Kementrian Lembaga: BPOM

  • Temuan Produk RI Terpapar Radioaktif Cs-137, AS bisa Perketat Hambatan Dagang

    Temuan Produk RI Terpapar Radioaktif Cs-137, AS bisa Perketat Hambatan Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai temuan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkih asal Indonesia yang diekspor PT Natural Java Spice (NJS) ke Amerika Serikat (AS) berisiko memicu penguatan kebijakan tarif resiprokal dan peningkatan hambatan perdagangan nontarif oleh Negeri Paman Sam.

    Meski kadar radioaktif yang ditemukan masih di bawah ambang batas yang ditetapkan untuk perlindungan kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (Food and Drug Administration/FDA) telah memblokir seluruh impor rempah dari PT NJS. Tindakan ini mempertegas sikap AS yang makin ketat dalam pengawasan produk impor dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai temuan Cs-137 pada cengkih Indonesia bisa menjadi justifikasi bagi AS untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperketat tarif resiprokal yang sudah ada bagi produk rempah dan komoditas lain dari Indonesia.

    “Artinya pengawasan itu akan menjadi lebih ketat oleh AS terhadap barang-barang yang memang sudah diimpor. Jadi bukan hanya tarifnya saja yang dinaikkan dengan adanya tarif resiprokal, tetapi hambatan-hambatan perdagangan nontarifnya itu juga akan dimainkan, akan diperketat oleh mereka,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (7/10/2025).

    Menurutnya, kombinasi kenaikan tarif resiprokal dan hambatan nontarif berpotensi mengurangi volume ekspor rempah dan produk lainnya yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Tentu saja kalau ada peningkatan hambatan perdagangan dari sisi tarif dan juga sekarang nontarif, ini akan berpotensi menurunkan ekspor Indonesia ke AS, termasuk juga dalam konteks ini adalah cengkih dan juga produk-produk yang lain, seperti produk perikanan udang juga begitu,” tuturnya.

    Namun, dia menilai seberapa besar potensi pasar menahan untuk membeli cengkih asal Indonesia sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah Indonesia merespons temuan ini.

    “Kalau temuan ini benar, maka ini harus segera dilakukan investigasi dari hulu, dari perusahaan yang menghasilkan cengkihnya, sampai ke jalur distribusi, sampai ke border, ke pelabuhan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Faisal menuturkan peran diplomasi dengan AS juga diperlukan jika kandungan zat radioaktif dalam komoditas cengkih Indonesia masih berada di bawah batas ambang.

    “Jadi memang ada beberapa langkah yang harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir untuk bisa memastikan bahwa kita masih bisa mengekspor cengkih di tengah dinamika global yang seperti sekarang,” terangnya.

    Menurutnya, untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pada prospek ekspor cengkih Indonesia, diperlukan langkah antisipasi bukan hanya terhadap pasar AS, tetapi juga dengan pasar-pasar ekspor lain di dunia.

    “Kalau seandainya itu juga berpengaruh nanti terhadap sentimen terhadap produk cengkih dari Indonesia, temuan yang dari mitra Amerika Serikat,” tambahnya.

    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 sebelumnya menyatakan pihaknya tengah menyelidiki dugaan kontaminasi radioaktif pada produk cengkih Indonesia yang diekspor ke AS.

    Investigasi ini dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menerbitkan laporan berisi temuan kontaminasi radioaktif Cs-137 pada cengkih asal Indonesia.

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa tim gabungan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah turun ke lapangan untuk menelusuri sumber kontaminasi.

    “Kami sedang melakukan investigasi atas laporan bahwa produk cengkih Indonesia yang diekspor ke AS terkontaminasi Cs-137,” kata Bara kepada Bisnis.

    Dia menuturkan bahwa pemerintah akan berupaya secara maksimal agar masalah ini tetap terbatas pada kasus cengkih saja dan tidak memengaruhi produk rempah-rempah lainnya.

    Pemerintah, kata dia, bergerak cepat dalam menangani masalah ini dan berkomitmen agar kasus ini tidak meluas ke produk rempah lainnya.

    “Kami bergerak cepat untuk menangani masalah ini. Kami akan berusaha keras untuk melokalisasi kasus ini sehingga tidak berdampak pada produk rempah lainnya,” ujarnya.

