Kementrian Lembaga: BPOM

  • BGN Gandeng BPOM Cegah Insiden Keracunan MBG

    BGN Gandeng BPOM Cegah Insiden Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan insiden keracunan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak terulang.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola MBG dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis, pelatihan rutin, dan kerja sama lintas sektor demi menjamin mutu, keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia.

    BGN telah menerbitkan dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan operasional bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, pelatihan rutin diberikan kepada penjamah makanan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan yang sesuai standar.

    “BGN melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin ke setiap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai protokol,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai bentuk partisipasi publik, BGN juga menginisiasi Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah dengan memanfaatkan kanal media sosial sebagai ruang laporan, pengawasan, dan edukasi gizi.

    Kolaborasi dengan pemerintah daerah pun diperkuat, khususnya dalam penanganan KLB dan insiden keracunan makanan yang melibatkan peserta MBG.

    BGN bersama kementerian/lembaga terkait sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG. Perpres ini ditargetkan dapat diundangkan pada awal Juli 2025, sebagai payung hukum yang kokoh bagi keberlanjutan program.

    Dadan menambahkan, dalam mendukung program MBG, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat.

    Tugas dan kewenangan BPOM tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

    Berdasarkan Pasal 47 ayat 4 PP 86/2019, pengawasan pangan olahan siap saji menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

    Dalam pasal 53 ayat 2 dan pasal 55 disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pengawas pangan atau sanitarian dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

    Sejalan dengan mandat tersebut, BPOM telah aktif mendampingi pelaksanaan MBG dengan berbagai bentuk dukungan di antaranya memberikan pelatihan kepada SPPI dan SPPG tentang cara produksi pangan olahan yang baik, melakukan pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi MBG.

    “BPOM juga melakukan sampling dan pengujian produk pangan MBG. BPOM juga mengawasi keamanan pangan pada rantai pasok MBG dalam hal terjadi KLB keracunan pangan,” pungkas Dadan.

  • BPOM Respons Viral Menu Makan Bergizi Gratis di Tangsel Jadi Camilan-Bahan Mentah

    BPOM Respons Viral Menu Makan Bergizi Gratis di Tangsel Jadi Camilan-Bahan Mentah

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pangan program makan bergizi gratis.

    Menurut Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar, pihaknya tidak hanya diberi mandat memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak, tetapi juga terlibat aktif menganalisis kelayakan sumber pangan dan fasilitas dapur penyedia makanan.

    “Tanggung jawab BPOM mencakup dua hal penting. Pertama, kami dilibatkan dalam memastikan sumber pangan yang digunakan aman dan memenuhi standar. Kedua, kami juga mengevaluasi kelayakan dapur tempat makanan disiapkan. Ini merupakan instruksi langsung dari DPR RI, khususnya Komisi IX,” ungkap Taruna, Senin (23/6/2025).

    Ia juga menegaskan koordinasi antara BPOM dengan Badan Gizi Nasional belakangan telah dilakukan secara intensif untuk mendukung efektivitas program tersebut.

    “Jika terjadi keracunan makanan, kami pun bertanggung jawab atas mitigasinya. Data terakhir kami menunjukkan adanya 17 kejadian keracunan di 10 provinsi. Namun saat ini semua telah terkendali. Kasus-kasus itu kami tangani dengan cepat. Data terakhir menunjukkan sudah tidak ada lagi kasus keracunan,” jelasnya.

    Terkait Camilan: Fokus Jangka Panjang, Bukan Sekadar Harian

    Menanggapi polemik soal penggantian menu makan bergizi menjadi camilan, BPOM meminta publik untuk melihat program ini dalam konteks jangka panjang.

    “Camilan atau bukan, yang penting adalah kandungan gizinya. Pemenuhan gizi tidak bisa dinilai dari satu hari saja. Ini adalah proses berkelanjutan. Tidak selamanya bentuknya camilan, dan nanti saat semua sistem siap, nilai gizinya pun akan setara dengan makan utama,” kata Taruna.

    Ia menegaskan pendekatan bertahap dalam program ini penting dilakukan agar kualitas dan keamanan pangan benar-benar terjaga.

    Sebelumnya diberitakan, staf khusus Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan menyebut pergantian menu makan bergizi gratis menjadi camilan maupun bahan mental adalah inisiatif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah. Dalam kasus MBG di SDN Tangerang Selatan, hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kondisi libur sekolah.

    “Inisiatif ini berasal dari SPPG di Tangerang Selatan. Mereka tetap berkomitmen menyalurkan makanan bergizi meski para siswa sedang libur. Maka dipilihlah alternatif berupa bahan mentah dan camilan siap konsumsi,” jelas Redy.

    Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini BGN belum memiliki pedoman khusus terkait mekanisme pemberian makanan bergizi saat masa liburan sekolah. Namun, pihaknya terus melakukan uji coba agar program MBG tetap berjalan meski tidak dalam konteks pembelajaran aktif.

    “Karena siswa penerima manfaat sudah memasuki masa libur, kami sedang merancang sistem distribusi makanan bergizi selama periode ini. Prinsipnya, asupan gizi tetap tersalurkan meski tidak ada kegiatan belajar di sekolah,” tambahnya.

    (naf/kna)

  • Siasat BPOM Pastikan Stok Obat Aman di Tengah Ancaman Kelangkaan Imbas Perang

    Siasat BPOM Pastikan Stok Obat Aman di Tengah Ancaman Kelangkaan Imbas Perang

    Jakarta

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) agar turut berperan aktif dalam memastikan ketahanan nasional, khususnya di sektor pangan dan obat-obatan, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Termasuk konflik antara AS, Iran, hingga Israel.

    “Kita melihat dinamika geopolitik saat ini, termasuk potensi konflik antara Iran dan beberapa negara lainnya, yang tentunya berisiko mengganggu rantai pasok global. Karena itu, BPOM perlu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut sejak dini,” ujar Dudung saat ditemui detikcom di Gedung BPOM Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Menurut Dudung, ketahanan nasional tidak hanya terkait dengan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga mencakup ketahanan di sektor kesehatan dan pangan. Kemandirian industri pertahanan dan farmasi nasional menjadi kunci agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain dalam situasi darurat.

    “Saya sebagai penasihat khusus presiden di bidang pertahanan menilai bahwa kemandirian industri dalam negeri, baik alutsista maupun obat-obatan, sangat penting. Kita harus membangun ekosistem yang kuat agar tidak mudah terguncang oleh kondisi luar,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Dudung menyampaikan Indonesia harus mampu memproduksi obat-obatan secara mandiri. Jika terjadi konflik global berskala besar, ketergantungan terhadap impor obat akan sangat membahayakan ketahanan nasional.

    “Kalau perang besar benar-benar terjadi, dampaknya sangat serius terhadap suplai obat-obatan. Oleh karena itu, kemandirian obat harus diwujudkan. Fasilitas dan sarana yang ada sejauh ini sudah mulai kita manfaatkan untuk mendukung hal tersebut,” katanya.

    94 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor

    Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar menegaskan saat ini Indonesia sangat bergantung pada impor bahan baku obat, dengan 94 persen di antaranya berasal dari luar negeri.

    “Kalau kita tidak jeli melihat kondisi ini, bisa sangat berbahaya. Mayoritas bahan baku obat kita impor dari India, China, Belanda, dan Amerika. Dalam kondisi perang seperti sekarang, kalau pasokan tiba-tiba diblokir, kita akan kesulitan. Rakyat kita yang sakit bisa sangat terdampak,” ujar Taruna, dalam kesempatan yang sama.

    Taruna menyebut hal ini menjadi inti pembahasan dalam pertemuan antara dirinya dan penasihat khusus Presiden. Keduanya sepakat Indonesia secara bertahap perlu melakukan langkah-langkah konkret demi memperkuat ketahanan obat, vaksin, dan pangan agar tetap bisa bertahan sebagai negara mandiri di tengah situasi global yang rentan dan sulit.

    Ia juga menegaskan koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan BPOM sudah dilakukan. Beberapa instansi terkait, termasuk Laboratorium milik Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan fasilitas kesehatan milik militer seperti lembaga farmasi LAFI AD, saat ini sedang dioptimalkan kembali dalam mendukung produksi dan pengawasan obat nasional.

    NEXT: Obat Generik-Penyakit Kronis Diimpor dari Negara Ini

    Taruna mengungkap obat-obat generik yang sudah habis masa patennya sebagian besar diimpor dari India dan China. Sementara obat-obatan esensial untuk penyakit kronis seperti diabetes, kardiovaskular, gangguan sistem saraf, ginjal, dan kanker umumnya masih diimpor dari Amerika Serikat.

    “Semua jenis obat itu esensial. Apalagi, jika kita melihat sepuluh penyakit tertinggi penyebab kematian di Indonesia saat ini, hampir semuanya adalah penyakit degeneratif dan kronis, seperti jantung, stroke, diabetes, gangguan ginjal, dan kanker,” ujarnya.

    Untuk itu, BPOM telah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, memberikan dukungan kepada industri farmasi dalam negeri (IF) untuk meningkatkan jumlah dan variasi bahan baku yang dapat diolah sendiri.

