Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • 6 Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda Nasional

    6 Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda Nasional

    Soal Biaya Medis Keracunan MBG, Dirut BPJS Kesehatan: Jika KLB, Tanggung Jawab Pemda
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Biaya medis akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) jika peristiwa keracunan itu ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
    Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
    Oleh karena itu, dia menyebut, BPJS Kesehatan akan menanggung biaya penanganan medis dalam kasus keracunan MBG selama bukan KLB.
    “Sepanjang tidak ada
    declare
    bahwa itu masalah terkait dengan KLB. Kalau KLB lokal, maka tanggung jawabnya pemda,” kata Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Kamis (9/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, dia juga mengingatkan bahwa manfaat pembiayaan tersebut hanya berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan.
    “BPJS Kesehatan hanya menjamin peserta BPJS. Masa bukan (peserta) BPJS, dijamin oleh BPJS?” ujarnya.
    Diketahui, pelaksanaan program MBG menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebutkan, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
    “Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” kata Dadan di rapat Komisi IX DPR RI.
    “Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” ujarnya melanjutkan.
    Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG hingga pertengahan September 2025.
    Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.
    Merespons kasus keracunan terssebut, Pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah dilakukan.
    Di antaranya, menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG yang bermasalah di sejumlah daerah.
    Kemudian, mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), mengevaluasi juru masak hingga alur limbah dapur.
    Selanjutnya, Pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola BGN. Salah satunya dengan memerintahkan agar BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lindungi Anak dari Bahaya BPA, Dokter Imbau Orang Tua Harus Lebih Waspada

    Lindungi Anak dari Bahaya BPA, Dokter Imbau Orang Tua Harus Lebih Waspada

    Jakarta –

    Setiap hari jutaan orang tua di Indonesia memberi susu dalam botol kepada bayi dan balita mereka dengan air minum dari galon guna ulang. Namun, mereka belum menyadari adanya ancaman kesehatan tersembunyi dari kebiasaan tersebut.

    Ahli Kesehatan Masyarakat, dr. Basrah Amru, menyampaikan bahwa anak bisa terpapar BPA sejak masih dalam kandungan dan ini bisa merusak perkembangan otaknya.

    Dampak jangka panjangnya juga mengerikan, yakni terkena obesitas dan diabetes di kemudian hari. Yang lebih mengkhawatirkan, BPA ternyata bisa melemahkan daya tahan tubuh anak.

    “Anak yang terpapar BPA lebih mudah sakit karena sistem kekebalannya terganggu,” ujar dr. Basrah dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

    Para ahli kesehatan lain juga sudah memperingatkan bahwa balita paling berisiko terkena dampak buruk dari bahan kimia berbahaya yang ada dalam produk plastik keras pada galon guna ulang.

    Selain itu, dr. Basrah juga menegaskan bahwa meskipun efek paparan BPA mungkin tidak langsung terlihat pada saat ini, dampaknya dapat berlangsung seumur hidup.

    “Dampak BPA mungkin tidak terlihat sekarang, tapi bisa berlangsung seumur hidup. Makanya, melindungi anak dari BPA harus jadi prioritas utama,” tegasnya.

    Peringatan ini bahkan sudah diakui dunia internasional melalui rancangan perjanjian global yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Busan, Korea Selatan. Rancangan perjanjian itu secara khusus menyebutkan perlunya melindungi balita dari paparan Bisphenol A (BPA).

    BPA adalah bahan kimia yang biasa digunakan untuk membuat plastik keras dan lapisan dalam kaleng makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, BPA bisa ditemukan pada galon guna ulang, wadah makanan, mainan anak, dan bahkan struk belanja. Yang mengkhawatirkan, BPA bisa berpindah dari kemasan ke makanan atau minuman, terutama saat terkena panas.

    Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Irfan Dzakir Nugroho mengatakan bahwa paparan BPA berpotensi menimbulkan berbagai gangguan pada anak, mulai dari peningkatan perilaku hiperaktif, hingga kemungkinan berkembangnya gejala depresi.

    “BPA bisa menyebabkan anak jadi hiperaktif, cemas, susah konsentrasi, bahkan depresi,” katanya.

    Peringatan para dokter di atas sejalan dengan badan keamanan pangan Eropa (EFSA) yang pada tahun lalu sudah menurunkan batas aman BPA sampai 20.000 kali lipat lebih ketat karena ternyata BPA berbahaya meski dalam jumlah sangat sedikit. Eropa bahkan sudah melarang penggunaan BPA dalam kemasan makanan mulai Januari 2025.

