025).

    Selama disertai dengan izin edar BPOM, Prof Ikrar memastikan, produk mengandung aspartam di Indonesia terjamin keamanannya. Karenanya, konsumen tak perlu khawatir.

    “Kalau sudah mendapatkan stempelnya Badan POM, izin edarnya, itu berarti BPOM sudah mengecek secara maksimal, tidak melebihi dosis yang seharusnya dan itu aman untuk dikonsumsi,” katanya.

    Terkait masih beredarnya rumor bahwa aspartam dapat memicu munculnya penyakit-penyakit kronis, menurut Ikrar ini tak luput dari adanya ‘perang dagang’.

    “Saya kira ini ada faktor perang dagang antara mereka (produsen-produsen). Misalnya brand A mengandung zat ini (aspartam), yang lain kurang laku, ya biasa ada motif ekonomi,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • BPOM Temukan 309 Ribu Tautan Produk Ilegal di E-Commerce

    BPOM Temukan 309 Ribu Tautan Produk Ilegal di E-Commerce

    detikcom Leaders Forum

    Ari Saputra – detikHealth

    Rabu, 18 Jun 2025 16:30 WIB

    Jakarta – Sepanjang 2024, BPOM mengungkap 309 ribu tautan menyesatkan di e-commerce yang memasarkan obat, makanan, dan kosmetik ilegal tanpa izin edar.

  • Kepala BPOM Bicara Potensi Herbal RI Mendunia, Mana yang Jadi Kandidat?

    Kepala BPOM Bicara Potensi Herbal RI Mendunia, Mana yang Jadi Kandidat?

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyayangkan potensi herbal Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan untuk menjadi obat. Ia menyebut ada 30 ribuan spesies tanaman di Indonesia yang sebenarnya berpotensi menjadi obat, tapi kurang penelitian.

    Dari 30 ribuan spesies tanaman tersebut, ada sekitar 17.246 yang diekstrak menjadi obat asli Indonesia seperti jamu-jamuan, tapi baru ada 78 produk yang naik kelas menjadi ‘obat herbal terstandar’. Menurut Taruna, ini perlu menjadi sorotan penting mengingat kebanyakan bahan baku obat diimpor dari luar negeri.

    “Terus challenge kita, 94 persen obat yang ada di Indonesia, itu banyak sekali ya, bahan bakunya impor,” kata Taruna ketika ditemui detikcom di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6/2025).

    “Untuk naik tingkat, itu lewat research and development. Setelah itu (tahap obat herbal terstandar), itu naik menjadi setingkat obat. Dari obat herbal terstandar yang naik jadi obat baru 21 produk sejak Indonesia merdeka,” sambungnya.

    Menurut Taruna, salah satu faktor masih kurangnya penelitian herbal di Indonesia disebabkan oleh biaya yang cukup tinggi. Ini meliputi proses penelitian yang panjang, sumber daya manusia, dan peralatan.

    Demi meningkatkan penelitian, BPOM mendorong kerjasama dengan produsen obat-obatan serta perguruan tinggi. Selain itu, ia mengharapkan nantinya mahasiswa kedokteran, pertanian, atau farmasi bisa meneliti herbal sebagai skripsi.

    Taruna menuturkan penelitian skripsi bisa menjadi awal yang baik untuk riset herbal di Indonesia, terlebih biaya penelitian ini juga tergolong lebih murah. Ia berharap setidaknya ada lebih banyak herbal yang bisa naik kelas menjadi obat herbal terstandar.

    “Karena untuk naik dari ‘obat asli Indonesia’ semacam jamu-jamuan menjadi ‘obat herbal terstandar’ itu cuma butuh uji praklinik. Uji praklinik tidak terlalu besar dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa S1,” katanya.

    “Kita kerjasama sekarang dengan 178 universitas yang mudah-mudahan ini bisa jadi langkah konkret dalam waktu dekat. Semuanya kita bisa eksplorasi sumber daya kita,” tandas Taruna.

    (avk/naf)

  • Hati-hati Belanja Online, BPKN Terima Laporan Izin BPOM Dimanipulasi

    Hati-hati Belanja Online, BPKN Terima Laporan Izin BPOM Dimanipulasi

    Jakarta –

    Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menjadi acuan penting sebelum membeli produk obat maupun pangan, utamanya saat memilih belanja daring atau online. Sayangnya, banyak produk yang mencatut izin palsu sehingga kerap mengelabui konsumen.

    Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menerima laporan tersebut dalam penjualan di e-commerce.

    “Pengaduan di kita, itu banyak izin BPOM RI yang ternyata bisa dimanipulasi, artinya ini harus lebih teliti lagi sebelum membeli produk,” tutur Mufti dalam sesi bincang detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal’, Rabu (18/6/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengakui tantangan penjualan di era digitalisasi. Akses konsumen pada obat dan pangan relatif mudah dan cepat, tetapi tidak semua informasi yang didapat bisa dipertanggungjawabkan.

    Menurutnya, banyak iklan yang kemudian overclaim dan menyesatkan pemahaman konsumen. Misalnya, menjanjikan khasiat instan dalam suatu produk. Setelah ditelusuri, efek instan yang didapat adalah bahan kimia obat (BKO) yang seharusnya tidak dicampur pada produk herbal.

    Pada e-commerce, sedikitnya ada lebih dari 300 ribu link penjualan yang berkaitan dengan produk obat herbal ilegal maupun berbahaya. Taruna menekankan pihaknya terus bekerja sama dengan e-commerce untuk melakukan takedown link.

    Sayangnya, ‘lenyap satu tumbuh seribu’. Hal ini menandakan tidak hanya pemerintah yang perlu ‘turun tangan’ ikut andil dalam pemberantasan produk-produk ilegal. Namun, literasi masyarakat dalam mengenali modus penjualan produk berbahaya dan palsu.

    Masyarakat bisa mengakses izin edar resmi BPOM RI melalui website cek BPOM untuk benar-benar memastikan legalitas izin. Dua persoalan tersebut yang kerap ditemukan dalam penjualan e-commerce terkait obat.

    “Pelanggaran pertama itu kelihatan dia tidak ada registrasi BPOM berarti kan tidak ada yang menjamin seleksi produk, siapa yang bisa memastikan keamanannya?” papar Taruna.

    “Yang kedua produk tersebut ada yang mengatakan memberikan klaim berlebihan, bisa memberikan efek instan dalam waktu sekejap,” pungkasnya.

    (naf/up)

  • Efek Ngeri Kopi Kejantanan Ilegal, Ingin Perkasa malah Gagal Ginjal

    BPKN Ungkap Aduan Terbanyak Konsumen terkait Obat dan Pangan

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI kerap menyidak penjualan produk herbal ilegal hingga yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Risikonya terbilang serius, dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsi ginjal sampai jantung.

    Penjualan terbanyak dilaporkan secara online pada sejumlah e-commerce. Meski ratusan ribu tautan penjualan sudah diturunkan, pelaku terus membuat akun baru dengan menyebar lebih banyak link penjualan produk. Modus-modus baru bermunculan.

    Pasalnya, nilai ekonomi keseluruhan yang didapat dari menjual produk ilegal dan obat herbal ‘dioplos’ bahan kimia obat (BKO), bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

    Tentu yang paling dirugikan adalah konsumen. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menegaskan pihaknya terus memantau laporan keluhan terkait obat, bahkan sejak tiga ratusan anak meninggal terindikasi cemaran toksik pada obat batuk sirup.

    “Jadi 2022 kan ada korban gagal ginjal akut yang temuannya 342 anak meninggal, balita, dan kemudian di 2023 yang paling menonjol di kami tentang harga obat yang tinggi sekali, saat pandemi, masyarakat susah beli,” tuturnya dalam detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal’, Rabu (18/6/2025).

    “2024 kemarin kita terkait dengan catering hampir data kami 1.200 termasuk makan bergizi dan yang terakhir kosmetik yang memang cukup tinggi,” tandasnya.

    Meski begitu, jumlah aduan tersebut diyakini Mufti jauh lebih sedikit ketimbang apa yang terjadi di lapangan. Banyak konsumen yang memilih pasrah saat menerima produk tidak sesuai ketentuan, meski mengalami kerugian.

    “Banyak yang berpikir karena produknya cuma Rp 100 ribu, daripada saya harus repot mengadu, yasudah dibiarkan saja,” sorot Mufti.

    Meski laporan terkait obat dan pangan ilegal tidak cukup signifikan, sekitar 20 persen dari total aduan ke BPKN adalah masalah tersebut.

    Ketua BPKN Mufti Mubarok dalam detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal’, Rabu (18/6/2025). Foto: Ari Saputra/detikHealthBagaimana cara lapor ke BPKN?

    Sedikitnya ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk melapor ke BPKN. BPKN memastikan pihaknya akan mengawal kasus hingga konsumen selesai mendapatkan solusi.

