Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • BGN Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan untuk Tangani Kasus Keracunan MBG

    BGN Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan untuk Tangani Kasus Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembentukan tim investigasi gabungan untuk mengusut kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Nanik mengungkapkan, sebelum memasuki ruang konferensi dirinya baru saja berkomunikasi dengan Kepala BIN dan Kapolri. Keduanya menyatakan siap membantu proses investigasi.

    “Memang tim investigasi ini kita bentuk dua. Pertama dari internal BGN melalui deputi pengawasan dan pemantauan, yang akan bekerja sama dengan kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, serta pemda setempat,” jelas Nanik.

    Selain tim gabungan bersama aparat negara, BGN juga membentuk tim investigasi independen. Tim ini terdiri dari para pakar lintas disiplin ilmu, mulai dari ahli kimia, farmasi, hingga chef.

    BGN menegaskan transparansi akan tetap dijaga dalam proses investigasi, meski ada aspek tertentu yang harus disesuaikan dengan pertimbangan keamanan nasional.

    “Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai disiplin ilmu. Pertanyaannya apakah dibuka? Ya, nanti kalau tidak membahayakan keadaan negara, kami akan buka. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tandas Nanik.

  • BGN Bentuk Tim Investigasi Tangani Masalah MBG: Tadi Teleponan dengan Kepala BIN, Kapolri Sudah Bantu – Page 3

    BGN Bentuk Tim Investigasi Tangani Masalah MBG: Tadi Teleponan dengan Kepala BIN, Kapolri Sudah Bantu – Page 3

    Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari mengungkap fakta mengejutkan soal masifnya kasus keracunan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), total korban keracunan mencapai lebih dari 5.000 siswa. Mayoritas kasus ditemukan di Provinsi Jawa Barat.

    “BGN mencatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September. Kemenkes mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban per 16 September. BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban per 10 September,” kata Qodari saat konferensi pers di Istana Negara, Senin (22/9/2025).

    Meski terdapat perbedaan angka secara statistik, Qodari menyebut ketiga lembaga tersebut menunjukkan tren yang sama. Dia juga menyoroti data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat lebih tinggi lagi, yaitu 5.360 siswa terdampak keracunan MBG.

    “Puncak kasus terjadi pada Agustus 2025 dan paling banyak tersebar di Jawa Barat,” jelasnya.

    Penyebab utama keracunan, menurut asesmen BPOM, antara lain disebabkan oleh buruknya higienitas makanan, penyimpangan suhu makanan, pengolahan pangan yang tidak sesuai standar, serta kemungkinan kontaminasi silang dari petugas penyaji.

    Selain itu, sejumlah kasus juga dipicu oleh alergi makanan pada anak-anak penerima manfaat. Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata atas kejadian ini.

    “Pemerintah tidak tone deaf. Pak Mensesneg juga sudah merespons, mengakui adanya kasus dan menyampaikan permintaan maaf serta komitmen untuk mengevaluasi program MBG secara menyeluruh,” tegasnya.

     

     

     

     

    Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com

  • Nanik S Deyang soal Dapur MBG: Mau Punya Jenderal, Kalau Melanggar Saya Tutup – Page 3

    Nanik S Deyang soal Dapur MBG: Mau Punya Jenderal, Kalau Melanggar Saya Tutup – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari mengungkap fakta mengejutkan soal masifnya kasus keracunan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), total korban keracunan mencapai lebih dari 5.000 siswa. Mayoritas kasus ditemukan di Provinsi Jawa Barat.

    “BGN mencatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September. Kemenkes mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban per 16 September. BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban per 10 September,” kata Qodari saat konferensi pers di Istana Negara, Senin (22/9/2025).

    Meski terdapat perbedaan angka secara statistik, Qodari menyebut ketiga lembaga tersebut menunjukkan tren yang sama. Dia juga menyoroti data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat lebih tinggi lagi, yaitu 5.360 siswa terdampak keracunan MBG.

    “Puncak kasus terjadi pada Agustus 2025 dan paling banyak tersebar di Jawa Barat,” jelasnya.

    Penyebab utama keracunan, menurut asesmen BPOM, antara lain disebabkan oleh buruknya higienitas makanan, penyimpangan suhu makanan, pengolahan pangan yang tidak sesuai standar, serta kemungkinan kontaminasi silang dari petugas penyaji.

