Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPOM

  • Pangan Ilegal Jelang Nataru Makin Banyak, Kepala BPOM Wanti-wanti Bahayanya

    Pangan Ilegal Jelang Nataru Makin Banyak, Kepala BPOM Wanti-wanti Bahayanya

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan adanya peningkatan temuan produk pangan ilegal jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengungkapkan temuan produk pangan ilegal dalam intensifikasi pengawasan jelang Nataru 2025 secara offline dan online, sebanyak 126.136 pcs dengan nilai Rp 42,16 miliar.

    Pada intensifikasi pengawasan Nataru tahun lalu, jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 2.999 tempat. Sedangkan, jumlah sarana yang diperiksa pada tahun ini mencapai 1.612 tempat. Dalam periode yang sama, meski jumlah sarana yang diperiksa menurun, jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) justru naik sebanyak 7 persen.

    “Pada tahun 2024, ditemukan 27,9 persen sarana (TMK), menjadi 34,9 sarana TMK pada tahun 2025. Hasil ini bisa menggambarkan rekam jejak pelanggaran sehingga kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbasis risiko target,” ucap Taruna dalam konferensi pers di Kantor BPOM RI, Kamis (19/12/2025).

    Adapun jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah produk impor yang dijual tanpa nomor izin edar. Kemudian disusul oleh produk kedaluwarsa, produk rusak, hingga produk yang ditambah dengan bahan kimia obat (BKO).

    Ada banyak risiko dari produk pangan ilegal. Misalnya pada produk tanpa nomor izin edar, registrasi ini diperlukan untuk memastikan produk aman dikonsumsi, bermutu, dan sesuai standar berlaku di Indonesia.

    Nomor izin edar juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan perlindungan konsumen sehingga, produk pangan bisa ditelusuri dan ditindak jika menimbulkan masalah.

    Kemudian, misalnya pada produk kopi yang diamankan BPOM karena mengandung BKO. Kandungan BKO yang dimasukkan dalam produk pangan, dosisnya akan lebih sulit ditakar sehingga dapat memicu overdosis.

    “Bisa menyebabkan gangguan kesehatan berupa gagal ginjal, gagal jantung, bahkan kematian,” ucap Taruna.

    Lalu, produk kedaluwarsa dan rusak juga berbahaya karena rentan kontaminasi. Misalnya kontaminasi dari jamur atau bakteri. Apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat menyebabkan masalah infeksi pencernaan.

    “Lalu, kalau hubungan dengan barangnya rusak tentu juga berbahaya. Bisa termasuk, misalnya kemasannya terbuka, sehingga mikroorganisme bisa masuk. Akhirnya memicu gangguan kesehatan,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/naf)

  • BPOM Wanti-wanti Penjual Hampers Nataru Pakai Produk Mepet Kedaluwarsa

    BPOM Wanti-wanti Penjual Hampers Nataru Pakai Produk Mepet Kedaluwarsa

    Jakarta –

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengingatkan pedagang hampers atau parcel untuk perayaan Natal dan Tahun Baru untuk tidak nakal menjual produk yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu contohnya menjual produk pangan yang sudah mepet tanggal kedaluwarsa.

    Dikhawatirkan ketika hampers sampai ke tangan konsumen, produk sudah kedaluwarsa dan tidak aman lagi untuk dikonsumsi.

    “Kalau misalnya bagi pelaku usaha parcel, kita meminta jangan karena kebutuhan meningkat, para pemasok ini dia jual walaupun sudah mau masuk kedaluwarsa. Karena kan bahaya sekali, sampai ke penerima nanti kasihan sudah kedaluwarsa barangnya kan itu rusak,” kata Taruna ketika ditemui awak media di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

    Selain itu, Taruna juga mengingatkan pengusaha hampers untuk hanya menyediakan produk pangan yang memiliki nomor izin edar. Keberadaan nomor izin edar dalam produk sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan dari produk tersebut.

    Oleh karena itu, Taruna mewanti-wanti pedagang hampers untuk tidak tergiur keuntungan besar dan melakukan tindakan yang melanggar aturan.

