Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPKP

  • Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Rabu, 19 Februari 2025 petang, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Simak artikel untuk mengetahui siapa saja yang diberhentikan dan dilantik Prabowo sore hari ini!

    Salah satu perubahan paling menarik perhatian, penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang digantikan oleh Prof. Brian Yuliarto, seorang guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga menunjuk sejumlah pejabat negara lainnya.

    Berikut adalah daftar menteri dan pejabat yang dilantik:

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Brian Yuliarto Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugrogo Sulistyo Budi Wakil Kepala BPS: Sonny Harry Budiutomo Harmadi Wakil Kepala BPKP: Agustina Arumsari Proses Pelantikan Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Upacara pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kepala BSSN, serta sejumlah pejabat lainnya dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan menteri serta sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat baru yang dilantik pada sore tersebut.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang lalu diikuti oleh para pejabat tersebut.

    Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat-pejabat baru tersebut, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, sejumlah pejabat dan menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir dalam upacara pelantikan ini.

    Beberapa di antaranya adalah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Selain itu, hadir pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

    Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

     

     

     

    PIKIRAN RAKYAT – Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP.

    Para Pejabat yang Ikut Hadiri Pelantikan

    Pelantikan para pejabat negara itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah itu, Prabowo Subianto pun membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat yang baru dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Acara pelantikan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara lainnya, yakni
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Ada pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN M. Herindra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa alih-alih diberhentikan dan di-reshuffle, dirinya yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Ia menjelaskan, surat pengunduran diri itu bahkan telah rampung ditulis pada Selasa, 18 Februari 2025 malam.

    Surat lantas diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya baru saja ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek,” kata Satryo, di kantor Kemdiktisaintek, pada Rabu, 19 Februari 2025, dikutip dari Antara.

    Adapun, alasannya melepas jabatan itu, kata Satryo, karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia.

    “Saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar Satryo.

    Adapun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini dijabat oleh Brian Yuliarto. Sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 21 Oktober 2024.

    Siapa Saja yang Dilantik Hari Ini?

    Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • “Reshuffle” perdana, Budi Arie sebut rencana ketemu Jokowi

    “Reshuffle” perdana, Budi Arie sebut rencana ketemu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut rencananya bertemu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, usai menghadiri pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Pelantikan Mendiktisaintek itu menandai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.

    “Ya, ya, ini mau ketemu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan.

    Walaupun demikian, saat ditegaskan kembali rencana pertemuan itu, Budi Arie menunjukkan gesture tak ingin bicara.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” sambung Budi.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie masih enggan menanggapi isu Jokowi ingin membentuk partai.

    “Tanya Pak Jokowi,” kata Budi Arie.

    Saat ditanya apakah Projo akan mendukung jika benar Jokowi membentuk partai, Budi Arie meminta wartawan menunggu saja.

    “Tunggu saja lah,” kata Ketua Umum Projo.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    Bersamaan dengan pelantikan Brian, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP definitif, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Amalia Adininggar sebagai Kepala BPS definitif, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, kemudian Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Jakarta –

    Progres penerapan bayar tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang dimenangkan perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) belum juga menemukan titik terang penerapannya.

    Untuk diketahui, dana pengembangan proyek MLFF berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun. Sebelumnya, sistem tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada kuartal I 2025.

    Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar, mengaku sudah menyiapkan solusi untuk mengurai persoalan yang membuat proyek tersebut mandek.

    “Saya juga sudah mengumpulkan bahan-bahan, data-data, lengkap semua terkait permasalahan itu, kita coba urai,” kata Roy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Roy mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga sudah menyampaikan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan langkah selanjutnya.

    “Teman-teman BUJT, BPJT juga sudah menyampaikan surat ke APH, ke BPKP, dan sebagainya,apa langkah-langkah yang harus kami melakukan. Jadi kita di kemudian hari kita bermasalah,” tutupnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti pelaksanaan bayar tol tanpa setop belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, belum terjalin kesepakatan final antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hungaria dan Badan Usaha Pelaksana RITS.