    Cara Pengaduan

    Online:

    Kunjungi portal pengaduan BPKN di https://pengaduan.bpkn.go.id/.Buat akun atau login jika sudah memiliki akun.Isi formulir pengaduan dengan lengkap dan jelas, termasuk data diri, rincian kejadian, dan bukti-bukti yang relevan.Unggah dokumen pendukung (jika ada).Kirim laporan.

    Telepon:

    Hubungi BPKN di 08153-153-153.Sampaikan keluhan Anda kepada petugas.

    Email:

    Kirimkan keluhan Anda ke email advokasi@bpkn.go.id.Pastikan untuk melampirkan bukti-bukti pendukung.

    Menurutnya, reaksi cepat dari BPOM RI menindaklanjuti laporan konsumen, bisa menghindari kemungkinan gugatan lebih lanjut dari konsumen. Misalnya, berkaca pada apa yang terjadi di masa kasus gagal ginjal akut.

    “Karena kami hanya merekomendasi, memberi pengawalan sampai selesai, maka bila ada class action seperti gagal ginjal pada pasien, itu bisa berdampak sekali,” pungkas dia.

    (naf/up)

  • Hari Gini Masih Overclaim? BPOM Rilis Aturan Baru, Sanksi Tegas Buat yang Tipu-tipu

    Hari Gini Masih Overclaim? BPOM Rilis Aturan Baru, Sanksi Tegas Buat yang Tipu-tipu

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI baru saja mengesahkan aturan yang bakal berdampak pada tren overclaim, kususnya terkait produk obat dan makanan. Ini sebagai upaya BPOM melindungi konsumen dari klaim produk tanpa dasar ilmiah.

    “Bicara tentang overclaim, kami baru mengeluarkan aturan terbaru dan sudah ditandatangani dan tercatat di lembaran negara, itu (Peraturan BPOM) Nomor 12 tahun 2025,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar, dalam acara detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal!’, Rabu (18/6/2025).

    “Termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, itu termasuk overclaim dijelaskan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan apa sanksi-sanksinya,” lanjutnya.

    Taruna Ikrar menegaskan bahwa nantinya, produsen yang memasarkan produk mereka secara overclaim akan diberikan sanksi agar menjadi efek jera.

    “Itu yang saya maksud overclaim, itu penipuan, ada hukumannya,” tegas Ikrar.

    Senada, CEO dari Anugrah Inovasi Makmur Indonesia, Dennis Hadi mengatakan overclaim produk ini termasuk strategi pemasaran yang sangat ‘mengganggu’. Terlebih bagi para pengusaha yang jujur dan berniat mengedukasi konsumen.

    “Saya ada hal lucu, kayak kemarin di brand kami. Ada orang yang memang kami videoin, kami edukasi penonton soal olahraga dan makan sehat (real food). Setiap hari kami tunjukin, ada edukasi dari dokter dan brand kami ya, produk. Selama 30 hari baru bisa lebih sehat, turun (BB) sekian,” kata Dennis.

    “Tapi ada (brand) yang lain tiba-tiba (promosi) ‘besok langsung turun 2 kg’,” sambungnya.

    (dpy/up)

  • Bantah Hoax Lama yang Masih Beredar, BPOM RI Tegaskan Aspartam Aman!

    Awas! BPOM RI Temukan 309 Ribu Link Menyesatkan di Lapak Online Sepanjang 2024

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar mengatakan masih banyak tautan menyesatkan yang beredar di perdagangan elektronik. Sepanjang 2024, BPOM menemukan ada sekitar 309 ribu tautan yang melanggar aturan.

    “Untuk tahun 2024 saja kita melihat ada 309 ribu tautan menyesatkan dan berdasarkan itulah Badan POM melalui sistem siber, meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk men-take down,” kata Taruna Ikrar dalam acara detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal!’, Rabu (18/6/2025).

    Menyesatkan di sini, lanjut Ikrar, antara lain ketika para penjual telah melanggar beberapa aturan, sehingga ini bisa merugikan para konsumen.

    “Pelanggaran pertama dia (produknya) tidak ada registrasi Bada POM. Berarti kan tidak ada yang menjamin, tidak ada seleksi apakah produk ini aman atau tidak,” kata Ikrar.

    “Kedua produk tersebut ada memberikan klaim (overclaim). Taruhlah produk kosmetik yang mengatakan ini dalam waktu (tertentu) pakai langsung kinclong, itu kan menyesatkan” sambungnya.

