Kementrian Lembaga: BPOM

  • Mencari Biang Kerok Paparan Radioaktif Cesium 137 di Cikande Banten

    Mencari Biang Kerok Paparan Radioaktif Cesium 137 di Cikande Banten

    Liputan6.com, Banten – FDA atau BPOM-nya Amerika Serikat menyatakan bahwa udang beku asal Indonesia terpapar Cesium 137 atau CS 137. Meski dalam jumlah sedikit, namun jika itu berlangsung dalam jangka panjang, bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang cukup serius.

    FDA kemudian melarang warga Amerika menjual kembali atau mengonsumsi udang asal Indonesia tersebut, serta menyuruh untuk memusnahkannya.

    Kemudian, sejak 2 September 2025, secara bergelombang, kontainer udang beku asal Indonesia dikembalikan ke dalam negeri atau Return on Board (RoB) ke pabrik asalnya, PT Baharu Makmur Sejahtera (BMS).

    Pemerintah Indonesia kemudian mencari tahu, sumber cemaran Cesium 137, sejumlah tambak udang diperiksa, namun tidak ada paparan tersebut.

    Hingga ditemukan paparan tertinggi berada di PT Peter Metal Technology (PMT) yang kini sudah ditutup. Perusahaan tersebut membeli sejumlah besi tua atau scrap untuk dilebur kembali.

    Leburan besi itu diduga dipakai untuk mengemas udang beku atau CS 137nya mengenai hasil laut Indonesia.

    Semua itu masih didalami, karena cemaran radioaktif yang ditemukan di dalam udang beku, ukurannya sangat kecil, jauh dibawah ambang batas.

    Besi tua asal luar negeri itu diduga tercemar atau mengandung Cesium 137, sehingga mencemari produk laut asal Indonesia. Meski begitu, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) bersama Bareskrim Polri, terus mendalami sumber radioaktif. Apakah ada pelanggaran atau seperti apa.

    “Hal ini krusial untuk menelusuri sumber radiasi yang diduga berasal dari dua sisi, baik dari importasi skrap besi dan baja, maupun dari kemungkinan pelimbahan Cesium 137 dalam negeri yang harus terus kita benahi,” ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, di Polsek Cikande, Senin (13/10/2025).

    Penelusuran hingga tuntas asal muasal cemaran Cesium 137 sangat penting dilakukan, agar tidak ada lagi kejadian serupa, bocornya zat radioaktif, karena bisa mengganggu kesehatan, serta merusak perekonomian nasional.

     

  • Viral, Video Distribusi MBG di Banjar Martapura, BGN: SPPG Sudah Dihentikan Sejak KLB
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Oktober 2025

    Viral, Video Distribusi MBG di Banjar Martapura, BGN: SPPG Sudah Dihentikan Sejak KLB Nasional 13 Oktober 2025

    Viral, Video Distribusi MBG di Banjar Martapura, BGN: SPPG Sudah Dihentikan Sejak KLB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan, usai terjadi keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).
    Namun, belakangan beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan kegiatan distribusi MBG di wilayah tersebut.
    BGN menegaskan, video tersebut bukan berasal dari SPPG Banjar Martapura Tungkaran, Kalimantan Selatan.
    “Dapur SPPG tersebut telah dihentikan operasionalnya sejak Jumat, 10 Oktober 2025, sehari setelah terjadinya KLB di wilayah tersebut,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati, dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025).
    “Perlu kami luruskan, dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran sudah berhenti beroperasi sejak 10 Oktober, dan sampai hari ini belum ada aktivitas distribusi MBG dari lokasi tersebut,” sambung dia.
    Hida menyebut, video yang viral itu sebenarnya menampilkan kegiatan dari SPPG Mutiara Kota Banjar, Jawa Barat, yang kebetulan memiliki nama hampir serupa dengan dapur SPPG Banjar Martapura Tungkaran, di Kalimantan Selatan.
    Kesamaan nama inilah yang kemudian memicu kesalahpahaman publik.
    “SPPG Mutiara yang berlokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, tidak memiliki hubungan operasional dengan SPPG Banjar Martapura Tungkaran di Kalimantan Selatan. Jadi, informasi bahwa dapur Martapura masih beroperasi dan mendistribusikan makanan adalah tidak benar,” tegas Hida.
    Hida menyampaikan, BGN terus melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap insiden di Martapura bersama BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya.
    Ia juga menegaskan bahwa program nasional MBG tetap berjalan, dengan pengalihan sementara distribusi dari dapur lain yang telah memenuhi standar keamanan pangan.
    “Kami memastikan setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar higienitas dan kelayakan,” kata dia.
    “Evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan agar kejadian di Martapura tidak terulang dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tutup Hida.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Susu MBG Kebanyakan Air, Pakar IPB: Susu Sapi Segar Kandungan Utamanya juga Air