    Di Indonesia, BPOM mewajibkan mencantumkan label bahaya Bisfenol A atau BPA pada galon air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan polikarbonat.

    Untuk melindungi buah hati kita dari bahaya BPA, para ahli menyarankan:

    1. Pilih botol susu dan wadah makanan berlabel ‘BPA Free’

    2. Hindari memanaskan makanan dalam wadah plastik

    3. Ganti galon air minum yang sudah lama dan berusia di atas 1 tahun, kusam, atau retak

    4. Baca label kemasan sebelum membeli produk anak

    Dengan semakin banyaknya negara yang melarang BPA dan bertambahnya bukti ilmiah tentang bahayanya, orang tua Indonesia diharapkan lebih waspada dalam memilih produk untuk anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang sangat menentukan masa depan si kecil.

    (ega/ega)

  • Petambak Udang RI Tiba-Tiba Minta Tolong Prabowo, Ada Apa?

    Petambak Udang RI Tiba-Tiba Minta Tolong Prabowo, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para petambak udang di berbagai daerah di Indonesia tengah menghadapi krisis. Mereka sampai harus meminta langsung perhatian Presiden Prabowo Subianto karena rantai distribusi udang terputus, buntut adanya kasus temuan radioaktif Cesium-137 pada udang RI yang dikirim ke Amerika Serikat (AS), hingga mewajibkan adanya ketentuan sertifikasi baru dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS.

    Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI), Andi Tamsil menyampaikan bahwa udang bukanlah industri yang sanggup dijeda seperti halnya furnitur maupun otomotif. Menurutnya, udang yang sudah dipanen harus segera disalurkan pada pihak pengolah dan/atau pembeli.

    “Bapak presiden yang terhormat. Sektor industri udang mengalami putus rantai distribusi. Udang bukanlah industri yang sanggup dijeda seperti furnitur atau otomotif. Masa panen ini harus disalurkan pada pihak pengolah dan pembeli. Namun rantai ini terputus oleh peraturan sertifikasi baru dari FDA,” kata Andi kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/10/2025).

    Menurut Andi, aturan sertifikasi baru dari FDA itu sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diselesaikan. Namun karena lambatnya respons dari pemerintah, dampaknya kini sudah menjalar ke lapangan.

    “Bukan sesuatu yang kompleks sebetulnya apabila dilakukan dengan serius, maka harusnya syarat ini bisa rampung dalam 3-7 hari. Keseriusan masalah ini sudah mencapai puncaknya. Namun bapak Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono) sepertinya terfokus pada pembangunan tambak-tambak baru. Kami (petambak udang) diabaikan,” ujarnya.

    Foto: Udang beku. (Dok. Pixabay)
    Udang beku. (Dok. Pixabay)

    Adapun kondisi di lapangan kini kian genting. Katanya, harga udang jatuh tajam di sejumlah wilayah, terutama di Sumatra bagian utara dan sebagian Jawa bagian barat.

    “Di beberapa tempat, seperti Sumatra Bagian Utara, harga sudah turun 30-40%. Harga udang sangat variatif, sesuai ukuran atau size. Misalnya yang tadinya harga Rp70 ribu, sekarang menjadi Rp45-50 ribu,” ungkap dia.

    Masalah terbesar bukan hanya anjlok-nya harga, Andi menyebut penumpukan stok karena udang tak terserap pasar juga menjadi keresahan lain yang dialami para petambak.

    “Yang paling mengkhawatirkan adalah udang tidak terbeli, atau tidak tertampung karena masalah radioaktif. Apalagi dengan adanya sertifikat atau syarat baru yang harus dipenuhi,” katanya.

    Kondisi ini disebabkan karena banyak gudang beku (cold storage) menahan pembelian, membuat udang hasil panen menumpuk di tambak. “Yang paling parah adalah udang tidak terbeli, akibat cold storage menahan diri untuk belanja,” lanjutnya.

    Para petambak berharap Prabowo turun tangan langsung agar rantai ekspor bisa segera dipulihkan. Mereka khawatir, jika situasi ini dibiarkan, industri udang nasional bisa kehilangan daya saing bahkan terancam lumpuh.

