Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • Menkes Ungkap Kondisi 9 Pasien di RS Fatmawati yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Menkes Ungkap Kondisi 9 Pasien di RS Fatmawati yang Terpapar Radioaktif di Cikande

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut 9 pasien yang terkena paparan zat radioaktif cesium-137 di Cikande, Banten, berangsur membaik. Mereka semula menjalani pengobatan di RS Fatmawati.

    Menkes mengklaim kadar cemaran radioaktif cesium-137 yang ditemukan pada 9 pasien tersebut relatif rendah.

    “Sekarang sudah membaik. Itu kan ada ambang batasnya. Mereka belum sampai di taraf yang membahayakan,” sebut Menkes saat ditemui di Gedung BPOM RI, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

    “Jadi boleh dikasih obat saja cukup dan bisa pulang. Jadi nggak ada yang perlu dirawat,” tandasnya.

    Pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar yang berada di zona berisiko tinggi yakni Cikande, Banten, Jawa Barat. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut demi melihat kemungkinan paparan.

    “Imbauan-nya untuk masyarakat yang ada di sekitar melakukan program cek kesehatan gratis dengan alat itu ada namanya Geiger Muller untuk cek radiasinya.”

    Alat tersebut disebutnya bisa memantau eksposure seseorang terhadap radiasi.

    (naf/kna)

  • Bertambah! Jumlah Anak yang Meninggal Imbas Obat Sirup di India Jadi 16 Orang

    Bertambah! Jumlah Anak yang Meninggal Imbas Obat Sirup di India Jadi 16 Orang

    Jakarta –

    India kembali menghadapi kasus kematian anak akibat pemberian sirup obat batuk. Hingga Sabtu kemarin, tercatat 16 anak meninggal dunia setelah mengonsumsi sirup obat batuk merek Coldrif.

    Adapun 14 kematian dilaporkan di Chhindwara, India dan dua kematian lainnya dari Betul.

    Menyusul kabar tersebut, kepolisian setempat menangkap dr Praveen Soni, dokter yang meresepkan sirup obat batuk terkontaminasi dietilen glikol (DEG) di luar ambang batas yang ditolerir.

    Dokter anak yang bertugas di Parasia, distrik Chhindwara tersebut juga telah diskors karena kelalaian dalam perawatan anak-anak.

    Investigasi mengungkapkan dr Soni telah meresepkan sirup obat batuk Coldrif kepada sebagian besar anak-anak yang terdampak. Laporan laboratorium yang dirilis pada hari Jumat menemukan bahwa sirup tersebut mengandung 48,6 persen dietilen glikol (DEG), bahan kimia beracun yang diketahui dapat menyebabkan gagal ginjal dan kematian jika tertelan.

    Menurut India Today, Sekretaris Kesehatan Uni akan mengadakan konferensi pers dengan Sekretaris Utama (Kesehatan), Sekretaris Kesehatan, dan Pengawas Obat dari seluruh negara bagian dan Wilayah Uni untuk membahas penggunaan sirup obat batuk yang rasional dan memastikan kualitas serta keamanan obat-obatan.

    Pemerintah Madhya Pradesh pada hari Sabtu melarang penjualan dan distribusi sirup obat batuk Coldrif setelah tes mengonfirmasi adanya zat beracun dalam sampel yang dikumpulkan dari batch yang sama terkait dengan kematian 16 anak, sembilan sebelumnya dan dua lainnya dilaporkan kemudian, di Chhindwara.

    Menurut arahan yang dikeluarkan oleh pengawas obat negara bagian, sirup yang diproduksi oleh Sresun Pharmaceuticals di distrik Kanchipuram, Tamil Nadu, ditemukan tidak standar dan cacat dalam laporan Direktorat Pengawasan Obat Tamil Nadu tertanggal 2 Oktober.

