Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPKP

  • Luhut Bocorkan Gebrakan Prabowo 17 Agustus, Pejabat Tak Setuju Diganti

    Luhut Bocorkan Gebrakan Prabowo 17 Agustus, Pejabat Tak Setuju Diganti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia bersiap menerapkan sistem Digital ID sebagai bagian dari transformasi digital layanan pemerintah. Presiden Prabowo berencana meluncurkan sistem ini pada 17 Agustus 2025.

    Informasi ini diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia juga menegaskan pihak yang tidak setuju dengan langkah tersebut harus siap diganti

    “Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden saya bilang kita akan coba 17 Agustus tapi kalau kalau ada orang enggak setuju di sini, kepada Pak Presiden kami usulkan ya diganti saja,” katanya.

    Luhut mencontohkan penggunaan sistem Digital ID pada masyarakat. Misalnya saat pengucuran bantuan tunai langsung. Bantuan tersebut bisa diverifikasi menggunakan sistem barcode. Jadi uang yang keluarkan bisa sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Misalnya di desa beli telur, beli ayam, itu akan ada barcodenya. Yang membuat sistem ini itu, karena kita ada pengalaman dengan dulu PeduliLindungi kita tidak keluar duit macam-macam dan ternyata kita bisa. Ada infrastruktur, keluar dana, tapi BPKP kita minta audit berkala,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Luhut mengungkapkan ada perbedaan dalam program transformasi digital sekarang. Misalnya tidak lagi mengandalkan vendor eksternal seperti yang dilakukan pada program sebelumnya.

    Sekarang, program akan dibangun secara internal. Pemerintah akan mengandalkan pihak dalam negeri untuk bertanggung jawab atas program tersebut, seperti LKPP, Peruri, dan Telkom.

    “Anak-anak Indonesia itu ada 300 yang bekerja di LKPP, Peruri, Telkom. Presiden kemarin malam setuju bertemu mereka 2-3 minggu dari ini, setelah sistem ini terbentuk. Jadi sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu,” kata Luhut.

    Anak muda Indonesia, menurutnya sangat hebat. Jadi dia mengharapkan tidak ada siapapun yang menghambat prosesnya.

    “Karena banyak anak muda indonesia yang hebat, jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini semua harus sepakat karena kepentingan RI,” dia menambahkan.

    (dem/dem)

  • 7 Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi Regional

    7 Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi Regional

    Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, akan membantu pembangunan
    Masjid Raya
    Seribu Bulan di Purwokerto, Kabupaten
    Banyumas
    , Jawa Tengah, yang mangkrak cukup lama.
    Namun, pihaknya akan terlebih dahulu mengecek struktur bangunan masjid yang didesain Ridwan Kamil semasa menjabat Gubernur Jawa Barat tersebut.
    “Kami akan lihat dulu strukturnya, kemudian kami akan panggil BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Dody merespons permintaan bantuan dari Pemkab Banyumas saat meninjau pembangunan masjid, Minggu (12/1/2025).
    “Selanjutnya kami harus mengajukan anggaran kepada Pak Presiden. Insya Allah pusat membantu, kalau kepentingan masyarakat pasti kami membantu,” lanjut Dody.
    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang ikut dalam rombongan mengatakan, dari data yang ada bangunan tersebut belum memenuhi standar gempa bumi.
    Oleh karena itu, kemungkinan diperlukan penguatan struktur bangunan. Penguatan diperlukan karena Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi.
    “Standar gempa terbaru SNI 1726 tahun 2019. Tapi setelah dicek ini belum memenuhi, kayanya harus ada penguatan- penguatan struktur bangunan,” kata Diana.
    Untuk diketahui, pembangunan masjid yang dimulai sejak 2021 ini baru berupa struktur utama, yaitu fondasi dan rangka.
    Pembangunan awal masjid itu menggunakan APBD Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, dilakukan penggalanganan dana oleh masyarakat.
    Ridwan Kamil menjelaskan, masjid itu terdiri atas tiga bangunan. Masing-masing bangunan didesain menyerupai bulan sabit dengan jumlah banyak.
    “Gagasannya itu dari lailatul qadar, malam turunnya Al Quran,” kata RK saat meninjau lahan yang akan dijadikan masjid tersebut, Sabtu (24/10/2020).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Telkomsigma

    KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Telkomsigma

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) kepada salah satu anak usaha Telkom Group, PT Sigma Cipta Caraka (SCC). 

