Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • 5 Temuan di Balik Hasil Uji Udang Beku yang Gaduh Diduga Tercemar Radioaktif

    5 Temuan di Balik Hasil Uji Udang Beku yang Gaduh Diduga Tercemar Radioaktif

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan udang beku asal Indonesia yang sempat direimpor dari Amerika Serikat aman dikonsumsi. Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan hasil uji laboratorium menunjukkan tidak ada temuan cemaran radioaktif pada 18 kontainer udang yang sudah kembali ke Tanah Air.

    Deputi Bidang Karantina Ikan Barantin, Drama Panca Putra, menyampaikan jaminan tersebut saat menyerahkan sertifikat pelepasan kepada pemilik udang di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    “Seluruh proses pemeriksaan, mulai dari tindakan karantina, pengambilan sampel, hingga uji laboratorium sudah dilakukan. Hasilnya, produk dinyatakan aman dan layak konsumsi,” kata Drama dalam keterangan resminya.

    Awal Mula Penarikan

    Sebelumnya, sebanyak 387 kontainer udang vaname yang diekspor ke AS pada Juni hingga Agustus 2025 ditarik kembali setelah lima kontainer ditolak oleh otoritas setempat. Penolakan itu dilakukan karena terindikasi terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137) melalui sistem Import Alert 99-51 pada 14 Agustus 2025.

    PT BMS selaku eksportir kemudian melakukan reimpor seluruh kontainer, termasuk 18 kontainer yang sudah tiba lebih dulu di Pelabuhan Tanjung Priok. Semua produk itu langsung menjalani pemeriksaan ketat melalui protokol karantina.

    Hasil Uji Dinyatakan Aman

    Barantin bekerja sama dengan sejumlah instansi, termasuk BRIN, Bapeten, BPOM, dan Bea Cukai. Hasil uji laboratorium menunjukkan lima laporan berikut:

    Tidak ditemukan radiasi berbahaya, hasil pengukuran berada di bawah ambang batas normal (±9.500 cps).

    Uji organoleptik mendapat skor 9, jauh di atas standar minimal 7.Uji mikrobiologi negatif dari Salmonella dan Listeria.Uji kimia bebas dari formalin maupun tanda pembusukan.Uji cemaran radioaktif oleh BRIN menunjukkan angka

    Drama menegaskan bahwa langkah pengawasan ketat ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar ekspor terhadap produk perikanan Indonesia.

    “Kasus ini menjadi pembelajaran sekaligus penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan kita. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir, karena produk yang beredar sudah dipastikan aman,” beber dia.

    Antisipasi Kontainer Lain

    Masih ada 366 kontainer udang yang akan tiba secara bertahap hingga Oktober 2025, termasuk lima kontainer yang berstatus suspect Cs-137. Jika terbukti tercemar, produk akan dimusnahkan di insinerator radioaktif Bapeten. Namun, jika aman, udang akan dilepas setelah lulus uji mutu dan keamanan.

    Barantin menegaskan bahwa keamanan pangan nasional tetap menjadi prioritas utama, sekaligus bagian dari upaya menjaga citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam perdagangan pangan global.

    (naf/naf)

  • Video: Keamanan Kosmetik Jadi Fokus, BPOM Awasi Penjualan Online

    Video: Keamanan Kosmetik Jadi Fokus, BPOM Awasi Penjualan Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pihaknya memiliki mandat jelas untuk memastikan produk kecantikan, khususnya kosmetik, tetap aman, berkualitas, dan dapat dipercaya konsumen. Menurutnya, keamanan produk mencakup pengawasan agar tidak mengandung bahan berbahaya. Ia juga menekankan pentingnya klaim produk yang tidak berlebihan atau menyesatkan.

    Taruna menambahkan, pengawasan kini menghadapi tantangan baru dari produk yang dipasarkan secara online dan e-commerce. BPOM pun berkomitmen memperkuat pengawasan, baik di jalur distribusi konvensional maupun digital, demi melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap industri kosmetik.

    Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (17/09/2025).

  • BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    BGN Benarkan Baki Makan Bergizi Gratis Mengandung Lemak Babi, BPOM Bungkam

    GELORA.CO – Hasil uji laboratorium di China mengonfirmasi lemak babi atau lard digunakan dalam produksi baki makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wafa Riansah, Sekretaris PW Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jakarta sekaligus salah satu pemasok program, mengirim sampel bahan itu ke Shanghai Weipu Testing Technology Group.