    Viral Susu MBG Kebanyakan Air, Pakar IPB: Susu Sapi Segar Kandungan Utamanya juga Air

    Jakarta

    Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Epi Taufik buka suara soal ramai susu dengan label Badan Gizi Nasional, hanya memiliki kandungan 30 persen susu, selebihnya didominasi air. Banyak yang mempertanyakan mengapa anak-anak tidak langsung diberikan susu segar.

    Prof Epi menyebut anggapan demikian menandakan masih banyak ketidakpahaman di lingkup masyarakat. Ia mengklaim susu sapi segar saja mengandung 88 persen air dan 12 persen bahan kering yang terdiri dari lemak, protein, laktosa/karbohidrat, dan mineral.

    “Susu sapi segar, terutama yang saat ini mayoritas berasal dari sapi Frisian Holstein (FH), juga susu kambing, dan bahkan ASI (Air Susu Ibu), kandungan utamanya adalah air,” kata Prof Epi dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).

    Tidak heran menurutnya muncul tudingan di media sosial susu yang ada dalam paket menu MBG dimanipulasi, lantaran hanya tercantum susu 30 persen.

    Prof Epi menyebut susu MBG juga sudah mengikuti spesifikasi dari BGN yang juga dilandasi aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Mengacu pada Peraturan BPOM No. 13/2023 tentang Kategori Pangan terutama pada bagian 01.1.2 tentang Susu Cair Plain lain dalam bentuk Susu Lemak Penuh Rekombinasi.

    “Oleh karena itu Susu MBG berbahan baku susu segar minimum 20 persen, ditambah padatan susu dengan kandungan gizi seperti susu segar. Kandungan kalsium tidak kurang dari 15 persen daily value, kadar lemak tidak kurang dari 3 persen, kadar protein tidak kurang dari 2,7 persen, dan kadar karbohidrat dan mineral tidak kurang dari 7,8 persen,” klaimnya.

    Meski begitu, secara presentase Prof Epi menekankan susu segar dalam komposisi susu MBG wajib minimal berada di 20 persen, untuk memastikan kadar gizi tak berkurang.

    “Jadi, bukan berarti jika susu segarnya 20 persen lalu sisanya semua air,” kata dia.

    Hal yang terpenting menurutnya adalah kandungan gizi susu MBG (lemak, protein, laktosa/karbohidrat dan mineral) setara dengan susu segar.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Guru Besar IPB Buka-bukaan soal Kandungan Susu Segar MBG Cuma 30%

    Guru Besar IPB Buka-bukaan soal Kandungan Susu Segar MBG Cuma 30%

    Bisnis.com, JAKARTA – Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu, Fakultas Peternakan IPB, Epi Taufik menjelaskan polemik kandungan susu segar hanya 30% di susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, masyarakat menilai seharusnya kandungan susu segar seharusnya 100%.

    Epi menjelaskan bahwa pada dasarnya susu sapi segar mengandung 88% air, dan 12% bahan kering yang terdiri dari lemak, protein, laktosa/karbohidrat, dan mineral.

    “Susu sapi segar, terutama yang saat ini mayoritas berasal dari sapi Frisian Holstein (FH), juga susu kambing, dan bahkan ASI (Air Susu Ibu), kandungan utamanya adalah air,” kata Epi dalam keterangan, Minggu (12/10/2025).

    Menurutnya, pemberian susu segar dalam susu MBG telah mengikuti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 13/2023 tentang Kategori Pangan terutama pada bagian 01.1.2 tentang Susu Cair Plain lain dalam bentuk Susu Lemak Penuh Rekombinasi. 

    Dia menyebut susu MBG berbahan susu segar minimum 20%, ditambah padatan susu dengan kandungan gizi seperti susu segar. Persentase tersebut tidak masalah selagi kandungan gizi seperti protein, mineral, dan laktosa tidak di bawah standar.

