Kementrian Lembaga: BPOM

  • Puan Ingin Perpres MBG Segera Diteken, Kunci Perbaikan Tata Kelola

    Puan Ingin Perpres MBG Segera Diteken, Kunci Perbaikan Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diteken agar memperbaiki tata kelola program strategis itu.

    Puan menyampaikan DPR melalui komisi terkait telah melakukan pembahasan mengenai Perpres yang kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah. Puan menyebut Perpres menjadi payung hukum dalam pelaksanaan MBG agar berjalan optimal.

    Perpres ini nantinya akan mengatur secara detail penerapan MBG dengan melibatkan lembaga, kementerian, dan stakeholder terkait, sehingga pelaksanaan MBG lebih jelas.

    “DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Selain itu, menurutnya Perpres ini juga diharapkan mampu mencegah keracunan massal akibat mengonsumsi MBG yang belakangan ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    Pasalnya, dia menilai program unggulan Prabowo ini memiliki dampak positif bagi anak-anak Indonesia. Tak lepas dari itu, dia terus mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh khususnya di lokasi yang bermasalah.

    “Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi,” ucapnya.

    Terkait moratorium atau penundaan sementara pelaksanaan MBG, Puan menyebut masyarakat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. 

    “Kita lihat dulu, kita evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang harus kita evaluasi, karena sekarang baru akan dilakukan,” kata Puan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyisir SPPG yang bermasalah dengan menerapkan tim evaluasi. Di samping itu, berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 17% menu MBG terkonfirmasi beberapa zat mikrobiologi seperti bakteri Salmonella.

    Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga akan melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap satuan pendidikan untuk mengajarkan mitigasi keracunan MBG. Nantinya setiap UKS bakal memeriksa menu MBG sebelum diberikan kepada siswa. 

  • Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Oktober 2025

    Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal Nasional 2 Oktober 2025

    Selain SLHS, Dapur MBG Juga Wajib Bersertifikat HACCP dan Halal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis.
    “Kami juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan Sertifikasi Laik Higene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses HACCP, itu prosesnya berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” ujar Budi dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
    HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kesehatan yang terkait dengan produksi dan penyediaan makanan. Sistem HACCP ini digunakan secara luas di industri makanan hingga restoran.
    Kemudian, sertifikasi halal juga diperlukan. Proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
    “Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM,” ucapnya.
    Budi menegaskan, Kemenkes, BPOM, dan BGN akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi sebagai proses standardisasi awal.
    “Kami juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya izin yang mahal-mahal,” kata Budi.
    Budi melanjutkan, pengawasan secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap harinya.
    “Kami akan membangun
    checklist
    apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang dipakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak, itu dibicarakan,” jelas dia.
    Budi menyebut, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, juga turun mengecek kualitas bahan baku MBG.
    “Kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya
    on daily basis
    oleh BGN,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Plesetan MBG Jadi Makan Beracun Gratis hingga Makan Belatung Gratis, DPR: Sangat-sangat Menyedihkan

    Plesetan MBG Jadi Makan Beracun Gratis hingga Makan Belatung Gratis, DPR: Sangat-sangat Menyedihkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) berbuntut pada berbagai plesetan. Hal itu menjadi atensi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

    Itu diungkapkan Charles saat rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menkes Budi Gunadi Sadikin, hingga Kepala BPOM Taruna Ikrar. Pada Rabu (1/10/2025) di kompleks parlemen Senayan.

    Hal tersebut, kata Charles, berangkat dari sejumlah konten dengan sentimen negatif terkait MBG di media sosial.

    “Saya rasa kita semua punya media sosial ya, kalau kita buka sosial media hari-hari ini ini, banyak itu berseliweran konten-konten termasuk ajakan untuk menolak MBG,” kata Charles dikutip dari TV Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Jika kembali pada tujuan MBGm dia mengungkapkan konten yang seliweran sangat jauh dari harapan. Baginya, semua itu sangat menyedihkan.

    “Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan, kita kan mau program ini berhasil. Tapi, kalau ini dibiarkan maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG,” ucapnya.

    Dia juga menyebut sejumlah plesetan dimaksud. Charles menanggapnya lucu.

    “Konten-kontennya banyak Pak, lucu-lucu MBG itu sekarang dipelesetin bukan Makan Bergizi Gratis tapi ‘Makan Beracun Gratis’, ‘Makan Belatung Gratis’, makanan berbahaya dan lain-lainlah,” kata Charles.