    Kedua, mempermudah perizinan dan sertifikasi impor bahan baku bagi industri nasional. Ketiga, memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, dalam mengamankan jalur distribusi bahan baku obat, baik melalui skema business-to-business (B2B) maupun jalur antar-pemerintah.

    “Dengan kondisi global yang sangat rentan saat ini, kita berharap Indonesia tetap aman dan siap menghadapi segala kemungkinan, khususnya dalam hal ketersediaan obat-obatan,” tutup Taruna.

  • Tanpa Aturan Jelas, Ganula Dinilai Jadi Bom Waktu Ancam Kesehatan Konsumen

    Tanpa Aturan Jelas, Ganula Dinilai Jadi Bom Waktu Ancam Kesehatan Konsumen

    Jakarta

    Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengkritik ketiadaan regulasi yang mengatur batas masa pakai galon guna ulang yang sudah tua atau yang kerap disebut ganula, galon lanjut usia. Menurut KKI, hal ini telah membuka celah bagi produsen untuk meraup keuntungan berlipat ganda.

    (KKI) pun menilai praktik bisnis tersebut menomorduakan keselamatan publik demi profit semata. Namun di saat bersamaan mengabaikan potensi risiko kesehatan serius bagi konsumen.

    Ketua KKI, David Tobing menyoroti disparitas regulasi yang merugikan konsumen. Ia menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang telah mewajibkan pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang sejak 2024 (dengan tenggang waktu hingga 2028), namun aturan mengenai batas masa pakai ganula hingga kini belum juga diterbitkan secara resmi.

    “Celah regulasi inilah yang dieksploitasi produsen untuk terus mendistribusikan ganula yang seharusnya sudah tidak layak pakai,” ujar David dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6/2025).

    Padahal, lanjutnya, Profesor Mochamad Chalid, pakar polimer dari Universitas Indonesia, telah merekomendasikan batas penggunaan galon polikarbonat maksimal 40 kali pengisian ulang atau sekitar satu tahun.

    “Galon guna ulang itu berbahan polikarbonat. Untuk merekatkan, diperlukan Bisphenol A atau BPA. Para ahli mengatakan, jika diguna ulang terus-menerus, maksimal 40 kali pakai. Artinya, jika seminggu sekali, seharusnya dalam satu tahun sudah tidak boleh diguna ulang lagi,” papar David.

    Investigasi KKI pada 2024 di sejumlah kota besar di Indonesia menemukan fakta mengejutkan: hampir 40% galon yang beredar di masyarakat telah berusia lebih dari dua tahun yang artinya sudah tergolong sebagai ganula, jauh melampaui batas aman yang direkomendasikan para pakar.

    Temuan ini mengindikasikan prioritas produsen pada efisiensi biaya operasional dan margin keuntungan dibandingkan keselamatan konsumen.

    “Padahal, produsen yang sama sudah memproduksi galon baru dari bahan bebas BPA, lalu mengapa ganula-ganula itu tidak ditarik dari peredaran?” ucap David.

    David juga mengecam sikap produsen yang semestinya memikul tanggung jawab penuh terhadap keamanan produknya. KKI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan aturan baku mengenai masa pakai galon guna ulang dan mempercepat implementasi pelabelan BPA.

    BPA, senyawa kimia sintesis dalam galon guna ulang, berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan jangka panjang. Ratusan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa paparan BPA dapat mengganggu fungsi hormonal pada tubuh manusia, mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahkan meningkatkan risiko beberapa jenis kanker.

    David menegaskan urgensi peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan.

    “Di sinilah peran pemerintah yang paling penting, melindungi konsumen. Jangan semata melindungi pelaku usaha. Tapi lebih utama konsumen. Makanya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa? Karena konsumen adalah pihak paling lemah,” ungkapnya.

    KKI mendesak pemerintah untuk segera menutup celah regulasi ini dengan menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai masa pakai ganula agar tidak ada lagi galon lanjut usia yang beredar di pasaran. Selain itu, pemerintah didesak untuk mempercepat implementasi pelabelan peringatan bahaya BPA tanpa menunggu masa tenggang yang terlalu lama.

    (akn/ega)

  • 7 Franchise Makanan di Bawah 20 Juta yang Paling Banyak Diminati

    7 Franchise Makanan di Bawah 20 Juta yang Paling Banyak Diminati

    PIKIRAN RAKYAT – Memulai usaha kuliner tidak lagi memerlukan modal besar. Saat ini, berbagai franchise makanan hadir dengan biaya awal terjangkau, bahkan ada yang mulai dari Rp2 juta saja.

