Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • KPPU dan UGM Sepakat Pengawasan Kemitraan UMKM Jadi Materi Pembekalan KKN

    KPPU dan UGM Sepakat Pengawasan Kemitraan UMKM Jadi Materi Pembekalan KKN

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengembangkan kerja samanya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menanamkan pengawasan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pembekalan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM.

    Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyatakan upaya kerja sama ini diharapakan dapat mendorong mahasiswa UGM untuk memberikan penyuluhan dan menyelesaikan persoalan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar di daerah. Hal ini juga bisa sebagai bagian dari proyek nyata mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkeadilan.

    Saat ini, kata dia KPPU terus mengintensifkan pencapaian target program Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM yang diinisiasi sejak awal tahun 2024. Program tersebut dipercaya akan menumbuhkembangkan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

    “Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM merupakan salah satu strategi utama KPPU dalam mengefektifkan pengawasan kemitraan secara menyeluruh. Dengan mengutamakan kolaborasi penta-helix dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, kami percaya UMKM Indonesia akan lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkualitas,” ujar Ifan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Sebelumnya, KPPU dan UGM telah bekerja sama formal sejak tahun 2019 dalam upaya pencegahan dan fasilitasi penegakan hukum persaingan usaha sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma pendidikan. Kerja sama tersebut diperbaharui hari ini guna mencakup isu pengawasan kemitraan UMKM.

    Diketahui, KPPU mendapat informasi UGM memiliki program KKN-PPM yang menugaskan lebih dari 10.000 mahasiswa ke-34 provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Bahkan tahun ini program UGM tersebut sempat memperoleh rekor MURI untuk persebaran lokasi KKN terbanyak. Ifan melihat ini sebagai peluang untuk memberikan kompetensi tambahan bagi mahasiswa UGM yang akan melakukan KKN terkait penyuluhan kemitraan UMKM.

    “Dengan menjadikan tata cara penyuluhan kemitraan kepada UMKM sebagai bagian dari pembekalan di KKN-PPM UGM, mahasiswa akan memiliki kompetensi tambahan dalam memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan UMKM hingga ke pelosok. Saat ini persoalan kemitraan UMKM di daerah masih banyak yang bermasalah. Sehingga kehadiran UGM dalam peran ini akan menjadi sangat krusial,” jelas Ifan.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan antara KPPU dan UGM ini, Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D, Anggota KPPU Mohammad Reza dan Budi Joyo Santoso, serta pejabat di lingkungan kedua pihak. Termasuk Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Selo yang turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal KPPU dan Fakultas Teknik UGM di pertemuan tersebut.

    Lihat juga video: UMKM yang Terdaftar di BPOM Baru 9 Ribu dari Jutaan

    (akd/akd)

  • Ini yang Bikin Produk Pangan Olahan UMKM Belum Punya Izin Edar BPOM

    Ini yang Bikin Produk Pangan Olahan UMKM Belum Punya Izin Edar BPOM

    Jakarta: Survei yang dilakukan Pasar Digital (PaDi) UMKM menunjukkan sebanyak 84 persen produk pangan olahan belum memiliki izin edar Badan Pengelola Makanan dan Obat (BPOM). Kendala utamanya, terletak pada biaya perizinan dan minimnya pemahaman tentang proses registrasi.
     
    Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan ada peluang besar untuk memperbaiki kualitas dan keamanan produk UMKM. Hal ini dilakukan melalui pendampingan yang lebih terfokus.
     
    “Perlu sinergi untuk memastikan produk UMKM, terutama yang dipasarkan melalui platform PaDi UMKM, memenuhi standar keamanan, kualitas, dan manfaat, sekaligus memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun global,” kata Taruna saat menandatangani MoU tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan, Selasa, 26 November 2024.
     
    Ikrar menerangkan, MoU dilakukan guna meningkatkan daya saing UMKM di bidang obat dan makanan. Selain itu, kerja sama ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri nasional.
     
    Dalam kerja sama ini, BPOM dan Kementerian BUMN memprioritaskan percepatan perizinan dan pendampingan bagi UMKM yang terdaftar di platform PaDi UMKM. Saat ini, PaDi UMKM telah menjembatani lebih dari 400 ribu produk UMKM dengan pembeli dari BUMN, perusahaan swasta, dan pemerintah.
     