    Saat ini, dia mengatakan Kepala BGN Dadan Hindayana tengah populer. Fotonya banyak beredar di media sosial.

    Charles lalu mengungkit latar belakang Dadan sebagai ahli serangga. Itu, kata dia, juga dijadikan konten di media sosial.

  • Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Jakarta

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan adanya paparan radioaktif di kawasan industri Modern Cikande, Banten. Investigasi awal mengaitkan paparan tersebut dengan aktivitas scrap logam dan limbah industri.

    Dari hasil pemetaan, kontaminasi terdeteksi di beberapa titik dengan kadar radiasi lebih tinggi dari ambang normal.

    Kasus ini kemudian mendapat perhatian publik setelah produk ekspor Indonesia, seperti udang beku, ditolak oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) karena terdeteksi mengandung Cs-137. Investigasi lanjutan pun menelusuri sumber radiasi hingga ke kawasan industri di Cikande.

    Awal Mula Temuan Kontaminasi

    Diberitakan Live Science, kasus bermula ketika FDA menolak masuknya kontainer udang beku asal Indonesia karena hasil uji menunjukkan adanya kandungan Cs-137 pada pertengahan Agustus 2025. Produk tersebut diproses oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) dan dikirim ke beberapa pelabuhan utama di AS, termasuk Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Meski hanya sebagian sampel yang terbukti positif, FDA memperluas penarikan produk terkait karena kekhawatiran potensi kontaminasi lainnya.

    Sebanyak 387 kontainer berisi udang vaname (Vannamei Shrimp) dengan total tonase mencapai 5.595,28 ton, sebelumnya telah diekspor ke Amerika Serikat pada periode Juni hingga Agustus 2025. Namun karena insiden cemaran tersebut, seluruh kontainer yang berada dalam perjalanan menuju Amerika juga ditarik kembali (Return on Board/ROB) untuk diperiksa ulang di Indonesia.

    PT BMS selaku eksportir kemudian melakukan reimpor seluruh kontainer, termasuk 18 kontainer yang sudah tiba lebih dulu di Pelabuhan Tanjung Priok. Semua produk itu langsung menjalani pemeriksaan ketat melalui protokol karantina.

    Pengecekan di Indonesia

    Setelah dilakukan penarikan, pemerintah Indonesia kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kontaminasi radiasi tersebut. Per 9 September 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dugaan bahwa pabrik baja di sekitar kawasan menjadi sumber awal kontaminasi.

    Tim gabungan lalu memindahkan material yang terkontaminasi radiasi dari area terdampak. Tahap awal dekontaminasi dimulai.

    “Satgas telah mengambil keterangan dan pemeriksaan terhadap PT PNT yang di Cikande. Jadi, satu perusahaan sebetulnya Di Cikande sebagai sumber terkontaminasi dan 15 pemilik lapak besi bekas,” terang Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas, Zulkifli Hasan.

    Apa Itu Cesium-137?

    Cesium-137 (Cs-137) adalah isotop radioaktif hasil sampingan reaksi fisi nuklir, baik dari reaktor maupun ledakan bom atom. Unsur ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun, artinya butuh puluhan tahun hingga daya radioaktifnya berkurang secara signifikan.

    Cs-137 tidak ditemukan secara alami di lingkungan. Kehadirannya hampir selalu terkait dengan aktivitas manusia, seperti kecelakaan nuklir, pengolahan limbah industri, atau penggunaan medis tertentu.

    Cs-137 digunakan dalam jumlah kecil untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi, seperti penghitung Geiger-Mueller.

    Dalam jumlah yang lebih besar, Cs-137 digunakan dalam:

    Perangkat terapi radiasi medis untuk mengobati kankerSterilisasi medisPengukur industri yang mendeteksi aliran cairan melalui pipaPerangkat industri lain untuk mengukur ketebalan material, seperti kertas, film fotografi, atau lembaran logam.

    Bisa Picu Kanker

    Dikutip dari CDC, paparan eksternal Cs-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko kanker karena paparan radiasi gamma berenergi tinggi.

    Paparan internal Cs-137, melalui konsumsi atau inhalasi, memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot, sehingga jaringan tersebut terpapar partikel beta dan radiasi gamma, serta meningkatkan risiko kanker.