    “Jadi itu himbauan untuk parcel nantinya. Supaya jangan tergiur karena mau dapat untung banyak, akhirnya cuci gudang terus ini dilakukan jualan besar-besaran, kan kasihan orang yang akan menerima. Yang jelas pemerintah akan bertindak kalau itu dilakukan,” sambungnya.

    Sebagai langkah pencegahan, BPOM saat ini tengah menjalankan intensifikasi pengawasan produk pangan jelang Nataru. Pengawasan ini dilakukan melalui unit pelaksana teknis dari BPOM di seluruh Indonesia.

    Diharapkan produk pangan yang beredar di masyarakat lebih terjamin keamanannya sehingga masyarakat bisa lebih tenang.

    “Masyarakat yang akan menerima parcel atau akan menggunakan makanan ini harus hati-hati. Jangan tergiur oleh macam-macam promosi yang tidak jelas. Kita imbau supaya CEK KLIK itu, cek kemasan, cek izin edar, kemudian cek label dan cek kedaluwarsa,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/naf)

  • Penampakan Pangan Ilegal yang Diamankan BPOM, Ada Kopi yang Bisa Rusak Ginjal

    Penampakan Pangan Ilegal yang Diamankan BPOM, Ada Kopi yang Bisa Rusak Ginjal

    Foto Health

    Averus Kautsar – detikHealth

    Jumat, 19 Des 2025 09:03 WIB

    Jakarta – BPOM mengungkap temuan produk pangan ilegal jelang Nataru dengan total nilai lebih dari Rp 42 miliar. Kebanyakan merupakan produk impor tanpa nomor izin edar.

  • Perang Melawan Narkoba, Polda Bali Musnahkan Barang Bukti Rp 4 Miliar

    Perang Melawan Narkoba, Polda Bali Musnahkan Barang Bukti Rp 4 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Kepolisian Daerah Bali memusnahkan barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 4 miliar. Kegiatan pemusnahan tersebut dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombes Pol Radiant mewakili Kapolda Bali, dan digelar di lobi Direktorat Narkoba Polda Bali, Kamis (18/12/2025).

    Pemusnahan barang bukti narkoba ini turut disaksikan oleh sejumlah perwakilan instansi terkait, di antaranya perwakilan BNN, Kejaksaan Tinggi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali Nusra, Kejaksaan Negeri Badung, Pengadilan Tinggi Denpasar, Dinas Kesehatan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bali.

    Kegiatan tersebut juga didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy, Dirtahti, serta perwakilan dari Irwasda, Bidkum, Bidpropam, dan Bidlabfor Polda Bali. Di hadapan awak media, Dirresnarkoba Polda Bali membacakan sambutan Kapolda Bali yang menekankan bahaya serius penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

    “Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, akan sangat berdampak buruk, bukan saja membahayakan bagi diri sendiri atau penyalahguna narkotika, secara global sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia,” demikian sambutan Kapolda Bali.

    Dalam sambutan itu juga disampaikan bahwa masih banyak korban berjatuhan akibat penyalahgunaan narkotika, meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan secara masif melalui penyuluhan, penyebaran brosur, pendekatan interaktif, hingga media elektronik.

    “Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dan psikotropika ini merupakan program rutin setiap tahun yang bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, mencegah ataupun membasmi peredaran gelap narkotika, serta untuk menghindari hilangnya maupun berubahnya barang bukti ataupun berkurangnya barang bukti,” lanjut pernyataan tersebut.

     

  • BPOM dan Guangxi Drug Administration Perkuat Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

    BPOM dan Guangxi Drug Administration Perkuat Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM), Taruna Ikrar menerima kunjungan resmi delegasi Guangxi Drug Administration dari China. Tujuan dari pertemuan ini adalah memperkuat kemitraan strategis Indonesia-China di bidang pengawasan obat dan makanan.

    Taruna menekankan pentingnya komunikasi regulatori yang berkelanjutan untuk mendukung kesehatan serta penguatan industri farmasi yang berdaya saing. Hal ini juga disampaikannya dalam pertemuan dengan Commissioner National Medical Products Administration (NMPA) di Beijing pada bulan November lalu.