    Ketiga tersangka itu antara lain Imran Muntaz (IM), seorang konsultan hukum Dia telah ditahan sejak 8 Januari 2025. Sementara itu, dua tersangka lainnya ditahan 10 Januari 2025 yakni Direktur PT PNB 2012-2016 Robert Pangasian Lumban Gaol (RPLG) dan pegawai PT PNB 2016-2018 Afrian Jafar (AJ). 

    “Ketiganya ditahan di Rutan KPK,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dikutip Minggu (12/1/2025). 

    Kasus itu bermula pada saat tersangka Robert pada akhir 2016 berniat membuka bisnis data center. Lalu, Robert meminta bantuan kepada Imran untuk mencari bantuan pembiayaan (financing) untuk proyek bisnis data center itu. 

    Imran dan Afrian diduga sebagai makelar proyek tersebut. Pada Januari 2017, melalui Imran dan Afrian, Robert melakukan penawaran agar PT SCC bisa mendanai pengadaan data center dimaksud.

    Direktur Human Capital & Finance PT SCC Januari 2013-Juni 2019 Bakhtiar Rosyidi (BS) lalu diduga menyetujui secara sepihak pendanaan itu, tanpa memberitahukan direksi lain maupun melakukan kajian analisa risiko. 

    Para pihak lalu diduga sepakat membuat skema pembiayaan dengan underlaying pengadaan fiktif server dan storage system antara PT SCC dan PT PNB. Bakhtiar saat itu diduga menjanjikan Rp1,1 miliar sebagai fee untuk Imran dan Afrian yang bertindak sebagai makelar. 

    Pembayaran uang ke PT PNB dilakukan melalui perusahaan penampun dana yakni PT Granary Reka Cipta (GRC) milik Tejo Suryo Laksono (TSL). Uang itu dibayarkan oleh PT SCC ke PT PNB dalam sembilan termin. 

    Persuratan terkait dengan proyek server dan storage system itu lalu dilakukan dengan cara backdate. 

    Sumber pembayaran oleh PT SCC ke PT PNB itu berasal dari pinjaman perusahaan kepada Bank DBS dan BNI. Transfer pertama yakni senilai Rp236,8 miliar ke rekening PT GRC selaku penampung dana. Kemudian, uang di rekening PT GRC itu ditransfer ke PT PNB senilai Rp236,7 miliar. 

    Uang ratusan miliar itu lalu diduga digunakan oleh Robert untuk membayar angsuran kepada PT SCC, membuka rekening deposito dan kepentingan pribadi.  

    Robert lalu menerima transferan lagi dari rekening PT PNB sebanyak tiga kali yakni Rp21,7 miliar, Rp380 juta dan Rp26,9 miliar. 

    Untuk mendanai proyek PT PNB, PT SCC melakukan pinjaman sebesar Rp84 miliar dari DBS dan Rp204 miliar dari BNI (berbentuk nilai pokok dan bunga pinjaman). Pelunasan kredit dari BNI dibayar dengan pinjaman dari HSBC sebesar Rp90,5 miliar. 

    “Bahwa hasil dari perhitungan BPKP didapatkan Kerugian Negara pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PNB kepada PT SCC pada tahun 2017 yaitu sebesar lebih dari 280 Miliar,” terang Asep. 

    Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • BREAKING NEWS: KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pembelian Server PT PNB ke PT SCC – Halaman all

    BREAKING NEWS: KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pembelian Server PT PNB ke PT SCC – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) kepada PT Sigma Cipta Caraka (SCC) pada tahun 2017 pada Jumat (10/1/2025) malam.

    Dua tersangka dimaksud yakni Roberto Pangasian Lumban Gaol (RPLG), Direktur PT PNB tahun 2012–2016 dan Afrian Jafar (AJ), Pegawai PT PNB tahun 2016–2018.