    Dengan sistem yang sudah terbukti, dukungan bahan baku, pelatihan, dan brand yang sudah dikenal publik, bisnis franchise menjadi pilihan ideal bagi pemula yang ingin langsung terjun ke dunia wirausaha.

    Berikut adalah 7 franchise makanan paling diminati dengan modal awal di bawah Rp20 juta, lengkap dengan estimasi biaya dan potensi balik modalnya.

    1. Yumm Dimsum

    Franchise kuliner ini menjadi salah satu yang paling populer di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Menawarkan dimsum premium yang sudah bersertifikat halal dan BPOM, Yumm Dimsum menyasar pasar camilan modern dengan cita rasa oriental.

    Estimasi biaya awal: mulai dari Rp3 juta Fasilitas: bahan baku awal, pelatihan, dan dukungan pemasaran Potensi balik modal: sekitar 1 bulan dengan target 30–40 porsi per hari Potensi omset bulanan: Rp5 juta – Rp8 juta 2. Chicken Gunting

    Ayam goreng ala Taiwan yang dipotong langsung dengan gunting ini menawarkan pengalaman kuliner unik dan digemari banyak orang. Daya tariknya terletak pada beragam bumbu khas seperti pedas, BBQ, hingga bumbu Padang.

    Estimasi biaya awal: Rp3,5 juta (tanpa booth), Rp4,7 juta (dengan booth) Fasilitas: peralatan masak, bahan baku, media promosi Potensi balik modal: 1,5 – 2 bulan Potensi omset bulanan: Rp6 juta – Rp10 juta 3. Tahu Gila

    Menjual tahu goreng krispi dengan aneka bumbu kekinian, franchise ini banyak diminati generasi muda. Proses penyajian cepat, bahan baku mudah didapat, dan harganya sangat terjangkau untuk konsumen.

    Estimasi biaya awal: mulai dari Rp7 juta Fasilitas: booth mini, bahan baku awal, pelatihan Potensi balik modal: 1 bulan Potensi omset bulanan: Rp5 juta – Rp9 juta
    4. Mister Cilor

    Cilok telur khas jajanan sekolah kini tampil dalam format modern dan siap jual. Franchise ini menjangkau pasar nostalgia dengan produk sederhana, namun punya potensi penjualan harian tinggi.

    Estimasi biaya awal: Rp6 juta – Rp8 juta Fasilitas: booth, bahan baku, alat masak, materi promosi Potensi balik modal: sekitar 1 bulan Potensi omset bulanan: Rp4 juta – Rp8 juta 5. Tahu Go!

    Tahu goreng krispi yang gurih dan renyah ini cocok ditempatkan di dekat area padat seperti pasar, sekolah, dan kawasan perkantoran. Konsumen dari segala usia menyukai produk ini karena rasanya yang familiar dan harga yang masuk akal.

    Estimasi biaya awal: Rp18 juta Fasilitas: gerobak, alat lengkap, bahan baku awal, pelatihan Potensi balik modal: 2 bulan Potensi omset bulanan: Rp10 juta – Rp15 juta 6. Oliv Geprek Ekspres

    Ayam geprek dengan sambal khas Jawa Tengah yang dikemas secara modern. Menyasar segmen mahasiswa dan pekerja muda, menu ini punya keunggulan dari sisi harga, rasa, dan kepraktisan.

    Estimasi biaya awal: Rp15 juta Fasilitas: booth eksklusif, bahan baku awal, pelatihan Potensi balik modal: 2 – 2,5 bulan Potensi omset bulanan: Rp10 juta – Rp16 juta 7. Dimsum Bangka

    Camilan khas Tionghoa ini sudah diterima luas oleh konsumen Indonesia. Dimsum Bangka menawarkan rasa autentik, halal, dan mudah dijual baik sebagai menu utama maupun snack pendamping.

    Estimasi biaya awal: Rp10 juta – Rp15 juta Fasilitas: booth, alat masak, pelatihan, branding, dan bahan baku Potensi balik modal: 1,5 bulan Potensi omset bulanan: Rp8 juta – Rp13 juta

    Franchise makanan dengan modal di bawah Rp20 juta memberikan peluang besar bagi wirausaha pemula untuk memulai bisnis kuliner tanpa harus membangun semuanya dari nol. Kuncinya terletak pada memilih produk yang sesuai dengan pasar lokal, konsisten menjaga kualitas, dan memaksimalkan dukungan dari pusat.