    “BPOM bersedia untuk memfasilitasi proses registrasi produk sesuai standar nasional, mendukung peningkatan ekspor bahan baku obat tradisional Indonesia, berpartisipasi dalam program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta menyusun work plan bersama dengan Guangxi Drug Administration,” sambut Taruna Ikrar pada Selasa (17/12/2025) di Gedung Garuda Kantor BPOM, dikutip dari siaran pers BPOM.

    Direktur Guangxi Medical Produts Administration (GXMPA), Li Yongqiang memaparkan bahwa Guangxi merupakan wilayah dengan posisi strategis sebagai gateway China-ASEAN. Dengan posisi itu, Guangxi relevan untuk menjadi mitra kerja sama dalam hal regulatori dan fasilitator kolaborasi regional.

    “Guangxi secara konsisten diposisikan oleh Pemerintah Pusat China sebagai leading region untuk implementasi kerja sama Tiongkok-ASEAN. Kolaborasi antara GXMPA dan BPOM sejalan dengan peran strategis Guangxi tersebut dan mendukung penguatan kerja sama Tiongkok-ASEAN yang berbasis kepercayaan regulatori,” ujar Yongqiang.

    Dia menambahkan, perkembangan sistem regulasi obat dan industri farmasi di Provinsi Guangxi, termasuk penguatan penerapan good manufactuing practices (GMP) telh diselaraskan dengan standar internasional dan langkah China dalam meningkatkan kesiapan menuju Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme. Upaya itu disampaikan sebagai bagian dari komitmen peningkatan mutu dan daya saing industri farmasi Tiongkok di pasar global, termasuk Indonesia.

    GXMPA juga mengajukan 5 usulan kerja sama kepada BPOM. Mulai dari fasilitasi aksesproduk farmasi, mulai dari kosmetik Guangxi ke Indonesia sesuai standar BPOM, peningkatan ekspor bahan baku obat tradisional Indonesia ke China, partisipasi Indonesia dalam program ASEAN Outstanding Young Scientist/Young Scientist Exchange, keikutsertaan BPOM dalam China-ASEAN Pharmaceutical Cooperation and Development Summit Forum 2026, hingga penyusunan work plan sebagai tindak lanjut kerja sama regulasi obat dan kosmetik Indonesia-Tiongkok.

    Taruna menyambut usulan tersebut dengan positif dan terbuka. Dia menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama Indonesia-China ke depan akan mencakup beberapa aspek, di antaranya melalui penguatan penelitian bersama, penjajakan kerja sama di bidang uji klinis, pertukaran ahli, serta pengembangan traditional chinese medicine (TCM) dan jamu Indonesia berbasis bukti ilmiah.

    “Sejatinya, BPOM mendukung kerja sama yang dapat meningkatkan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan kesehatan publik dan kepatuhan terhadap regulasi. BPOM siap untuk membuka dialog teknis terkait penguatan GMP dan berbagi pengalaman dalam proses menuju PIC/S sebagai bagian dari peningkatan kapasitas regulatori kedua negara,” pungkas Taruna Ikrar

    BPOM dan GXMPA sepakat untuk menjalin kerja sama teknis, termasuk di bidang penelitian, uji klinis, pengembangan produk herbal terstandar, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perkuatan dialog regulatori. Audiensi ini diharapkan bisa menjadi landasan bagi kerja sama yang berkelanjutan dengan saling menghormati sistem regulasi di masing-masing negara. Pertemuan tersebut juga menjadi langkah penting untuk memperdalam hubungan kerja sama BPOM dan otoritas regulatori Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam dialog regulasi obat di tingkat kawasan ASEAN.

    (elk/suc)

  • BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

    BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM, Taruna Ikrar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG bisa diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.

    “Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar, Rabu (17/12/2025), dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, dikutip dari siaran pers BPOM.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah karena melibatkan pelaku usaha lokal. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa program MBG harus bisa menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan membangun rasa keadilan.

    Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supaya makanan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.

    Dalam hal ini, BPOM menjalankan beberapa fungsi strategis, di samping pengembangan kapasitas bagi pelaksana MBG di SPPG. Beberapa peran strategis BPOM di antaranya mulai dari memberi penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hingga pengawasan terpadu dan berkelanjutan berbasis risiko. Selain itu, BPOM juga terlibat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) jika ada dugaan insiden pada pelaksanaan MBG.