    Wafa pertama kali menemukan adanya penggunaan lemak babi saat berkunjung ke pabrik baki makan di China.

    Setelah membawa sampel ke Indonesia, ia mencoba mengujinya di PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo), perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

    Namun, Sucofindo tidak bisa melakukan pengujian karena keterbatasan metode.

    Wafa kemudian mengirim sampel ke laboratorium Weipu di China.

    Hasil uji itu lalu keluar dengan nomor SHA03-25091211-FX-01CnEnR1.

    Weipu menganalisis sampel dengan tiga metode, yaitu fourier transform infrared spectrometer (FTIR), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS), dan nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR).

    “Lard olahan terdiri atas lemak utama, yakni trigliserida,” demikian kesimpulan laporan tersebut.

    Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) mencatat komponen utama sampel adalah minyak dasar olahan, ester sintetis, parafin terklorinasi, lemak babi olahan, zat anti karat, dan pelumas.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan lemak babi memang menjadi bahan baku dalam proses pembuatan baki makan MBG.

    Namun ia menegaskan, lard hanya dipakai pada mesin saat proses pencetakan, bukan pada produknya.

    “Baki makan itu campuran kromium dan nikel,” kata Dadan, akhir Agustus lalu.

    “Lemak babi digunakan pada mesin saat stamping, bukan pada baki makanannya.”

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, membenarkan lembaganya telah melakukan uji sampel baki makan MBG.

    Namun ia memilih bungkam, dengan alasan BPOM tidak bisa langsung mengumumkan hasilnya kepada publik.

    Menurut Taruna, BPOM bersama BGN, Kantor Komunikasi Presiden, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkoordinasi dan menggelar rapat soal hasil uji tersebut.

    “Intinya, pengumuman hasil uji ini akan dilakukan secara bersama,” kata Taruna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin awal pekan ini.

    “Sektor yang memimpin pengumuman hasil uji adalah Kantor Komunikasi Presiden.”***

  • Tokopedia dan TikTok Shop Latih Perempuan Jadi Kreator Lewat Creators Lab x Emak-Emak Matic

    Tokopedia dan TikTok Shop Latih Perempuan Jadi Kreator Lewat Creators Lab x Emak-Emak Matic

    Jakarta: Tokopedia bersama TikTok Shop by Tokopedia menghadirkan Creators Lab di Jakarta, Selasa (16/9), dengan melibatkan ratusan peserta, termasuk perempuan dari berbagai latar belakang. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha berkembang di era discovery e-commerce sekaligus memperkuat kampanye #BelanjaAman.
     
    Dalam pelatihan, peserta dibekali pemahaman soal prinsip afiliasi, cara membuat video promosi hingga merekomendasikan produk dan toko terpercaya. Mereka juga diajarkan memilih produk dari penjual berstatus Power Shop atau Mall, memanfaatkan ulasan pembeli, serta memeriksa izin resmi seperti BPOM atau PIRT sebelum membagikannya lewat short video atau live streaming.
     
    Direktur Konten Digital Kemenparekraf RI, Yuana Rochma Astuti, menjelaskan bahwa integrasi Creators Lab dengan program Emak-Emak Matic bertujuan membekali perempuan dengan keterampilan digital agar lebih melek teknologi.
     
    “Hingga akhir 2025, bersama berbagai mitra seperti Tokopedia dan TikTok Shop, program ini menargetkan melatih 10.000 peserta di berbagai wilayah,” ungkap Yuana Rochma Astuti.
     

    Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyoroti bahwa partisipasi kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sementara sebagian besar pekerja informal diisi perempuan. Profesi kreator konten dapat menjadi peluang baru agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi.
     
    “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 50% selama 20 tahun terakhir, sedangkan laki-laki 80%. Namun 66% atau 54,5 juta pekerja informal adalah perempuan,” jelas Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
     
    Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia dan TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menambahkan bahwa sudah banyak contoh inspiratif perempuan yang sukses sebagai kreator afiliasi, seperti Ma’e Arik yang fokus mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari dan Mom Uung dengan produk ibu dan bayi.
     
    “Mereka konsisten membuat konten video promosi untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus mendorong penjualan produk pelaku usaha lokal Kami berharap, peserta pelatihan hari ini memiliki konsistensi yang sama tingginya untuk memulai perjalanan baru sebagai content creator atau afiliator,” ujarnya.
     

