Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • Penjelasan Lengkap BPOM Bantah 5 Pegawainya Terima Suap Reza Gladys

    Penjelasan Lengkap BPOM Bantah 5 Pegawainya Terima Suap Reza Gladys

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membantah kabar yang menyebutkan lima pegawainya menerima suap dari pengusaha skincare Reza Gladys. Lembaga tersebut menegaskan informasi yang beredar di media sosial tidak benar alias hoaks.

    Melalui keterangan resmi, BPOM menanggapi unggahan akun TikTok @jacksparaw307 dan beberapa postingan lain yang menulis pernyataan ‘BPOM rilis ada 5 orang pegawai BPOM terima suap’.

    “Konten dan berita tersebut memuat informasi yang tidak benar. Kepala BPOM tidak pernah menyampaikan informasi mengenai hal tersebut dan tidak ada pegawai BPOM yang melakukan tindakan seperti yang disangkakan,” tulis BPOM dalam pernyataan resminya, Jumat (3/10/2025).

    BPOM menilai isi pemberitaan telah menggiring opini negatif, terutama di tengah upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di bidang pengawasan obat, makanan, dan kosmetik.

    Tegaskan Sinergi dengan KPK

    BPOM menegaskan pihaknya terus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor farmasi dan makanan.

    Sinergi itu diwujudkan melalui Nota Kesepahaman antara BPOM dan KPK yang ditandatangani pada 5 November 2021. Kerja sama tersebut mencakup tiga strategi utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

    Melalui kerja sama itu, kedua lembaga melakukan mitigasi risiko, mengidentifikasi potensi kecurangan (fraud), dan memperkuat integritas petugas di lapangan.

    Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK juga menempatkan BPOM dalam kategori TerJAGA (zona hijau) dengan skor 83,98. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional (71,53), sekaligus menempatkan BPOM di posisi lima besar kementerian/lembaga dengan nilai SPI terbaik untuk kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang.

    Komitmen Tata Kelola dan Integritas

    BPOM menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan makanan.

    Lembaga ini juga berupaya memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memastikan lingkungan kerja bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan pegawai dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pengelolaan konflik kepentingan, penerapan whistleblowing system (WBS), serta pembangunan budaya integritas di seluruh jajaran pegawai.

    Selain itu, BPOM turut berperan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya pada Fokus 1 (Perizinan dan Tata Niaga), Aksi 2 (Penguatan Tata Kelola), dan Aksi 5 (Digitalisasi Layanan Publik).

    Sebagai bentuk transparansi, BPOM mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkup BPOM.

    Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindakan korupsi, suap, atau gratifikasi melalui kanal resmi pelaporan seperti Aplikasi Sang Integritas (https://sangintegritas.pom.go.id/), Contact Center HALOBPOM 1500533, Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat, atau kanal pengaduan resmi BPOM lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Respons BPOM Didesak Nikita Mirzani Jadi Saksi Ahli di Sidang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • BPOM Buka Suara soal Viral 5 Pegawai Disebut Terima Suap dari Reza Gladys

    BPOM Buka Suara soal Viral 5 Pegawai Disebut Terima Suap dari Reza Gladys

    Jakarta –

    Viral di TikTok narasi lima orang pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menerima suap dari Reza Gladys, pengusaha skincare. Disebut-sebut Kepala BPOM RI Taruna Ikrar tengah mendalami kemungkinan tersebut dan akan segera menindaklanjuti lima pegawai terkait.

    “BPOM rilis ada 5 orang pegawai BPOM terima uang suap dari Reza Gladys, Kepala BPOM Taruna Ikrar: masih dalam penyelidikan, mohon bersabar,” demikian narasi yang gaduh tersebar di media sosial.

    Belakangan, pernyataan itu dipastikan hoax. Dalam keterangan resmi terbaru BPOM RI Jumat (3/10/2025), terdapat beberapa poin yang mengklarifikasi informasi tersebut.

    Pertama, BPOM RI menekankan Kepala BPOM Taruna Ikrar tidak pernah menyampaikan ‘statement’ demikian. Kedua, tidak ada pegawai BPOM yang disangkakan menerima penyuapan.

    “‘Isi pemberitaan telah menggiring opini negatif di tengah upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan termasuk kosmetik yang terus dilakukan pemerintah,” tegas BPOM.

    BPOM bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sudah bersinergi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi bidang sediaan farmasi dan makanan melalui tiga langah:

    Pendidikan: meningkatkan kesadaran integritas dan tata kelola bersih di lingkungan BPOM.