    “Tolong pak Prabowo. Udang ini akan membuat kerugian besar hingga ancaman untuk tidak bisa bangkit kembali,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons BPOM RI usai FDA Berlakukan ‘Import Alert’ Imbas Radioaktif di Udang-Cengkeh

    Respons BPOM RI usai FDA Berlakukan ‘Import Alert’ Imbas Radioaktif di Udang-Cengkeh

    Jakarta –

    Buntut temuan kontaminasi radioaktif cesium-137 di udang dan cengkeh, US Food and Drug Administration (Badan Pengawas Obat dan Makanan AS) memberikan import alert pada pangan Indonesia.

    BPOM RI menyesalkan pengetatan tersebut dan tengah berupaya melakukan advokasi lanjutan dengan US FDA. Mengingat, dampaknya relatif besar dan memperburuk citra pangan di Indonesia.

    “Import alert US FDA tersebut berpotensi memberikan pengaruh pada produk rempah asal Indonesia salah satunya cengkeh (yang juga diekspor ke Amerika),” beber Taruna dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

    “BPOM melalui joint confidential federation akan meyakinkan US FDA untuk secara bertahap, terkait import alert tersebut dapat hilang dengan cara pemenuhan evidence based dan langkah diplomatik,” lanjut Taruna.

    BPOM AS menerapkan persyaratan sertifikasi impor dari pIant Indonesia dengan dibagi ke dalam 2 kategori yaitu Red List dan Yellow List.

    Persyaratan sertifikat pengiriman ini diperlukan untuk setiap entri pengiriman. Dengan persyaratan ini, dalam rapat koordinasi terbatas juga dibahas langkah-langkah konkret agar semua produk ekspor dari Indonesia dapat keluar dari 2 kategori list tersebut.

    “BPOM melalui joint confidential federation akan meyakinkan US FDA untuk secara bertahap, terkait import alert tersebut dapat hilang dengan cara pemenuhan evidence based dan langkah diplomatik,” beber Taruna.

    Satgas dan US FDA, sepakat akan melakukan memorandum of understanding (MoU) mengenai proses sertifikasi keamanan produk udang. Pasar di AS disebut tetap terbuka untuk produk udang Indonesia selama mengikuti ketentuan dari Pemerintah Amerika Serikat.

    “Kami, BPOM berkomitmen bersama seluruh kementerian/lembaga terkait akan terus bergerak cepat dan solid, untuk memastikan keamanan produk Indonesia dan perlindungan kesehatan masyarakat,” tutup Taruna.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • BPOM RI Buka Suara soal Obat Sirup Beracun di India yang Picu Kematian

    BPOM RI Buka Suara soal Obat Sirup Beracun di India yang Picu Kematian

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI buka suara terkait kasus sirup obat batuk di India yang diduga mengandung dietilen glikol (DEG) melebihi batas aman. Dua produk yang dilaporkan adalah Coldrif Cough Syrup dan Nextro-DS.

    Coldrif Cough Syrup diketahui diproduksi oleh Srisan Pharmaceuticals di Tamil Nadu, India, sedangkan Nextro-DS berasal dari Himachal Pradesh, India. Kedua produk tersebut diduga telah menyebabkan kematian pada sejumlah anak di India.

    Berdasarkan hasil penelusuran di database BPOM (data new-aero.pom.go.id dan cekbpom.go.id), produk Coldrif Cough Syrup dan sirup Nextro-DS tidak terdaftar di BPOM. Produsen kedua sirup obat tersebut juga tidak tercatat memiliki kerja sama dengan produsen/importir/distributor obat di Indonesia.

    Tak hanya itu, sirup obat flu/cold syrup juga tidak termasuk dalam kriteria obat yang dapat diimpor dan diedarkan di Indonesia.

    “Berdasarkan hasil patroli siber BPOM, kedua produk tersebut juga tidak ditemukan dalam penjualan/peredaran secara online di e-commerce di Indonesia,’ demikian pernyataan BPOM, dikutip Rabu (8/10/2025).

    Sebagai langkah antisipasi terhadap produksi dan peredaran sirup obat substandar, ilegal, palsu, dan mengandung bahan berbahaya, BPOM berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan pre- dan post-market secara intensif terhadap produk obat yang telah terdaftar dan beredar di Indonesia agar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai standar internasional.

    BPOM terus meningkatkan intensitas pengawasan berbasis risiko terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Selain itu, BPOM juga memperkuat pengawasan mutu melalui revitalisasi kerangka sampling berbasis risiko dan pengujian komprehensif terhadap produk sirup obat.

