Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPKP

  • Awal Mei 2024, Pemkab Malang Aktifkan Ratusan Penerima BPJS PBID

    Awal Mei 2024, Pemkab Malang Aktifkan Ratusan Penerima BPJS PBID

    Malang (beritajatim.com) – Pemkab Malang bakal mengaktifkan kembali kepesertaan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin melalui segmen PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) per 1 Mei 2024 mendatang.

    Kepastian itu di sampaikan langsung Bupati Malang HM Sanusi di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo, Lantai II Gedung Sekretariat Kabupaten Malang, Jalan Panji 158 Kepanjen, Rabu (24/4/2024) kemarin, usai berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

    “Sebagai mana hasil rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, untuk warga tidak mampu di Kabupaten Malang Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID) akan diaktifkan kembali per 1 Mei 2024. Jumlahnya sebanyak 129.534 jiwa,” kata Sanusi.

    Anggaran yang disiapkan untuk mengcover bantuan tersebut sebesar Rp 46 miliar untuk bulan Mei sampai Desember 2024. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

    Sebelumnya, warga Kabupaten Malang dihebohkan dengan keputusan Pemkab Malang yang membekukan kepesertaan BPJS segmen PBID. Alasan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin melalui segmen PBID ninonaktifkan itu dikarenakan, perlunya pemadanan data.

    Sebab, terdapat data ganda, data orang meninggal, dan data orang yang sudah tercover BPIN (Bantuan Pemberian Iuran Nasional) serta yang terbilang mampu (kaya) masuk ke dalam data tersebut.

    Hal itu berdampak pada pencopotan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg. Wiyanto Wijoyo. Pasalnya, terjadi kesemrawutan data bermula UHC (Universal Health Coverage). Yang mana itu harus 95 persen dari jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih ter-cover BPJS.

    Sedangkan waktu itu, masih 75 persen tercover BPJS. Akhirnya 450.000 orang dimasukkan untuk memenuhi target 95 persen. Dari situlah terjadi pembengkakan hingga memiliki hutang ke BPJS sekitar Rp 87 miliar. “Saat ini persoalan BPJS di Kabupaten Malang sudah tuntas selesai,” beber Sanusi.

    “Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan dari tunggakan yang melebihi kuota kemarin, masih menunggu hasil rekonsiliasi yang dilakukan bersama tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur,” tambahnya.

    Sementara itu, Bupati Malang juga menyampaikan akan tetap menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu atau warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis akan tetap diberikan dengan catatan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan Kecamatan. “Mereka ini dapat dilayani di Rumah Sakit Daerah milik pemerintah Kabupaten Malang meliputi RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang,” ujarnya.

    Anggaran yang sudah disiapkan untuk cadangan bantuan kesehatan bagi warga tidak mampu yang belum terakses atau tercover BPJS Kesehatan ini senilai Rp 10 Miliar. “Para Camat dan seluruh Kepala Desa serta Lurah akan diberikan pengarahan. Jika ditemui masyarakat tidak mampu dan ternyata belum terakses ke BPJS Kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya kita akses lagi ke BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dengan dana cadangan dari APBD itu,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan

    Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melepas bantuan obat-obatan dan peralatan menuju Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (3/4). Bantuan kemanusian ini untuk negara sahabat yang terdampak bencana, baik itu bencana alam maupun krisis kemanusiaan akibat perang.

    Presiden Jokowi mengatakan, pengiriman bantuan ini sebagai bentuk solidaritas dan komitmen pemerintah, salah satunya dalam memelihara perdamaian dunia.

    “Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen menjaga perdamaian dunia serta terlibat aktif dalam misi-misi kemanusiaan baik akibat perang maupun karena bencana (alam),” kata Presiden Jokowi.

    “Kita turut prihatin atas persitiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan juga konflik internal di Sudan yang menimbulkan banyak korban,” imbuhnya.

    Bantuan kali ini berisikan bantuan yang merupakan permintaan langsung oleh pemerintah setempat, khusus untuk bantuan ke Palestina akan dikirimkan dari Indonesia melalui Mesir dan selanjutnya akan dikirimkan menuju Palestina.

    “Karena itu, untuk kesekian kalinya, kita kembali melakukan misi kemanusiaan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara – saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan kali ini senilai 30 miliar rupiah. Berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan, dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan permintaan resmi dari Pemerintah Mesir dan Pemerintah Sudan,” tutur Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi menambahkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto ditunjuk untuk memimpin pengiriman bantuan kemanusiaan ini.