    Pencegahan: memperkuat sistem agar tidak ada celah bagi praktik korupsi.

    Penindakan: memastikan langkah hukum diambil bila terjadi pelanggaran.

    Sinergi tersebut dibuat dalam Nota Kesepahaman pada 5 November 2021 terkait pemberantasan korupsi. Hal ini sekaligus mencakup pencegahan risiko fraud yang berhubungan dengan integritas pegawai.

    Hasil Survei Penilaian Integritas

    BPOM RI juga mengungkap hasil penilaian integritas yang dilakukan KPK di 2024, BPOM termasuk zona hijau dengan skor 83,93 melampaui skor rata-rata nasional 71,53.

    Walhasil, BPOM menjadi lima terbesar kementerian atau lembaga yang mendapatkan skor terbaik terkait penilaian SPI.

    “BPOM akan terus memperkuat komitmen untuk menjadi lembaga yang terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” sebutnya.

    (naf/up)

  • Viral di TikTok, Tren ‘Benadryl Challenge’ Hampir Tewaskan Remaja AS

    Viral di TikTok, Tren ‘Benadryl Challenge’ Hampir Tewaskan Remaja AS

    Jakarta –

    Seorang remaja putri di Carolina Selatan, Amerika Serikat hampir kehilangan nyawanya karena sebuah tren viral di TikTok bernama ‘Benadryl Challenge’. Tren apakah itu, dan seberapa bahaya?

    Insiden tersebut membuat remaja itu berhalusinasi, serta jantung yang berdebar kencang sebelum dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ibu dari remaja tersebut menemukan putrinya kritis dengan detak jantung mendekati 200 denyut per menit.

    Menurut laporan, botol pil dan tablet yang hilang ditemukan tersembunyi di bawah bantalnya. Awalnya, remaja putri itu mengaku hanya meminum dua pil, tetapi ternyata lebih banyak pil yang hilang.

    Kekhawatiran ini telah memicu kembali peringatan dari orang tua, dokter, dan para regulator tentang risiko mematikan dari sebuah ‘challenge’ media sosial.

    Apa itu Benadryl Challenge

    Dikutip dari Medical Daily, Benadryl Challenge merupakan tren yang mendorong remaja untuk menelan obat alergi Benadryl dalam jumlah besar demi merasakan sensasi ‘high’. Terlihat sepele, namun efeknya bisa mematikan.

    Benadryl sendiri mengandung diphenhydramine, antihistamin, keduanya masih aman jika digunakan sesuai dosis. Namun, dalam tantangan ini, remaja mengonsumsi hingga belasan pil sekaligus untuk mencari efek halusinasi.

    Overdosis obat dalam hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami kebingungan, kejang, psikosis, koma, bahkan kematian.

    Benadryl Challenge pertama kali menarik perhatian publik pada tahun 2020 setelah beberapa kasus rawat inap dan kematian dilaporkan di Amerika Serikat.

    Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) mengeluarkan peringatan pada saat itu, mendesak kaum muda untuk menghindari tren tersebut dan mendesak TikTok untuk menghapus konten yang mempromosikannya.

    Tren Ini Pernah ‘Menelan’ Korban

    Benadryl Challenge telah disorot dalam beberapa kasus sebelumnya. Pada tahun 2020, seorang gadis berusia 15 tahun di Oklahoma meninggal setelah mengonsumsi difenhidramin secara berlebihan. Pada tahun yang sama, beberapa remaja di Texas dirawat di rumah sakit setelah overdosis yang dilaporkan terkait dengan tren tersebut.

    Pada tahun 2023, Jacob Stevens (13) dari Ohio, meninggal dunia setelah mengonsumsi hingga 14 tablet Benadryl. Sementara teman-temannya merekam percobaan bunuh diri tersebut.

    Ia mengalami kejang, dipasangi ventilator, dan tidak pernah sadar kembali. Kematiannya memicu desakan dari keluarganya agar kontrol akses terhadap obat tersebut diperketat.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Top 5: Kasus Keracunan MBG hingga AS Caplok TikTok”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/suc)

  • Menteri LH Pastikan Tak Ada Cemaran Radioaktif di Pabrik Cengkeh Surabaya Nasional 4 Oktober 2025

    Menteri LH Pastikan Tak Ada Cemaran Radioaktif di Pabrik Cengkeh Surabaya Nasional 4 Oktober 2025