     
    Di era discovery e-commerce, membuat video promosi menjadi keterampilan penting bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum. Data menunjukkan, transaksi penjual di TikTok Shop bisa meningkat hingga 30 kali lipat lewat live streaming dan 31 kali lipat lewat video pendek.
     
    Tak heran jika profesi kreator konten kini kian dilirik sebagai mitra strategis oleh berbagai skala bisnis. Kolaborasi ini menciptakan keuntungan bersama: kreator memperoleh komisi, penjual meningkatkan omzet, dan pembeli mendapatkan rekomendasi produk terpercaya.
     
    “Tokopedia dan TikTok Shop akan terus memperluas kemitraan bersama Kemenparekraf dan KemenPPPA agar lebih banyak perempuan bisa memanfaatkan peluang ini. Sejak Februari 2025, program ini telah hadir di enam wilayah dan memberdayakan lebih dari 600 peserta, mayoritas perempuan,” tutup Hilmi.

    Jakarta: Tokopedia bersama TikTok Shop by Tokopedia menghadirkan Creators Lab di Jakarta, Selasa (16/9), dengan melibatkan ratusan peserta, termasuk perempuan dari berbagai latar belakang. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha berkembang di era discovery e-commerce sekaligus memperkuat kampanye #BelanjaAman.
     
    Dalam pelatihan, peserta dibekali pemahaman soal prinsip afiliasi, cara membuat video promosi hingga merekomendasikan produk dan toko terpercaya. Mereka juga diajarkan memilih produk dari penjual berstatus Power Shop atau Mall, memanfaatkan ulasan pembeli, serta memeriksa izin resmi seperti BPOM atau PIRT sebelum membagikannya lewat short video atau live streaming.
     
    Direktur Konten Digital Kemenparekraf RI, Yuana Rochma Astuti, menjelaskan bahwa integrasi Creators Lab dengan program Emak-Emak Matic bertujuan membekali perempuan dengan keterampilan digital agar lebih melek teknologi.
     
    “Hingga akhir 2025, bersama berbagai mitra seperti Tokopedia dan TikTok Shop, program ini menargetkan melatih 10.000 peserta di berbagai wilayah,” ungkap Yuana Rochma Astuti.
     

     
    Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyoroti bahwa partisipasi kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki, sementara sebagian besar pekerja informal diisi perempuan. Profesi kreator konten dapat menjadi peluang baru agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi.
     
    “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di angka 50% selama 20 tahun terakhir, sedangkan laki-laki 80%. Namun 66% atau 54,5 juta pekerja informal adalah perempuan,” jelas Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
     
    Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia dan TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menambahkan bahwa sudah banyak contoh inspiratif perempuan yang sukses sebagai kreator afiliasi, seperti Ma’e Arik yang fokus mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari dan Mom Uung dengan produk ibu dan bayi.
     
    “Mereka konsisten membuat konten video promosi untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus mendorong penjualan produk pelaku usaha lokal Kami berharap, peserta pelatihan hari ini memiliki konsistensi yang sama tingginya untuk memulai perjalanan baru sebagai content creator atau afiliator,” ujarnya.
     

     
    Di era discovery e-commerce, membuat video promosi menjadi keterampilan penting bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum. Data menunjukkan, transaksi penjual di TikTok Shop bisa meningkat hingga 30 kali lipat lewat live streaming dan 31 kali lipat lewat video pendek.
     
    Tak heran jika profesi kreator konten kini kian dilirik sebagai mitra strategis oleh berbagai skala bisnis. Kolaborasi ini menciptakan keuntungan bersama: kreator memperoleh komisi, penjual meningkatkan omzet, dan pembeli mendapatkan rekomendasi produk terpercaya.
     
    “Tokopedia dan TikTok Shop akan terus memperluas kemitraan bersama Kemenparekraf dan KemenPPPA agar lebih banyak perempuan bisa memanfaatkan peluang ini. Sejak Februari 2025, program ini telah hadir di enam wilayah dan memberdayakan lebih dari 600 peserta, mayoritas perempuan,” tutup Hilmi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bergerak cepat untuk memberantas produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. BPOM berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dari hulu ke hilir melalui Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang

    Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat menyampaikan bahwa tren tindak pidana terkait obat dan makanan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2024, PPNS BPOM menangani 282 perkara, terdiri dari 124 perkara obat dan NAPZA, 55 perkara obat bahan alam, 91 perkara kosmetik, dan 12 perkara pangan olahan.

