Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memang tengah memperbaiki tata kelola perberasan di Indonesia. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengultimatum para pedagang agar mematuhi aturan.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta para pelaku usaha perberasan segera berbenah dengan menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

    “Untuk label pada produk beras, itu maksudnya harus sesuai. Kalau tertera 5 kilogram (kg), tolong beratnya jangan kurang dari 5 kg, mengurangi timbangan itu tidak boleh,” kata Arief di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Arief menegaskan, upaya pemerintah membenahi perberasan nasional sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen sehingga tidak dirugikan dan tetap mendapatkan beras di pasaran sesuai kualitas dan preferensi yang diinginkan.

    “Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) kemarin menyampaikan hasil dari uji beberapa laboratorium, masih ada beberapa produk beras yang tidak mengikuti syarat dan ketentuan serta tak sesuai labelnya. Itu yang jadi concern pemerintah supaya masyarakat sebagai konsumen juga tidak dirugikan,” beber Arief.

    Dia meminta pelaku usaha beras segera mengevaluasi produknya dan mendaftarkan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang prosesnya cepat karena Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) tersedia di seluruh provinsi.

    Diungkapkan Arief, syarat mutu beras wajib dipenuhi sesuai Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 dan pendaftaran PSAT menjadi bagian dari kontrol keamanan pangan bersama dinas pangan daerah. Edukasi label pangan terus dilakukan Bapanas dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar masyarakat memahami ciri beras berkualitas dan terbiasa mengecek informasi penting sebelum membeli produk pangan kemasan.

    Arief pun mengingatkan pelaku usaha untuk melakukan tera ulang timbangan secara berkala agar berat beras sesuai takaran, menghindari kasus serupa seperti ketidaksesuaian takaran MinyaKita. “Jadi mohon kepada para pelaku usaha, harus mereview, memperbaiki (penjualan beras agar sesuai ketentuan),” kata Arief.

  • Gaduh Dituding Lindungi ‘Mafia’ Skincare, BPOM RI Buka Suara

    Gaduh Dituding Lindungi ‘Mafia’ Skincare, BPOM RI Buka Suara

    Jakarta –

    Aktris Nikita Mirzani melempar sentilan cukup keras pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Kritikan itu, bahkan sampai pada usulan agar BPOM dibubarkan karena dinilai tidak mampu mencegah peredaran produk ilegal hingga dianggap melindungi mafia skincare.

    Sebagai informasi, pernyataan kontroversial ini muncul dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menyeret nama Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki.

    Merespons pernyataan dari Nikita Mirzani, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan bahwa keberadaan BPOM sudah dilindungi Undang-Undang, sehingga tidak bisa serta merta dibubarkan.

    “Saya tidak perlu komen terlalu banyak karena itu bagian dari aspirasi. Semua orang bisa memberikan aspirasi, apapun dalam pikirannya,” kata Taruna di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Menurut Taruna, jika terjadi persaingan bisnis seperti di dunia skincare, Taruna mempersilahkan masyarakat untuk me-review. Namun, tetap menekankan terkait kompetensi atau kapasitas.

    “Itulah yang dimuat di dalam Peraturan BPOM No 16 Tahun 2025,” kata Taruna.

    “Misalnya ada laporan produk A overclaim mengandung zat-zat berbahaya, laporkan ke BPOM, nanti Badan POM akan menindaklanjuti,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Tubuh Pria Berubah Jadi Ungu usai Minum ‘Obat Kuat’ Abal-abal, Ini yang Terjadi

    Tubuh Pria Berubah Jadi Ungu usai Minum ‘Obat Kuat’ Abal-abal, Ini yang Terjadi

    Jakarta –

    Seorang pria muda mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi obat kuat ilegal yang dibelinya dari pom bensin. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit di Amerika Serikat.

    Pasien yang diketahui berusia 24 tahun itu mengalami gejala yang tidak biasa, termasuk ruam ungu, perdarahan gusi terus-menerus, dan mimisan. Dari hasil tes darah juga menunjukkan kadar trombosit yang sangat rendah, yang mengarah pada trombositopenia imun atau immune thrombocytopenic purpura (ITP).

    Trombositopenia imun adalah kondisi langka serius, yang salah satu gejalanya adalah bercak atau bintik ungu di bawah kulit, yang disebabkan oleh perdarahan dari pembuluh darah. Kondisi ini terjadi saat sistem kekebalan tubuh menyerang sel darah tubuh sendiri, khususnya trombosit yang membantu pembekuan darah.

    Tanpa trombosit yang cukup, bahkan benjolan atau luka kecil dapat menyebabkan pendarahan internal yang berbahaya. Gejalanya dapat berupa mudah memar, petekie atau bintik merah/ungu kecil pada kulit, mimisan, dan gusi berdarah.