    Menteri LH Pastikan Tak Ada Cemaran Radioaktif di Pabrik Cengkeh Surabaya
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan tidak ada temuan cemaran radioaktif di lokasi perusahaan ekspor cengkeh yang diduga terpapar Cesium-137 (Cs-137) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA).
    “Sekali lagi, untuk yang cengkeh di Surabaya. Hasil penelusurannya, kita tidak temui cemaran yang di pabriknya,” katanya setelah penandatanganan kerja sama saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan standar karbon global Verra di Jakarta, Jumat (3/10/2025) malam.
    Dia mengatakan, laporan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memperlihatkan tingkat radiasi di lokasi pabrik pengolah cengkeh PT NJS di Jawa Timur berada dalam kondisi normal.
    Hanif yang menjadi Ketua Harian Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Sesium-137 (Cs-137) dan Kesehatan Pada Masyarakat Berisiko Terdampak itu, mengatakan tingkat radiasi di pabrik tersebut berkisar 0,04-0,07 mikrosievert. Jumlah itu muncul dari alam.
    Kondisi itu berbeda dengan Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kawasan itu saat ini tengah didekontaminasi setelah ditemukan paparan zat radioaktif Cesium-137 di sebuah pabrik pengolahan besi.
    Satgas yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan dengan dukungan dari KLH, Bapeten, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Tim Gegana Polri sedang dalam proses pengangkutan material dengan tingkat radiasi tinggi ke lokasi penyimpanan sementara.
    “Namun kami masih menunggu yang re-impor, yang kemudian
    suspect
    yang dikembalikan dari AS itu seperti apa barangnya, itu baru tanggal 30. Sehingga dengan demikian, sebenarnya pabriknya aman,” kata dia.
    Sebelumnya, FDA AS melaporkan temuan dugaan cemaran radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh asal Indonesia yang diekspor oleh PT NJS. Sebagai respons, FDA kemudian memblokir seluruh ekspor rempah dari perusahaan tersebut ke AS.
    Kasus cemaran radioaktif Cesium-137 juga sebelumnya dilaporkan terjadi pada udang beku yang diekspor oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS) oleh FDA AS.
    Sebagai respons, satgas lewat KLH/BPLH mengambil langkah menyegel kawasan pabrik yang diduga menjadi sumber cemaran di Kawasan Industri Modern Cikande.
    Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya dekontaminasi di sejumlah titik, menyiapkan fasilitasi penyimpanan sementara limbah Cesium-137 dan penanganan kesehatan warga.
    Menko Pangan Zulkifli pada Selasa (30/9), memastikan bahwa kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 pada produk udang hanya terjadi di Kawasan Industri Modern Cikande dan tidak menyebar ke rantai pasok nasional maupun ekspor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Dapur SPPG Ditutup Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta Pengawasan Diperketat

    3 Dapur SPPG Ditutup Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta Pengawasan Diperketat

    Ansar menjelaskan, data tersebut menggambarkan bahwa meskipun SPPG sudah agak meluas, masih terdapat celah signifikan antara jumlah yang ideal dan yang telah terwujud.

    Kesenjangan operasional, sertifikasi kebersihan, dan kualitas dapur menjadi titik kritis yang harus diatasi.

    Ansar menegaskan, pemerintah akan merangkul pemerintah kabupaten/kota agar pengawasan terhadap SPPG lebih optimum.

    “Ini persoalan pengawasan, persoalan kehati-hatian, dan kebersihan. Itu yang harus menjadi perhatian utama,” papar dia.

    Ia juga mengingatkan bahwa pihaknya tak akan mengambil tindakan penertiban masif sebelum hasil uji laboratorium keluar, agar tidak terjadi pelanggaran hak atau kesalahan administrasi.

    “Sementara itu, hasil uji laboratorium dari BPOM dan Bapelkes masih ditunggu. Setelah keluar, pemerintah berencana mengambil keputusan lanjutan, baik berupa perbaikan, penutupan permanen, atau restart operasi jika hasil menyebutkan aman,” jelas Ansar.