    “Platform PaDi UMKM juga akan menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam memberikan informasi mengenai cara produksi yang baik dan proses perizinan yang cepat dan sederhana,” lanjut Taruna.
     

     

    Permudah proses perizinan dan pengawasan
     
    BPOM juga terus memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses perizinan dan pengawasan. Sistem registrasi daring yang ramah pengguna diharapkan mampu memotong birokrasi dan memberikan efisiensi bagi pelaku UMKM.
     
    “Dengan teknologi yang semakin canggih, seperti big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), BPOM dapat menganalisis pola konsumsi dan potensi risiko produk secara lebih mendalam,” jelas dia.
     
    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan dilakukan pembinaan terhadap UMKM prasejahtera. Termasuk melalui program UMK Mekaar yang melibatkan ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha mikro berbasis rumah tangga.
     
    “Program ini bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan,” ujar Erick Thohir.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • PLN Gelar Bazar UMKM di Sarinah, Suguhkan Pesona Timur Indonesia

    PLN Gelar Bazar UMKM di Sarinah, Suguhkan Pesona Timur Indonesia

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) kembali menunjukkan dukungannya terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi bersama 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan Pesona Timur Indonesia pada 21-24 November 2024 di Gedung Sarinah, Jakarta. Acara ini merupakan salah satu upaya Kementerian BUMN dalam memperkenalkan produk unggulan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di sektor UMKM dan pariwisata.

    Event bazar ini menampilkan berbagai produk dari 111 UMKM partisipan yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti makanan dan minuman khas destinasi wisata unggulan, fashion, craft (kriya), layanan tour & travel, dan lain sebagainya.

    Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan kegiatan inisiasi Kementerian BUMN ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi UMKM dari berbagai daerah, termasuk pelaku usaha dari kawasan Indonesia timur untuk memamerkan produk unggulan mereka.

    “Melalui acara ini, kami lihat bagaimana PLN berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM dengan menyediakan platform untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang kaya akan budaya dan tradisi Indonesia. Kami berharap agenda Pesona Timur Indonesia ini dapat menjadi jembatan bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka, baik secara nasional maupun global,” jelas Arya, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan pihaknya akan terus berperan aktif dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Komitmen ini selaras dengan upaya Kementerian BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor UMKM dan pariwisata yang sejalan dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia.

    “PLN percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia, khususnya yang berada di kawasan timur, memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional,” ujar Darmawan.

    Acara yang berlangsung selama empat hari ini merupakan lanjutan dari edisi sebelumnya yang telah dilaksanakan di Labuan Bajo pada 8-10 November 2024 lalu. Di edisi tersebut, Pesona Indonesia Timur berhasil melibatkan 79 UMKM.

    Pada edisi kali ini, Pesona Indonesia Timur tidak hanya menampilkan produk UMKM, namun juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti workshop, talk show, demo produk, serta kompetisi dan pertunjukan seni yang melibatkan komunitas etnik Nusantara. Salah satu sorotan acara ini adalah kompetisi manual brew kopi dan peragaan busana tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari berbagai daerah.

    Sekretaris Perusahaan PLN Alois Wisnuhardana mengatakan acara ini adalah salah satu langkah nyata korporasi dalam mendorong UMKM Indonesia untuk lebih maju. Pihaknya berharap dukungan yang diberikan oleh BUMN, khususnya PLN, dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional.

    “Dengan adanya acara ini, lebih banyak UMKM dari Indonesia timur akan terdorong untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar global,” ujar Alois.

    Sementara itu, pemilik usaha Napae Cantik Karyani Ratu Bunga yang merupakan salah satu mitra binaan PLN asal NTT, kini sedang melangkah maju memperkenalkan tenun tradisional khas Sabu Raijua ke pasar yang lebih luas. Melalui kegiatan ini, Ia merasa terbantu karena keikutsertaannya telah memberikan dampak yang positif bagi usahanya.

    Dirinya juga berharap kemitraan dengan PLN akan semakin memperluas distribusi produknya, sehingga tenun khas NTT dapat semakin dikenal.