    Hingga tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawalan keamanan pangan MBG di 25 provinsi dengan 64 titik lokus pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan, sebanyak 92 persen sampel memenuhi syarat, sedangkan 8 persen lainnya tidak. Temuan kontaminasi mikrobiologi, seperti Eschericia coli serta Bacilus cereus menjadi kasus tertinggi dan menjadi dasar penguatan pengawasan dan langkah preventif ke depan.

    Selain pengawasan, BPOM juga aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dalam pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala SPPG. Kolaborasi ini sudah melatih lebih dari 30 ribu SPPI di seluruh Indonesia di tahun 2025.

    Pada tahun 2026, BPOM akan menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, dan pelaksanaan SPPG surveilains pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

    “Pengawalan keamanan Program MBG harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, tujuan besar program MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 dapat tercapai,” pungkas Taruna Ikrar.

    (elk/up)

  • Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

    Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

    Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci.

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, Rabu, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.

    Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Zulhas menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.

    “Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci,” ujar Zulkifli di Gedung Sate.

    Hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat.

    Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, dengan dukungan 29 kementerian/lembaga serta peran strategis pemerintah daerah.

    Dengan jumlah itu dan terus berkembang, Zulhas mengatakan program ini menjadi penggerak besar ekonomi rakyat, dengan satu menu saja bisa mempengaruhi harga nasional, sehingga perlu pengelolaan yang baik.

    “Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya pula.

    Zulhas menekankan pentingnya keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG.

    “Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” ujarnya pula.

    Ia juga menyebut MBG sebagai “revolusi peradaban”, karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

    Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung Zulhas dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    BPOM Pastikan Rempah RI Bebas Kontaminasi Radioaktif, Bisa Tembus Pasar AS

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar melepas ekspor rempah Indonesia ke Amerika Serikat. Ia memastikan semua rempah tersebut bebas dari kontaminasi radionuklida Cesium-137.

    Upacara pelepasan digelar di PT Terminal Petikemas Surabaya, Tanjung Perak, Surabaya, pada Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam menjaga akses pasar global, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar keamanan pangan internasional.

    Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu pasar utama rempah Indonesia, meski belakangan memperketat pengawasan menyusul temuan kontaminasi Cesium-137 pada sejumlah produk ekspor.

    Melalui skema Import Alert 99-51 dan 99-52, US Food and Drug Administration (US FDA) menerapkan Detention Without Physical Examination (DWPE) pada komoditas tertentu, termasuk rempah. Menyikapi hal itu, FDA menunjuk BPOM sebagai Certifying Entity (CE) untuk produk rempah Indonesia yang diekspor ke AS.

    Penunjukan tersebut memberi mandat kepada BPOM untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi, verifikasi, sampling, pengujian cemaran radionuklida, hingga penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC). Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor bebas Cesium-137, sesuai Import Alert 99-52.

    Taruna menekankan BPOM telah memperkuat regulasi, sistem, dan teknis di lapangan. Upaya itu mencakup pemeriksaan fasilitas eksportir, pemindaian cemaran Cesium-137 menggunakan Radioisotope Identification Device (RIID) bersama BAPETEN, serta pengujian lanjutan laboratorium oleh BRIN.

    “Sebagai bukti pemenuhan persyaratan keamanan, BPOM menerbitkan Shipment-Specific Certificate. Ini menjadi jaminan bahwa rempah yang diekspor benar-benar aman dan sesuai dengan ketentuan FDA,” terang Taruna dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (16/12).

    Pada periode November-Desember 2025, tercatat 125 shipment rempah siap diekspor ke AS. Sebanyak 82 persen telah melalui proses scanning dan sampling, dengan 37 SSC diterbitkan hingga 12 Desember 2025.

    Dalam seremoni ini, BPOM melepas delapan kontainer berisi cengkeh dan kayu manis dengan total volume 174 ton dan nilai ekonomi sekitar Rp 14 miliar. Menurut Taruna. pengiriman ini sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku usaha atas kebijakan import alert US FDA.