  • Dampak MBG Akan Diukur Lewat Survei Gizi Nasional Tiap Tahun Nasional 3 Oktober 2025

    Dampak MBG Akan Diukur Lewat Survei Gizi Nasional Tiap Tahun Nasional 3 Oktober 2025

    Dampak MBG Akan Diukur Lewat Survei Gizi Nasional Tiap Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan melakukan Survei Gizi Nasional setiap tahun sebagai upaya untuk memantau efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan status gizi anak-anak Indonesia.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, survei semacam itu sebelumnya dilakukan untuk anak-anak stunting.
    Kini, dengan adanya program MBG, seluruh penerima manfaat dari anak usia sekolah di atas lima tahun akan dicek secara berkala.
    “Dan setiap tahun sekali, kita akan melakukan survei gizi nasional,” ujar Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    “Dulu kan kita lakukan untuk stunting saja yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas lima tahun khusus untuk anak-anak sekolah,” lanjutnya.
    Selain survei tahunan, pemerintah juga akan memantau kondisi gizi penerima manfaat MBG secara berkala setiap enam bulan sekali.
    “Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan para peserta atau penerima manfaat gizi MBG akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya,” kata Budi.
    Data hasil pengukuran tersebut akan dimasukkan secara individual (by name, by address) dalam sistem pelaporan kesehatan nasional.
    Dengan demikian, perkembangan gizi anak-anak dapat dipantau secara menyeluruh dan terintegrasi.
    “Sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa,” jelasnya.
    Budi menegaskan, hasil survei dan pemantauan gizi tersebut akan menjadi parameter utama untuk mengevaluasi efektivitas MBG serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesehatan dan gizi nasional di masa mendatang.
    “Kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita, dan kita akan menggunakan itu sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan yang efektif nanti akan kita lakukan,” ujarnya.
    Survei dan pengawasan gizi nasional ini akan dilakukan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
    “Jadi, itu bidang pengawasan yang nanti akan dilakukan antara kombinasi antara Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan juga BPOM,” tutur Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • P2G Kritik Dapur MBG Baru Diwajibkan Sertifikat HACCP: Mestinya dari Awal

    P2G Kritik Dapur MBG Baru Diwajibkan Sertifikat HACCP: Mestinya dari Awal

    Jakarta –

    Pemerintah kini tak hanya mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) punya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), tapi juga wajib punya sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan syarat sertifikasi baru diwajibkan sekarang.

    “Ini (syarat sertifikasi) mestinya dari awal gitu. Dari awal sudah disiapkan oleh BGN (Badan Gizi Nasional). Sejak sebelum program MBG itu dilaksanakan, diimplementasikan gitu,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim kepada wartawan, Juamt (2/10/2025).

    Satriwan menyebut adanya syarat sertifikasi usai program MBG jalan berbulan-bulan menandakan Badan Gizi Nasional tidak siap melaksanakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Satriwan juga menyoroti pemerintah yang baru membuat syarat sertifikasi untuk dapur MBG usai banyak korban keracunan.

    “Tentu kita sangat sedih sekali ya sudah jatuh korban gitu. Sudah menyebar luas (kasus keracunan) bahkan makin meningkat ya sebaran anak-anak yang keracunan termasuk guru gitu. Nah kemudian SOP nya baru disiapkan. Kemudian apa sertifikasi standar gizi manajemen risikonya baru disiapkan. Nah ini dari segi perencanaan tentu tidak baik gitu,” kata Satriwan.

    Satriwan meminta program MBG tidak dipukul rata dibagikan kepada pelajar di seluruh Indonesia. Namun, lebih ditargetkan kepada anak-anak yang tidak mampu.

    Satriwan turut menyorot adanya sekolah yang pelajarnya berasal dari keluarga mampu juga mendapatkan MBG. Padahal di sekolah bonafit tersebut, terangnya, juga disediakan program makan siang mandiri yang dari segi kualitas dan harga di atas MBG.

    “Sekolah-sekolah seperti ini selayaknya mereka tidak perlu mendapatkan MBG dari pemerintah gitu. Makanya kami sangat menyayangkan sekali ketika sekolah-sekolah swasta yang sudah punya program MBG secara mandiri kemudian diwajibkan oleh pemerintah daerah gitu ya untuk mengikuti program MBG juga,” jelasnya.

    Dia meminta ahli gizi dilibatkan di sekolah untuk mencoba MBG sebelum diberikan kepada pelajar. Nantinya, yang mencicipi MBG di sekolah adalah ahli gizi, bukan guru.

    “Guru tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengecek apakah makanan ini bergizi atau tidak bergizi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI bersama Badan Gizi Nasional menyepakati setiap dapur MBG harus mempunyai sertifikat HACCP. Sertifikat ini berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risiko.