    “Kandungan kalsium tidak kurang dari 15% daily value, kadar lemak tidak kurang dari 3 persen, kadar protein tidak kurang dari 2,7 persen, dan kadar karbohidrat dan mineral tidak kurang dari 7,8 persen,” ujarnya.

    Epi mengungkapkan bahwa ada faktor produksi susu segar dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga kandungan susu segar minimum 20% tetap ideal dengan tambahan padatan susu yang setara susu segar.

    “Produksi susu segar kita kurang dari 1 juta ton per tahun sehingga untuk menutupi kebutuhan susu reguler di dalam negeri sebelum ada MBG saja harus impor 80%. Dengan adanya tambahan kebutuhan susu MBG, maka ketersediaan susu segar dalam negeri semakin berkurang,” tuturnya.

    Penambahan padatan susu setara susu segar juga menekan impor susu dan menyerap bahan baku dari peternak sapi lokal. Kendati, presentase susu segar dalam negeri akan ditingkatkan sesuai ketersediaan peternak sapi lokal.

  • Regulasi Lemah, Iklan Kental Manis Masih Ancam Kesehatan Anak Indonesia

    Regulasi Lemah, Iklan Kental Manis Masih Ancam Kesehatan Anak Indonesia

    JAKARTA – Lemahnya regulasi soal iklan kental manis yang mengancam kesehatan anak di Indonesia, terus disorot pegiat di bidang kesehatan masyarakat.

    Iklan kental manis kerap dipersepsikan masyarakat sebagai susu, di mana hal ini menjadi salah satu sorotan UNICEF dalam laporan Child Nutrition Report 2025 yang mengulas peningkatan paparan anak terhadap iklan makanan dan minuman tinggi gula yang dipasarkan secara agresif.

    Terkait hal itu, Project Lead for Food Policy, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Nida Adzilah Auliani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menyebut regulasi iklan di Indonesia masih lemah dalam melindungi anak dari paparan promosi makanan dan minuman tidak sehat.

    “Regulasi iklan di Indonesia saat ini masih belum efektif, terutama dalam melindungi konsumen dari disinformasi dan praktik pemasaran yang menyesatkan. Terlebih dengan adanya kanal digital, termasuk media sosial, memperkuat pengaruh pemasaran yang tidak sehat,” kata Nida, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 11 Oktober.

    Nida menyebut iklan kental manis mulai menjadi perhatian publik sejak ditemukan sejumlah kasus gizi buruk pada anak yang disebabkan oleh konsumsi kental manis sejak usia dini. Bahkan, sejumlah korban telah mengkonsumsi sebagai pengganti ASI sejak usia 3 bulan.

    Maka dari itu, per Oktober 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai menegaskan bahwa kental manis bukan minuman untuk sumber gizi dan dilarang dijadikan sebagai pengganti ASI, yang diatur melalui Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

    Namun demikian, dampak dari iklan tersebut masih terasa hingga kini, sebab masyarakat yang masih menganggap kental manis sebagai minuman susu untuk anak.

    Oleh karena itu, Nida menilai pengawasan iklan dan distribusi produk tak bisa dipandang sebelah mata.

    Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan pangan secara komprehensif. Mulai dari pelabelan hingga pemasaran produk yang mudah diakses oleh anak-anak.

    “Kebijakan ini harus meliputi label depan kemasan berbasis bukti, pembatasan pemasaran produk tidak sehat, serta lingkungan pangan sehat di sekolah,” ujar Nida.

    Senada dengan itu, Peneliti dari Universitas Internasional Batam (UIB) Rahmi Ayunda menyebut keberadaan ruang digital yang sangat ramai menjadikan promosi dan iklan ultra-processed food menjadi begitu dekat dengan masyarakat.

    Ia mengungkapkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2024 mencatat 221,6 juta pengguna internet (sekitar 79,5 persen populasi), dan 9,2 persen di antaranya anak di bawah 12 tahun.