    “Luar biasa, selama dua hari kegiatan di sini pembeli cukup antusias. Tenunannya dibuat manual dengan teknik warisan nenek moyang,” jelas Karyani.

    Sejalan, pendiri Virgil Coffee Karolus Naga yang telah bermitra dengan PLN dan Rumah BUMN Ende sejak 2021, mengaku event ini menjadi wadah pembinaan dan pelatihan bagi UMKM lokal. Kolaborasi ini memberikan dampak besar, terutama dalam peningkatan kapasitas dan kualitas produk.

    “Ada pelatihan dasar, seperti pengurusan nomor induk usaha, izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini sangat membantu UMKM untuk naik kelas,” ujar Karolus.

    Virgil Coffee juga dikenal membawa produk-produk UMKM lain, seperti tenun dan makanan ringan ke berbagai ajang promosi nasional. Dalam beberapa kegiatan, Karolus mengedepankan pendekatan kolaboratif agar UMKM dapat bersaing di pasar nasional.

    “Kopi menjadi media pemersatu. Selain membawa produk kami, kami juga membawa produk teman-teman yang sudah siap bersaing, baik dari sisi kemasan hingga pemasaran,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Pelaku UMKM Pangan yang Kantongi Sertifikasi BPOM RI Masih Rendah, Ini Sebabnya

    Pelaku UMKM Pangan yang Kantongi Sertifikasi BPOM RI Masih Rendah, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Angka registrasi sertifikasi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) masih jauh dari target sasaran. Baru ada 60 ribu pelaku UMKM yang mendaftarkan sertifikasinya dari total 4,3 juta UMKM terkait obat dan makanan. Baik pangan olahan maupun siap saji.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi terkait minimnya sertifikasi pangan di UMKM. Salah satu yang disorot adalah persoalan data.

    Selama ini, pihak BPOM RI masih kesulitan menemukan data real total pelaku UMKM yang bersinggungan dengan wewenang mereka, yakni pangan, obat, hingga kosmetik. Karenanya, menurut Taruna, penting untuk melakukan kerja sama termasuk dengan BUMN dalam sinkronisasi data pelaku UMKM. Sertifikasi diperlukan demi menjaga produk yang beredar relatif aman.

    Di sisi lain, menurut Taruna, masih sedikit pelaku UMKM yang menilai pentingnya memiliki sertifikasi izin BPOM RI dengan anggapan tidak berpengaruh pada pemasaran produk. Faktanya, izin tersebut bisa membantu memperluas sasaran pasaran hingga luar kota bahkan ke seluruh wilayah Indonesia.

    “Kemudian kemarin kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, saat itu kita fokus bagaimana menyelesaikan pandemi, fokus utama meningkatkan sasaran vaksinasi, sehingga berbeda fokusnya saat itu,” terang Taruna.

    “Dan yang terakhir menjadi problem adalah persoalan produk, beberapa produk yang selama ini rakyat ini belum tahu, didaftar, diregistrasi, di BPOM RI, mereka belum percaya diri karena ketertutupan, kekakuan, dari bpom yang selama ini seolah-olah belum dekat dengan publik, tetapi kita saat ini transparan penuh,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Erick Thohir Setor Data UMKM Binaan BUMN agar Kantongi Sertifikat BPOM – Page 3

    Erick Thohir Setor Data UMKM Binaan BUMN agar Kantongi Sertifikat BPOM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kedua instansi saling bersinkronisasi untuk mengangkat peran UMKM, khususnya yang jadi mitra binaan perusahaan BUMN agar mendapat sertifikasi BPOM. 

    Erick mengatakan, pihaknya telah memiliki data bermacam UMKM yang masuk dalam ekosistem BUMN. Dia mengambil contoh program PaDi UMKM, yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk suatu kontrak proyek BUMN dengan nilai tender di bawah Rp 15 miliar. 

    “Ini sudah berjalan hampir 5 tahun, dan sudah ada 50 ribu UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini, dan 90 persen pangan. Artinya apa? Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi,” ujar Erick Thohir di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    “Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp 1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” dia menambahkan. 