    Dengan strategi penjualan yang tepat dan lokasi yang strategis, banyak franchise ini sudah membuktikan bisa balik modal dalam waktu singkat dan berkembang menjadi usaha jangka panjang yang stabil.***

  • BPOM Beri Warning! 13 Obat Herbal yang Bahayakan Lambung dan Picu Risiko Fatal

    BPOM Beri Warning! 13 Obat Herbal yang Bahayakan Lambung dan Picu Risiko Fatal

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyoroti sedikitnya 13 produk obat bahan alam (OBA) dan suplemen kesehatan yang terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO), zat keras yang seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan medis.

    Dari jumlah itu, 9 produk berasal dari dalam negeri dan 4 produk impor dari Thailand dan Singapura yang dikhawatirkan masuk ke Indonesia secara ilegal.

    “Ini bukan hanya pelanggaran administratif. Ini menyangkut keselamatan konsumen,” tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Klaim Stamina Pria hingga Penurun Gula Darah

    Sebagian besar produk mencantumkan klaim sebagai peningkat stamina pria, pelangsing, hingga penurun gula darah. Namun di balik klaim yang menjanjikan, ditemukan kandungan obat keras seperti sildenafil, tadalafil, vardenafil, metformin, hingga deksametason.

    9 Produk Herbal Lokal yang Terbukti Mengandung BKO:

    Harimau Putih mengandung sildenafil sitratOne Man mengandung sildenafilAmirna Lelaki mengandung tadalafilUrat Madu Gold mengandung sildenafilRedak-sam mengandung asam mefenamatJarak Pagar mengandung asam mefenamatContra Lin mengandung natrium diklofenakReal Slim Ultimate mengandung sibutraminVitamin Gemuk Alami mengandung deksametason dan siproheptadin.

    BPOM menyebut seluruh produk ini tidak memiliki izin edar resmi, atau justru memakai nomor izin palsu.

    4 Produk Impor Thailand-Singapura yang Patut Diwaspadai:

    1. Curalin Advanced Glucose Support

    Laporan: Otoritas Singapura
    Kandungan: glibenklamid dan metformin
    Risiko: hipoglikemia berat lantaran dikonsumsi tanpa pengawasan

    2. Jiu Jeng Pushen Jiao Nang

    Laporan: Otoritas Thailand
    Kandungan: tadalafil
    Risiko: stroke, gangguan penglihatan, hingga kematian

    3. YA-GET 30

    Laporan: Thailand
    Kandungan: sildenafil dan vardenafil
    Risiko: stroke dan gangguan jantung

    4. Su PAO San Brand Tonic Capsule

    Laporan: Thailand
    Kandungan: sildenafil
    Risiko: kerusakan saraf mata, stroke

    “Keempat produk itu belum memiliki izin edar di Indonesia, tetapi berpotensi masuk secara ilegal, terutama lewat penjualan daring,” jelas Taruna.

    Efek Samping BKO yang Wajib Diwaspadai

    BPOM mengungkap sejumlah efek berbahaya dari BKO dalam OBA, di antaranya:

    Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil meliputi risiko stroke, gangguan penglihatan, bahkan kematianAsam Mefenamat, Natrium Diklofenak, bisa memicu gangguan lambung dan kerusakan hatiSibutramin meningkatkan risiko serangan jantung dan strokeDeksametason, Siproheptadin, menyebabkan gangguan hormon dan penurunan imunitas.

    BPOM menegaskan bakal menindak tegas pelaku usaha yang mencampurkan BKO ke dalam produk OBA. Tindakan ini melanggar UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp 5 miliar.

    “Pengawasan ini adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga bersama citra obat herbal Indonesia yang seharusnya aman, alami, dan berbasis kearifan lokal,” tutup Taruna.

    (elk/naf)

  • Lagi! BPOM Temukan 9 Produk Obat Herbal Bisa Picu Stroke-Serangan Jantung, Ini Daftarnya

    Lagi! BPOM Temukan 9 Produk Obat Herbal Bisa Picu Stroke-Serangan Jantung, Ini Daftarnya

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menemukan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Sepanjang Mei 2025, BPOM melakukan pengujian terhadap 683 produk obat bahan alam (OBA), obat kuasi, dan suplemen dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Hasilnya mencengangkan. Sebanyak 9 produk OBA terbukti mengandung BKO, seperti sildenafil, tadalafil, hingga metformin. Yang bikin ngeri, produk-produk itu tidak punya izin edar resmi atau menggunakan nomor izin palsu.

    “Temuan kami menunjukkan 9 produk ini mengandung BKO. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat,” kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam keterangannya, Kamis (20/6/2025).

    Klaim Stamina Pria, Penggemuk Badan, tapi Mengandung Obat Keras

    Sebagian produk mencantumkan logo jamu dan menawarkan berbagai klaim, seperti peningkat stamina pria, pelangsing, hingga penggemuk badan. Tapi di balik itu, terselip senyawa yang seharusnya hanya digunakan atas resep dan pengawasan dokter.