    “Sejumlah temuan menunjukkan nilai keekonomian yang signifikan, di antaranya perkara obat-obat tertentu di Semarang, Cikarang, dan Marunda senilai Rp 398 miliar, serta perkara kosmetik mengandung bahan berbahaya di beberapa kota dengan nilai Rp 5,5 miliar,” kata Tubagus di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Fakta menarik, di berbagai lokasi kasus juga ditemukan bahan baku berbahaya seperti formalin, merkuri, tramadol, hingga hidrokinon,” sambungnya.

    Kasus besar yang disorot antara lain temuan ratusan drum/tong berisi BKO di Semarang, Jawa Tengah serta Marunda dan Cikarang, Jawa Barat dengan nilai ekonomi Rp 389 miliar; OBA mengandung BKO di Klaten dan Kudus, Jawa Tengah senilai Rp3,74 miliar; kosmetik mengandung bahan berbahaya di Tangerang, Banten dan kota lainnya senilai Rp 5,5 miliar.

    Lalu pangan olahan berupa mi basah mengandung formalin di Pematang Siantar, Sumatera Utara senilai Rp 200 juta. Pada sebagian besar kasus tersebut, di samping produk jadi ditemukan bahan baku dilarang/bahan berbahaya.

    Menjaga Daya Saing Ekonomi Nasional

    Senada, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pentingnya aksi bersama ini untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional.

    Obat dan makanan adalah kebutuhan dasar yang harus aman dan bermutu. Pada 2025, potensi pasar obat dan makanan diperkirakan mencapai Rp 4.674 triliun dan menyumbang 8,7 persen PDB.

    “Namun (perlindungan masyarakat) tantangannya besar, karena masih marak peredaran produk mengandung bahan berbahaya yang berisiko merusak organ, meningkatkan risiko kanker, hingga menyebabkan kematian,” kata Taruna.

    “Selama bahan berbahaya mudah didapatkan, penyalahgunaan dalam produksi masih sangat mungkin terjadi. Karena itu, kita harus bergerak bersama dari hulu dengan kolaborasi lintas sektor,” lanjutnya.

    Ancaman Pidana

    Ikrar menegaskan bahwa pelanggar akan berhadapan dengan sanksi pidana jika ketahuan memakai bahan berbahaya atau yang dilarang untuk produksi farmasi dan pangan olahan.

    “Kami tidak segan menindak tegas pelanggar dengan sanksi hukum pidana maupun administratif, agar muncul efek jera. Perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri nasional adalah prioritas utama kami,” tegas Ikrar.

    “Selama bahan berbahaya masih bebas beredar tidak sesuai ketentuan, maka selama itu juga kesehatan masyarakat akan terancam. Untuk itulah pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan dilarang harus menjadi fokus utama,” tutupnya.

    Aksi ini melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim Polri, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta asosiasi hingga pelaku usaha.

    Serta beberapa asosiasi dan pelaku usaha yang memiliki komitmen sama di antaranya Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), Indonesian E-Commerce Association (IdEA), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres (ASPERINDO), serta Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO).

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • BPOM RI Simpulkan Tak Ada Pelanggaran pada Kasus Indomie Soto Banjar di Taiwan

    BPOM RI Simpulkan Tak Ada Pelanggaran pada Kasus Indomie Soto Banjar di Taiwan

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyimpulkan tidak menemukan adanya pelanggaran pada kasus mi instan ‘Indomie Soto Banjar Limau Kuit’ di Taiwan.

    “Jadi kesimpulannya, tidak ada yang dilanggar sebetulnya. Dari pihak Badan POM menganggap itu kan peruntukannya yang ditemukan oleh otoritas yang ada di Taiwan, itu dibawa oleh individu-individu dan dipakai (dikonsumsi) oleh individu-individu,” kata Ikrar saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senin (15/9/2025).

    Ikrar menambahkan bahwa saat ini, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Indofood) masih belum memiliki agen khusus untuk melakukan ekspor ke Taiwan. Ini membuat beberapa persyaratan terkait pangan sudah lolos di Indonesia, bisa tidak diterima di Taiwan.