    RPLG dan AJ ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 10 Januari 2025 hingga 29 Januari 2025.

    Konstruksi Perkara

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pada sekira tahun 2016, RPLG mengalihkan kepengurusan PT PNB kepada Benny Seputra Lumban Gaol (BSLG). Setelah pengalihan, RPLG masih mengelola kegiatan bisnis dan memberikan nasihat atas pengelolaan kegiatan bisnis PT PNB kepada BSLG.

    “Bahwa sekitar akhir tahun 2016, RPLG selaku pemilik PT PNB berniat membuka bisnis data center. RPLG meminta bantuan kepada IM, untuk mencari perusahaan yang bisa menyediakan financing (pembiayaan) atas rencana project penyediaan data center tersebut. RPLG juga meminta bantuan kepada AJ,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.

    Asep melanjutkan, sekira Januari 2017, IM menemui Bakhtiar Rosyidi (BR), RK Rusli Kamin (RK) (almarhum) selaku Staf Ahli Finance, Taufik Hidayat (TH) selaku VP Sales, Sandy Suherry (SS) selaku Manager Sales, dan AJ selaku perwakilan dari PT PNB di Kantor PT SCC. Pertemuan tersebut membahas penawaran RPLG melalui IM dan AJ agar PT SCC dapat memberikan pendanaan kepada PT PNP terkait rencana pengadaan data center.

    “Bahwa BR selaku Direksi PT SCC menyetujui penawaran PT PNB tanpa persetujuan direksi PT SCC lainnya dan tanpa melakukan kajian analisa resiko. BR meminta Sandy Suherry agar menjalin komunikasi dengan AJ selaku perwakilan PT PNB untuk menyiapkan dokumen terkait rencana pengadaan,” ujar Asep.

    Kemudian, sekira Februari 2017, BR, RK, TH, dan IM mengadakan pertemuan di rumah makan sekitaran kantor PT SCC membahas terkait tata cara pembiayaan pengadaan data center milik PT PNB. Para pihak sepakat membuat skema pembiayaan dengan underlaying pengadaan fiktif server dan storage system antara PT SCC dengan PT PNB.

    Pada April 2017, BR, RK, TH, SS, dan Kurniawan (KUR), dan pihak PT PNB yang diwakili IM dan AJ, rapat membahas besaran cicilan/pembayaran, jangka waktu yang harus dilakukan oleh PT PNB. BR menjanjikan fee kepada IM dan AJ sebesar Rp1,1 miliar selaku makelar project PT SCC dengan PT PNB.
     
    Sekira April 2017, BR dan RK meminta bantuan kepada Tejo Suryo Laksono (TSL) selaku Direktur PT Granary Reka Cipta (GRC) agar menyiapkan perusahaannya sebagai perusahaan penampungan dana yang untuk selanjutnya dana tersebut diberikan kepada PT PNB dalam rangka tujuan rekayasa finansial dengan kedok pengadaan server dan storage system.

    “Bahwa pada awal Juni 2017, AJ memberitahukan kepada RPLG bahwa direksi PT SCC sudah menyetujui untuk menurunkan nilai pembayaran per terminnya dengan total sembilan termin,” tutur Asep.

    Pada Juni 2017, Judi Achmadi menyetujui dan menandatangani beberapa dokumen dengan tanggal yang telah disesuaikan (backdated) seperti:

    a. Perjanjian kerja sama antara PT SCC dan PT PNB tentang proyek pengadaan server dan system storage senilai Rp266.327.613.241 yang tertanggal 30 Januari 2017.

    b. Surat Penetapan PT GRC sebagai mitra pelaksana untuk pekerjaan server dan system storage yang tertanggal 3 Februari 2017.

    c. Perjanjjan kerja sama antara PT SCC dan PT GRC tanggal 3 Februari 2017 yang dipecah menjadi dua buah kontrak yaitu:

    1) Perjanjian pengadaan perangkat system storage area network dengan nilai Rp109.219.727.700.

    2) Perjanjian pengadaan perangkat system server, notebook, dan workstation dengan nilai Rp127.588.714.533.