    “Ini hasil kerja keras dan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan keseluruhan pemangku kepentingan,” katanya.

    Dari sisi regulasi, BPOM juga menerbitkan sejumlah pedoman, mulai dari Pedoman Pemeriksaan Fasilitas Eksportir Rempah, Protokol Pemindaian Produk Rempah, hingga Protokol Pengambilan Contoh dan Pengujian. Bagi pelaku usaha, disiapkan Skema Sertifikasi dan Panduan Praktis Ekspor Rempah ke AS.

    Apresiasi juga disampaikan Ketua Bidang Komunikasi dan Diplomasi Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krishna Hasibuan. Ia menilai langkah cepat dan terukur BPOM menjadi kunci pemulihan ekspor rempah ke pasar AS.

    “Pemerintah Amerika Serikat tidak memberlakukan larangan total, melainkan pengetahuan melalui skema red list dan yellow list. Produk yang dilepas hari ini berasal dari perusahaan kategori yellow list, dan BPOM bekerja cepat serta profesional sebagai Certifying Entity,” ujar Bara.

    Bara menambahkan bahwa proses sertifikasi dan pengujian bersama BRIN dan lembaga terkait bertujuan untuk memastikan rempah Indonesia bebas Cesium-137.

    “Ini sinyal kuat bahwa sistem pengawasan pangan Indonesia dapat dipercaya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • BPOM RI Tarik 13 Kosmetik dengan Klaim Bikin Mr P ‘Perkasa’, Ini Daftarnya

    BPOM RI Tarik 13 Kosmetik dengan Klaim Bikin Mr P ‘Perkasa’, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) menemukan 13 kosmetik ilegal dan berbahaya dengan klaim yang menyesatkan dan melanggar norma kesusilaan. BPOM menegaskan kosmetik tidak diperuntukkan sebagai produk yang dapat memberi efek pengobatan maupun meningkatkan fungsi fisiologis tubuh.

    Adapun penggunaan klaim, seperti memperbaiki kualitas sperma, mengatasi impotensi, menjaga tegang tahan lama, serta memperbesar pembuluh cavernous.

    “Tidak sesuai dengan definisi kosmetik,” tutur BPOM, dikutip dari Instagram resminya, Selasa (16/12/2025).

    Berikut daftar 13 kosmetik ilegal dengan klaim yang menyesatkan.

    GENTLETALITY Men intimate Gel Fresh – NA18211600071- nomor izin edar telah dicabutGENTLETALITY Energi Oil Men Skin – NA18220101317- nomor izin edar telah dicabutGENTLETALITYMen Intimate Gel Brightening Wash – NA18241600173 – nomor izin edar telah dicabutVERBAGEL Tantra Intimate Gel For Men – NA18221600211 – nomor izin edar telah dicabutVERBAGEL Tantra Intimate Gold Gel For Men – NA18231600124 – nomor izin edar telah dicabutVerba Arvos Herba Oil NA1824103755- nomor izin edar telah dicabutKERIS FOR MAN Hygiene For Man – NA18251600113 – nomor izin edar telah dicabutDOHWA KING Hygiene For Men – NA18181600033 – nomor izin edar telah dicabutHEKTOR FILL SPRAY Hygiene For Men – NA18231600074 – nomor izin edar telah dicabutQUWLESS Liquide Hygiene for Man – NA18181600074 – nomor izin edar telah dicabutHANZA Minyak Bulus Massage Oil – NA18180101761 – nomor izin edar telah dicabutDER BEAULE ILLUMINER LA MAGIE Men’s Refreshing Great Optimized for Enhancement Daily Hygiene Essentials – NA18241600284 – nomor izin edar telah dicabutVITGO Hygiene Intimate For Men (Gel) – NA18221600022- nomor izin edar tidak berlaku

    “Produk ini tidak seharusnya didaftarkan sebagai kosmetik karena mempunyai klaim yang dapat menyembuhkan dan lainnya. Produk seperti ini tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan karena tidak melalui evaluasi keamanan.” kata BPOM.

    Sebagai tindak lanjut, BPOM memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha dan memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk dari peredaran.