    “Taiwan memang mempersyaratkan zero (etilen oksida). Jadi kesimpulannya itu hak lembaga otoritas yang ada di Taiwan untuk menganggap Indomie rasa Soto Banjar Limau Kuit tidak cocok di sana, karena tidak sesuai dengan batas yang mereka miliki yaitu zero,” tegasnya.

    Untuk informasi, melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 229 Tahun 2022 disebutkan bahwa batas maksimal residu pada pangan olahan untuk EtO sebesar 0,01 mg/kg (uniform limit) dengan mempertimbangkan keamanan yang manageable, prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA) serta regulasi dari negara lain.

    Meskipun begitu, BPOM berharap produsen dalam hal ini Indofood bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat agar meredam kepanikan yang terjadi.

    “Indofood kami harapkan memberikan penjelasan ke publik,” kata Ikrar.

    BPOM Banjir Kritikan

    Terkait kegaduhan yang terjadi, imbas dilarangnya produk Indomie Soto Banjar Limau Kuit di Taiwan, BPOM mengaku mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat.

    “Ada beberapa pertanyaan di sosial media. Saya baca di sosial media, kritikannya begini ‘apakah Badan POM ini tidak mau melindungi rakyat Indonesia?” kata Ikrar

    “Kami melindungi. Karena kami sudah punya standar (terkait etilen oksida),” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Menkes Sebut ‘NutriGrade’ di RI Tinggal Tunggu Waktu, Targetnya Tahun Ini

    Menkes Sebut ‘NutriGrade’ di RI Tinggal Tunggu Waktu, Targetnya Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan penetapan labeling seperti yang dilakukan Singapura pada minuman dengan kadar gula tinggi, akan ditetapkan tahun ini. Wacana tersebut semula muncul pasca kasus obesitas hingga diabetes terus meningkat, termasuk pada kelompok anak.

    Regulasi baru semacam ini diharapkan bisa meningkatkan ‘awareness’ atau literasi di lingkup masyarakat agar lebih bijak memilih makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Label sehat di Singapura dinamakan ‘NutriGrade’ dengan mengkategorikan kelompok makanan berdasarkan level A, B, C, dan D.

    Masyarakat dengan mudah mengenali makanan ataupun minuman yang termasuk kelompok D adalah paling tidak sehat, sementara kelompok A sebaliknya.

    “NutriGrade sama BPOM RI sebenarnya pembahasannya sudah final, kita akan tiru yang di Singapura itu, tinggal tunggu ‘timingnya’ saja,” beber Menkes kepada wartawan, pasca rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Menkes Budi menekankan target pemerintah tetap di tahun ini.

    “Targetnya bisa tahun ini,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan saat ini tahapan penetapan NutriGrade masih menunggu hasil sosialisasi dengan masyarakat dan pihak industri.

    “Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan, ini juga merupakan salah satu masukan dari konsultasi publik,” tegas dia kepada detikcom Selasa (9/9).

    Hal ini menurut dr Nadia membuat sisi industri maupun masyarakat benar-benar siap saat label resmi ditetapkan. Sembari sosialisasi berjalan, dr Nadia juga menyebut tetap meningkatkan edukasi untuk pola makan sehat, tidak mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak (GGL), demi menekan insiden kasus penyakit tidak menular.

    “Kita juga saat ini masih melakukan penetapan kadar maksimum gula garam lemak juga bersama Kemenko PMK untuk penerapan kewajiban labelling ya,” tandas dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Penjelasan Indofood soal Indomie Soto Banjar Kuit Tersandung Temuan Etilen Oksida

    Penjelasan Indofood soal Indomie Soto Banjar Kuit Tersandung Temuan Etilen Oksida

    Jakarta –

    Gaduh Indomie varian Soto Banjar Limau Kuit dilaporkan teridentifikasi etilen oksida (EtO) di luar ambang batas aman yang ditolerir. PT Indofood CBP (ICBP) Sukses Makmur buka suara, menekankan produknya selama ini sudah mengikuti standar ketentuan dan perizinan otoritas Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI).

    “Seluruh mi instan yang diproduksi oleh Perseroan di Indonesia diproses sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh BPOM RI dan Standar Codex untuk Mi Instan,” demikian penegasan Indofood dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (16/9/2025).

    Mi instan produksi mereka disebut juga mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan diproduksi di fasilitas produksi yang sudah memiliki Standar Internasional ISO 22000 atau FSSC 22000 untuk Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

    Ekspor Indomie ke berbagai negara juga ditegaskan perusahaan sudah dilakukan lebih dari 30 tahun.