    Para pejabat mengatakan kontaminasi tersebut membuat obat tidak aman untuk dikonsumsi manusia. Pemerintah negara bagian memerintahkan penghentian segera penjualan, distribusi, dan pembuangan sirup Coldrif, dan memerintahkan agar semua stok yang tersedia disegel hingga pemberitahuan lebih lanjut.

    Perintah tersebut selanjutnya memperluas larangan ke produk-produk lain yang diproduksi oleh Sresun Pharmaceuticals, produsen Coldrif. Perusahaan sudah berada di bawah pengawasan otoritas Tamil Nadu, yang memberlakukan larangan serupa pada 1 Oktober setelah laporan awal mengaitkan Coldrif dengan kematian anak-anak di Madhya Pradesh.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video BPOM soal Obat Batuk Picu Kematian di India: Tak Beredar di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Fadli Zon Sampaikan Orasi Sarasehan Budaya Forum Alumni HMI Wati Nasional

    Fadli Zon Sampaikan Orasi Sarasehan Budaya Forum Alumni HMI Wati Nasional

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan RI (Menbud) Fadli Zon menyampaikan orasi kebudayaan dalam acara sarasehan budaya Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) Nasional.

    Berlangsung di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, forum ini merupakan rangkaian untuk memperingati bulan Bahasa dan Sastra yang jatuh pada bulan Oktober ini.

    Mengawali sambutannya, Fadli memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi FORHATI yang telah menyelenggarakan sarasehan budaya dengan tema bahasa dan sastra. Menurut Menbud, kedua unsur budaya tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

    “Saya mengucapkan apresiasi kepada FORHATI yang mengadakan acara untuk merayakan bulan bahasa dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan, generasi muda di sini akan terus berkarya dan berkiprah, karena memang literasi ini menjadi semakin penting di era globalisasi ini,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025).

    Dalam orasinya, Fadli menyampaikan kegiatan sarasehan budaya ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, di mana sudah kemjadi kewajiban bagi negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Kemenbud yang lahir menjadi institusi baru menjadi bentuk komitmen negara untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

    “Posisi Kementerian Kebudayaan sangat strategis untuk memajukan budaya nasional Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tengah peradaban dunia,” terang Fadli.

    “Ini juga pertama kali dalam sejarah di Indonesia, Kementerian Kebudayaan berdiri menjadi kementerian sendiri,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Fadli menekankan pemanfaatan industri kreatif dan budaya (creative and cultural industry) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Sebab, industri kreatif dan budaya berkaitan dengan banyak sektor, seperti UMKM, pariwisata, dan lainnya.

    “Ke depan ini, kita akan semakin familiar dengan istilah ‘creative and cultural industry’. Industri ini sudah menjadi nomenklatur baru yang semakin penting, karena dari budaya ini bisa menjadi suntikkan bagi ekonomi,” imbuh Fadli.

    Menutup orasi, Fadli mengajak seluruh hadirin untuk selalu mengapresiasi budaya Indonesia. Ia berharap pelestarian budaya nasional bisa terus berjalan tanpa berhenti hingga lintas generasi.

    “Hadirin sekalian, kita harus mengapresiasi budaya kita yang luar biasa dan semakin berkembang ini. Karena jika bukan kita yang mengapresiasi dan melestarikannya, tidak ada lagi yang bisa meneruskan budaya pada generasi selanjutnya nanti,” kata Fadli.

    “Salah satu isi Sumpah Pemuda adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Artinya, persatuan adalah modal utama untuk sebuah kemajuan, dan bahasa persatuan menjadi perekat bangsa,” terang Syafi’i.

    FORHATI merupakan organisasi yang menghimpun para alumni perempuan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan merupakan bagian dari keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). FORHATI bertujuan menjadi wadah strategis bagi perempuan muslim Indonesia yang berpendidikan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi dan perubahan sosial.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wamenag RI Muhammad Syafi’i; Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI (BPOM) Taruna Ikrar; Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Nannie Hadi Tjahjanto; sastrawan Taufiq Ismail beserta Ati Taufiq Ismail; penulis esai dan penerjemah Ida Nasution; pengusaha kuliner Nur Asia Uno; Anggota KPU Betty Idrus; Koordinator Presidium FORHATI Jamilah Abdul Gani; serta jajaran pengurus FORHATI.