    “Artinya, jutaan anak menghabiskan waktu di jalan raya informasi, di mana promosi menyatu dengan hiburan. Iklan tak selalu tampil sebagai iklan; bisa berupa tantangan lucu, ulasan jujur, atau karakter favorit yang menyarankan camilan manis. Di sinilah aspek hukum menjadi krusial, anak belum memiliki kapasitas kognitif untuk membedakan mana hiburan dan mana ajakan membeli, sehingga mereka berhak atas proteksi khusus dari praktik promosi yang mengecoh,” tutur Rahmi Ayunda.

  • BGN Cek Kebersihan Kuku Pengelola Dapur MBG di Bengkulu: Kuku Sarang Kuman
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 Oktober 2025

    BGN Cek Kebersihan Kuku Pengelola Dapur MBG di Bengkulu: Kuku Sarang Kuman Regional 11 Oktober 2025

    BGN Cek Kebersihan Kuku Pengelola Dapur MBG di Bengkulu: Kuku Sarang Kuman
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Achmad Kudori, melakukan pemeriksaan kebersihan kuku para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Bengkulu, Sabtu (11/10/2025).
    Dalam kesempatan itu, Achmad mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Saya harapkan bapak ibu betul-betul taat SOP, memahami apa tugas lalu dilaksanakan setulus hati. Contoh kecil, kalau kepala SPPG memerintahkan kuku harus bersih. Coba lihat kukunya, apakah sudah bersih semua?” kata Achmad Kudori sambil memeriksa kuku beberapa peserta Bimtek.
    Para peserta pun menjawab serentak.
     
    “Kuku kami bersih dan pendek, Pak.”
    Achmad menegaskan bahwa menjaga kebersihan kuku bukan hal sepele, karena kuku dapat menjadi sarang kuman yang berpotensi mencemari makanan.
    “Kebersihan kuku itu contoh kecil yang wajib diperhatikan. Kepala SPPG harus jeli melihat kerja anak buahnya. Bahkan batuk harus diperhatikan, jangan batuk di sekitar makanan terutama bagian pemorsian,” ujarnya.
    Achmad mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi nasional, mayoritas kasus keracunan dalam program MBG disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap SOP.
    “Kurangnya penerapan SOP, ada langkah-langkah yang dilaksanakan belum maksimal,” tegasnya.
    Atas dasar itu, pemerintah terus menggelar Bimtek secara masif untuk memastikan seluruh pengelola dapur SPPG memahami prinsip kebersihan, higienitas, dan standar gizi dalam pelaksanaan program MBG.
    Kegiatan Bimtek tersebut digelar selama dua hari, Sabtu (11/10/2025) hingga Minggu (12/10/2025), dan diikuti 3.600 peserta dari 75 SPPG se-Provinsi Bengkulu.
    Acara menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BGN, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
    Selama kegiatan, peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber, mulai dari penanganan siswa dengan alergi makanan tertentu, pengelolaan makanan beku sebelum dimasak, hingga standar suhu penyimpanan bahan pangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Satgas Bakal Cek Cengkeh Impor AS yang Terkontaminasi Cesium-137

    Video Satgas Bakal Cek Cengkeh Impor AS yang Terkontaminasi Cesium-137

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq akan cek cengkeh dari Indonesia yang sempat ditahan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Ia mengatakan tim-nya masih menunggu cengkeh tersebut sampai Indonesia dari AS.

    Hanif sendiri masih belum mengetahui darimana paparan Cesium-137 di cengkeh impor tersebut berasal.

    Tonton video lainnya di sini ya!

  • WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    Jakarta

    Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk menghindari dua merek sirup batuk tambahan setelah 21 anak berusia di bawah lima tahun meninggal dunia akibat cemaran dietilen glikol (DEG).

    Menurut laporan pejabat setempat, seluruh korban meninggal dalam sebulan terakhir setelah mengonsumsi obat batuk Coldrif, yang diketahui mengandung DEG dengan kadar hampir 500 kali lipat di atas batas aman. Hasil uji laboratorium yang keluar pada 2 Oktober mengonfirmasi keberadaan zat berbahaya itu dan pemerintah segera melarang peredaran obat tersebut.

    Pemerintah negara bagian Gujarat dan sejumlah wilayah lain kemudian mengeluarkan peringatan publik agar masyarakat menghindari dua produk lain, yakni Respifresh dan RELIFE, yang juga ditemukan mengandung DEG.

    Kandungan DEG melampaui batas aman dapat menyebabkan keracunan serius, gagal ginjal, gangguan saraf, hingga kematian, terutama pada anak-anak.