    “ICBP telah mengekspor produk mi instan ke berbagai negara di dunia selama lebih dari 30 tahun,” tekannya.

    “Perusahaan senantiasa memastikan bahwa seluruh produknya mematuhi peraturan dan standar keamanan pangan yang berlaku di negara tempat mi instan ICBP dipasarkan,” pungkas perusahaan.

    Sebelumnya diberitakan, Taiwan menetapkan standar ketat terkait etilen oksida (EtO) dalam produk pangan, yakni kadar total EtO harus nol terdeteksi. Ketentuan ini berbeda dengan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Indonesia, yang membedakan pengaturan antara EtO dan turunannya, 2-kloroetanol (2-CE), sebagai parameter uji, bukan sebagai total EtO.

    Di Indonesia, aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM No. 229 Tahun 2022, yang menetapkan ambang batas residu EtO pada pangan olahan sebesar 0,01 mg/kg. Angka ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan yang masih bisa dikendalikan, prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA), serta menyesuaikan dengan regulasi internasional lain yang sudah ada.

    BPOM menyatakan akan menempuh beberapa langkah. “Pertama, kami akan memanggil produsen, lalu menjalin kerja sama dengan otoritas Taiwan. Setelah itu kami lakukan klarifikasi. Kalau memang mereka melarang konsumsi, ya kita tidak bisa memaksakan, karena itu kewenangan negara mereka,” jelas Kepala BPOM RI Taruna Ikrar.

    “Prinsip BPOM tetap jelas, yaitu mengikuti standar yang berlaku,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • BPOM Sudah Kantongi Hasil Uji Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

    BPOM Sudah Kantongi Hasil Uji Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan telah mengantongi hasil uji sampel ompreng atau wadah makanan bergizi gratis yang diduga mengandung babi.

    Taruna mengatakan hasil uji tersebut akan diumumkan BPOM bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    “Intinya sebagai lembaga negara, saya kira badan gizi, badan halal, badan POM dan PCO akan mengumumkan dalam waktu dekat, termasuk langkah-langkah yang dilakukan,” kata Taruna saat ditemui wartawan, Senin (15/9/2025).

    Terdapat dua model pengujian yang bisa dilakukan oleh BPOM. Pertama, pengujian melalui swab test untuk kemudian dilanjutkan dengan uji DNA. Dari uji itu, laboratorium BPOM dapat memastikan kebenaran terkait ada atau tidaknya DNA babi, kandungan gliserin, gelatin, maupun unsur lainnya.

    Selain uji swab, BPOM juga dapat melakukan pengujian laboratorium terhadap logam food tray MBG.

    Diberitakan sebelumnya, temuan ini bermula dari laporan Indonesia Business Post (IBP) yang melakukan investigasi wilayah Chaoshan, bagian timur Provinsi Guangdong, China. Dalam laporan tersebut, mereka melaporkan penemuan 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.

    Laporan yang beredar menyebutkan adanya dugaan pemalsuan label ‘Made in Indonesia’ dan logo SNI pada nampan (ompreng) makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nampan tersebut berbahan tipe 201, yang dikhawatirkan memiliki kandungan mangan (logam berwarna putih keabu-abuan) tinggi dan tidak aman untuk makanan yang bersifat asam.

    Selain itu, laporan ini juga mengindikasikan adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksi nampan itu. Baik tipe 201 maupun 304.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • Penjelasan Indofood soal Indomie Soto Banjar Kuit Tersandung Temuan Etilen Oksida

    Video: Penjelasan BPOM soal Taiwan Larang Indomie Soto Banjar

    Jakarta – Kepada Badan POM (BPOM) RI, Taruna Ikrar, memberikan penjelasan terkait temuan kandungan etilen oksida pada produk Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kulit yang tak sesuai standar Taiwan. Ikrar mengatakan standar pemakaian kandungan tersebut pada makanan menurut WHO tidak boleh melebihi 0,1 mg/kg, sedangkan otoritas Taiwan disebut menerapkan aturan zero.

    Ia juga mengatakan bahwa produsen belum memiliki agen khusus untuk mengedarkan produk tersebut di Taiwan.

    Tonton video lainnya di sini ya!

    (/)

    indomie soto banjar taiwan bpom indomie