    Selain itu, Satgas juga memastikan pihaknya akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga tidak berdampak pada kinerja ekspor cengkih serta rempah-rempah Indonesia

    “Kami bekerja keras untuk melokalisasi masalah ini sehingga tidak berdampak pada ekspor cengkih dan rempah-rempah Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

  • BPOM Hadir Setiap Hari di MPP Banyuwangi Lewat Layanan Digital ‘Si Pandu Aja’ – Page 3

    BPOM Hadir Setiap Hari di MPP Banyuwangi Lewat Layanan Digital ‘Si Pandu Aja’ – Page 3

    Dengan Si Pandu Aja, lanjut Benny, kini masyarakat Banyuwangi bisa mengakses layanan BPOM Jember yang tadinya hanya satu minggu sekali menjadi setiap hari.

    Ditambahkan dia, dari 5 daerah wilayah kerja BPOM Jember, Banyuwangi menjadi pertama daerah yang diterapkan layanan Si Pandu Aja. “Ke depan juga akan kami terapkan di wilayah kerja kami yang lain,” ujar Benny.

    Selama ini, BPOM Jember hanya dapat memberikan layanan perijinan dan pengaduan hanya di hari Selasa saja. Hal tersebut dirasa kurang maksimal lantaran jumlah UMKM di Banyuwangi yang ada seharusnya dapat menerima layanan lebih intens jika dapat dilakukan satu pekan penuh di hari kerja.

    “Saat ini kami bisa memberikan layanan sepekan penuh. 1 hari tetap ada tatap muka offline, sementara 4 hari dilayani Si Pandu Aja secara online,” tambahnya.

    Layanan interaktif online ini dapat diakses dengan dua cara. Pertama, langsung datang ke gerai BPOM di Mal Pelayanan Publik. Di sana disediakan piranti interaktif audio visual yang memungkinkan masyarakat bertatap muka online dengan petugas selama hari dan jam kerja.

    Pemohon hanya perlu memencet tombol yang ada di atas monitor untuk memanggil petugas. Selanjutnya petugas akan segera melayani secara tatap muka online.

    “Di sini masyarakat bisa melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan hingga mengurus ijin/sertifikasi edar obat dan makanan secara interaktif dengan petugas langsung lewat monitor,” kata Benny.

    Untuk layanan konsultasi dan pengaduan, lanjut Benny, masyarakat akan langsung mendapatkan feedback. Sementara untuk mengurus perijinan/sertifikasi, petugas akan memberikan pendampingan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Dokumen bisa langsung di scan dengan alat yang sudah tersedia.

  • Video RSPPN Buka Kerja Sama dengan China Kembangkan Obat Tradisional

    Video RSPPN Buka Kerja Sama dengan China Kembangkan Obat Tradisional

    Jakarta – Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman membuka kerja sama internasional dengan negara China. Keduanya berencana akan mengembangkan produksi obat-obatan tradisional.

    Kerja sama dalam ranah obat-obatan juga akan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM)

    (/)

  • Video Harga Obat Makin Mahal, Ini Komentar BPOM

    Video Harga Obat Makin Mahal, Ini Komentar BPOM

    Video Harga Obat Makin Mahal, Ini Komentar BPOM

  • Kejar Status WLA, BPOM Gelar Workshop Bareng USP Demi Jaminan Mutu Obat Nasional

    Kejar Status WLA, BPOM Gelar Workshop Bareng USP Demi Jaminan Mutu Obat Nasional

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melaksanakan workshop bertajuk ‘The Values of Pharmacopeial Standards’ untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dari seluruh Indonesia dan perwakilan industri-industri farmasi.

    Workshop ini diselenggarakan atas kerjasama yang sudah dilakukan oleh BPOM dengan United States Pharmacopeia (USP) di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Workshop ini diharapkan bisa menjadi langkah besar untuk meningkatkan standar farmakope di Indonesia.

    “Acara ini merupakan kelanjutan dari penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) sebelumnya Badan POM dengan USP di Maryland pada beberapa bulan yang lalu. Karena pharmacopeia Indonesia itu banyak mengadopsi atau mengambil dari USP dan pharmacopeia negara-negara lain. Itu untuk meningkatkan standar pharmacopeia di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI William Adi Teja, Selasa (7/10/2025).