    Wanti-wanti WHO

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi bahwa tiga sirup batuk terkontaminasi telah diidentifikasi. Meski hingga kini belum ditemukan adanya ekspor resmi, WHO tetap meminta masyarakat waspada lantaran karena kemungkinan ekspor tidak resmi masih bisa terjadi.

    Smber kontaminasi masih belum diketahui.

    “WHO sangat prihatin terhadap kasus ini dan menyoroti adanya celah regulasi dalam pemeriksaan diethylene glycol dan ethylene glycol untuk obat-obatan yang dijual di pasar domestik India,” kata juru bicara WHO, dikutip dari Reuters.

    Berdasarkan aturan, setiap produsen obat di India wajib mengujikan bahan baku dan produk akhir setiap batch. Sejak 2023, ekspor sirup batuk juga harus melalui pengujian tambahan di laboratorium pemerintah, setelah kasus kematian lebih dari 140 anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun akibat sirup asal India.

    Sirup Coldrif diproduksi oleh Sresan Pharmaceutical Manufacturer dan hanya dijual di pasar lokal. Dua merek lain, RELIFE (Shape Pharma) dan Respifresh (Rednex Pharmaceuticals), diketahui beredar di beberapa negara bagian India, tetapi belum ada bukti keduanya diekspor.

    Ketiga perusahaan belum memberikan tanggapan atas kasus ini. WHO menyatakan masih menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah India sebelum memutuskan apakah perlu mengeluarkan peringatan global produk medis (Global Medical Products Alert) untuk sirup Coldrif.

    Sejak 2022, kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol yang mematikan telah ditemukan pada sirup batuk buatan India yang menewaskan anak-anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun. Kasus serupa juga terjadi di India pada 2019 dan menewaskan 12 anak.

    Kejadian berulang ini merusak reputasi India sebagai produsen obat terbesar ketiga di dunia berdasarkan volume, setelah Amerika Serikat dan China. Industri farmasi India bernilai sekitar 50 miliar dolar AS, dengan lebih dari separuh pendapatannya berasal dari ekspor.

    India memasok sekitar 40 persen obat generik yang digunakan di Amerika Serikat, serta lebih dari 90 persen kebutuhan obat di banyak negara Afrika.

    Simak Video “Video BPOM soal Obat Batuk Picu Kematian di India: Tak Beredar di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    WHO Soroti 3 Obat Batuk India yang Picu Kematian 21 Anak, Tersebar di Negara Lain?

    Jakarta

    Pemerintah India mengimbau masyarakat untuk menghindari dua merek sirup batuk tambahan setelah 21 anak berusia di bawah lima tahun meninggal dunia akibat cemaran dietilen glikol (DEG).

    Menurut laporan pejabat setempat, seluruh korban meninggal dalam sebulan terakhir setelah mengonsumsi obat batuk Coldrif, yang diketahui mengandung DEG dengan kadar hampir 500 kali lipat di atas batas aman. Hasil uji laboratorium yang keluar pada 2 Oktober mengonfirmasi keberadaan zat berbahaya itu dan pemerintah segera melarang peredaran obat tersebut.

    Pemerintah negara bagian Gujarat dan sejumlah wilayah lain kemudian mengeluarkan peringatan publik agar masyarakat menghindari dua produk lain, yakni Respifresh dan RELIFE, yang juga ditemukan mengandung DEG.

    Kandungan DEG melampaui batas aman dapat menyebabkan keracunan serius, gagal ginjal, gangguan saraf, hingga kematian, terutama pada anak-anak.

    Wanti-wanti WHO

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi bahwa tiga sirup batuk terkontaminasi telah diidentifikasi. Meski hingga kini belum ditemukan adanya ekspor resmi, WHO tetap meminta masyarakat waspada lantaran karena kemungkinan ekspor tidak resmi masih bisa terjadi.

    Smber kontaminasi masih belum diketahui.

    “WHO sangat prihatin terhadap kasus ini dan menyoroti adanya celah regulasi dalam pemeriksaan diethylene glycol dan ethylene glycol untuk obat-obatan yang dijual di pasar domestik India,” kata juru bicara WHO, dikutip dari Reuters.