    Selain itu, sejumlah kasus juga dipicu oleh alergi makanan pada anak-anak penerima manfaat. Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata atas kejadian ini.

    “Pemerintah tidak tone deaf. Pak Mensesneg juga sudah merespons, mengakui adanya kasus dan menyampaikan permintaan maaf serta komitmen untuk mengevaluasi program MBG secara menyeluruh,” tegasnya.

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • BPKN RI Usul Evaluasi Total MBG, Imbas Ribuan Anak ‘Tumbang’ Keracunan

    BPKN RI Usul Evaluasi Total MBG, Imbas Ribuan Anak ‘Tumbang’ Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Mufti Mubarok mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini setelah adanya ribuan anak yang ‘tumbang’ karena keracunan makanan.

    “Kejadian ini harus menjadi alarm bagi semua pihak. Pengadaan makanan massal tanpa standar mutu, higienitas, serta rantai distribusi yang jelas, berpotensi besar menimbulkan risiko keracunan. Ribuan korban dari kasus MBG adalah tragedi yang tidak boleh terulang kembali,” ujar Mufti Mubarok dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/9).

    Untuk informasi, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah merilis hasil pemantauan terbaru soal kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program MBG. Hingga akhir September 2025, organisasi ini mencatat sedikitnya 6.452 anak mengalami keracunan.

    Sebagai bentuk tindak lanjut, BPKN RI mendorong beberapa langkah konkret terkait MBG agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan dengan nol kasus keracunan.

    1. Audit Keamanan Pangan Program MBG

    Bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan, BPKN RI mendorong audit menyeluruh terhadap penyedia makanan dalam program MBG, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

    2. Standarisasi dan Sertifikasi Penyedia Makanan

    Semua penyedia katering dan pelaksana program sejenis diwajibkan memiliki sertifikasi laik hygiene, izin edar dari BPOM, dan pengawasan rutin oleh Dinas Kesehatan setempat.

    3. Sistem Monitoring Real-Time

    BPKN mengusulkan penggunaan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk melacak rantai pasok makanan massal. Dengan sistem ini, apabila ditemukan indikasi kontaminasi atau pelanggaran standar, dapat segera dilakukan pencegahan.

    4. Peningkatan Edukasi Konsumen

    BPKN RI akan memperluas kampanye “Konsumen Cerdas Pangan Sehat” agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan mengonsumsi makanan massal gratis, terutama dari pihak yang belum jelas legalitasnya.

    5. Mekanisme Gugatan Kolektif

    BPKN juga siap memfasilitasi korban keracunan melalui jalur class action atau gugatan kelompok terhadap penyelenggara program MBG yang terbukti lalai.

    “BPKN RI berkomitmen untuk mengawal hak-hak konsumen. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan rakyat. Program sosial harus tetap berjalan, namun keselamatan konsumen harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegas Mufti Mubarok.

    Ajakan Kolaborasi Lintas Sektor

    Lebih lanjut, BPKN RI mengajak Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, Pemerintah Daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG ke depan tidak lagi menjadi ancaman, tetapi benar-benar menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat yang aman dan layak.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Kasus Keracunan MBG, BGN Setop Operasional SPPG di Karimun Riau

    Kasus Keracunan MBG, BGN Setop Operasional SPPG di Karimun Riau

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Lakam Timur 1 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

    Hal itu dilakukan menyusul adanya dugaan kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah penerima manfaat atau siswa di wilayah tersebut. 

    Koordinator BGN Regional Provinsi Kepulauan Riau, Anindita Ayu, dikonfirmasi dari Natuna, Jumat, mengatakan pada Kamis (25/9/2025) tercatat 14 siswa sekolah di Kabupaten Karimun diduga mengalami keracunan makanan MBG yang diproduksi oleh SPPG Sungai Lakam Timur 1.

    Para siswa yang mengalami gejala tersebut sempat dilarikan ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    “Total penerima manfaat dari SPPG Sungai Lakam Timur 1 di Kabupaten Karimun mencapai 3.941 jiwa,” ucap dia dilansir dari Antara, Jumat (26/9/2025). 

    Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan sudah dikirimkan kepada pihak berwenang untuk diuji lebih lanjut.

    Ia menambahkan bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah jangka pendek yang dilakukan BGN untuk meminimalisasi risiko.