    Langkah ini mencakup pengawasan pemenuhan batas cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) sesuai standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), serta pemastian pelaksanaan kualifikasi pemasok bahan tambahan obat, khususnya pelarut yang digunakan dalam pembuatan obat.

    ‘BPOM juga memastikan dan mendorong industri farmasi untuk melakukan pemantauan mandiri (self assessment) terhadap pemenuhan persyaratan termasuk uji cemaran EG/DEG pada bahan baku dan sediaan sirup obat,” kata BPOM.

    “Industri farmasi juga didorong untuk melaporkan kegiatan kepada BPOM melalui sistem pelaporan terpadu secara online (Aplikasi e-Was BPOM https://e-was.pom.go.id), termasuk pelaporan pembelian dan penggunaan bahan tambahan pada sirup obat berdasarkan analisis risiko,” lanjut BPOM.

    Di sisi lain, Jumlah korban meninggal akibat keracunan sirup obat batuk Coldrif yang terkontaminasi di Madhya Pradesh (MP), India, terus bertambah. Wakil Ketua Menteri Madhya Pradesh, Rajendra Shukla, pada Selasa (7/10/2025) mengumumkan total 20 anak dari negara bagian tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan akibat gagal ginjal.

    Sebelumnya, pemerintah negara bagian mengonfirmasi 16 kematian, namun dalam 24 jam terakhir, jumlahnya bertambah empat.

    “Sejauh ini, 20 anak dari Madhya Pradesh telah meninggal dunia saat menjalani perawatan… Dua di antaranya meninggal dalam 24 jam terakhir,” kata Rajendra Shukla setelah mengunjungi korban yang masih dirawat dikutip dari India Express, Rabu (8/10/2025).

    Tragedi ini memicu kemarahan publik dan respons cepat dari pemerintah India. Sirup Coldrif yang ditemukan mengandung racun berbahaya itu diproduksi oleh perusahaan yang berbasis di Tamil Nadu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BPOM Minta Tambahan Anggaran Rp 2,6 T, Tak Mau Kasus Gagal Ginjal Akut Terulang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/kna)

  • Video Kepala BPOM: 94 Persen Bahan Baku Obat RI Masih Impor

    Video Kepala BPOM: 94 Persen Bahan Baku Obat RI Masih Impor

    Video Kepala BPOM: 94 Persen Bahan Baku Obat RI Masih Impor

  • Video Taruna Ikrar Bantah Pegawai BPOM Terima Suap dari Reza Gladys: Itu Hoax!

    Video Taruna Ikrar Bantah Pegawai BPOM Terima Suap dari Reza Gladys: Itu Hoax!

    Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar bantah kabar soal pegawainya menerima suap dari Reza Gladys. Hal itu bermula viral di TikTok yang menarasikan ada lima pegawai BPOM yang menerima suap dari pengusaha skincare Reza Gladys.

    Melalui keterangan resmi BPOM, berita tersebut dipastikan tidaklah benar. Tak hanya itu, Taruna juga menegaskan bahwa berita itu adalah hoax dan pastikan tak ada pegawainya yang menerima suap seperti kabar yang beredar.

    Tonton video lainnya di sini!

  • Video BPOM Kerjasama dengan USP Tingkatkan Standar Pengawasan Obat

    Video BPOM Kerjasama dengan USP Tingkatkan Standar Pengawasan Obat

    Video BPOM Kerjasama dengan USP Tingkatkan Standar Pengawasan Obat

  • Video: TNI Produksi Obat, BPOM Dampingi Sertifikasinya

    Video: TNI Produksi Obat, BPOM Dampingi Sertifikasinya

    Video: TNI Produksi Obat, BPOM Dampingi Sertifikasinya

  • Kurangi Bahan Baku Obat Impor, BPOM Gandeng Kemhan

    Kurangi Bahan Baku Obat Impor, BPOM Gandeng Kemhan

    Kepala BPOM Taruna Ikrar, mengungkapkan keinginannya agar bahan baku obat di Indonesia tak lagi didominasi impor. Dengan jaringan yang dimiliki Kementerian Pertahanan, Ikrar berharap rencana produksi obat-obatan tradisional di RSPPN dapat membantu pihaknya untuk mengurangi ketergantungan obat impor.