    Studi ilmiah menunjukkan paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko:

    Leukemia: karena radiasi merusak sumsum tulang tempat sel darah diproduksi.Kanker tiroid: walaupun I-131 lebih dominan sebagai pemicu, Cs-137 juga memberi kontribusi pada beban radiasi ke kelenjar tiroid.Kanker padat (solid cancers): termasuk kanker paru, hati, ginjal, dan saluran pencernaan, tergantung rute paparan.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video ” Video: Kata Menkes soal Udang Terkontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

    Cemaran Radioaktif

    12 Konten

    Jejak cemaran radioaktif Cessium 137 (Cs-137) ditemukan di wilayah Cikande, Serang. Risiko paparan serta dampaknya bagi kesehatan, jadi sorotan.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Jakarta

    Anggota DPR RI Komisi IX melakukan rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Dalam rapat tersebut, mereka membahas soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan.

    Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan usai makan MBG muncul secara berulang di berbagai daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan hingga September 2025, total ada 6.517 kasus keracunan sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025.

    Ada sejumlah faktor penyebab kasus keracunan yang muncul pada anak-anak penerima MBG. Menurutnya, ini disebabkan oleh standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dijalankan dengan benar oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Mulai dari pembelian bahan baku, proses memasak, hingga distribusi sering tidak sesuai aturan,” beber Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/102025).

    Mereka menemukan ada SPPG yang membeli bahan baku H-4 sebelum penyajian. Padahal, sesuai aturan yang dibuat, bahan baku disiapkan maksimal H-2 untuk menjaga kesegarannya makanan.

    Masalah juga ditemukan pada proses pemasakan dan pengiriman MBG. Ada dapur yang selesai masak pada pukul 9 pagi, tapi makanan baru sampai ke penerima setelah lebih dari 12 jam. Ia juga menyoroti kondisi sanitasi SPPG yang belum seluruhnya baik.

    “Belum semua air yang dipakai oleh SPPG memenuhi standar. Bahkan saat kami cek di Bandung, alat sterilisasi sudah ada, tapi mencucinya belum menggunakan air panas,” jelasnya.

    Polemik Ultra Processed Food di MBG

    Pemberian menu Ultra Processed Food (UPF) sebagai menu MBG menjadi polemik. Dadan menuturkan beberapa produk UPF masih bisa digunakan sebagai menu MBG, salah satunya adalah susu UHT.

    “Untuk beberapa produk (UPF) yang berkualitas yang tidak mengandung gula berlebihan masih bisa digunakan. Contohnya, susu UHT yang plain, saya kira semuanya minum ya,” kata Dadan.

    BGN sendiri telah merilis surat edaran terkait penggunaan UPF sebagai menu MBG, asal produk merupakan produksi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa poin yang dibagikan BGN kepada Kepala SPPG di seluruh Indonesia meliputi:

    1. Penggunaan produk (biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dll) mengutamakan produk lokal kecuali susu di wilayah yang belum memiliki peternakan lokal, dengan tidak terbatas pada satu merek.

    2. Roti dan pangan sejenis mengutamakan dipasok dari UMKM atau produk lokal setempat.

    3. Olahan daging (sosis, nugget, burger, dll) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal 1 minggu dari tanggal edar.

    “Jadi gini, kami ingin mengakomodir produk lokal UMKM dan beberapa produk lokal yang berbasis teknologi tinggi harus kita hargai hormati. Karena itu kan proses panjang dari sains atau keilmuan teknologi pangan,” tutupnya.

    Ada Temuan Kontaminasi Bakteri

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab keracunan terbagi menjadi tiga jenis infeksi, yaitu bakteri, virus, dan zat kimia. Menkes mengatakan pihaknya akan rutin mengambil sampel dan menyiapkan reagen demi mempercepat deteksi bakteri pemicu keracunan di MBG.

    “Kenapa ini menentukan untuk kita cari tahu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena,” beber Menkes dalam kesempatan yang sama.

    “Kita juga bisa melacak sumbernya penyebabnya karena apa, karena masing-masing bakteri atau virus itu kan berbeda-beda timbulnya,” lanjutnya, sembari menekankan semua laboratorium di kabupaten atau kota siap melakukan penelitian mikrobiologis dan toksikologi.

    “Reagennya kita siapkan untuk mendeteksi bakteri atau virus ini. Dan kita sudah lihat beberapa hasilnya,” sambungnya.

    Beberapa jenis bakteri yang paling banyak ditemukan meliputi Salmonella, Escherichia Coli, Bacillus Cereus, dan Staphylococcus.

