Kementrian Lembaga: BPOM

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto tengah disorot imbas melonjaknya kasus keracunan yang belakangan ini terjadi. Namun, alih-alih menghentikan sementara, pemerintah memastikan program tersebut tetap berlanjut.

Untuk menindaklanjuti maraknya temuan kasus keracunan, Presiden Prabowo pun langsung turun tangan memanggil sejumlah pejabat terkait sepulangnya dari agenda lawatan di luar negeri.

Prabowo menegaskan bahwa kasus ribuan siswa yang keracunan MBG menjadi perhatian pemerintah dan akan dicarikan penanganan terbaik. Bahkan, dia menyebut kasus keracunan MBG ini sebagai masalah besar yang perlu segera ditangani.

“Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

Pada saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” ujarnya.

Kantor Staf Presiden sebelumnya mengungkap data terbaru terkait kasus keracunan makanan dalam program MBG. Data dari BGN menunjukkan, sebanyak 46 kasus dengan 5.080 orang mengalami keracunan per 17 September.

Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada sebanyak 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September, sedangkan BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa penghentian program MBG hanya dilakukan secara terbatas kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi terlibat dalam insiden keracunan.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan bahwa penangguhan program MBG dilakukan secara selektif alias bukan menyeluruh. Adapun penghentian SPPG itu nantinya bakal dilakukan berbarengan dengan proses investigasi.

“Dihentikan bagi SPPG yang terlibat. Jadi SPPG yang ketika ada keracunan langsung kan berhenti. Berhenti, lakukan investigasi. Yang dihentikan adalah SPPG yang terlibat. Yang lain kan kita kaji terus, kita perbaiki terus,” kata Sony saat ditemui di Hotel Artotel Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).

Untuk itu, Sony menegaskan program MBG akan tetap dilanjutkan meski kasus keracunan melonjak “Tetap berjalan. [SPPG] yang bermasalah yang dihentikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penghentian itu akan berlangsung sampai investigasi rampung. Setelahnya, barulah akan dikaji lebih lanjut apa penyebab dari kasus keracunan yang terjadi dalam program MBG.

“Sampai investigasi selesai, kemudian nanti dikaji kembali apa sih permasalahannya. Kan tidak semuanya dipukul rata permasalahannya sama kan,” tuturnya.

Evaluasi Total

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda justru menyoroti masifnya kasus keracunan pada program MBG. Bahkan, Huda meminta agar program tersebut dihentikan total.

“Dengan semakin masif kasus keracunan MBG, saya dapat katakan program MBG harus dihentikan total guna dilakukan evaluasi dan audit,” kata Huda kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (28/9/2025).

Huda menjelaskan, evaluasi tersebut harus mencakup segala proses produksi MBG, yakni mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, pemberian ke penerima, hingga proses pencucian. 

Selain itu, lanjut dia, evaluasi MBG juga harus didasarkan pada standar menjaga kebersihan yang sudah ditetapkan baik oleh BGN maupun instansi lainnya.

“Banyaknya kasus keracunan dan makanan yang basi, disebabkan adanya proses yang salah, baik di sisi hulu, tengah, hingga hilirnya,” ujarnya.

Untuk itu, Huda menyebut harus ada standar operasional yang dibuat berdasarkan keamanan makanan. Standay yang dimaksud harus didasarkan zero tolerance terhadap kasus keracunan program yang berurusan dengan kesehatan,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Huda, juga penting dilakukan audit keuangan dan transparansi dalam pemanfaatan dana negara, serta dilakukan secara menyeluruh.

“Audit pertama di sistem penunjukkan mitra MBG ataupun penetapan SPPG. Badan Pemeriksa Keuangan harus masuk ke proses penetapan mitra dan SPPG di awal,” tuturnya.

Setelahnya, audit dalam penggunaan uang pajak rakyat menjadi bahan baku hingga menjadi makanan MBG. Dalam audit ini harus mencakup daftar bahan baku berkualitas yang dibeli SPPG hingga infrastruktur penunjang.

“Apakah benar yang dibeli adalah bahan baku berkualitas? Hingga pembelian infrastruktur penunjang di dapur SPPG dan Mitra MBG. Itu harus dicek semua apakah sesuai peruntukannya,” tuturnya.

Polemik Food Tray

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai maraknya kasus keracunan MBG menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan pada program tersebut.

Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Bahkan bila perlu, sambung Niti, program MBG dilakukan penghentian sementara untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Sebab, dia mewanti-wanti program MBG bisa menjadi bom waktu atas keracunan makanan.

“Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Niti juga mendesak adanya peningkatan standar higiene dan sanitasi dapur, kejelasan kehalalan food tray, serta keterlibatan tenaga ahli gizi dalam pengawasan kualitas makanan.

“Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray,” sambungnya.

Di samping itu, dia mendorong adanya audit sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memastikan keamanan pangan, termasuk pembentukan sistem pengaduan masyarakat.

“Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus/kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” pungkasnya.