    Asep mengungkapkan bahwa periode Juni–Juli 2017, PT SCC melakukan transfer ke rekening Bank Panin nomor: 2005319694 atas nama PT GRC dengan total Rp236.808.442.235 yang bersumber dari pinjaman PT SCC kepada Bank DBS dan Bank BNI.

    Kemudian, periode Juni–Agustus 2017, atas perintah BR (Direktur Human Capital & Finance PT SCC), TSL meminta Dini Gardiani Laksono untuk melakukan transfer melalui rekening PT GRC kepada PT PNB dengan total sebesar Rp236.754.621.108.

    Pada periode Juni–Desember 2017, KPK menduga atas uang yang masuk ke rekening PT dari PT SCC sebesar Rp236.754.621.108, oleh RPLG digunakan untuk membayar angsuran kepada PT SCC, membuka rekening deposito, dan kepentingan pribadi.

    Selain itu, pada periode Juni–Agustus 2017, RPLG menerima transfer dari rekening Bank Mandiri nomor: 122-00-6161623-4 atas nama PT PNB (rekening dikuasai oleh RPLG), dengan rincian sebagai berikut: 

    a. Tanggal 19 Juni 2017, sebesar Rp21.700.157.850
    b. Tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp9.380.700.000
    c. Tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp26.954.510.429,50

    Uang transfer masuk selanjutnya oleh RPLG dipergunakan untuk keperluan pribadi dan penempatan deposito.
     
    Untuk pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PNB kepada PT SCC pada tahun 2017, PT SCC melakukan pinjaman di tiga bank, dengan nilai pinjaman antara lain di Bank DBS pinjaman sebesar Rp84.040.000.000, di Bank BNI sebesar Rp204.160.275.185 (nilai pokok dan bunga pinjaman) dari pokok pinjaman sebesar Rp172.220.000.000. Sumber dana pelunasan kepada Bank BNI dan pinjaman dari Bank HSBC sebesar Rp90.500.000.000.

    Berdasarkan hasil dari perhitungan BPKP didapatkan kerugian negara pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PNB kepada PT SCC pada tahun 2017, yaitu sebesar lebih dari Rp280 miliar.

    Dua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Anak Usaha PT Telkom

    KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Anak Usaha PT Telkom

    KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Anak Usaha PT Telkom
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menahan dua orang tersangka terkait kasus korupsi pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT
    Sigma Cipta Caraka
    /
    Telkom
    Group pada Jumat (10/1/2025).
    Dua tersangka yang ditahan KPK, yakni Roberto Pangasian Lumban Gaol (RPGL) selaku Direktur PT Prakarsa Nusa Bakti dan Afrian Jafar (AJ) selaku Pegawai PT Prakarsa Nusa Bakti.
    “Untuk tersangka RPGL dan tersangka AJ ditahan hari ini Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 29 Januari 2025 untuk 20 hari ke depan. Ditahan di Rutan KPK,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Asep mengatakan, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 280 miliar.
    “Dari perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) didapatkan kerugian negara pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT Sigma Cipta Caraka/Telkom Group lebih dari 280 miliar,” ujarnya.
    Asep mengatakan, para tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Diketahui, KPK tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di
    PT Telkom
    . Kasus pertama menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif di PT Telkom.
    Kasus kedua berkaitan pengadaan dan penyediaan
    financing
    untuk project data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC).
    Dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom, negara diduga mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.
    Secara terpisah, VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif itu berawal dari audit internal PT Telkom Group.
    Menurut Andri, manajemen PT Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.
    “Sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi pada 22 Mei 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Progres LRT Jakarta Velodrome – Manggarai Capai 42,3% per Desember 2024

    Progres LRT Jakarta Velodrome – Manggarai Capai 42,3% per Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome – Manggarai mencapai progres sebesar 42,3% hingga akhir Desember 2024. 

    Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar menyatakan pencapaian ini masih sesuai dengan target, meskipun terdapat tantangan seperti kondisi cuaca dan kepadatan lalu lintas di area pembangunan.

    Deviasi progres pekerjaan saat ini masih sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan Waskita-Nindya-LRS (WNL KSO). 