    Pada kesempatan ini, Fadli turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Kemenbud Fryda Lucyana; dan Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional Kemenbud Annisa Rengganis.

    (ega/ega)

  • Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kepala Negara menekankan pentingnya perlengkapan dapur yang memenuhi standar higienis untuk menjamin kualitas makanan bagi masyarakat.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto selepas menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025) malam.

    “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta perangkat khusus untuk mencegah bakteri. Selain itu, penyediaan filter air bersih juga menjadi kewajiban,” jelas Teddy.

    Arahan ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keberhasilan program MBG tidak hanya dalam aspek distribusi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan masyarakat penerima manfaat.

    Apalagi, kata Teddy, rapat ini memang membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional 

    Dia mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu melakukan pertemuan tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung progres sejumlah program prioritas pemerintah. 

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” tandas Teddy.

    Keracunan MBG 

    Jumlah orang yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) masih terus bertambah. Hal ini sebagaimana laporan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

    Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penanganan kasus MBG.

    “Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah 1 [Pulau Sumatra] itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307 orang,” kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mencatat di wilayah 2 yang mencakup pulau jawa, setidaknya terdapat 4.147 jumlah korban keracunan MBG, ditambah laporan baru hari ini sebanyak 60 orang.

    Sementara itu, wilayah 3 yang mencakup kawasan Indonesia timur terdapat 1.003 orang terdampak keracunan MBG berdasarkan catatan BGN.

    Dia lantas mencontohkan kejadian luar biasa di wilayah 3 tepatnya Banggai yang berdampak kepada 330 orang beberapa waktu lalu.

    Menurut Dadan, penyebab keracunan ialah pergantian supplier sehingga menu yang disajikan adalah ikan cakalang berkualitas buruk, sedangkan ikan yang sebelumnya berkualitas baik.

    Dia memaparkan bahwa hal ini juga disebabkan keinginan untuk mengakomodasi potensi sumber daya lokal.

    Oleh karenanya, Dadan menekankan bahwa kasus keracunan MBG banyak terjadi imbas standar operasional prosedur yang belum dipenuhi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

     

  • Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi Megapolitan 5 Oktober 2025

    Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi Megapolitan 5 Oktober 2025

    Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kualitas penyediaan makanan, Sabtu (4/10/2025). 
    Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pajajaran Suite, Kota Bogor, Jawa Barat, ini diikuti oleh 500 orang yang bertugas di 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah.
    Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Sawin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan langkah awal menuju standardisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat SPPG. Pelatihan ini untuk mencegah dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG).
    Sawin mengatakan, materi pelatihan difokuskan pada penerapan higienitas, sanitasi pangan, keamanan pangan, penyusunan menu bergizi seimbang, serta manajemen dapur sehat.
    “Bimtek ini bertujuan agar seluruh relawan dan pengelola SPPG memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman,” ujar Sawin dikutip Minggu (5/10/2025).
    Sawin menyebut, keberhasilan program MBG ini sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan.
    Sebab itu, sambung dia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.
    “Para peserta ini dibekali materi yang langsung disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, BPOM, termasuk dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia,” tuturnya.
    Lebih lanjut, BGN mendorong seluruh dapur SPPG di Indonesia untuk segera melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan kepercayaan publik.
    “Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi,” ucap dia.
    “Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program nasional ini,” imbuh dia.
    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG per 30 September 2025. 
    BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur. 
    Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang. 
    “Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Kasus Radioaktif Cesium-137, FDA AS Wajibkan Hal Ini ke Udang dan Rempah Asal Jawa-Lampung – Page 3

    Buntut Kasus Radioaktif Cesium-137, FDA AS Wajibkan Hal Ini ke Udang dan Rempah Asal Jawa-Lampung – Page 3

    Sebelumnya, seiring penanganan udang yang terkontaminasi zat radioaktic Cesium-137 (Cs-137), Satuan Tugas (Satgas) Cesium 137 juga segera memulai investigasi cengkeh.