    Selain soal kualitas dan keamanan obat, workshop ini juga mempererat kerjasama antara BPOM RI dan USP. Diharapkan, kerjasama ini dapat meningkatkan standar kemampuan BPOM RI sehingga bisa diakui dunia.

    “Ini juga kenapa kita lakukan karena Indonesia juga sedang masuk pada penilaian akhir WLA (WHO-Listed Authority) status oleh WHO. Nah, hal-hal seperti inilah yang mendukung Indonesia untuk bisa mendapatkan maturity level 4 di WHO,” sambung William.

    “Jadi kolaborasi ini, workshop ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang pengawasan obat dan makanan sehingga dapat menjaga masyarakat Indonesia dari makanan dan obat yang tidak berstandar,” tandasnya.

    General Manager and Senior Director USP Asia Pacific, Anthony Tann menyambut baik kerjasama yang dilakukan dengan BPOM. Menurutnya, memastikan obat sampai ke tangan masyarakat dengan aman dan bermanfaat adalah hal yang harus diutamakan.

    Ia menambahkan kolaborasi ini adalah salah satu kesempatan penting untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain dalam hal produksi dan pengawasan obat.

    “Merupakan kehormatan besar menjadi bagian dari perjalanan ini bersama BPOM, untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dapat memiliki akses terhadap obat-obatan yang aman dan terjamin mutunya,” tandas Tann.

    (avk/kna)

  • Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    Hore! Insan Pers dapat Fasilitas Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Pertahanan Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media mendapatkan pengobatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Semua awak media berobat ke sini gratis,” kata Sjafrie saat menggelar jumpa pers di RSPPN, Selasa.

    Sontak para awak media yang menghadiri jumpa pers tersebut tepuk tangan setelah mendengar pernyataan tersebut.

    Sjafrie melanjutkan, rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu dipastikan memberi pengobatan gratis, bahkan di luar fasilitas yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Salah satu awak media pun bertanya kepada Sjafrie sejak kapan fasilitas kesehatan gratis itu diberikan kepada awak media.

    “Tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025 (HUT ke-80 TNI),” jelas Sjafrie.

    Pernyataan tersebut menjadi penutup jumpa pers yang digelar Sjafrie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

    Sebelumya, tiga pejabat negara itu menggelar rapat tertutup di RSPPN hari ini. Rapat tersebut membahas kerja sama pengembangan obat antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPOM. (Pram/fajar)

  • BPOM Jember Luncurkan Inovasi “Si Pandu Aja” untuk Permudah Layanan UMKM Banyuwangi

    BPOM Jember Luncurkan Inovasi “Si Pandu Aja” untuk Permudah Layanan UMKM Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – BPOM Jember resmi meluncurkan program inovasi pelayanan publik “Si Pandu Aja” di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Inovasi ini memungkinkan pengaduan dan pengurusan izin BPOM dilakukan secara digital, mempertemukan petugas dan masyarakat melalui layanan daring.

    Kepala BPOM Jember, Benny Hendrawan, menjelaskan bahwa “Si Pandu Aja” atau Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Akses Dimana Saja, merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Banyuwangi menjadi daerah pertama penerapan program karena kesiapan fasilitas dan tingginya jumlah pengakses layanan BPOM.

    “Banyuwangi paling siap fasilitas pelayanan publiknya. Di antaranya ada Mall Pelayanan Publik serta bisa terintegrasi dengan aplikasi masyarakat Banyuwangi – Smart Kampung. Karena itu kami juga ingin terus meningkatkan kualitas pelayanan kami,” ujar Benny.

    Dengan layanan ini, masyarakat Banyuwangi kini bisa mengakses layanan BPOM Jember setiap hari, dibandingkan sebelumnya yang hanya satu kali seminggu. “Saat ini kami bisa memberikan layanan sepekan penuh. 1 hari tetap ada tatap muka offline, sementara 4 hari dilayani Si Pandu Aja secara online,” tambah Benny.

    BPOM menyediakan dua cara akses layanan interaktif online. Pertama, melalui gerai BPOM di Mal Pelayanan Publik dengan piranti audio visual yang memungkinkan tatap muka online dengan petugas. Pemohon cukup menekan tombol di monitor untuk memanggil petugas dan langsung mendapat layanan konsultasi, pengaduan, hingga pendampingan perizinan atau sertifikasi edar obat dan makanan.