    “Penggunaan BKO dalam produk OBA merupakan pelanggaran serius dan bisa merusak citra OBA asli Indonesia yang seharusnya aman, alami, dan berbasis kearifan lokal,” tegas Taruna.

    Adapun jenis BKO yang ditemukan antara lain:

    Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil meliputi risiko stroke, gangguan penglihatan, bahkan kematianAsam Mefenamat, Natrium Diklofenak, bisa memicu gangguan lambung dan kerusakan hatiSibutramin meningkatkan risiko serangan jantung dan strokeDeksametason, Siproheptadin, menyebabkan gangguan hormon dan penurunan imunitas.

    Taruna menegaskan BPOM tidak akan mentolerir pelaku usaha yang mencampurkan BKO ke dalam produk. Tindakan ini melanggar UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp 5 miliar.

    “Ini bukan hanya masalah administratif. Ini soal nyawa konsumen,” tegasnya.

    Tak hanya dari dalam negeri, BPOM juga mendapat laporan dari Singapura dan Thailand yang tergabung dalam ASEAN Post Marketing Alert System (PMAS). Empat produk OBA asing terdeteksi mengandung BKO, sebagian mengklaim sebagai peningkat stamina pria, dan satu produk untuk penurun gula darah.

    Meski belum terdaftar di Indonesia, BPOM telah mengambil langkah pengawasan, termasuk di platform penjualan daring.

    Masyarakat Diminta Waspada

    BPOM mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan produk yang menjanjikan hasil instan, apalagi yang dijual secara online atau tidak melalui saluran resmi. Warga diminta untuk selalu melakukan Cek KLIK: Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa.

    Jika sudah terlanjur mengonsumsi produk dari daftar temuan, segera hentikan dan hubungi tenaga kesehatan jika muncul gejala mencurigakan.

    BPOM juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif melaporkan pelanggaran melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau kanal resmi lainnya.

    “Pengawasan ini adalah tanggung jawab bersama demi menjaga kesehatan masyarakat dan citra OBA Indonesia,” pungkas Taruna.

    Next: Daftar 9 Obat Herbal Berbahaya

    Adapun 9 obat herbal yang ditindak lanjut BPOM RI meliputi:

    Harimau Putih (mengandung sildenafil sitrat)One Man (mengandung sildenafil)Amirna Lelaki (mengandung bahan obat tadalafil)Urat Madu Gold (sildenafil)Redak-sam (asam mefenamat)Jarak Pagar (asam mefenamat)Contra Lin (delkofenak)Real Slim Ultimate (sibutramin)Vitamin gemuk alami (dexamethasone dan siproheptadin)

  • Picu Stroke hingga Kematian, BPOM Bongkar 9 Produk Herbal Berbahaya

    Picu Stroke hingga Kematian, BPOM Bongkar 9 Produk Herbal Berbahaya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindak sembilan produk obat bahan alam (OBA) yang diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO). Keberadaan BKO dalam produk tersebut berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serius, termasuk gangguan penglihatan, stroke, hingga kematian.

    Produk yang dimaksud antara lain Harimau Putih, One Man, Amirna Lelaki, Urat Madu Gold, Redak-Sam, Jarak Pagar, Contra Lin, Real Slim Ultimate, dan Vitamin Gemuk Alami. Seluruhnya ditemukan melalui kegiatan pengawasan BPOM pada Mei 2025 terhadap 683 item OBA, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dari berbagai wilayah di Indonesia.

    Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa sejumlah produk tersebut mencantumkan logo jamu pada kemasan dan mengklaim khasiat seperti penambah stamina pria, pelangsing tubuh, hingga penggemuk badan. Namun, hasil uji menunjukkan adanya kandungan BKO yang seharusnya hanya digunakan di bawah pengawasan tenaga medis.

    Jenis BKO yang ditemukan mencakup sildenafil, tadalafil, vardenafil, asam mefenamat, parasetamol, natrium diklofenak, sibutramin, deksametason, siproheptadin, glibenklamid, serta metformin. Senyawa-senyawa ini memiliki risiko yang berbeda-beda terhadap kesehatan. Sildenafil dan tadalafil dapat menyebabkan gangguan penglihatan, stroke, dan kematian.