    “Bantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan Sudan, delegasi dipimpin oleh Pak Suharyanto, Kepala BNPB, yang beranggotakan seluruh unsur kementerian dan lembaga mitra pemerintah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertmpa musibah di Gaza dan Sudan,” ujarnya.

    Adapun bantuan ini diterbangkan menggunakan dua pesawat Garuda Indonesia dengan tipe Airbus A330-200 menuju Sudan, sedangkan satu pesawat lainnya menggunakan tipe Airbus A330-900 menuju Mesir. Kedua pesawat tersebut direncanakan akan tiba pada Kamis (4/4) waktu setempat.

    Turut hadir dalam pelepasan bantuan ini yaitu, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Menteri Pertahanan, perwakilan Komisi VIII DPR RI, perwakilan Kementerian Serkretaris Negara, perwakilan BPKP, perwakilan Duta Besar Sudan, Duta Besar Mesir, Kepalat Staf Angkatan Udara, Danlannud Halim, perwakilan Bea Cukai Halim, Direktur Utama Garuda Indonesia dan perwakilan lembaga lain. [hen/beq]

  • Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    China menikung Jepang dalam proyek pengadaan 3 trainset KRL baru di Indonesia yang didatangkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

    Sengkarut impor KRL ini sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak akhir 2022. Kementerian BUMN yang menaungi KCI berselisih paham dengan Kementerian Perindustrian.

    Mulanya, KAI Commuter ‘mengemis’ ke Kementerian Perdagangan untuk memboyong kereta bekas dari Jepang. Pada surat tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/AL.105/CU/KCl/lX/2022, KCI meminta izin impor 348 unit KRL Seri E217 bekas dari Jepang, di mana 120 unit untuk 2023 dan 228 unit lain di 2024.

    Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) tersebut. Namun, Kemenperin menolak rencana mendatangkan rangkaian kereta dari luar negeri.

    Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor. Menperin Agus Gumiwang dan jajaran ingin Indonesia mengedepankan produk dalam negeri, yakni buatan PT Industri Kereta Api (INKA).

    Ribut-ribut anak buah Presiden Joko Widodo itu pun dibawa ke forum yang lebih serius. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditugaskan untuk membereskan gaduh tersebut.

    1. BPKP turun tangan

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya diperintahkan untuk mereviu urgensi impor rangkaian KRL tersebut. Kala itu, KCI berdalih kudu mencari pengganti 10 trainset KRL Jabodetabek yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lain di 2024.

    Hasil reviu BPKP diumumkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut kementerian pimpinan Luhut sudah menerima hasil reviu itu sejak 29 Maret 2023.

    Seto mengatakan BPKP menemukan bahwa estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

    “Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen,” ungkapnya di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis 6 April 2023.

    Selain itu, Seto menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan akan menambah biaya.

    Berdasarkan sederet temuan BPKP yang merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas dari Jepang, Kemenko Marves mengetuknya menjadi keputusan bersama. Luhut Cs lantas meminta KCI meninjau kembali rencana tersebut.

    2. Luhut putuskan impor 3 rangkaian KRL baru, berapa harga KRL Jepang?

    Pada Juni 2023, Menko Marves Luhut kembali menegaskan penolakan impor KRL bekas. Ia memutuskan akan mendatangkan tiga trainset baru, sembari menunggu pesanan KCI yang diproduksi INKA rampung pada 2024 dan 2025.

    “Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga-empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga (trainset) saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan (2024) dan 2025,” tegas Luhut kala itu.

    Luhut mengatakan mengimpor barang bukan baru berpotensi melanggar tiga aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

    PT Kereta Api Indonesia selaku induk KCI pun mendapatkan biaya modal atau capex untuk mengimpor tiga trainset KRL baru dari Jepang sebesar Rp676,8 miliar. Pembahasan untuk mematangkan impor KRL baru ini turut dibahas di DPR RI, salah satunya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V pada September 2023.

    Pymt. Direktur Utama KAI John Roberto mengatakan capex itu didapat dari total kebutuhan mendatangkan tiga rangkaian KRL baru dari Jepang. Ia menyebut satu trainset KRL dibanderol seharga Rp225,6 miliar.

    “Kereta baru dari Jepang karena untuk memenuhi kebutuhan 2024 kita butuh tiga trainset,” tutur John dalam RDP bersama Komisi V DPR RI saat itu.