    Di luar payung BUMN, Erick menyebut total ada sekitar 61,2 juta UMKM di Indonesia. Namun, sekitar 92 persen daripadanya turut mendapat pinjaman dari bank Himbara seperti BRI, Mandiri dan BTN.

    “Jadi insya Allah kita kerja konkret, bagaimana kita punya roadmap nanti 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun untuk bisa menuntaskan arahan bapak Presiden, bagaimana kita jadi negara mandiri. Kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik tadi sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lain,” tuturnya. 

  • BPOM Panggil Influencer soal Kosmetik Langgar Aturan, Termasuk dr Richard Lee

    BPOM Panggil Influencer soal Kosmetik Langgar Aturan, Termasuk dr Richard Lee

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) sebelumnya menarik 16 produk yang menyalahi aturan, lantaran saat beredar tidak sesuai dengan ketentuan registrasi sebagai kosmetik. Produk tersebut disebar dalam bentuk suntikan, seperti salah satunya milik influencer kesehatan dr Richard Lee yakni DNA Salmon di Rumah Saja. Ditegaskan Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, apapun produk yang diberikan secara injeksi bukan termasuk kosmetik, melainkan kategori obat.

    Sejumlah pemilik produk sengaja menyembunyikan produk suntikan mereka saat mendaftarkan mereknya ke BPOM RI. Namun, dalam pengawasan siber BPOM setahun terakhir, ‘modus’ penjualan produk tersebut berhasil ditemukan dan ditarik dari peredaran.

    Taruna mewanti-wanti sejumlah influencer kesehatan untuk tidak mempromosikan produk tidak sesuai aturan dan membahayakan keselamatan konsumen. Sebagai catatan, suntik produk secara mandiri tanpa pengawasan tenaga medis bisa memicu komplikasi serius termasuk infeksi lokal yang berisiko berkembang menjadi infeksi sistemik seperti sepsis.

    Risiko lain yakni reaksi alergi berat seperti anafilaksis yang rentan menyebabkan seseorang sulit bernapas, mengalami penurunan tekanan darah drastis, hingga fatalnya mengancam jiwa.

    “Untuk hal yang influencer kami punya porgram akan memanggil para influencer dan sebagian sudah kita panggil, kita panggil ilnfluencer ini untuk kita bekerja sama, menyehatkan masyarakat, menjadi influencer baik, melindungi rakyat tidak overclaim dan sebagainya, kita akan ada program khusus untuk itu,” terang Taruna saat ditemui detikcom di Gedung BPOM RI, Selasa (26/11/2024).

    Pemanggilan juga dilakukan kepada dr Richard sebagai penindakan produknya yang ditemukan menyalahi aturan.

    “dr Richard Lee sudah dipanggil, sudah dua kali ke sini, dia katakan waktu itu nggak ada masalah, dia akan mengikuti apa yang menjadi keputusan BPOM RI. Ini kan fakta, kita edukasi,” lanjutnya.

    Taruna tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pencabutan tersebut juga berdampak pada izin klinik dr Richard, mengingat tidak berada di bawah wewenangnya. Namun, Taruna mengaku sudah mendapatkan sejumlah aduan korban yang mengalami efek samping akibat penggunaan produk tersebut.

    “Sudah ada aduan, sekarang lagi diproses di Deputi 4 dan itu jadi tanggung jawab mereka yang sudah diproses. Kita belum bisa ungkap banyak ke publik, yang jelas BPOM RI tidak main-main, kita jaga betul,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • PLN UID Jakarta Raya berdayakan UMKM agar bisa naik kelas

    PLN UID Jakarta Raya berdayakan UMKM agar bisa naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DKI Jakarta agar bisa naik kelas dengan menyediakan wadah untuk memasarkan produk mereka.

    “Kami sudah membina 925 pelaku UMKM dengan total omzet lebih dari Rp1 miliar per tahun,” kata General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran di Jakarta, Senin, usai membuka gedung baru HUB UMK di Kembangan.

    Lasiran menjelaskan gedung baru ini dirancang untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Jakarta Raya.

    “Kami percaya UMKM adalah pilar ekonomi Indonesia. Hub UMK Jakarta Raya hadir sebagai platform untuk mengembangkan potensi UMKM secara maksimal,” ujar Lasiran.