    Mempercepat Sertifikasi SLHS

    Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah bakal mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk semua SPPG yang beroperasi. Hingga saat ini baru ada 198 SPPG yang memiliki SLHS dari 10 ribu lebih SPPG yang sudah ada.

    Menkes meminta proses sertifikasi SLHS untuk SPPG ini nantinya disederhanakan. Ia berharap SLHS ini nantinya bisa dikeluarkan lebih cepat, sehingga SPPG bisa menerapkan standar yang lebih baik.

    “Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan jadi sekarang sudah ada penyederhanaannya. Supaya mempercepat penerbitan SLHS ke ribuan SPPG yang ada,” katanya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video BGN: Sedikit Siswa yang Trauma, Sebagian Besar Senang dengan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (avk/kna)

  • Video: Cengkeh RI di AS Terpapar Radioaktif, KLH Kirim Tim

    Video: Cengkeh RI di AS Terpapar Radioaktif, KLH Kirim Tim

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sudah mengirimkan tim mendalami temuan dugaan cemaran Radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh Indonesia yang dilaporkan badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (01/10/2025).

  • Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Oktober 2025

    Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak Nasional 1 Oktober 2025

    Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan alasan pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul penolakan dari banyak wali murid buntut kasus keracunan makanan.
    Dadan mengatakan banyak anak Indonesia yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.
    “Ya begini, karena ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang,” ujar Dadan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Menurut Dadan, hak anak-anak yang membutuhkan asupan gizi itu harus dipenuhi.
    Dadan berjanji akan memperbaiki tata kelola MBG yang diwarnai keracunan massal di berbagai daerah.
    “Kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” titir Dadan.
    Adapun Dadan hadir ke DPR RI untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) yang digelar Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala BKKBN.
    Dalam rapat itu, banyak anggota DPR RI meminta penjelasan kepada Dadan terkait berbagai kasus keracunan.
    Mereka juga mempertanyakan kemungkinan beban dapur MBG untuk menyiapkan 3.000 porsi setiap hari diturunkan.
    Sebelumnya, banyak wali murid yang menyatakan menolak anak mereka mengikuti atau memakan MBG.
    Wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah Kota Serang, Banten, misalnya, menyatakan keberatan dengan MBG.
    Mereka juga keberatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG ada di sekolah.
    “Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah,” katanya usai audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Senin (29/9/2025).
    Selain itu, sejumlah emak-emak juga menggelar unjuk rasa menolak MBG di Istana Negara.
    Mereka protes dengan memukul alat dapur.
    Unjuk rasa serupa sebelumnya diikuti puluhan ibu-ibu di Yogyakarta.
    Mereka juga memukul alat dapur sebagai bentuk protes terhadap program MBG pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nikita Willy Gencarkan Kampanye Gizi, Tekankan Pentingnya Mikronutrien Anak

    Nikita Willy Gencarkan Kampanye Gizi, Tekankan Pentingnya Mikronutrien Anak

    Jakarta: Aktris sekaligus ibu muda Nikita Willy, kini mengambil peran baru sebagai duta kesehatan anak, membagikan pengalaman pribadinya yang mengejutkan terkait tantangan nutrisi buah hatinya. Kisah ini menjadi pemicu utamanya untuk aktif dalam kampanye kesadaran gizi anak.

    “Sebagai ibu baru, saya benar-benar khawatir ketika dokter mengatakan bahwa anak saya kekurangan vitamin D meskipun makanannya cukup beragam. Ini membuka mata saya bahwa asupan mikronutrien tidak bisa dianggap remeh,” kata Nikita.

    Pengalaman tersebut mendorong Nikita Willy untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kesadaran tentang pentingnya nutrisi mikro bagi tumbuh kembang anak.

    Menanggapi kekhawatiran yang dialami banyak orang tua, sebuah inisiatif menghadirkan solusi praktis berbasis sains berupa suplemen multi gummy. Inovasi ini dikembangkan secara spesifik untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan gizi mikro anak.

    Pakar kesehatan anak dan CEO Tentang Anak, Mesty Ariotedjo menyebut lebih dari setengah anak Indonesia usia 0,5-12 tahun belum mendapatkan asupan cukup vitamin dan mineral esensial, meskipun mereka tampak sehat secara fisik.

    Penelitian yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Gizi Anak 2025 menunjukkan defisiensi signifikan pada beberapa mikronutrien krusial seperti vitamin A, D, C, B1, serta zinc pada anak-anak Indonesia.