    Pada orang yang sehat, biasanya memiliki 150 ribu hingga 450 trombosit per mikroliter darah. Tetapi, pria yang disebutkan dalam laporan kasus baru yang dipublikasikan dalam jurnal Cureus hanya memiliki 1.000.

    Kondisi itu membuatnya berisiko tinggi mengalami pendarahan acak yang berpotensi fatal di dalam otak atau usus. Pasien akhirnya mengakui bahwa telah mengonsumsi Rhino 69 Platinum 1000 selama dua minggu, yang dibelinya dari pom bensin saat berlibur di Meksiko.

    Dokter dari Kern Medical Center, di Bakersfield, yakin bahwa konsumsi pil yang tidak diatur memicu kondisi tersebut. Ini menandai kasus pertama yang diketahui dari suplemen yang dikaitkan dengan ITP.

    Obat tersebut mengandung sildenafil, bahan aktif yang sama dengan Viagra yang diresepkan untuk mengobati disfungsi ereksi.

    “Kasus kami menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung sildenafil seperti ‘Rhino 69 Platinum 1000’ mungkin merupakan penyebab ITP yang sebelumnya tidak diketahui,” tulis para dokter, dikutip dari The Sun, Kamis (3/7/2025).

    Tidak seperti Viagra, Rhino 69 tidak memiliki izin, dijual secara daring dan di beberapa toko tanpa pemeriksaan keamanan yang tepat. Hal ini karena suplemen di banyak negara tidak tunduk pada pemeriksaan keamanan atau kualitas yang ketat seperti obat resep.

    Ini berarti produk yang dikonsumsi kemungkinan terkontaminasi, palsu, atau salah label dapat masuk ke rak-rak toko dan situs web.

    Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah berulang kali memperingatkan bahwa Rhino 69 mungkin terkontaminasi dengan bahan-bahan tersembunyi atau menyebabkan efek samping yang serius.

    ITP biasanya disebabkan oleh infeksi virus, penyakit autoimun, atau obat resep tertentu, termasuk antibiotik, obat anti kejang, dan kemoterapi.

    Untuk mengatasi kondisi pasien dalam kasus ini, dokter memberikan obat steroid dosis tinggi dan produk darah yang disebut IVIG atau imunoglobulin intravena. Hal ini berfungsi untuk menenangkan sistem kekebalan tubuh.

    Perlahan jumlah trombositnya kembali normal dalam waktu satu minggu.

    (sao/kna)

  • BPOM-Sudan Jalin Kerja Sama soal Pengawasan Obat dan Makanan

    BPOM-Sudan Jalin Kerja Sama soal Pengawasan Obat dan Makanan

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan National Medicines and Poisons Board (NMPB) Republik Sudan melakukan kolaborasi dalam penandatanganan MoU. Untuk menjalin kerja sama terkait pengawasan obat dan makanan.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, kerja sama ini juga nantinya akan dapat mengembangkan ekonomi melalui ekspor produk obat, makanan, kosmetik, dan sebagainya. Dari adanya perluasan pasar itu, diharapkan nantinya lebih banyak lagi obat herbal yang ditingkatkan sehingga diakui sebagai obat terstandar.

    Tonton juga Video: Daftar Obat Herbal Berbahaya Temuan BPOM, Berisiko Picu Penyakit

  • Respons Taruna Ikrar soal Nikita Mirzani Minta BPOM Dibubarkan

    Respons Taruna Ikrar soal Nikita Mirzani Minta BPOM Dibubarkan

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar tak banyak bicara setelah ditanya pendapatnya atas pertanyaan Nikita Mirzani. Yang meminta lembaganya dibubarkan karena dianggap melindungi mafia skincare.

    Menurut Taruna, hal itu sah-sah saja, jika seorang warga negara mengungkapkan aspirasinya. Namun, Taruna menegaskan Badan POM adalah lembaga resmi yang dilindungi Undang-undang.

  • Ironi, Paparan BPA Sudah Lampaui Batas dan Bahayakan Konsumen, Belum Ada Regulasi Usia Pakai Ganula

    Ironi, Paparan BPA Sudah Lampaui Batas dan Bahayakan Konsumen, Belum Ada Regulasi Usia Pakai Ganula

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan paparan Bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang di enam kota besar Indonesia sudah melampaui ambang batas aman 0,6 bagian per juta (bpj). 

    Ironisnya, meski BPOM sudah mengungkap banyaknya galon guna ulang yang sudah menjadi galon usia lanjut alias ganula, belum juga ada regulasi yang membatasi usia pakai galon jenis ini. Tidak adanya regulasi yang tegas pada masa pakai galon guna ulang membuka celah bagi peredaran ganula atau galon lanjut usia yang membahayakan konsumen. 