    Gedung Hub UMK ini juga mengusung konsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah debu terbang dan debu endapan atau dikenal sebagai fly ash and bottom ash (faba) dari PLTU Lontar.

    Bahan bangunan berbahan faba ini terbukti selain kokoh untuk pembangunan tribun, dinding, dan meja dapur, juga ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah sisa pembakaran batubara.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, sekaligus memperkuat ekosistem bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan di Indonesia,” tambah Lasiran.

    Lasiran menjelaskan setiap pemesanan dari produk UMKM akan membantu tenaga kerja di dalamnya bahkan bisa merekrut lebih banyak pekerja. Terkait hal itu, para pelaku UMKM binaan tersebut kerap disertakan dalam berbagai kegiatan PLN

    Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Pusat Prima Ardhanie mengatakan pelaku UMKM yang bergabung di dalam HUB UMK sebelumnya sudah lolos kurasi kemudian dilakukan intervensi agar usahanya bisa berkembang.

    “Kalau mereka belum punya sertifikat halal, belum punya sertifikat BPOM kami siapkan, termasuk menjembatani dengan toko digital (e-commerce) yang tujuannya agar mereka bisa meningkatkan usahanya,” ucapnya.

    Dua pelaku UMKM unggulan PLN UID Jakarta Raya, yaitu Mega Septiariandini dari Demero Indonesia dan Harry dari Batik Palbatu berbagai cerita sehingga bisa sukses memasarkan produknya.

    Mega Indah Septiariandini dari Demero Indonesia menjelaskan bahwa usahanya memiliki produk unggulan berupa artisan tea dan telah meraih pengharaan Gold dalam Bina Mitra UMKM Awards 2024.

    “Kami tidak hanya fokus pada produk berkualitas, tetapi juga memberdayakan kaum rentan untuk memproduksi blacu sebagai kemasan teh. Ini sekaligus mendukung keberlanjutan dengan penggunaan bahan ramah lingkungan,” ungkap Mega.

    Harry, pemilik Batik Palbatu, mengungkapkan bahwa usahanya fokus pada pengembangan batik kontemporer dengan pemberdayaan kaum rentan, seperti difabel dan penyintas kanker.

    “Kami memiliki pembatik tetap dari komunitas tunarungu dan menyertakan motif anak-anak difabel dalam desain kami, sebagai bagian dari upaya menciptakan batik yang inklusif dan bermakna,” jelas Harry.

    Melalui Gedung Hub UMK Jakarta Raya yang ramah lingkungan, PLN UID Jakarta Raya berharap dapat menciptakan ekosistem UMKM yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

    Pewarta: Ganet Dirgantara
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waspada Skincare Abal-abal, Ini Tips Memilih Produk yang Aman

    Waspada Skincare Abal-abal, Ini Tips Memilih Produk yang Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Produk perawatan kulit atau skincare kini semakin banyak beredar di pasaran dengan berbagai pilihan harga yang terjangkau. Namun, penting bagi konsumen untuk berhati-hati terhadap produk skincare abal-abal dan tidak mudah tergiur dengan janji hasil instan.

    Spesialis kecantikan dr Eklendro Senduk atau akrab disapa dokter Ekles, mengingatkan pembeli untuk selalu waspada saat memilih produk skincare. Ia pun membagikan beberapa tips atau tip yang dapat membantu konsumen memilih produk yang aman.

    “Kita memakai skincare pasti ingin kulit sehat, bukan malah merusak kulit. Jadi, tips pertama yang perlu diperhatikan adalah pastikan produk tersebut terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujar dokter Ekles saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Ia menyebut, apabila sebuah produk tidak mencantumkan logo BPOM atau tidak terdaftar, maka perlu dipertanyakan mengenai kandungan yang ada di dalamnya. Pembeli juga dapat memeriksa keaslian produk tersebut melalui situs resmi  BPOM.

    Namun, masalah baru muncul ketika produk yang terdaftar di BPOM ternyata mengandung bahan berbahaya. Kasus skincare abal-abal atau oplosan pun semakin marak ditemukan.

    “Namun yang menjadi kekhawatiran sekarang adalah produk yang sudah ada logo BPOM, tetapi ternyata berbahaya. Itu yang paling ditakutkan. Lalu, bagaimana cara kita mengenalinya?” terang dokter Ekles.