    Berdasarkan aturan, setiap produsen obat di India wajib mengujikan bahan baku dan produk akhir setiap batch. Sejak 2023, ekspor sirup batuk juga harus melalui pengujian tambahan di laboratorium pemerintah, setelah kasus kematian lebih dari 140 anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun akibat sirup asal India.

    Sirup Coldrif diproduksi oleh Sresan Pharmaceutical Manufacturer dan hanya dijual di pasar lokal. Dua merek lain, RELIFE (Shape Pharma) dan Respifresh (Rednex Pharmaceuticals), diketahui beredar di beberapa negara bagian India, tetapi belum ada bukti keduanya diekspor.

    Ketiga perusahaan belum memberikan tanggapan atas kasus ini. WHO menyatakan masih menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah India sebelum memutuskan apakah perlu mengeluarkan peringatan global produk medis (Global Medical Products Alert) untuk sirup Coldrif.

    Sejak 2022, kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol yang mematikan telah ditemukan pada sirup batuk buatan India yang menewaskan anak-anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun. Kasus serupa juga terjadi di India pada 2019 dan menewaskan 12 anak.

    Kejadian berulang ini merusak reputasi India sebagai produsen obat terbesar ketiga di dunia berdasarkan volume, setelah Amerika Serikat dan China. Industri farmasi India bernilai sekitar 50 miliar dolar AS, dengan lebih dari separuh pendapatannya berasal dari ekspor.

    India memasok sekitar 40 persen obat generik yang digunakan di Amerika Serikat, serta lebih dari 90 persen kebutuhan obat di banyak negara Afrika.

    Simak Video “Video BPOM soal Obat Batuk Picu Kematian di India: Tak Beredar di Indonesia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • BPA dan Risiko Jantung: Ancaman Diam-diam yang Sering Diremehkan

    BPA dan Risiko Jantung: Ancaman Diam-diam yang Sering Diremehkan

    Jakarta

    Bisphenol A atau BPA merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan dalam produksi plastik dan resin. BPA sering ditemui dalam produk sehari-hari seperti botol minum, pelapis kaleng, wadah makanan, dan galon guna ulang.

    Beberapa negara bahkan melarang dan membatasi penggunaan bahan kimia ini pada produk tertentu. Mulai dari Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan beberapa negara Asia seperti China, Malaysia, dan Jepang melarang penggunaan BPA dalam produk bayi dan anak-anak, seperti botol susu.

    Di Indonesia sendiri, pemerintah belum sepenuhnya melarang penggunaan BPA. Akan tetapi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mewajibkan pelaku industri untuk memberi label peringatan bahaya pada kemasan galon bermerek dengan bahan polikarbonat.

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

    Bahaya BPA untuk Kesehatan Jantung

    Berbagai studi terbaru menemukan, paparan BPA memberi dampak signifikan pada kesehatan manusia. Penelitian dalam Journal of Xenobiotics pada tahun 2023 meneliti kaitan paparan BPA terhadap gangguan serius pada pembuluh darah, otot, hati, ginjal, dan juga jantung.

    Hasilnya, pengaruh paparan BPA bisa menginduksi gangguan atau disfungsi pada jaringan tubuh, melalui jalur sinyal sel, yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular atau kardiometabolik.

    Sementara itu, dalam jurnal berjudul Endocrine-Disrupting Effects of Bisphenol A on the Cardiovascular System: A Review dalam National Library of Medicine, paparan BPA dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk aterosklerosis dan faktor risikonya, seperti diabetes dan hipertensi.

    Lebih lanjut, paparan BPA juga sangat berbahaya selama kehamilan, mendorong perkembangan gangguan hipertensi selama kehamilan. Namun, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi dampak kardiotoksisitas akibat BPA terhadap kesehatan manusia.

    Sebuah artikel dalam jurnal Animals pada tahun 2023 juga menyoroti dampak yang lebih luas dari BPA untuk kesehatan tubuh. Dikatakan bahwa paparan BPA tak hanya mengganggu fungsi sistem endokrin, tapi juga meningkatkan potensi penyakit obesitas dan diabetes.

    Penggunaan wadah bebas BPA bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi paparan senyawa berbahaya ini. Penting juga untuk memastikan produk yang digunakan memiliki label peringatan atau sertifikat bebas BPA untuk menjaga kesehatan keluarga.

    (elk/kna)