    Pelanggaran lain yang ditemukan BPOM adalah ditemukannya unsur bahan kimia obat (BKO) dalam suatu produk. Padahal, konsumsi BKO ini harus sesuai dengan anjuran dokter.

    “Ada juga obat tradisional yang diinformasikan ini bisa memperkuat kejantanan, ternyata di dalamnya mengandung obat kimia. Misalnya sildenafil kayak viagra, lalu tadalafil. Itu kan berbahaya, bisa menyebabkan (masalah) ke jantung,” sambungnya.

    Dari 309 ribu tautan menyesatkan di perdagangan elektronik ini, lanjut Ikrar, sebagian besar adalah makanan sekitar 30 persen, obat 21 persen, lalu kosmetik 24 persen, suplemen kesehatan 15 persen, dan sisanya obat-obat tradisional.

    (dpy/up)

  • Belanja Obat dan Makanan saat Promo Payday Sale, Aman Nggak Sih?

    Belanja Obat dan Makanan saat Promo Payday Sale, Aman Nggak Sih?

    Jakarta –

    Promo tanggal kembar kerap dinanti konsumen lantaran menawarkan diskon harga miring. Namun, sebaiknya tetap perlu waspada, ada celah produsen menjual produk tidak sesuai dengan ketentuan.

    Hal ini yang juga disoroti CEO Anugrah Inovasi Makmur Indonesia, Dennis Hadi. Sebagai produsen salah satu suplemen herbal, setiap marketplace disebutnya menekan perusahaan untuk memberikan diskon bahkan hingga 40 persen demi mengikuti promo tanggal kembar maupun payday sale.

    Ada kekhawatiran konsumen terlena dengan produk harga murah dan tidak lagi memastikan kualitas dan keamanan produk.

    “Jadi itu orang-orang langsung impulsive buying. Jadi mereka yang nggak butuh pun beli. Harganya makin hancur sebenarnya, karena dipaksa diskon sama marketplace,” terang Dennis dalam acara detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal!’, Rabu (18/6/2025).

    Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Prof Taruna Ikrar, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Namun ia mengklaim, BPOM RI selama ini sudah aktif melakukan pengujian sebelum produk dijual.

    Selama berizin resmi BPOM RI, pihaknya memastikan konsumen mendapat kualitas, juga keamanan obat hingga kosmetik meski harga relatif murah. Sebelum produk dibuat, BPOM RI mewajibkan uji availability hingga stabilitas produk.

    Dilanjutkan dengan izin good manufacturing practice (GMP) sebelum produsen bisa memproduksi. Khusus obat, juga memerlukan sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

    “Jadi pabriknya itu harus dapat lisensi dari kami. Terus yang berikutnya pada saat produk sudah dapat, setelah itu membutuhkan izin edar. Badan POM yang juga bertanggung jawab memberi nomor izin edar, lalu kemudian mau didistribusikan, obat, ada yang disebut dengan perusahaan besar farmasi, distributornya itu semuanya harus dapat izin dari kami, karena ada risiko,” terang Taruna di acara yang sama.

    NEXT: Izin edar diperbarui secara berkala

    Taruna menegaskan, BPOM RI melakukan pengawasan hingga post market. Untuk memastikan nihil celah pelanggaran post market juga dievaluasi dalam kurun dua hingga tiga tahun sekali.

    Artinya, izin yang diberikan tidak serta merta berlaku seumur hidup. Otomatis selalu diperlukan kebaruan dan maintenance.

    “Renewal itu juga untuk memastikan kualitas, kalau tidak ada renewal seumur hidup, boleh jadi setelahnya tidak ada quality control-nya.”

    “Misal kalau pangan, kan ada juga pangan-pangan khusus, misalnya untuk bayi, kalau tidak dilakukan secara tepat, jangankan untuk kosmetik aja, kalau dia tidak ditempatkan pada tempat yang biasa storagenya atau gudangnya itu bisa bermasalah, kandungannya rusak, jadi harus ditindak,” pungkas dia.

    Bukan hanya produk yang beredar di dalam negeri, ketentuan yang sama juga berlaku pada barang impor. Pasca mendapatkan surat keterangan impor, produk juga memerlukan sertifikasi dari BPOM RI.

    Simak Video “Video: Respons BPOM soal Kinerjanya Kerap Dicibir Masyarakat”
    [Gambas:Video 20detik]