    Selain itu, “Si Pandu Aja” juga terintegrasi dengan aplikasi Smart Kampung sehingga masyarakat dapat mengakses layanan BPOM secara digital dari rumah. Benny menegaskan, masyarakat akan langsung mendapatkan feedback untuk pengaduan, dan pendampingan dokumen untuk perizinan.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi kepada BPOM Jember atas inovasi ini. Ia menekankan pentingnya pengurusan izin edar bagi UMKM untuk menjamin legalitas dan keamanan produk.

    “Dengan inovasi ini, kami berharap semakin banyak UMKM Banyuwangi yang mendapatkan kemudahan izin edar resmi dari BPOM untuk meningkatkan daya saing produk. Kami berharap masyarakat Banyuwangi bisa segera memanfaatkan layanan dari BPOM ini dengan sebaik-baiknya,” kata Ipuk. [alr/beq]

  • BPOM RI Pantau Ketat Kematian Anak di India akibat Obat Sirup: Kita Tak Mau Terulang

    BPOM RI Pantau Ketat Kematian Anak di India akibat Obat Sirup: Kita Tak Mau Terulang

    Jakarta

    Geger laporan 16 anak di India meninggal pasca mengonsumsi obat sirup dengan kontaminasi dietilen glikol (DEG) di atas batas aman. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) memastikan tengah memantau ketat laporan kasus terkait.

    Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menegaskan tak ingin mengulang insiden ratusan anak terkontaminasi cemaran DEG dalam obat sirup. Sejak tiga tahun lalu, pengawasan di dalam negeri maupun produk yang diimpor termasuk dari India, sudah diperketat.

    “Kita sangat besar atensi kita yang berhubungan dengan yang dari India itu. Kami sudah koordinasikan dengan Kedeputian I, Kedeputian II, termasuk ke pusat pengujian obat,” ujar Taruna saat ditemui di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Indonesia menghadapi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia akibat cemaran ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG) pada obat sirup di 2022 lalu.

    “Kita betul-betul hati-hati karena kita punya pengalaman tiga tahun yang lalu. Kita tidak mau itu terulang lagi,” tegasnya.

    Taruna menjelaskan, kasus di India juga diduga berkaitan dengan kandungan cemaran yang sama.

    “Salah satunya, kita tingkatkan yang disebut dengan surveillance khusus terkait EG dan DEG. Karena di India, penyebabnya juga diduga ethylene glycol dari minuman sirup,” kata Taruna.

    BPOM saat ini mewajibkan uji laboratorium ketat pada produk obat sirup sebelum mendapatkan izin edar.

    “Khusus yang impor dari India, kita sangat berhati-hati. Kita tidak akan keluarkan izin sertifikat impornya kalau belum dinyatakan benar-benar aman,” ujar Taruna.

    Taruna menekankan, semua langkah pengawasan dilakukan secara saintifik, transparan, dan sesuai standar internasional agar masyarakat mendapat jaminan keamanan.

    “Kita tidak boleh lengah. Semua obat yang beredar harus melewati pengujian yang ketat, apalagi jika menyangkut anak-anak,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Perintah Tegas Presiden Prabowo ke SPPG Usai Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Perintah Tegas Presiden Prabowo ke SPPG Usai Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Ada tiga sertifikat yang harus dimiliki SPPG untuk memastikan dapur higienis. Yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi/SLHS, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan sertifikasi halal.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketiga sertifikat itu adalah standar minimum bagi SPPG.

    “Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi,” kata Budi dalam konferensi pers usai rakor.

    Sertifikasi HACCP bertujuan memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, sementara SLHS adalah untuk sertifikasi sumber daya manusianya.

  • BPOM RI Sebut Udang-Cengkeh RI Aman, Kontaminasi Radioaktif Sangat Rendah

    BPOM RI Sebut Udang-Cengkeh RI Aman, Kontaminasi Radioaktif Sangat Rendah

    Jakarta

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof Taruna Ikrar memastikan bahwa kadar cesium-137 yang ditemukan pada sejumlah produk ekspor asal Indonesia masih berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan secara internasional.

    Isu ini mencuat setelah US Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengeluarkan alert terkait dugaan kontaminasi radioaktif pada beberapa komoditas dari Indonesia yakni udang hingga rempah cengkeh.