    “Sampel makanan juga telah diserahkan ke Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” katanya.

    Menurut Anindita, peristiwa tersebut telah dilaporkan secara berjenjang, mulai kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepolisian Resor Karimun, hingga Komando Distrik Militer (Kodim) 0317 Karimun pada Kamis (25/9).

    “Kami juga sudah melaporkan kejadian ini ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I serta kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Kepala Regional Kepri,” ujar dia. 

  • Menanti Ketegasan Penegak Hukum dalam Investigasi Kasus Keracunan MBG

    Menanti Ketegasan Penegak Hukum dalam Investigasi Kasus Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus siswa mengalami keracunan usai menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjatuhan. Setidaknya 6.000 lebih siswa tercatat telah menjadi korban.

    Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

    Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG. 

    Salah satu kasus keracunan massal MBG yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan nasional. Kejadian ini terjadi serentak di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas dalam waktu yang berdekatan.

    Di Cipongkor, keracunan massal terjadi di SMK Karya Perjuangan, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Syarif Hidayatullah. Sementara itu, puluhan siswa di SMKN 1 Cihampelas juga mengalami gejala serupa hingga harus dilarikan ke Puskesmas Cihampelas.

    Terbaru, Kepala Puskesmas Cugenang Alit Sulastri mengatakan pihaknya mendapat laporan sekitar 30 orang siswa yang mengalami gejala keracunan mendapat penanganan langsung di sekolah dan puskesmas, termasuk tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur langsung turun ke lokasi.

    “Kami langsung mengirim petugas ke sekolah guna melakukan penanganan medis terhadap puluhan siswa yang mengalami keracunan usai menyantap hidangan MBG, beberapa orang menjalani perawatan di Puskesmas Cugenang,” katanya.

    BPOM Uji Sampel Makanan

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merespons insiden keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan monitoring ke beberapa daerah.

    Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyampaikan BPOM juga sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.

    “BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Hasil uji lab akan dikirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.

    Namun, BPOM tidak memerinci daerah mana saja yang telah dimonitoring dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.

    “Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.

    DPR Minta Investigasi Penegak Hukum

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendesak Aparatur Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk investigasi kasus massal keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja gitu kan,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2025).

    Hasil investigasi, kata Dasco, akan menjadi evaluasi untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi pelaksanaan MBG sehingga kasus serupa tidak terulang dan program MBG berjalan lebih baik.

    Dasco menyampaikan tidak menutup kemungkinan DPR memanggil kepala BGN Dadan Hindrayana untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut.

    “Tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

    Polri Tangani Kasus Keracunan MBG

    Bareskrim Polri tengah memantau kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang terjadi di Indonesia dan bersama-sama dengan Polda untuk menangani kasus ini.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf menjelaskan kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral di media sosial itu kini tengah ditangani oleh Polres dan Polda di setiap wilayah.

    Kendati demikian, Helfi menegaskan bahwa Bareskrim Polri tetap akan memberi atensi kepada Polres maupun Polda yang tengah menangani perkara tersebut.

    “Jadi untuk MBG yang keracunan itu akan ditangani oleh masing-masing Polres dan Polda. Kita akan melakukan atensi dari sisi penanganannya,” tutur Helfi di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025).

    Helfi juga minta Polres dan Polda untuk melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan makanan MBG tersebut mulai dari hulu hingga hilir, sehingga Kepolisian bisa mengetahui pasti penyebab banyak siswa yang keracunan makanan beberapa hari terakhir.

    “Jadi bagaimana proses keamanan dan pengamanan ketika makanan itu disajikan lalu bagaimana prosesnya dari hulu dan hilir,” katanya.

  • Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Dugaan Keracunan Program MBG

    Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Dugaan Keracunan Program MBG

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri turun tangan mengasistensi penyelidikan kasus dugaan keracunan dalam program makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. Penyelidikan utama ditangani Polda jajaran di masing-masing wilayah.

    “Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Polda, Polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya, supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Helfi menegaskan, salah satu fokus pendalaman adalah proses pengamanan makanan mulai dari hulu hingga hilir. “Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi tentu muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG,” lanjutnya yang juga menjabat Kepala Satgas Pangan Polri.

    Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turun langsung melakukan investigasi kasus dugaan keracunan tersebut. Ia menilai langkah ini penting agar kasus bisa diusut tuntas.