    3. Main sikut Jepang vs China

    Polemik impor KRL memunculkan isu bahwa China masuk untuk menyikut Jepang. Bahkan, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL ini mengatakan ada ‘ancaman’ dari China kepada Indonesia.

    China diklaim mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (China Development Bank/CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” ujar sumber tersebut.

    Namun, klaim itu dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Dalam wawancara khusus bersama CNNIndonesia.com pada Juni 2023, Seto tegas menepis isu tersebut.

    Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” tuturnya.

    4. KCI pilih KRL dari China seharga Rp783 miliar

    Proses impor KRL yang kontroversial ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter memutuskan membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek.

    Asdo mengatakan keputusan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu. Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

    KCI pun mengklarifikasi mengapa akhirnya memilih produk China yang lebih mahal dari Jepang. Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan ada perubahan harga dari produsen KRL Jepang, yakni J-TREC.

    “Setelah proposal resmi dari J-TREC kami terima Oktober 2023 lalu, pihak produsen ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya. Selain terus melakukan komunikasi dengan J-TREC Jepang, KAI Commuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan (Wojin dan Dawonsys) dan China (CRRC Sifang Qingdao) yang juga memproduksi Kereta Cepat Whoosh,” jelas Anne dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

    “Setelah menerima proposal dari keempat pihak tersebut, dari hasil pembahasan proses pengadaan Sarana KRL, CRRC Sifang dapat memenuhi spesifikasi teknis dan time delivery yang sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lainnya,” tegasnya soal alasan memilih China.

    (skt/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang

    BPKP Buka Suara soal KCI Pilih Impor KRL China Ketimbang Jepang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merespons langkah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akhirnya lebih memilih mengimpor KRL dari China ketimbang Jepang.

    Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut riviu awal pihaknya soal sengkarut impor trainset KRL memang tidak merekomendasikan pembelian barang bekas. Akan tetapi, Ateh belum bisa menegaskan apa alasan di balik KCI memilih 3 rangkaian baru dari China senilai Rp783 miliar.

    “Kami tidak semua aksi korporasi BUMN dikawal, kalau semua tidak sanggup juga kita. Kita kawal yang sangat material dan substansial. Ini kalau belinya pilih China atau Jepang itu belum kami evaluasi,” ucapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

    “Kalau semua kegiatan kami kawal, enak juga mereka. Kan mereka gajinya besar, kami gak dibayar. Yang jelas belum (ada permintaan reviu lanjutan dari KCI), kami harus ada permintaan,” sambung Ateh.

    Senada, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah menegaskan pihaknya tidak bisa menjelaskan mengapa Jepang kembali ‘tertikung’ dari China. Pasalnya, Jepang juga kalah saing dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Meski begitu, Sally mengatakan ada kemungkinan itu bisa saja terungkap dalam reviu lanjutan dari BPKP.

    “Tanya ke KAI (mengapa pilih China ketimbang Jepang), jangan ke sini. Tapi mungkin saja (reviu soal asal negara impor KRL) kalau mereka meminta,” ungkap Sally usai konferensi pers.

    Proses impor KRL yang menjadi kontroversi ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek. Ia mengklaim ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

    Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

    Selain membeli 3 rangkaian KRL baru dari China, KCI juga menandatangani kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru dari PT INKA. Mereka menginvestasikan hampir Rp3,83 triliun untuk produk dari perusahaan pelat merah tersebut.

    Terpisah, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” kata sumber tersebut.

    Kendati, pernyataan sumber tersebut sudah pernah dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

    Seto mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” bantah anak buah Luhut itu.

    (skt/agt)

  • BPKP Selesaikan Audit 7 Dana Pensiun BUMN: 3 Terindikasi Fraud

    BPKP Selesaikan Audit 7 Dana Pensiun BUMN: 3 Terindikasi Fraud

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari merinci 7 dapen yang diaudit tersebut, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) alias PTPN, PT Angkasa Pura I, Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo.

    BUMN yang disebut terakhir bahkan sudah diproses di Kejaksaan Agung.

    “Tidak semuanya ada indikasi fraud, tapi kondisi secara umum memang underfunded dan underperform. Artinya, ada defisit pembiayaan, terjadi penurunan kualitas pendanaan sehingga memang cukup berat bagi mereka untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pensiunan pegawai BUMN di tempat masing-masing,” ucap Agustina dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

    Agustina mengatakan permintaan awal audit itu dilakukan untuk 5 dapen BUMN. Lalu, Menteri BUMN Erick meminta audit kepada 2 BUMN tambahan.