    “Kami terus melakukan percepatan pekerjaan dan menjaga keselamatan kerja, tanpa mengabaikan kualitas, agar proyek ini selesai tepat waktu pada Agustus 2026,” kata Ramdani, Jumat (10/1/2025). 

    Progres pembangunan saat ini meliputi penyelesaian arsitektural Stasiun Rawamangun, termasuk lantai, dinding, fasad, pekerjaan MEP seperti toilet dan eskalator, serta pembangunan jembatan penghubung sisi timur stasiun.  

    Sementara itu, Stasiun Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, dan Stasiun Matraman sedang dalam tahap penyelesaian pondasi, yang akan dilanjutkan dengan pembangunan tiang penyangga jembatan. Di Jalan Tambak, sebanyak 10 span balok jembatan (P147B-P157B) telah terpasang, dan pengecoran slabdeck serta parapet sedang berlangsung.  

    Di Jalan Pemuda, Rawamangun, proses pemasangan erection steel box girder (SBG) sedang dilakukan, melintasi Tol Wiyoto Wiyono. Pemasangan SBG P34B-P35B dijadwalkan berlangsung dari 20 Desember 2024 hingga 23 Januari 2025 dalam window time pukul 22.00–04.00. 

    Kegiatan ini memerlukan penutupan sebagian jalur di sisi utara dan selatan Jalan Pemuda untuk menjaga keselamatan pekerja dan pengguna jalan.

    Setiap stasiun nantinya akan terhubung dengan BRT Transjakarta, sementara Stasiun Manggarai akan terkoneksi dengan Stasiun Sentral KRL Manggarai untuk memudahkan mobilitas masyarakat.

  • Daftar Instansi yang Sudah Mengumumkan Hasil CPNS 2024

    Daftar Instansi yang Sudah Mengumumkan Hasil CPNS 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Beberapa instansi pusat dan daerah telah mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Pengumuman kelulusan dilakukan secara bertahap antara 5 hingga 12 Januari 2025, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024.

    Kelulusan CPNS 2024 ini merupakan akumulasi dari hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang memiliki bobot 40 persen dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dengan bobot 60 persen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2024, hanya peserta dengan nilai tertinggi dari kedua tes yang dinyatakan lulus.

    Berikut merupakan daftar instansi yang sudah merilis pengumuman kelulusan CPNS 2024.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN)Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Kemenparekraf)Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)Badan Pusat Statistik (BPS)Pemerintah Provinsi LampungPemerintah Provinsi MedanPemerintah Kota YogyakartaPemerintah Kota PalembangPemerintah Kabupaten CilacapPemerintah Kabupaten PekalonganPemerintah Kabupaten BogorPemerintah Kabupaten PemalangPemerintah Kabupaten DemakPemerintah Kabupaten TemanggungPemerintah Kabupaten TegalPemerintah Kabupaten PatiPemerintah Kabupaten ProbolinggoPemerintah Kabupaten SumenepPemerintah Kabupaten Rejang LebongPemerintah Kabupaten Bulukumba.

    Dengan diumumkannya hasil seleksi CPNS 2024 oleh 21 instansi tersebut, para peserta yang lulus dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam rangka mengabdi kepada negara. Bagi yang belum berhasil, diharapkan tidak berkecil hati dan terus berusaha di kesempatan berikutnya.

  • Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 42,3 persen

    Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B capai 42,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome ke Manggarai, per akhir Desember 2024 telah mencapai 42,3 persen.

    “Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meski menghadapi berbagai tantangan di area pembangunan seperti kondisi cuaca dan kepadatan lalu lintas,” kata Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Ramdani Akbar di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan progres pekerjaan yang sudah dicapai sekarang, masih sesuai dengan jadwal
    yang telah disepakati dengan penanggung jawab proyek yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), bersama kerja sama operasi (KSO) oleh PT Waskita Karya Tbk, PT Nindya Karya dan PT Len Railway System/WNL).

    “Kami berupaya terus melakukan akselerasi pekerjaan dan juga keselamatan bekerja, namun tetap menjaga kualitas agar proyek ini selesai tepat waktu pada Agustus 2026,” katanya.