    Pasalnya, diketahui bahwa usia galon sangat mempengaruhi peluruhan BPA ke dalam minuman di dalam galon air kemasan. Semakin tua usia galon, semakin banyak BPAnya yang akan dengan mudah meluruh ke dalam air minum yang berada di dalam galon.

    BPOM sebenarnya telah mewajibkan label peringatan risiko BPA pada galon polikarbonat, tapi kebijakan ini baru berjalan penuh pada 2024 dengan masa penyesuaian hingga 2028. Sayangnya, soal usia pakai galon, tidak ada aturan apa pun.

    “Ini inti masalahnya. Label memang penting, tapi tanpa batas masa pakai, ganula tetap beredar. Barang plastik seperti galon polikarbonat tidak bisa dipakai selamanya. Tapi faktanya di lapangan, satu galon bisa dipakai bertahun-tahun, puluhan kali isi ulang,” tegas David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI).

    David juga mengungkap hasil temuan BPOM yang mengkhawatirkan. “BPOM sudah membuat aturan BPA. Itu ada ambang batasnya. Yang berbahaya itu ketika melewati ambang batas itu. Dan tahun 2021-2022 BPOM melakukan survei di enam kota besar di Indonesia. Hasilnya, paparan BPA sudah melebihi ambang batas. Artinya, ini adalah peringatan bahaya,” jelas David.

  • Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih peringkat pertama secara nasional pada Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menempatkan Jatim unggul atas Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Penghargaan diterima Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang digelar di International Convention Center (IICC) Bogor, pekan lalu.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, skor IKPS Jatim tahun ini mencapai 80 dari lima indikator penilaian, yaitu SDM dan kelembagaan (14), penjaminan keamanan pangan (28), perdagangan (20), kesehatan masyarakat (8), serta kesadaran masyarakat (11).

    “Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh instansi dan lapisan masyarakat di Jatim. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap keamanan pangan segar di daerah kami,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu.

    IKPS sendiri merupakan alat ukur nasional yang diluncurkan secara resmi pada kesempatan tersebut untuk menilai tingkat keamanan pangan segar dari hulu ke hilir.

    Ia menegaskan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Langkah tersebut juga sesuai dengan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim.

    Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, lanjut Khofifah, antara lain penguatan sistem pengawasan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dinas terkait secara rutin melakukan uji sampel terhadap sayur, buah, dan produk segar lainnya di pasar tradisional maupun modern.

    “Melalui program Gerakan Pangan Aman, kami melakukan uji cepat terhadap pangan di berbagai sentra produksi, seperti apel di Malang, sayuran di Batu, dan ikan di Lamongan,” ujarnya.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui pelatihan dan sertifikasi petani untuk komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai, dan beras.

    Untuk mendukung kebijakan tersebut, Jatim juga telah memiliki fasilitas pengujian seperti Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Surabaya.

    Pemprov Jatim juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan cemaran mikroba dan kimia.

    Khofifah menambahkan capaian IKPS ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja daerah, tetapi juga berkontribusi pada capaian nasional dalam pembangunan sektor pangan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2025–2029.

    “IKPS dikembangkan oleh Bapanas untuk memantau keamanan dan kualitas pangan segar yang berasal dari tanaman, hewan, dan hasil perikanan. Ini adalah strategi penguatan sistem pangan berbasis sains dan berorientasi pada perlindungan konsumen,” katanya.

    Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day tahun ini mengusung tema Food Safety: Science in Action, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPOM RI Kawal Makan Bergizi Gratis, Sorot 19 Kasus Dugaan Keracunan Pangan

    BPOM RI Kawal Makan Bergizi Gratis, Sorot 19 Kasus Dugaan Keracunan Pangan

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, BPOM diundang untuk memberikan penjelasan terkait peran dan langkah pengawasan yang telah dilakukan.

    “Sejak awal, BPOM telah berkomitmen untuk melakukan pendampingan secara maksimal. Tentunya, hal ini kami lakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami,” ungkap Taruna, Selasa (1/7/2025).

    Salah satu bentuk dukungan konkret BPOM adalah melalui pembekalan kepada para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Lebih dari 900 trainer telah disiapkan untuk melatih 32 ribu SPPI yang akan dikerahkan ke berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan MBG di lapangan.

    Dari sisi keamanan pangan, BPOM menyatakan pengawasan dan pemantauan terhadap potensi risiko dilakukan secara aktif, termasuk pemantauan kasus-kasus yang terkait dengan dugaan keracunan MBG.