    Ia menegaskan tugas BPKP sudah rampung. Agustina mengatakan pihaknya sudah menyetorkan hasil audit tersebut kepada Erick Thohir.

    “Jadi, dari sisi kami sudah selesai. (Kementerian) BUMN tindak lanjuti perbaikan tata kelola, yang indikasi fraud diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), prosesnya sudah di Kejaksaan,” tegasnya usai acara.

    “Berarti 3 ya (dapen terindikasi fraud). Kan yang 1 sudah nih pelabuhan DP 4 yang Pelindo itu sudah di pengadilan. Yang diserahkan itu 5, ditambah lagi 2. Pokoknya total 7 (dapen BUMN), yang fraud itu berarti 3,” sambung Agustina.

    Agustina menegaskan 4 dapen BUMN yang tidak terindikasi fraud itu relatif masih bisa diperbaiki. Ia mengatakan upaya hukum adalah proses terakhir..

    (skt/agt)

  • Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan

    Telkom Buka Suara soal Dugaan Korupsi Anak Perusahaan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk buka suara terkait kasus dugaan korupsi di PT Sigma Cipta Caraka (SCC), yang merupakan anak perusahaan Telkom Group.

    AVP External Communication Telkom Sabri Rasyid mengatakan perusahaannya akan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

    “Kita pasti akan mendukung penuh langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menuntaskan kasus tersebut,” tutur dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    Sabri memastikan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan internal untuk mengetahui kasusnya secara detail.

    KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi PT Sigma Cipta Caraka (SCC) tahun 2017-2022. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut.

    “KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT SCC (Telkom Group) 2017 sampai dengan 2022,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

    Ali menyatakan pengadaan tersebut melibatkan pihak ketiga sebagai makelar. Kata dia, pengadaan kerja sama diduga fiktif dengan modus penyediaan financing untuk proyek data center.

    “Dari perhitungan sementara Tim Auditor BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan miliar rupiah,” ucap Ali.

    Juru bicara berlatar belakang jaksa ini masih enggan menyampaikan konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka yang sudah ditetapkan.

    Hal tersebut akan diumumkan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.

    (del/agt)

  • Alasan KAI Commuter Resmi Impor Tiga Rangkaian KRL China

    Alasan KAI Commuter Resmi Impor Tiga Rangkaian KRL China

    Jakarta, CNN Indonesia —

    KAI Commuter resmi impor 3 unit KRL senilai Rp783 miliar dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Dengan kerja sama tersebut, China kembali menikung Jepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia, setelah proyek kereta cepat beberapa tahun silam.

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan tiga KRL itu adalah tipe KCI-SFC120-V. Ia juga menyebut impor dilakukan guna memenuhi kuota angkut penumpang yang saat ini membludak.

    “Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya,” ungkapnya melalui keterangan resmi.

    Ia menyebut impor tiga rangkaian KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.

    Selain membeli tiga rangkaian KRL baru dari China, KAI Commuter juga sudah melakukan penandatangan kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.

    Selain itu, KAI Commuter juga telah melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan 19 rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.

    Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

    “Pengadaan impor sarana KRL baru ini juga merupakan proses terakhir dari rangkaian pengadaan sarana KRL oleh KAI Commuter sesuai hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Marves tersebut,” tutur Asdo.

    Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement kereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

    Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hal ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

    Berdasarkan catatan Asdo, KAI Commuter mencatat total pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang pada 2023 lalu. Angka tersebut lebih besar 38 persen jika dibanding volume pada 2022 yaitu sebanyak 239.254.813 orang.

    KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

    Kerja sama KAI Commuter dengan Sifang bukan yang pertama. Pada 9 November 2023 lalu, kedua perusahaan telah menandatangani MoU kerja sama dalam pengembangan sarana perkeretaapian Indonesia.

    Kerja sama itu mulai dari pengadaan sarana Electric Multilple Unit (EMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga listrik maupun Diesel Multiple Unit (DMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga diesel.

    Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bakal berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

    Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

    “Kami akan mengadakan tiga KRL baru tahun ini dan mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa didatangkan. Ini butuh waktu 14-15 bulan,” ucap Anne di Depo KRL Depok, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023.

    Seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” kata sumber tersebut.

    Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

    Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” katanya.

    Sebelumnya, China juga menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh.

    Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

    Pada 2020, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

    “Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita,” kata Luhut.