    Ia menambahkan adapun progres pembangunan sedang berlangsung adalah Stasiun Rawamangun yang telah masuk pada tahap penyelesaian arsitektural lantai, dinding dan fasad.

    Kemudian pekerjaan sistem instalasi yang terdiri dari mekanikal, listrik, dan pemipaan di dalam bangunan (Mechanical, Electrical and Plumbing/MEP) yakni toilet dan pemasangan eskalator serta pembangunan jembatan penghubung pada
    sisi timur stasiun.

    Sedangkan pada Stasiun Pramuka BPKP, Pasar Pramuka dan Stasiun Matraman saat ini sudah mencapai tahap penyelesaian pondasi, untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap tiang penyangga jembatan.

    Pada area Jalan Tambak sudah terpasang sebanyak 10 span balok jembatan (P147B-P157B) dan sedang dilakukan juga pengecoran “slabdeck” (bagian struktur atas jembatan yang berfungsi sebagai lantai kerja untuk pekerjaan plat lantai dan parapet/dinding pembatas atau penghalang yang dipasang di tepi bangunan).

    Ia mengatakan pada proses pekerjaan konstruksi di Jalan Pemuda, Rawamangun sisi utara dan selatan
    juga sedang berlangsung pemasangan balok girder yang akan melewati Tol Wiyoto Wiyono (erection stell box girder/SBG).

    “Adapun SBG P34B-P35B sedang melakukan proses pemasangan pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari 2025 di pada pukul 22.00 – 04.00 WIB (window time),” kata dia.

    Menurut dia, pekerjaan ini membutuhkan penutupan sebagian jalur di Jalan Pemuda Rawamangun sisi utara dan selatan untuk memastikan keselamatan pekerja dan pengguna jalan selama aktivitas berlangsung.

    Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan transportasi publik yang handal, nyaman dan aman juga berfokus pada integrasi antarmoda, seperti pada setiap stasiun nantinya akan terintegrasi BRT Transjakarta.

    Ia mengatakan pada Stasiun Manggarai juga akan terkoneksi dengan Stasiun Sentral KRL Manggarai sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam mobilitas ke daerah tujuan dan juga tentunya pembangunan ini sebagai salah satu langkah untuk DKI Jakarta menuju kota global.

    “Dalam penyelesaian proyek LRT Jakarta Fase 1B, Jakpro bersama dengan pihak terkait terus melakukan koordinasi, guna meminimalisir dampak lalu lintas terhadap mobilitas warga serta keamanan dan keselamatan selama proses pembangunan,” kata dia.

    Proyek itu didanai sepenuhnya oleh APBD DKI Jakarta senilai Rp5,5 triliun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengerjaan Proyek LRT Velodrome-Manggarai Nyaris 50 Persen, Toilet dan Eskalator sudah Dipasang – Halaman all

    Pengerjaan Proyek LRT Velodrome-Manggarai Nyaris 50 Persen, Toilet dan Eskalator sudah Dipasang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang  menghubungkan Velodrome ke Manggarai, per akhir Desember 2024 telah mencapai progres pembangunan sebesar 42,3 persen. Hal ini disampaikan oleh pihak PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) selaku pengelola proyek tersebut.

    Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Ramdani Akbar mengungkapkan bahwa pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meski menghadapi berbagai tantangan di area pembangunan, seperti kondisi cuaca dan kepadatan lalu lintas.

    “Deviasi progres pekerjaan yang sudah dicapai sekarang, masih sesuai dengan jadwal yang telah kami sepakati dengan Waskita-Nindya-LRS (WNL KSO). Kami berupaya terus melakukan akselarasi pekerjaan dan juga keselamatan bekerja, namun tetap menjaga kualitas agar proyek ini selesai tepat waktu pada Agustus 2026 nanti,” ujar Ramdani dalam keterangannya yang diterima Tribun, Jumat(10/1/2025).