    Menurutnya, salah satu tanda produk skincare abal-abal atau mencurigakan adalah jika penggunaannya dalam waktu singkat sudah memberikan hasil yang terlalu instan, seperti kulit yang langsung tampak putih dan bercahaya misalnya porselen.

    Ia menjelaskan, apabila dalam tiga hari atau bahkan kurang dari dua minggu, kulit sudah tampak putih dan bercahaya, hal itu justru yang patut dipertanyakan. Sebab, regenerasi kulit memerlukan waktu yang tidak instan.

    “Biasanya, regenerasi kulit memerlukan waktu minimal dua minggu hingga satu bulan untuk menunjukkan perubahan,” tambahnya.

    Oleh karena itu, dr  Ekles mengingatkan pembeli untuk tidak mudah tergiur dengan hasil yang instan. Salah satu langkah lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan test kit untuk memeriksa apakah produk tersebut mengandung merkuri atau bahan berbahaya lainnya.

    “Jangan tergiur dengan hasil instan, hati-hati skincare abal-abal, apalagi jika sedang viral atau harganya sangat murah. Masih banyak produk dengan harga terjangkau yang tetap aman digunakan,” pungkasnya.

  • Pangan organik untuk kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan

    Pangan organik untuk kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam bidang pertanian semakin meningkat dewasa ini. Masyarakat semakin bijak dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan.

    Seiring dengan terus berkembangnya kesadaran tersebut, masyarakat Indonesia mulai melirik kembali sistem pertanian organik atau pertanian berkelanjutan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

    Suatu produk dapat diakui sebagai produk organik apabila telah melalui proses sertifikasi oleh resmi yang telah terdaftar pada IFOAM, organisasi internasional untuk pertanian organik. Sistem pertanian organik dimulai dari penyiapan lahan hingga pascapanen yang memenuhi standar budidaya organik, bukan dilihat dari produk organik yang dihasilkan.

    Indonesia memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dalam pengembangan pertanian organik dengan ketersediaan lahan, tanaman, manusia, dan teknologi. Sistem pertanian organik sudah sejak dulu dilakukan oleh petani sebelum program Revolusi Hijau. Hingga saat ini masih dijumpai di beberapa daerah, petani tetap mempertahankan cara pertanian tersebut.Teknologi pertanian organik relatif mudah dilakukan. Jerami, pupuk kandang, sisa (limbah) tanaman, sampah kota sebagai bahan pembuat pupuk organik juga tersedia melimpah serta mudah diperoleh.

    Harga produk pertanian organik umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan non-organik. Selisih harganya bisa mencapai lebih dari 30 persen. Dengan penerapan teknologi pertanian organik secara baik, diharapkan hasil yang diperoleh relatif sama dengan pertanian non-organik. Dengan demikian pendapatan petani akan meningkat, lingkungan sehat dan aman, kondisi lahan tetap subur, mampu memberikan hasil yang tinggi secara kontinyu.

    Karena itu, dengan tingkat harga yang menarik tersebut, petani akan tergerak dan termotivasi untuk mengembangkan pertanian organik.

    Tantangan produk organik Indonesia

    Indonesia memiliki peluang yang besar di pasar dunia untuk produk organik. Pada pameran produk organik terbesar ke-2 di dunia, Pameran Biofach yang digelar pada 13—16 Februari 2024 di Nuremberg Exhibition Centre, Nuremberg, Jerman, Indonesia berhasil membukukan transaksi sebesar 6,02 juta dolar AS.

    Peluang ekspor di pasar organik tersebut menjadi ajang memperkuat posisi pasar Indonesia sebagai penghasil produk organik berkualitas. Sebagian besar organisasi tani dan LSM anggota Aliansi Organis Indonesia (AOI), masih berjuang untuk memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk organik.

    Kesulitan dalam pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk organik disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan analisis AOI, keterbatasan lahan pertanian organik, keterampilan budi daya pertanian organik, pengelolaan budi daya dan penanganan adalah faktor penghambat yang perlu diatasi bersama.

    Agar produk organik dapat memenuhi kebutuhan pasar baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas pengelolaan budidaya pertanian organik sangat penting untuk dipahami dan diterapkan pada setiap rantai pasok.