    Selain itu, BPOM juga memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan iklan dan seluruh bentuk promosi di berbagai platform digital, serta mencabut izin edar produk kosmetik.

    (suc/naf)

  • BPOM Apresiasi Peresmian Fasilitas Radiofarmaka Kalbe di Sidoarjo, Perkuat Layanan Kanker Nasional

    BPOM Apresiasi Peresmian Fasilitas Radiofarmaka Kalbe di Sidoarjo, Perkuat Layanan Kanker Nasional

    Jakarta –

    BPOM menyampaikan apresiasi tinggi atas peresmian fasilitas produksi Radioisotop dan Radiofarmaka milik PT Global Onkolab Farma, anak perusahaan Kalber Group di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (15/12/2025).

    Kehadiran fasilitas ketiga di Indonesia ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya untuk menjamin ketersediaan produk vital bagi penanganan kanker yang aman, bermutu, dan berstandar internasional. Fasilitas produksi radiofarmaka tersebut mampu memproduksi radioisotop fluorodeoxyglucose (FDG) yang digunakan dalam pengoperasian Positron Emission Tomography-Computed Tomography (PET-CT) Scan di rumah sakit.

    Adapun produk radiofarmaka yang dihasilkan berupa radionuklida F-18 fluorodeoxyglucose (FDG) yang telah resmi mengantongi nomor izin edar (NIE) pada 2 September 2025.

    Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan bahwa fasilitas ini memperkuat ekosistem kemandirian farmasi. Menurutnya, hadirnya site di Sidoarjo ini secara signifikan memperluas cakupan pemenuhan radiofarmaka hingga ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan logistik yang selama ini menghambat layanan.

    Direktur PT Kalbe Farma, Mulia Lie mengugkapkan fokus bisnis serta urgensi pemilihan lokasi di Sidoarjo.

    “Global OnkoLab Farma fokus ke bisnis obat-obat kanker. Produk ini sendiri punya waktu paruh yang pendek sehingga memerlukan pengiriman yang cepat. Fasilitas di sini untuk meng-cover Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan juga untuk Indonesia bagian timur lainnya, seperti Makassar dan Sulawesi secara keseluruhan,” ujarnya.

    Taruna kemudian menyoroti urgensi fasilitas ini dalam konteks kasus kanker di Indonesia. Kanker merupakan penyabab kematian tertinggi ketiga di Indonesia.

    “Menurut Global Cancer Observatory (Globocan), pada tahun 2025, di Indonesia diperkirakan terdapat 433.966 kasus kanker dengan 260.511 kasus kematian (±60%) akibat penyakit tersebut,” ungkapnya.

    Urgensi tersebut semakin nyata mengingat produk radiofarmaka memiliki waktu paruh yang sangat singkat. Dalam kesempatan terpisah, Taruna menjelaskan bahwa percepatan perizinan dilakukan karena besarnya kebutuhan masyarakat.

    “Kalau diproduksi di Jakarta, penerbangan dari Jakarta ke Makassar saja 2 jam 10 menit. Namun, kalau dia diproduksi di Jawa Timur, tentu jaraknya ke Makassar cuma perlu waktu 1 jam. Jadi, masih spesifik untuk penggunaannya, lebih cepat dan efisien, serta efek yang lebih bagus,” terangnya.

    Untuk semakin memastikan akses penggunaan radiofarmaka dalam pelayanan kesehatan, BPOM berhasil memangkas drastis waktu penerbitan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Hal ini menunjukkan wujud sinergi antara regulatr dan industri untuk kepentingan publik.

    Dengan beroperasinya fasilitas radiofarmaka di Sidoarjo, kini Indonesia memiliki tiga industri farmasi produsen radiofarmaka yang telah tersertifikasi CPOB dan mengantongi nomor izin edar dari BPOM. Taruna berharap, ketiga site industri tersebut bisa bersinergi dan saling melengkapi.

    “Peresmian ini bukan sekadar simbol dimulainya operasional fasilitas baru, tetapi juga sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” harap Taruna Ikrar.

    Ia mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan ketahanan kesehatan nasional, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    (elk/naf)