    “Soal cengkeh akan kami mulai investigasi, sambil terus menangani soal udang,” kata Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan Bara Khrishna Hasibuan seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/10/2025).

    Bara menuturkan, Satgas Cesium 137 baru menerima laporan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan temuan komoditas cengkeh yang mengandung zat radioaktif.

    Pemerintah Indonesia pun langsung menanggapi temuan tersebut, dan akan mulai melakukan investasi. Ia menuturkan, selama ini satgas masih fokus pada penanganan udang terkontaminasi Cs-137.

    “Kami baru menerima report dari Pemerintah AS soal komoditas cloves yang contaminted dan baru akan melakukan investigasi soal itu. Selama ini yang kami lakukan adalah penanganan soal product udang yang contaminated,” ujar dia.

    Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika (FDA) menemukan zat radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh asal Indonesia.

    Temuan ini menambah daftar kasus kontaminasi radioaktif pada produk pangan Indonesia, setelah sebelumnya paparan Cs-137 terdeteksi pada udang beku ekspor.

     

  • Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Investigasi dan sanksi terhadap MBG juga diatur dalam perpres tersebut.

    “Yang perlu diatur, sekurang-kurangnya tugas, fungsi dan kewenangan BGN. Bentuk Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lain, tata kelola dan SOP. Pengawasan dan investigasi, sanksi,” kata Yahya kepada wartawan Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah terjadi lantaran SOP tidak dijalankan dengan benar. Dia mengatakan banyak hal di lapangan yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti pengawasan terhadap makanan yang disajikan.

    “Banyaknya kasus keracunan karena SOP tidak dijalankan dan karena lemahnya pengawasan. Saya berulangkali mengingatkan supaya BGN menjalin kerjasama dengan BPOM, Pemda/Dinkes, Puskesmas dan Sekolah dalam melakukan pengawasan. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan,” ujarnya.

    Dia menyampaikan Komisi IX DPR menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam program MBG. Bahkan pihaknya sudah memanggil sejumlah Kementerian dan lembaga guna membahas tata kelola MBG.

    Lebih lanjut, dia menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang ditugaskan menjadi kepala SPPG hingga agli gizi. Namun menurutnya SPPI yang direkrut dari lulusan sarjana di berbagai daerah itu justru malah tidak berfungsi.

    “Yang juga menjadi kelemahan tidak berfungsinya ahli gizi yang ditugaskan BGN di setiap SPPG. BGN menugaskan 3 orang SPPI di setiap SPPG. 1 orang sebagai kepala, 1 sebagai ahli gizi, 1 orang sebagai ahli keuangan. Kalau ahli gizi tersebut berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi kasus-kasus keracunan,” imbuhnya.

    Perpres MBG

    Sebelumnya, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken perpres mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

    Bambang mengatakan pihaknya telah menyiapkan draf perpres tersebut sebelum muncul maraknya kejadian keracunan MBG di berbagai daerah. Menurutnya, pembuatan aturan soal MBG di tingkat perpres dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi.

    (dek/dhn)

  • Produk perikanan RI lolos standar Saudi, aman untuk jamaah haji-umroh

    Produk perikanan RI lolos standar Saudi, aman untuk jamaah haji-umroh

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin produk perikanan dan turunannya yang masuk pasar Arah Saudi telah memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi, termasuk oleh jamaah haji dan umroh, menyusul semakin besarnya peluang ekspor ke negara tersebut.

    “Badan Mutu selaku quality assurance body telah melaksanakan inspeksi penerapan sanitasi, higiene dan prinsip keamanan pangan di sepanjang rantai pasok ikan dan produk perikanan mulai dari produksi primer (hulu) hingga pascapanen (hilir),” Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan courtesy call dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta.