    “Kita tahu bahwa awal dari masalah ini berasal dari pengumuman atau alert yang dikeluarkan oleh US FDA. Sebelum mereka publikasikan, sebetulnya sudah ada pemberitahuan resmi kepada kami melalui kerja sama antar-lembaga,” ujar Taruna di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Ditemukan Hanya pada 4 Kontainer, Nilainya Sangat Rendah

    Taruna menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan hanya 4 dari 400 kontainer yang terdeteksi mengandung cesium-137.

    “Itu pun dalam kadar sangat rendah, hanya sekitar 68 becquerel (Bq),” tegas Taruna.

    Sebagai perbandingan, ambang batas yang ditetapkan US FDA adalah 1.200 Bq, sementara standar Indonesia jauh lebih ketat, hanya 500 Bq.

    “Artinya kadar yang ditemukan masih di bawah ambang batas nasional maupun internasional. Tapi karena sifatnya kehati-hatian, US FDA tetap mengeluarkan peringatan,” jelasnya.

    Namun, dampak dari alert tersebut disebutnya cukup luas. Sejumlah negara ikut menerapkan blokir terhadap beberapa produk ekspor Indonesia, termasuk udang segar dan rempah-rempah yang dikirim ke Amerika Serikat dan negara Timur Tengah.

    “Buktinya Saudi Arabia sudah melarang udang-udang segar yang mau dikirim ke sana,” sesalnya.

    Bentuk Satgas

    BPOM kini bekerja bersama Satuan Tugas (Satgas) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menelusuri sumber kontaminasi dan memperbaiki tata kelola distribusi produk ekspor.

    “Tugas kami pertama adalah meyakinkan US FDA bahwa kadar sesium yang ditemukan berada di bawah ambang batas. Kedua, mengembalikan reputasi Indonesia di mata dunia,” tegas Taruna.

    Langkah yang ditempuh antara lain melakukan Joint Assessment dengan USFDA dan menerbitkan dokumen bersama untuk menegaskan komitmen kedua pihak. Selain itu, Satgas telah mengambil tindakan tegas di lapangan, termasuk dekontaminasi wilayah terdampak dan isolasi area produksi tertentu.

    Taruna mencontohkan, penanganan isu radioaktif memerlukan pendekatan ilmiah dan kesabaran. Ia menyinggung kasus Fukushima di Jepang pada 2011, ketika semua produk laut Jepang sempat terindikasi terpapar radiasi pasca bencana nuklir.

    “Jepang butuh waktu hampir 10 tahun untuk meyakinkan dunia bahwa produknya aman. Kita tidak mau seperti itu. Karena itu kita harus meyakinkan bukan dengan debat, tapi dengan data ilmiah,” ujarnya.

    Kemungkinan Kontaminasi dari Bahan Impor

    Selain investigasi domestik, BPOM juga menemukan adanya indikasi bahwa sebagian kecil bahan baku logam yang digunakan dalam proses industri di Indonesia ternyata terkontaminasi dari bahan besi impor asal Filipina.

    “Sebagian cesium itu berasal dari bahan baku pembuatan besi yang diimpor. Karena itu, bahan tersebut telah kita re-impor kembali,” kata Taruna.

    Menurut Taruna, komunikasi antara BPOM RI dan US FDA saat ini mulai berjalan. Ia berharap bisa menyelesaikan persoalan ini secara ilmiah tanpa saling menyalahkan.

    “Kita tidak sedang bertengkar, tapi membangun reputasi. Walaupun dosis radiasinya jauh di bawah ambang batas, kita tetap serius. Ini soal kredibilitas bangsa,” tegasnya.

    Meski begitu, Taruna tak menutup kemungkinan adanya unsur politik dagang di balik munculnya isu ini. Namun, ia menegaskan bahwa BPOM tidak akan berspekulasi dan akan tetap fokus pada verifikasi data dan bukti ilmiah.

    Taruna juga menekankan BPOM bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait berkomitmen mengembalikan reputasi produk pangan Indonesia di pasar global melalui langkah profesional, saintifik, dan transparan.

    “Kita lakukan semua dengan cara profesional, terukur, dan berbasis sains. Karena yang kita pertaruhkan bukan hanya produk, tapi reputasi bangsa,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Respons BPOM soal Temuan Cesium-137 di Cengkeh Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)