    Asam mefenamat serta natrium diklofenak diketahui bisa menimbulkan gangguan saluran pencernaan dan kerusakan hati. Sementara itu, sibutramin dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Deksametason dan siproheptadin berpotensi menyebabkan gangguan hormonal, penurunan sistem imun, dan obesitas jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

    BPOM menegaskan bahwa pencampuran BKO ke dalam produk OBA adalah tindakan yang sangat dilarang. Praktik ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan juga bentuk ancaman terhadap keselamatan nyawa masyarakat. BPOM menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang terbukti mencampurkan BKO ke dalam produknya.

    Atas pelanggaran tersebut, BPOM menyatakan siap menindak tegas berdasarkan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal sebesar Rp5 miliar.

    BPOM juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran dalam produksi, distribusi, promosi, atau iklan OBA dan suplemen kesehatan kepada Contact Center HALOBPOM di 1500533 atau melalui kanal resmi lainnya.

    Selain penindakan, BPOM juga menetapkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat. Aturan ini bertujuan memastikan mutu dan keamanan produk obat melalui pengujian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

    Verifikasi metode analisis bertujuan memastikan bahwa prosedur pengujian yang digunakan di laboratorium mampu memberikan hasil akurat dan konsisten sesuai kondisi aktual di lapangan. Metode ini menjadi dasar dalam proses evaluasi mutu produk obat dan bahan obat sebelum beredar luas di masyarakat.

    Empat jenis metode analisis yang wajib diverifikasi meliputi uji kadar zat aktif, uji identifikasi, uji cemaran, dan uji disolusi. Pedoman ini juga menjadi dokumen wajib dalam proses registrasi obat dan mendukung implementasi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

    Pelaku usaha dan petugas laboratorium dapat mengakses dokumen lengkap melalui situs https://jdih.pom.go.id. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses pengawasan terhadap obat dan bahan obat dapat berjalan secara lebih objektif, transparan, dan ilmiah, sehingga mutu dan keamanan produk tetap terjaga.

    Seluruh pemangku kepentingan, baik dari industri farmasi, lembaga pengujian independen, laboratorium akademik, maupun regulator, diharapkan menerapkan pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab.***

  • Gara-gara Minum Rebusan Kratom, Pria Ini Tak Sadar Potong Alat Kelaminnya

    Gara-gara Minum Rebusan Kratom, Pria Ini Tak Sadar Potong Alat Kelaminnya

    Jakarta

    Seorang pria di Ceko tanpa sadar memotong telinga dan penisnya saat mengalami episode psikotik. Itu merupakan kondisi gangguan mental yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi.

    Pria 31 tahun yang berprofesi sebagai penebang kayu itu tidak bisa mengendalikan kondisinya untuk melukai dirinya sendiri. Diketahui, episode psikotik tersebut terjadi dipicu oleh obat.

    Dikutip dari The Sun, pria yang tidak disebutkan namanya itu ternyata mengonsumsi kratom dalam jumlah besar. Kratom merupakan tanaman yang dapat memberikan efek yang sama seperti opioid dan juga ganja.

    Mengidap Skizofrenia dan Berhenti Berobat

    Pria itu diketahui mengidap skizofrenia dan telah berhenti mengonsumsi antipsikotiknya beberapa hari sebelum kejadian itu terjadi. Tragedi itu terjadi pada Januari 2024.

    Pada saat itu, dia memotong kedua telinganya, penisnya, dan menyebabkan luka dalam di leher serta dadanya. Dia juga hampir memutuskan seluruh lengannya.

    “Saya merasa benar-benar kewalahan dan bertindak berdasarkan dorongan tiba-tiba untuk melukai diri sendiri,” kata pria itu dalam laporan medis yang dipublikasikan tentang kasusnya.

    “Saya akhirnya mengalami cedera parah dengan memotong beberapa bagian tubuh saya,” sambungnya.

    Pada saat kejadian, pria itu menyeduh daun kratom menjadi teh selama lima tahun belakangan. Itu dilakukan karena ia yakin teh dari kratom itu bisa membantunya tidur dan suasana hatinya.

    Dokter mengatakan kombinasi penggunaan narkoba, penyakit mental, dan penghentian pengobatan mental secara tiba-tiba dapat memicu kondisi psikotik. Itu memicu kondisi psikotik yang membuat seseorang bertindak di bawah delusi yang kuat.

    Dengan kondisinya yang parah, pria itu berhasil menghubungi layanan darurat untuk membantunya.

    “Setibanya di rumah sakit, ia sudah sadar tetapi masih bingung dan lemah. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan tentang apa yang telah terjadi dan tidak dapat mengingat beberapa detail dari kengerian yang baru saja terjadi,” tulis dokter dari rumah sakit di Ceko dalam laporan kasus tersebut.

    Tes toksikologi mengonfirmasi mitragynine, senyawa aktif dalam kratom dan ganja. Tetapi, mereka tidak menemukan adanya zat lainnya.