    KKP sejauh ini berhasil mengawal 63 Unit Pengolahan Ikan (UPI) mendapatkan approval number ekspor dari otoritas kompeten Arab Saudi. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 58 UPI.

    Ishartini menyebut, pihaknya bersinergi dengan BPOM, KBRI Riyadh, Kementerian Agama, otoritas haji dan umroh serta Kedubes Kerajaan Arab Saudi di Jakarta untuk mengawal supaya jumlah UPI ekspor ke Arab Saudi terus bertambah.

    Sinergi mencakup pengawasan bersama penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan lokus farm level dan processing level. “Langkah ini terutama untuk memenuhi peluang demand dari jamaah haji dan umroh di tanah suci,” tambah Ishartini.

    Selain untuk memenuhi permintaan warga negara Arab Saudi, peluang ekspor produk perikanan Indonesia berpotensi masuk permintaan logistik haji dengan perkiraan 221 ribu orang jamaah yang kebutuhan logistiknya mencapai 25,8 juta boks makanan per tahun.

    Terdapat juga potensi lain meliputi 665 ribu orang diaspora, serta 675 ribu orang jamaah umroh per tahunnya, sesuai data Kementerian Agama RI.

    Ishartini menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal mutu dan keamanan produk perikanan ekspor ke Arab Saudi dilaksanakan melalui diplomasi bilateral pembentukan MoU Kesetaraan Mutu dengan Saudi Arabia Food and Drugs Authority (SFDA).

    Selain itu percepatan registrasi approval number melalui sinergi BPOM, Badan Mutu dan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, serta sinergi dengan Kementerian Agama atau otoritas haji dan umroh Indonesia untuk melakukan pemetaan peluang dan pelaku usaha atau pemasok.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya senantiasa melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk perikanan secara ketat dan konsisten.

    Hal itu dilakukan karena hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam penguatan daya saing dan keberterimaan produk perikanan Indonesia terutama di pasar dunia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPOM AS Buat Syarat Baru Impor Produk Pasca Udang-Cengkeh RI Tercemar Radioaktif

    BPOM AS Buat Syarat Baru Impor Produk Pasca Udang-Cengkeh RI Tercemar Radioaktif

    Jakarta –

    The U.S. Food and Drug Administration (FDA) atau badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat (AS) mengumumkan sertifikasi impor baru. Mereka membuat persyaratan baru untuk udang dan rempah-rempah dari Indonesia setelah kasus kontaminasi radioaktif yang terdeteksi sebelumnya.

    Dalam sebuah postingan di situs webnya pada Sabtu (4/10/2025), FDA menyatakan bahwa mereka akan menerapkan persyaratan sertifikasi impor dari wilayah-wilayah tertentu di Indonesia mulai 31 Oktober 2025.

    “Sertifikasi ini mewajibkan perusahaan-perusahaan dalam daftar merah dengan bukti kontaminasi Cesium-137 untuk memiliki pihak ketiga, yang terakreditasi untuk memverifikasi pengendalian unsur radioaktif tersebut,” demikian persyaratan yang dikutip dari Reuters.

    “Setelah perusahaan-perusahaan tersebut dikeluarkan dari daftar merah, mereka akan tetap dikenakan pembatasan dan wajib memberikan informasi yang tercantum dalam daftar kuning untuk setiap pengiriman,” sambungnya.

    Perusahaan-perusahaan yang ada di dalam daftar kuning, yang mencakup makanan-makanan tertentu dengan risiko kontaminasi Cesium-137, diwajibkan untuk memiliki sertifikasi pengiriman dari badan yang ditunjuk FDA. Badan tersebut harus berasal dari badan atau perwakilan pemerintah Indonesia.

    Berdasarkan situs web FDA, Cesium-137 adalah radionuklida yang terdapat di lingkungan. Terutama lingkungan yang terdampak uji coba nuklir atau kecelakaan, seperti Chernobyl dan Fukushima.