    19 Kasus Keracunan Pangan MBG

    Sejak 6 Januari hingga Juli 2025, tercatat ada 19 dugaan kasus keracunan pangan yang terjadi di 12 provinsi, dan seluruhnya telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur yang berlaku.

    Sebagai bagian dari sinergi lintas sektor, BPOM juga telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional. “Kami tetap konsisten dan berkomitmen terhadap MoU tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden yang dalam waktu dekat akan diundangkan,” tambah BPOM.

    Tak hanya itu, BPOM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana penyedia pangan MBG, termasuk sarana produksi susu pasteurisasi yang menjadi salah satu menu program ini. Pemeriksaan dilakukan di beberapa daerah seperti Bogor, Surabaya, dan Bandung untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan yang akan dikonsumsi anak-anak penerima manfaat MBG.

    Melalui langkah-langkah ini, BPOM berharap dapat memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga aman dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat.

    (naf/kna)

  • BGN Target 82 Juta Orang Terima Manfaat Makan Bergizi Gratis Akhir 2025

    BGN Target 82 Juta Orang Terima Manfaat Makan Bergizi Gratis Akhir 2025

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut penerima manfaat makan bergizi gratis relatif masih sedikit karena keterbatasan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Meski peningkatan penyerapan MBG relatif signifikan sejak Januari, jumlahnya masih berada di bawah 2 juta penerima manfaat per bulan.

    Walhasil, penyerapan anggaran baru berkisar Rp 5 triliun per bulan dengan total penerima manfaat.

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp 5 triliun itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang ada,” terang Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (1/6/2025).

    Pihaknya akan merekrut 915 tambahan SPPG, dengan total saat ini 30 ribu SPPG yang masih menjalani proses pendidikan dengan target selesai 15 Juli mendatang. Pendampingan SPPG dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis juga dilakukan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Sudah 2 ribu SPPG yang diberikan edukasi.

    Dalam proses keberlangsungan MBG mendatang, Kemenkes RI dipastikan ikut andil di pengawasan kelayakan makanan bergizi gratis. Sementara BPOM RI lebih banyak berperan dalam memastikan sarana yang baik dalam pembuatan makan bergizi gratis.

    “Percepatan mulai juli kita upayakan dengan pengadaan tambahan SPPG, akan ada 6 juta penerima manfaat, dan kita tambahkan lebih dari dua kali lipat di Agustus hingga 24 juta penerima manfaat,” tukasnya.

    Berikut target penerima manfaat hingga akhir Desember 2025:

    Agustus

    24 juta penerima manfaat dengan total 8.000 SPPG

    September

    42 juta penerima manfaat dengan 14 ribu SPPG

    Oktober

    63 juta penerima manfaat dengan 21 ribu SPPG

    November

    82,9 juta penerima manfaat dengan 20 ribu SPPG

    Desember

    82,9 juta penerima manfaat dengan 30 ribu SPPG

    (naf/kna)

  • Menkes Siap Bantu BGN Awasi Makan Bergizi Gratis, Kerahkan Dinkes

    Menkes Siap Bantu BGN Awasi Makan Bergizi Gratis, Kerahkan Dinkes

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta maaf ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Sebab, BGN selalu menjadi ‘samsak’ amarah publik jika ada masalah terkait program makan bergizi gratis (MBG).

    “Jadi saya bilang, kami mesti minta maaf ke pak Dadan, kalau ada apa-apa (soal MBG) yang dimarah-marahin Pak Dadan. Harusnya Menteri Kesehatan-nya juga,” kata Menkes Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (1/7/2025).

    “Tapi pak Dadan bilang, ‘Menteri Kesehatan-nya sudah banyak dihujat (isu) yang lain, jadi ya sudah lah biarin,’” sambungnya.

    Budi menambahkan, terkait makanan siap saji yang diberikan kepada siswa, ibu hamil, hingga ibu menyusui merupakan tugas dari Kemenkes melalui Dinas Kesehatan.

    “Jadi Kementeriannya sebagai koordinatornya, dan eksekusinya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mereka juga bisa menggunakan Puskesmas,” katanya.

    Sementara, untuk makanan olahan, lanjut Menkes Budi ada di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

    “Jadi saya sudah minta mulai tahun ini, kami bantu pak Dadan (BGN), itu Bu Endang coba dibikin programnya seperti apa dan kami bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi Pak Dadan lebih tenang lah,” katanya.

    “Jadi kalau nanti ada yang kena (ditegur), ya yang kena itu mulai dari Dinas Kesehatannya (Kota) dulu, terus naik ke Dinkes Provinsi, baru naik ke Kemenkes, baru naik ke beliau (BGN). Jadi harusnya aturan yang ditegur duluan itu mulainya dari situ,” tutupnya.

    (dpy/naf)