    “Kami menyebutnya ‘kelaparan tersembunyi’ karena orang tua sering tidak menyadari bahwa anaknya kekurangan nutrisi penting. Anak mungkin terlihat sehat, namun kekurangan mikronutrien dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, penurunan sistem imun, hingga masalah kesehatan jangka panjang,” kata Mesty.

    Pola makan tidak seimbang, konsumsi makanan olahan tinggi kalori namun rendah nutrisi, serta gaya hidup serba cepat menjadi faktor utama di balik fenomena ini.

    Sebagai respons terhadap masalah ini, berbagai pihak termasuk komunitas Tentang Anak melalui divisi expert boost meluncurkan inisiatif edukasi serta solusi praktis untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka.

    “Kami ingin bantu orang tua untuk tetap tenang memenuhi kebutuhan gizi anak dengan cara yang mudah, aman, dan tetap menyenangkan, sambil tetap mencari tahu dan menangani penyebab mendasar dari kekurangan gizi,” katanya 

    Dengan formulasi yang memperhatikan kebutuhan spesifik anak Indonesia berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes dan Acuan Label Gizi (ALG) BPOM. 

    Setiap anak harus menkonsumsi minimal multi vitamin dan mineral esensial, termasuk vitamin A, B kompleks (B1 hingga B12), C, D, E, K, zinc, dan yodium, dengan dosis yang disesuaikan untuk mendukung kebutuhan harian anak usia 2 tahun ke atas.

    Setiap suplemen harus mengutamakan keamanan anak. Menghindari pemanis buatan, pewarna sintetis, dan perisa sintetis. Kandungan gulanya harus di bawah batas konsumsi harian yang direkomendasikan oleh WHO untuk anak usia 2-6 tahun.

    Para orang tua diharap selalu ingat pentingnya perhatian terhadap mikronutrien, tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan kelengkapan gizi dalam menu harian anak.

    Jakarta: Aktris sekaligus ibu muda Nikita Willy, kini mengambil peran baru sebagai duta kesehatan anak, membagikan pengalaman pribadinya yang mengejutkan terkait tantangan nutrisi buah hatinya. Kisah ini menjadi pemicu utamanya untuk aktif dalam kampanye kesadaran gizi anak.
     
    “Sebagai ibu baru, saya benar-benar khawatir ketika dokter mengatakan bahwa anak saya kekurangan vitamin D meskipun makanannya cukup beragam. Ini membuka mata saya bahwa asupan mikronutrien tidak bisa dianggap remeh,” kata Nikita.
     
    Pengalaman tersebut mendorong Nikita Willy untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kesadaran tentang pentingnya nutrisi mikro bagi tumbuh kembang anak.

    Menanggapi kekhawatiran yang dialami banyak orang tua, sebuah inisiatif menghadirkan solusi praktis berbasis sains berupa suplemen multi gummy. Inovasi ini dikembangkan secara spesifik untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan gizi mikro anak.
     
    Pakar kesehatan anak dan CEO Tentang Anak, Mesty Ariotedjo menyebut lebih dari setengah anak Indonesia usia 0,5-12 tahun belum mendapatkan asupan cukup vitamin dan mineral esensial, meskipun mereka tampak sehat secara fisik.
     
    Penelitian yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Gizi Anak 2025 menunjukkan defisiensi signifikan pada beberapa mikronutrien krusial seperti vitamin A, D, C, B1, serta zinc pada anak-anak Indonesia.
     
    “Kami menyebutnya ‘kelaparan tersembunyi’ karena orang tua sering tidak menyadari bahwa anaknya kekurangan nutrisi penting. Anak mungkin terlihat sehat, namun kekurangan mikronutrien dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, penurunan sistem imun, hingga masalah kesehatan jangka panjang,” kata Mesty.
     
    Pola makan tidak seimbang, konsumsi makanan olahan tinggi kalori namun rendah nutrisi, serta gaya hidup serba cepat menjadi faktor utama di balik fenomena ini.
     
    Sebagai respons terhadap masalah ini, berbagai pihak termasuk komunitas Tentang Anak melalui divisi expert boost meluncurkan inisiatif edukasi serta solusi praktis untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka.
     
    “Kami ingin bantu orang tua untuk tetap tenang memenuhi kebutuhan gizi anak dengan cara yang mudah, aman, dan tetap menyenangkan, sambil tetap mencari tahu dan menangani penyebab mendasar dari kekurangan gizi,” katanya 
     
    Dengan formulasi yang memperhatikan kebutuhan spesifik anak Indonesia berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes dan Acuan Label Gizi (ALG) BPOM. 
     