    Sejauh ini, Indonesia tidak memiliki senjata nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir.

    Sebelumnya, FDA mengeluarkan imbauan kepada konsumen, distributor, dan penjual di AS untuk tidak mengonsumsi, menjual, atau menyajikan udah beku yang diproses oleh perusahaan makanan laut PT Bahari Makmur Sejati. Dari laporan yang disampaikan pada Agustus 2025 itu, mereka menemukan adanya produk yang terkontaminasi Cesium-137.

    Diketahui, udang tersebut diproses di kawasan industri di dekat Jakarta, yang kemudian ditemukan kontaminasi unsur radioaktif tersebut. Sampai saat ini, Badan Tenaga Nuklir Indonesia sedang berupaya untuk menentukan luas area yang terdampak.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video BPOM: Udang RI yang Ditolak FDA Aman, Kontaminasi Diduga dari Negara Lain”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/naf)

  • Penjelasan Lengkap BPOM Bantah 5 Pegawainya Terima Suap Reza Gladys

    Penjelasan Lengkap BPOM Bantah 5 Pegawainya Terima Suap Reza Gladys

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membantah kabar yang menyebutkan lima pegawainya menerima suap dari pengusaha skincare Reza Gladys. Lembaga tersebut menegaskan informasi yang beredar di media sosial tidak benar alias hoaks.

    Melalui keterangan resmi, BPOM menanggapi unggahan akun TikTok @jacksparaw307 dan beberapa postingan lain yang menulis pernyataan ‘BPOM rilis ada 5 orang pegawai BPOM terima suap’.

    “Konten dan berita tersebut memuat informasi yang tidak benar. Kepala BPOM tidak pernah menyampaikan informasi mengenai hal tersebut dan tidak ada pegawai BPOM yang melakukan tindakan seperti yang disangkakan,” tulis BPOM dalam pernyataan resminya, Jumat (3/10/2025).

    BPOM menilai isi pemberitaan telah menggiring opini negatif, terutama di tengah upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di bidang pengawasan obat, makanan, dan kosmetik.

    Tegaskan Sinergi dengan KPK

    BPOM menegaskan pihaknya terus bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor farmasi dan makanan.

    Sinergi itu diwujudkan melalui Nota Kesepahaman antara BPOM dan KPK yang ditandatangani pada 5 November 2021. Kerja sama tersebut mencakup tiga strategi utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

    Melalui kerja sama itu, kedua lembaga melakukan mitigasi risiko, mengidentifikasi potensi kecurangan (fraud), dan memperkuat integritas petugas di lapangan.

    Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK juga menempatkan BPOM dalam kategori TerJAGA (zona hijau) dengan skor 83,98. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional (71,53), sekaligus menempatkan BPOM di posisi lima besar kementerian/lembaga dengan nilai SPI terbaik untuk kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang.

    Komitmen Tata Kelola dan Integritas

    BPOM menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan makanan.

    Lembaga ini juga berupaya memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memastikan lingkungan kerja bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan pegawai dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pengelolaan konflik kepentingan, penerapan whistleblowing system (WBS), serta pembangunan budaya integritas di seluruh jajaran pegawai.

    Selain itu, BPOM turut berperan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya pada Fokus 1 (Perizinan dan Tata Niaga), Aksi 2 (Penguatan Tata Kelola), dan Aksi 5 (Digitalisasi Layanan Publik).

    Sebagai bentuk transparansi, BPOM mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkup BPOM.

    Masyarakat dapat melaporkan dugaan tindakan korupsi, suap, atau gratifikasi melalui kanal resmi pelaporan seperti Aplikasi Sang Integritas (https://sangintegritas.pom.go.id/), Contact Center HALOBPOM 1500533, Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat, atau kanal pengaduan resmi BPOM lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Respons BPOM Didesak Nikita Mirzani Jadi Saksi Ahli di Sidang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)