    Pertanian organik perlu membentuk sistem yang menerapkan manajemen budi daya pertanian dan penanganan pasca panen yang sesuai dengan standar.

    Pertumbuhan pasar produk organik di Indonesia terus meningkat, didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan alasan untuk hidup lebih sehat. Pertumbuhan pasar produk organik ini mencapai sekitar 15-20 per tahun. Meski tren terus naik, kendala utama dalam pemasaran produk organik yang masih dihadapi oleh petani dan produsen adalah terbatasnya akses pasar organik, baik nasional maupun internasional.

    Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari kualifikasi produk organik yang belum memenuhi kebutuhan pasar, izin dan lisensi yang dibutuhkan dalam perdagangan produk organik, serta inovasi promosi dan penjualan digital.

    Inovasi produk menjadi salah satu faktor kunci untuk kelanjutan sebuah bisnis. Produk organik yang kaya potensi milik petani membutuhkan inovasi agar mampu bersaing di pasar organik dan memenuhi kebutuhan pasar.

    Hilirisasi pengembangan pangan organik

    Solusi hilirisasi untuk pengembangan pangan organik di Indonesia secara komprehensif meliputi: optimalisasi produksi pangan organik, penguatan infrastruktur dan sistem sertifikasi, diversifikasi dan inovasi produk, penguatan pasar dan aksesibilitas, dukungan kebijakan, digitalisasi dan inovasi pemasaran, dan pemberdayaan komunitas.

    Optimalisasi produksi pangan organik dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan pupuk organik yang berasal dari limbah tanaman dan sampah kota, seperti jerami, pupuk kandang, dan kompos. Penggunaan bahan-bahan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, tetapi juga dapat meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.

    Selain itu, penguatan kapasitas petani juga sangat penting dalam mendukung pertanian organik. Melalui pelatihan intensif, petani dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan standar IFOAM dalam budidaya organik. Pelatihan ini meliputi pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, teknik pascapanen yang efektif, serta inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik, sehingga dapat mendorong produksi pangan organik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

    Penguatan infrastruktur dan sistem sertifikasi sangat penting dalam mendukung perkembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah utama adalah mempercepat proses sertifikasi produk organik dengan mendirikan lebih banyak Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang terdaftar di IFOAM.

    Sertifikasi ini memberikan jaminan mutu dan keamanan produk organik yang penting untuk memperluas akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur pascapanen juga diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi produk organik. Penyediaan fasilitas seperti gudang penyimpanan yang memadai, alat pengemasan yang efisien, dan teknologi pengolahan yang modern akan membantu menjaga kualitas produk, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan daya saing produk organik di pasar global.

    Terkait diversifikasi dan inovasi produk, salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pengolahan pangan organik menjadi produk bernilai tambah, seperti Virgin Coconut Oil (VCO), tepung Mocaf, kopi organik, kakao organik, serta aneka produk olahan kreatif lainnya. Produk-produk ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.

    Selain itu, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan juga krusial untuk menciptakan produk organik inovatif yang sesuai dengan preferensi konsumen modern, seperti makanan ringan sehat dan produk siap saji berbasis organik. Investasi dalam penelitian dan pengembangan ini akan memperkuat daya saing produk organik di pasar yang semakin dinamis dan mendukung keberlanjutan industri pangan organik.

    Untuk memperluas jangkauan produk di berbagai segmen pasar, perlu dilakukan penguatan pasar dan aksesibilitas produk organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan akses pasar domestik, terutama di kota-kota besar, melalui jaringan supermarket, pasar khusus organik, dan e-commerce.

    Selain itu, kampanye kesadaran konsumen tentang manfaat produk organik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan permintaan. Di sisi lain, ekspansi pasar internasional juga harus didorong dengan cara menyederhanakan regulasi ekspor, memberikan insentif kepada eksportir lokal, serta mempromosikan produk organik Indonesia di pameran internasional. Hal ini akan membuka peluang baru untuk produk organik Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

    Dukungan kebijakan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah konsolidasi kebijakan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan BPOM. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program pengembangan pangan organik, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran. Selain itu, pemberian insentif finansial kepada petani dan produsen yang beralih ke sistem pertanian organik juga perlu diperhatikan. Insentif seperti subsidi pupuk organik atau pembebasan pajak pada alat pertanian organik akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk beralih ke pertanian organik, sehingga meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk organik yang tersedia di pasar.