    Setiap anak harus menkonsumsi minimal multi vitamin dan mineral esensial, termasuk vitamin A, B kompleks (B1 hingga B12), C, D, E, K, zinc, dan yodium, dengan dosis yang disesuaikan untuk mendukung kebutuhan harian anak usia 2 tahun ke atas.
     
    Setiap suplemen harus mengutamakan keamanan anak. Menghindari pemanis buatan, pewarna sintetis, dan perisa sintetis. Kandungan gulanya harus di bawah batas konsumsi harian yang direkomendasikan oleh WHO untuk anak usia 2-6 tahun.
     
    Para orang tua diharap selalu ingat pentingnya perhatian terhadap mikronutrien, tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan kelengkapan gizi dalam menu harian anak.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • BGN Respons Desakan Masif agar MBG Disetop

    BGN Respons Desakan Masif agar MBG Disetop

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat suara perihal desakan masif dari berbagai lapisan masyarakat agar proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

    Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bahwa program prioritas pemerintah ini akan terus berlanjut seiring dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia.

    “Karena ini banyak anak-anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang. Jadi saya kira hak ini harus kita berikan,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa BGN akan memperbaiki tata kelola program MBG ini dengan sebaik mungkin, sehingga makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi.

    Dia lantas menanggapi usulan terkait dasar hukum MBG untuk diatur dalam undang-undang (UU). Menurutnya, usulan tersebut muncul dari penerapan program serupa di berbagai negara yang tidak terbatas oleh periode pemerintahan.

    Dadan menyebut bahwa MBG juga merupakan proyek jangka panjang, sehingga memandang bahwa dasar hukum berbentuk UU dapat menjadikan dasar penerapannya menjadi lebih kuat.

    “Jadi kalau nanti masyarakat melihat bahwa program ini perlu dilanjutkan dan tidak terbatas pada periode pemerintahan, saya kira kalau mau kuat ya harus lewat undang-undang,” ucapnya.

    Sebelumnya, BGN menyampaikan lebih dari 6.457 orang di berbagai wilayah terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

    Hal tersebut disampaikan BGN dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hari ini.

    Sementara itu, jumlah SPPG pada periode yang sama telah mencapai 10.012 unit, yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan di penjuru Tanah Air.

  • Ning Ita Tekankan Keamanan Pangan untuk UMKM Kuliner Mojokerto

    Ning Ita Tekankan Keamanan Pangan untuk UMKM Kuliner Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meninjau langsung Pelatihan Keamanan Pangan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Maja Citra Kinarya, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya serta diikuti puluhan pelaku UMKM makanan dan minuman.

    Dalam kesempatan itu, Ning Ita—sapaan akrabnya—menyebutkan bahwa dari total 27.993 UMKM di Kota Mojokerto, lebih dari 70 persen bergerak di sektor kuliner. Menurutnya, peningkatan kualitas produk pangan, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

    “Kami berkomitmen ingin meningkatkan perekonomian Kota Mojokerto melalui UMKM. Itulah kenapa fasilitasi yang kami berikan tidak main-main, setiap tahun kami anggarkan puluhan miliar rupiah yang sasarannya UMKM,” ungkapnya.

    Ia menekankan, produk kuliner Kota Mojokerto tidak hanya harus halal, tetapi juga aman dikonsumsi. “Kami mendorong bagaimana supaya produk kuliner Kota Mojokerto aman, tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Ini komitmen kami supaya UMKM benar-benar naik kelas,” tambahnya.

    Selain keamanan pangan, Ning Ita mendorong pelaku UMKM mendaftarkan produknya ke e-katalog pemerintah. Dengan demikian, produk UMKM Mojokerto tidak hanya terjamin kualitasnya, tetapi juga memiliki peluang lebih besar masuk dalam belanja pemerintah daerah.

    “Kami ingin UMKM kuliner di Kota Mojokerto bukan sekadar bertahan, tapi berkembang dan naik kelas, salah satunya dengan memastikan produk yang mereka hasilkan benar-benar aman untuk masyarakat,” tegasnya.

    Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga standar keamanan pangan. Pemerintah Kota Mojokerto optimistis, langkah ini akan membuat UMKM lokal semakin berdaya saing dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah. [tin/beq]