    “Kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati BGN akan mewajibkan sertifikasi layak higiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada proses HACCP untuk prosesnya, terutama berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya,” jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Selian itu, Budi mengatakan setiap SPPG nantinya akan memiliki sertifikasi halal. Dia menyebutkan proses sertifikasi ini akan ditambah dengan rekognisi atau pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    “Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya izin yang mahal-mahal,” kata dia.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/ygs)

  • Apa Itu Cesium-137? Ditemukan FDA di Udang dan Cengkeh Asal Indonesia

    Apa Itu Cesium-137? Ditemukan FDA di Udang dan Cengkeh Asal Indonesia

    Jakarta –

    Food and Drug Administration (FDA) atau badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat baru-baru ini memblokir impor semua rempah-rempah dari PT Natural Java Spice minggu lalu. Ini dilakukan setelah mendeteksi adanya zat Cesium-137 dalam pengiriman cengkeh ke California.

    Apa Itu Cesium-137?

    Cesium merupakan unsur kimia golongan logam alkali yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff pada 1860. Dikutip dari laman Britannica, Cesium berasal dari bahasa Latin ‘caesius’ yang berarti ‘biru langit’, karena garis spektrum biru yang unik saat unsur tersebut diamati secara stetoskopi.

    Dalam bentuk alaminya, Cesium adalah logam berwarna perak keemasan, sangat reaktif, dan meleleh pada suhu hanya 28,4 derajat Celsius, yang hampir setara dengan suhu ruangan. Tetapi, dalam temuan di udang, cengkeh, dan di daerah Cikande, Banten, bukan cesium stabil, melainkan radioaktif seperti Cesium-137.

    Cesium-137 adalah isotop radioaktif yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari reaksi nuklir, termasuk bom nuklir, pengujian, operasi reaktor, dan kecelakaan. Isotop ini memancarkan radiasi beta dan gamma, dan digunakan dalam pengobatan medis serta alat ukur industri.

    Cesium tersebar luas di seluruh dunia, dengan jumlah jejak yang ditemukan di lingkungan, termasuk tanah, makanan, dan udara. Tetapi, bisa berbahaya jika tertelan karena menumpuk di jaringan lunak.

    Apa Saja Risiko dari Paparan Cesium-137?

    “Tidak ada makanan yang memicu peringatan atau hasil tes positif yang telah dirilis untuk dijual di AS,” kata pejabat FDA, dikutip dari Independent UK.

    “Namun, ratusan ribu kemasan udang beku impor yang dijual di Kroger dan toko kelontong lainnya di seluruh AS ditarik karena mungkin diproduksi dalam kondisi yang memungkinkan kontaminasi,” sambung badan tersebut.

    Meskipun risikonya tampak kecil, makanan tersebut dapat menimbulkan potensi masalah kesehatan. Terutama bagi orang yang terpapar Cesium-137 tingkat rendah dalam jangka panjang.

    Tingkat kontaminasi yang terdeteksi jauh di bawah tingkat yang dapat memicu perlunya perlindungan kesehatan. Tetapi, paparan jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker tertentu.

    Selain itu, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama juga menyoroti dampak dari paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Dampak buruk dari paparan jangka panjang dan berulang dari Cs-137 mungkin akan meningkatkan risiko terjadinya kanker melalui mekanisme kerusakan DNA dalam sel hidup tubuh manusia.

    “Dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa memang masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui kejelasan dampak yang mungkin terjadi,” terang Prof Tjandra dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (2/10/2025).

    Apa yang Ditemukan FDA?

    Petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mendeteksi cesium 137 dalam kontainer pengiriman udang yang dikirim oleh PT Bahari Makmuri Sejati ke beberapa pelabuhan AS.

    Petugas CBP melaporkan potensi kontaminasi tersebut pada FDA, yang kemudian menguji sampel udang dan mendeteksi Cesium-137 dalam satu sampel udang yang dilapisi tepung roti. FDA kembali mendeteksi paparan Cesium-137 dalam satu sampel cengkeh yang diekspor oleh PT Natural Java Spice, yang mengirimkan rempah-rempah ke AS dan negara-negara lain.

    Dari Mana Asal Kontaminasi Itu?

    Sampai saat ini, masih belum jelas apakah sumber kontaminasi yang sama pada udang dan rempah-rempah tersebut. Pejabat FDA dan CBP mengatakan penyelidikan mereka masih berlanjut.

    Kedua fasilitas pemrosesan tersebut tampaknya berjarak sekitar 800 kilometer di Indonesia.

    “Besi tua yang terkontaminasi atau logam cair di lokasi industri dekat pabrik pengolahan udang di Indonesia kemungkinan merupakan sumber bahan radioaktif,” menurut Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

    Sejauh ini, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Murti Utami memastikan seluruh pasien yang tercemar zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) diarahkan menjalani perawatan di rumah sakit vertikal.