    Dokter bedah berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak bisa menyambungkan kembali organ yang diamputasi. Pria itu kemudian menjalani operasi cangkok kulit untuk menutupi tunggul penisnya.

    Pria tersebut dirawat di rumah sakit dan diperbolehkan pulang seminggu kemudian. Dari laporan yang dipublikasikan, pria itu pulih tanpa gejala psikotik yang tersisa.

    “Kasus ini meningkatkan kesadaran akan efek samping serius kratom, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit mental,” tulis mereka dalam Frontiers in Psychiatry.

    Kratom juga sedang dalam pengawasan internasional yang semakin ketat dari badan kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) memperingatkan bahwa zat ini dapat menyebabkan kerusakan hati, kejang, dna kecanduan.

    (sao/kna)

  • Ancaman BPA di Balik Ganula, Galon Lanjut Usia yang Tak Punya Kedaluwarsa

    Ancaman BPA di Balik Ganula, Galon Lanjut Usia yang Tak Punya Kedaluwarsa

    Jakarta

    Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyoroti tidak adanya aturan masa pakai galon guna ulang (ganula) air minum dalam kemasan yang beredar luas di masyarakat. Galon yang sudah lanjut usia dinilai menjadi ancaman serius karena berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya Bisphenol A (BPA).

    Ketua KKI, David Tobing menegaskan absennya regulasi masa pakai galon guna ulang adalah celah berbahaya. Menurut David, barang konsumsi pasti ada usia pakainya.

    “Anehnya, di galon guna ulang justru tidak tercantum masa kedaluwarsanya,” ungkap David, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2025).

    David menambahkan para pakar menyebut galon seharusnya hanya bisa dipakai maksimal 40 kali. Menurut David, jika satu minggu dipakai sekali, maka usia maksimum galon tersebut hanya satu tahun.

    David membandingkan dengan tabung elpiji yang terbuat dari baja, di mana ada aturan uji ulang atau tera setiap 5 hingga 10 tahun. Jika lulus uji, tabung bisa terus dipakai. Jika tidak, harus ditarik dari peredaran.

    “Sementara galon guna ulang terbuat dari plastik, material yang tidak sesolid baja, masa tidak diatur masa pakainya,” keluh David.

    Investigasi KKI di lima kota besar di Indonesia menemukan kenyataan yang mengkhawatirkan. Realitanya, KKI menemukan banyak galon guna ulang yang beredar di masyarakat justru berusia di atas dua tahun.

    “Ini yang seharusnya tidak digunakan lagi, karena termasuk ganula atau galon lanjut usia,” papar David.

    David menegaskan galon-galon yang seharusnya sudah ‘pensiun’ alias tidak layak edar, malah tetap dipaksakan beredar. Bahaya utama dari penggunaan galon ini adalah pelepasan Bisphenol A (BPA), senyawa kimia berbahaya yang ada dalam plastik polikarbonat.

    “BPA adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat yang menjadi kemasan galon guna ulang. Semakin tua galon ini, semakin banyak BPA bisa luruh (terlepas) ke dalam air minum,” jelas David.

    Dampak kesehatan dari paparan BPA tidak main-main dan bersifat jangka panjang. Mengacu kepada para ahli, David menyebut BPA adalah endokrin disruptor.

    “Artinya, ia meniru hormon dalam tubuh manusia, sehingga ratusan penelitian menemukan paparan BPA berpotensi mengganggu fungsi hormonal tubuh, mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahkan meningkatkan risiko beberapa jenis kanker,” terang David.

    Mengingat jutaan penduduk Indonesia yang terancam oleh penggunaan ganula ini, David menekankan urgensi penanganan masalah ini. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), 40% masyarakat Indonesia mengkonsumsi air kemasan dari galon.

    “Jadi artinya 40% dari 280 juta, sekitar 111 juta mengonsumsi air minum dari galon dan bisa berpotensi terkontaminasi BPA,” kata David.

    Terlebih, hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada periode 2021-2022 menunjukkan paparan BPA akibat penggunaan ganula di enam wilayah Indonesia sudah melampaui batas aman yang ditetapkan (0,6 bpj). Oleh karena itu, David mendesak pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang jelas mengenai batas masa pakai galon guna ulang dan mempercepat implementasi pelabelan peringatan bahaya BPA pada galon guna ulang.

    Hal ini krusial demi melindungi kesehatan konsumen dari ancaman BPA yang tak terlihat.

    “Kalau masalah ini tidak segera diatasi, kita mempertaruhkan kesehatan generasi mendatang,” pungkasnya.

    (prf/ega)