    Digitalisasi dan inovasi pemasaran menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membangun platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan pasar, sehingga dapat memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan keuntungan petani.

    Platform ini juga memungkinkan petani untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan mempermudah pemasaran produk mereka.

    Selain itu, strategi promosi kreatif melalui media sosial, kampanye digital, dan influencer dapat digunakan untuk memperkenalkan produk organik sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Penggunaan media digital ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga membangun kesadaran di kalangan konsumen tentang pentingnya konsumsi produk organik untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.

    Petani atau produsen organik juga dapat berpartisipasi dalam pameran produk organik pada tingkat nasional maupun internasional. Melalui ajang pameran ini, produsen dapat memperkenalkan produk-produknya kepada konsumen yang nantinya dapat memperluas akses pasar dan permintaan produk organik.

    Pemberdayaan komunitas menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pangan organik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penguatan organisasi tani untuk memperkuat manajemen budidaya, akses pasar, dan inovasi produk organik. Dengan mendukung organisasi tani, petani dapat lebih mudah mengakses informasi, sumber daya, dan pasar yang lebih luas.

    Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat meningkatkan pendampingan kepada petani kecil, membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian organik. Di sisi lain, edukasi konsumen juga sangat penting untuk memperkenalkan manfaat pangan organik, baik untuk kesehatan maupun lingkungan. Melalui seminar, pameran, dan program edukasi di sekolah-sekolah, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya konsumsi produk organik, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan dan mendukung keberlanjutan industri pangan organik.

    Dengan solusi ini, pengembangan pangan organik di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pasar organik global.

    *) Kartika Sari adalah Mahasiswa S3 Ilmu Pangan, Sekolah Pascasarjana, IPB University

    Copyright © ANTARA 2024

  • Berikan Kuliah Umum di Harvard University, Kepala BPOM Taruna Ikrar Bahas Era Baru Pengobatan Kanker

    Berikan Kuliah Umum di Harvard University, Kepala BPOM Taruna Ikrar Bahas Era Baru Pengobatan Kanker

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, memberikan kuliah umum di Harvard University. Kuliah umum itu berlangsung di Harvard Medical School, Boston, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/11/2024). Pada kesempatan itu, Taruna membahas era baru pengobatan kanker.

    Era baru pengobatan kanker yang dijelaskan Taruna adalah farmakologi terapi berbasis sel dan genetik. Langkah itu merupakan upaya terapeutik spektakuler. 

    “Upaya itu yang akan menjadi teknik pengobatan penting untuk penyakit degeneratif dan penyakit ganas di masa depan, terutama untuk kanker dan kelainan bawaan atau genetik,” ucap Taruna dikutip dari keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Taruna melanjutkan, penerapan terapi ini telah menunjukkan hasil yang baik dan sebagian masih dalam tahap penelitian untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan mengurangi adverse reactions.

    “Melihat kenyataan pada uji klinis pengobatan kanker otak atau glioblastoma, terapi sel dan genetik menjadi penemuan terpenting dalam sejarah pengobatan dunia kedokteran,” ucapnya.

    Ia berharap terapi ini menjadi harapan baru bagi jutaan penderita penyakit herediter dan degeneratif yang selama ini tidak ada obat.

    “Namun, investigasi jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan sel basal yang ditransplantasikan bebas dari mutasi, serta sel tersebut tertanam secara stabil dan bahwa fungsi otak dapat dipertahankan,” papar Taruna.

    Studi ke depan juga terus dilakukan untuk menyelidiki dan memperbaiki temuan yang dibahas dan diperlukan untuk memberikan validasi kelayakan terapi berbasis sel untuk pengobatan glioblastoma.

    Selain itu, perlu studi lebih jauh tentang aplikasi transisi gen dan terapi berbasis sel ke perawatan klinis pada pengobatan berbagai kelainan degeneratif dan penyakit keganasan kanker lainnya.