    “9 orang itu kita kirim ke rumah sakit Fatmawati,” beber dia saat ditemui di Gedung Kemenkes RI, Kamis (2/10/2025).

    Pasien diberi pill prussian blue untuk membantu meluruhkan cemaran zat radioaktif cesium-137, meski belum bisa dipastikan apakah zat tersebut sepenuhnya luruh 100 persen.

    Namun, pihaknya memastikan akan terus memantau kondisi pasien hingga dinyatakan sehat.

    Ia berpesan untuk masyarakat di daerah zona merah segera melakukan pemeriksaan untuk melihat kemungkinan ikut terpapar zat radioaktif serupa. Kini, sudah dipetakan area berdasarkan zonanya.

    “Yang penting mereka pemeriksaan dulu karena kan di area situ (Cikande, Banten) sama Bapeten sudah dipetakan mana area merah kuning hijau,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (sao/kna)

  • Cs-137 Cemari Cikande, Ekspor Nasional Terancam Runtuh

    Cs-137 Cemari Cikande, Ekspor Nasional Terancam Runtuh

    SERANG – Cemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, berkembang jadi krisis nasional yang mengguncang pasar global. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan akan menggugat PT Peter Metal Technology (PMT) dan pengelola kawasan Modern Cikande Industrial Estate. Satgas menemukan 10 titik radiasi, dua sudah didekontaminasi, sisanya masih berbahaya.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, PMT diduga melebur scrap logam terkontaminasi Cs-137. “Negara akan menempuh jalur pidana dan perdata. Perlindungan masyarakat dan lingkungan adalah prioritas,” ujarnya kepada media beberapa waktu lalu.

    Koordinator Penerus Banten, Egi Hendrawan mengatakan, hasil investigasi mengungkap PMT sudah hampir dua dekade beroperasi di peleburan baja. Dugaan scrap radioaktif masuk proses peleburan menimbulkan risiko kontaminasi udara, tanah, hingga rantai pasok industri sekitar. Satgas juga menyisir 15 lapak besi bekas di wilayah itu.

    Dampak merembet ke pasar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menahan ekspor udang beku PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) setelah menemukan kandungan Cs-137 sebesar 68,48 Bq/kg. FDA langsung memasukkan BMS ke daftar Import Alert #99-51. Seluruh produk otomatis ditolak masuk AS.

    Washington Post melaporkan, udang bermerek Great Value untuk Walmart ditarik dari pasar setelah terdeteksi Cs-137 di pelabuhan Houston dan Los Angeles. SeafoodSource menulis impor udang Indonesia tertahan massal. SCMP menyebut Indonesia “berlomba meredam dampak” agar ekspor lain tak terseret.

    Lebih lanjut koordinator Penerus Banten, Egi Hendrawan menegaskan, krisis ini bisa jadi bencana sosial. “Ketika FDA temukan 68 Bq/kg Cs-137, pasar global langsung bereaksi. Penolakan bisa berujung embargo. Ribuan nelayan dan UMKM jadi korban,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis, 2 Oktober.

    Ormas Penerus Banten mendesak lima langkah darurat, yakni publikasi data pengukuran, audit rantai pasok ekspor sejak pertengahan 2025, penindakan hukum tegas, kompensasi bagi usaha kecil terdampak, dan auditor independen internasional untuk memulihkan kepercayaan pasar.

    Menurut Egi, skandal Cs-137 di Cikande menyingkap lemahnya pengawasan limbah industri. Jika pemerintah gagal bertindak cepat dan transparan, yang hancur bukan hanya ekspor nasional, tetapi juga keselamatan masyarakat sekitar kawasan industri terbesar di Banten.

  • Video Langkah BGN-Kemenkes Bereskan Masalah Sertifikasi SPPG MBG

    Video Langkah BGN-Kemenkes Bereskan Masalah Sertifikasi SPPG MBG

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan membereskan masalah sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut sertifikasi ini merupakan standar minimum bagi SPPG.

    “Kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), kemudian nanti juga ada sertifikasi dari halal,” jelas Menkes Budi. “Ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu rekognisi dari BPOM.”

    “Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) itu memang yang sedang kita kejar di awal-awal ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana. “Kita juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini lebih banyak nanti ke arah kemanan pangan.”

    Tonton berita video lainnya di sini!

    (/)

    mbg makan bergizi gratis slhs sppg kemenkes badan gizi nasional