    (mrh/sfr)

  • Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Diskusi mengenai food estate kembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

    Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estate gagal.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Tak hanya itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace hingga ahli pertanian juga menyebut program itu gagal. Sebab, selain merusak lingkungan juga tak memberikan keuntungan bagi petani.

    Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

    Lalu benarkah tuduhan itu? 

    Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakan food estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

    Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” jelasnya.

    Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

    Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” imbuhnya.

    Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

    Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

    Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

    “Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa,” usulnya.

    Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

    “Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi,” kata Andreas.

    INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

    Kedua, ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

    “Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu,” jelasnya.

    Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

    Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estate sangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

    “Menurut saya Indonesia butuh food estate dan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih,” kata Rusli.

    Untuk keberhasilan dan tidaknya program food estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

    Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir Lewat Bank BUMN

    Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir Lewat Bank BUMN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo memberi bantuan langsung tunai (BLT) puso sebesar Rp8 juta per hektare untuk petani Jawa Tengah melalui bank BUMN. Bantuan akan diberikan tanpa potongan.

    Ini diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah. Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan tersebut diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Dipastikan pencairan bantuan ini (BLT puso) akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Prosesnya mudah dan cepat,” ucap Suharyanto dalam keterangan resmi, Selasa (23/1).

    “Masyarakat penerima manfaat tidak dikenakan biaya atau potongan apapun dan mekanisme pencairan dirancang sesederhana mungkin berbasiskan data masyarakat yang ditetapkan oleh bupati/wali kota,” tulis laporan BNPB mempertegas pernyataan Suharyanto.

    BNPB menyebut mereka juga tetap mengedepankan aspek akuntabilitas dalam penyaluran BLT puso. Suharyanto dan jajaran turut melibatkan pengawasan dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat daerah.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Namun, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut kepada lima kabupaten/kota lain di Jateng, yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Pada saat Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, ada 1.360 petani yang mewakili lima kabupaten/kota tersebut.

    BNPB mencatat ada 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen karena banjir pada tahun lalu. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Sedangkan pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen seluas 16.321 hektare dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Pada saat penyaluran BLT puso di Grobogan, Presiden Jokowi mengklaim ide ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    (skt/agt)

  • 2 Kasus Korupsi di Magetan Masih Ngendon, Kejari: Nunggu Audit 

    2 Kasus Korupsi di Magetan Masih Ngendon, Kejari: Nunggu Audit 

    Magetan (beritajatim.com) – Dua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan masih ngendon. Dua kasus itu belum berlanjut ke tahapan penetapan tersangka. Alasannya, masih menunggu audit dari pihak terkait, utamanya soal besaran kerugian negara.

    Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Yuana Nurshiyam mengatakan, dua kasus korupsi itu yakni kasus korupsi dugaan mark up anggaran pengadaan gamelan tradisional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magetan Tahun Anggaran 2019 dan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngariboyo tahun 2018-2019 bersumber dari dana desa (DD).

    “Untuk dugaan mark up gamelan untuk SD ini, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paketnya Rp1,7 miliar. Kemudian, nilai kontraknya Rp1,1 miliar. Nah, saat dicek oleh ahli, ternyata gamelannya ini kualitasnya tidak maksimal, bunyi yang keluar berbeda dengan bunyi yang seharusnya,” terang Yuana, Jumat (29/12/2023).

    Dalam kasus itu, pihaknya sudah memintai keterangan total 40 saksi. Pihaknya mendatangkan ahli dari Institut Seni Indonesia (ISI) untuk menelisik kualitas gamelan tersebut.

    Sementara saat ini, pihaknya menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. “Untuk mengetahui jumlah pasti kerugian negara dari tindak pidana korupsi ini,” katanya.

    Mantan Kajari Kabupaten Halmahera Tengah itu turut menjabarkan soal penanganan kasus korupsi di Desa Ngariboyo. Sejauh ini, sudah 30 hingga 40 saksi yang diperiksa.

    “Sudah kami tanyakan pada ahli juga. Kami masih menunggu auditnya dari BPKP. Dan memang tidak bisa instan untuk audit ini. Karena, antriannya banyak. Yang mengajukan audit tidak hanya Kejari Magetan, tapi termasuk Polda Jatim, Polres se-Jawa Timur, hingga Kejakasaan Tinggi,” lanjutnya.

    Yuana memperkirakan, tahun 2024 nanti bakal segera ditentukan siapa tersangka sekaligus total kerugian negara imbas praktik rasuah tersebut. [fiq/ian]