    “Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) turut mengambil peran dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam program MBG. Tim ini bertugas memberikan second opinion agar publik memperoleh penjelasan kredibel.

    “Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana. [uci/beq]

  • Hampir 6.000 Siswa Keracunan, Pengamat Desak Program MBG Disetop Sementara

    Hampir 6.000 Siswa Keracunan, Pengamat Desak Program MBG Disetop Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group itu menegaskan pemerintah jangan memaksakan program MBG tetap berjalan di tengah carut-marut yang sedang terjadi, khususnya insiden keracunan massal di berbagai daerah. 

    “Menurut saya, [MBG] harus segera dihentikan untuk dievaluasi. Setelah kita tahu sebabnya apa, diperbaiki, baru dilanjutkan. Jangan dipaksakan,” ucap Agus kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

    Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG.

    Agus menjelaskan pelaksanaan MBG belum memiliki underlying yang jelas. Apalagi, katanya, BPOM tidak dilibatkan padahal memegang peran penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pangan.
     
    Dia juga menyoroti tim-tim program MBG yang dinilai belum sepenuhnya kompeten dan  beberapa diantaranya belum memiliki pengalaman yang mumpuni. Baginya setiap makanan yang akan disalurkan harus dicek oleh pihak BPOM.

    Agus merasa program ini hanya digunakan untuk mencari keuntungan semata bagi beberapa pihak sehingga rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal menurutnya program ini strategis untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045.

    “Program ini adalah program mempersiapkan anak-anak Indonesia bisa siap di tahun emas 2045. Jadi tolong jangan dikorupsi, jangan cari untung di situ,” tegasnya

    Tak hanya itu, Agus merasa khawatir kalau sewaktu-waktu keracunan MBG bisa berujung jatuhnya korban jiwa.

    Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan BPOM sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.

    “BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Hasil uji lab akan dikirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.

    Namun, BPOM tidak mendetail daerah mana saja yang telah dimonitor dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

    Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.

    “Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan utk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.

  • Banyak Siswa Keracunan MBG, Cucun DPR: Jangan Program Visioner Ini Rusak Karena Lemahnya Pengawasan – Page 3

    Banyak Siswa Keracunan MBG, Cucun DPR: Jangan Program Visioner Ini Rusak Karena Lemahnya Pengawasan – Page 3

    Menurut Cucun, DPR ingin memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh SPPG. Hal ini mencakup proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi yang wajib sesuai dengan standar keamanan pangan.

    Cucun menjelaskan, untuk mencegah kejadian serupa, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik—melihat, mencium, dan mencicipi—baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.

    DPR juga mendorong agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, BGN tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga terkait lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

    “Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.

  • Kasus Keracunan MBG di Mamuju Ditetapkan KLB, 2 Siswa Masih Dirawat Regional 25 September 2025

    Kasus Keracunan MBG di Mamuju Ditetapkan KLB, 2 Siswa Masih Dirawat Regional 25 September 2025

    Kasus Keracunan MBG di Mamuju Ditetapkan KLB, 2 Siswa Masih Dirawat
    Tim Redaksi
    MAMUJU, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) mencatat total ada 27 siswa yang diduga keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
    Insiden ini kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
    Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan penetapan status KLB dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju berdasarkan laporan Kejadian Luar Biasa atau wabah (W1).
    “Yang mengeluarkan penetapan sebagai KLB adalah Dinkes Kabupaten Mamuju berdasarkan laporan W1-nya,” kata Nursyamsi kepada Kompas.com, Kamis (25/9/2025) malam.
    Dari 27 siswa yang mengalami gejala keracunan, 25 di antaranya telah sembuh dan dipulangkan usai menjalani perawatan di Puskesmas Tapalang.
    Dua siswa SMPN 1 Tapalang masih dirawat di rumah sakit di Kota Mamuju setelah sempat dalam kondisi kritis.
    Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Sulbar bersama Dinkes Mamuju telah melakukan investigasi epidemiologi, termasuk pengambilan sampel makanan di sekolah dan dapur MBG.
    Sampel tersebut telah dikirim ke laboratorium BPOM untuk diuji.
    Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan keselamatan anak-anak sekolah adalah prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
    “Kami akan memastikan investigasi berjalan tuntas demi keamanan pangan di sekolah,” kata Suhardi melalui rilis resmi, Kamis malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.