    Adapun progres pembangunan sedang berlangsung adalah Stasiun Rawamangun yang telah masuk pada tahap penyelesaian arsitektural (lantai, dinding, dan fasad), pekerjaan MEP (toilet dan pemasangan eskalator), dan pembangunan jembatan penghubung pada sisi timur stasiun.

    Sedangkan pada Stasiun Pramuka BPKP, Pasar Pramuka dan Stasiun Matraman, saat  ini sudah mencapai tahap penyelesaian pondasi, untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap tiang penyangga jembatan. 

    Pada area Jalan Tambak sudah terpasang sebanyak 10 span balok jembatan (P147B-P157B) dan sedang dilakukan juga pengecoran slabdeck dan 
    parapet. 

    Pada proses pekerjaan konstruksi di Jalan Pemuda, Rawamangun sisi utara dan selatan juga sedang berlangsung erection stell box girder (SBG) yang akan melewati Tol Wiyoto  Wiyono.

    Adapun SBG P34B-P35B sedang melakukan proses pemasangan pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari 2025 di window time yakni pukul 22.00 –04.00.

    Pekerjaan ini membutuhkan penutupan sebagian jalur di Jl.Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur sisi utara dan selatan untuk memastikan keselamatan pekerja dan pengguna jalan selama aktivitas berlangsung.

    Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan transportasi publik yang handal, nyaman, dan aman juga berfokus pada integrasi antarmoda.

    Seperti pada setiap Stasiun nantinya akan terintegrasi BRT Transjakarta, dan pada Stasiun Manggarai juga akan terkoneksi dengan Stasiun Sentral KRL Manggarai, sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam mobilitas ke daerah tujuan dan juga tentunya pembangunan ini sebagai salah satu langkah untuk DKI Jakarta menuju kota global.

    Dalam penyelesaian proyek LRT Jakarta Fase 1B, Jakpro bersama dengan stakeholder  terkait terus melakukan koordinasi, guna meminimalisir dampak lalu lintas terhadap  mobilitas warga serta kemanan dan keselamatan selama proses pembangunan. (Willy Widianto)

     

  • Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pada pekan kedua 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
    Rini Widyantini
    mengunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
    BPKP
    ) di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Rini dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membahas berbagai hal, termasuk peran BPKP dalam memastikan
    akuntabilitas
    pelaksanaan
    transformasi digital
    pemerintah.
    Dijelaskan bahwa di era digital saat ini,
    digital public infrastructure
    (DPI) menjadi fondasi penting untuk membangun dan mengelola platform strategis.
    DPI merupakan model arsitektur pemerintahan digital yang diadopsi secara global dengan fokus pada sistem dasar sebagai landasan pengembangan
    layanan publik
    . DPI mencakup Identitas Digital, Platform Pertukaran Data, dan Pembayaran Digital.
    “DPI serta prioritas implementasi ‘
    use case
    ‘ harus diperkuat sebagai kunci percepatan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2029. Kami juga akan menyesuaikannya melalui revisi kebijakan yang ada,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Untuk diketahui, platform strategis tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan vital masyarakat luas.
    Saat ini,
    pemerintah Indonesia
    telah mengembangkan teknologi pemerintahan (
    GovTech
    ) dengan nama
    INA Digital
    , yang secara terbatas telah meluncurkan tiga produk digital, yaitu Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (INAgov).
    Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula penguatan peran BPKP dalam mengawasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Ini akan mendukung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Nomor 82 Tahun 2023, dengan fokus pada DPI, mekanisme pendanaan, dan restrukturisasi kelembagaan.
    Dalam implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan
    Transformasi Digital
    dan Integrasi Layanan Digital Nasional, terdapat beberapa pelajaran penting yang menggarisbawahi urgensi perbaikan pada kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.
    Rini menekankan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan terus mendorong integrasi layanan digital demi mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
    Menurutnya, konsep siklus hidup layanan digital akan menjadi dasar untuk menciptakan layanan yang proaktif, personal, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat.
    Selain mengawasi akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).
    Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan BPKP dalam pengawalan transformasi digital pemerintah.
    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen BPKP untuk terus mendukung transformasi digital pemerintah, termasuk melalui
    review
    kebijakan dan pendampingan akuntabilitas keuangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.