    “Belum lah, kan belum sepakat,” kata Diana, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Diana mengatakan kesepakatan tersebut penting agar tidak terjadi masalah dalam penerapan sistem anyar ini di kemudian hari. Di sisi lain negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak Agustus 2024, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini.

    “Semuanya itu diimplementasikan kalau sudah disepakati semuanya. Kan kontrak antara dua (pihak) ini, kalau ada yang belum sepakat jangan dilanjutkan dulu lah, nanti akan jadi masalah,” terang Diana.

    Saat ini, Kementerian PU masih terus mengkaji upaya-upaya untuk menuju kesepakatan. Meski demikian, Diana belum dapat memastikan kapan kiranya persoalan ini rampung dan sistem bisa diimplementasikan.

    Untuk diketahui, implementasi MLFF molor lebih dari 2 tahun, di mana mulanya operasi ditargetkan dimulai pada 2022. Berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS, hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem anyar ini terus mundur.

    Padahal, MLFF telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). MLFF juga telah resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol resmi ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2024.

    (fdl/fdl)

  • Profil Muhammad Yusuf Ateh, Mantan Plt yang Resmi Dilantik Jadi Kepala BPKP Hari Ini – Halaman all

    Profil Muhammad Yusuf Ateh, Mantan Plt yang Resmi Dilantik Jadi Kepala BPKP Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Muhammad Yusuf Ateh dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore. 

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 27 b Tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

    Sebelumnya, Ateh menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) BPKP sejak Pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Lantas, seperti apa Muhammad Yusuf Ateh?

    Berikut profilnya.

    Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, CSFA, CGCAE, CIAE lahir di Jakarta pada 9 Agustus 1964.

    Pria yang akrab disapa “Pak Ateh” ini memulai pendidikannya dengan menempuh program D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

    Dikutip dari bpkp.go.id, ia kemudian melanjutkan ke jenjang D4 di institusi yang sama.

    Ateh meraih gelar magister (S2) dari University of Adelaide, Australia, dan menyelesaikan studi doktoralnya (S3) di bidang Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia (UI).

    Selain itu, Yusuf Ateh juga mengantongi berbagai sertifikasi profesional, termasuk Certified State Finance Auditor (CSFA), Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE), dan Certification of Internal Audit Executive (CIAE).

    Muhammad Yusuf Ateh memulai kariernya sebagai Asisten Dosen di STAN.

    Pada 1992, ia ditunjuk sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Sekretariat Utama BPKP.

    Di tahun 2002, ia diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat BPKP. 

    Ateh sempat bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal pembentukannya.

    Selain itu, ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Akuntabilitas Aparatur, Inspektur, dan terakhir menjabat sebagai Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)

    Dikutip dari fia.ui.ac.id, Ateh menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas di Perum Peruri pada tahun 2019.

    Satu tahun kemudian, Muhammad Yusuf Ateh kembali ke BPKP.

    Ia dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Februari 2020.

    Mulai 5 Agustus 2024, Muhammad Yusuf Ateh resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKP.

    (Tribunnews.com/Falza)

  • Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, ….

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI Purn. Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

    Nugroho, saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kepedulian dan kewaspadaan menjadi penting karena keduanya dapat menghalau upaya penipuan yang menggunakan perangkat-perangkat digital.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Ia melanjutkan kesadaran untuk berhati-hati itu juga dapat mencegah segala bentuk modus penipuan berbasis digital seperti phising—tindakan mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi mereka.

    “Yang mana (mencegah phising) tidak bisa dilakukan secara sistem maupun perangkat karena itu berpulang pada bagaimana pihak penyerang melakukan social engineering, eksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai,” sambung Kepala BSSN.

    Dalam kesempatan yang sama, Nugroho juga meminta bantuan jurnalis melalui kanal medianya masing-masing untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati saat membagikan data-data pribadinya di ruang-ruang digital.

    Nugroho pada Rabu sore resmi menjabat sebagai Kepala BSSN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Upacara pelantikan Nugroho bersamaan dengan kepala dan wakil kepala badan dari BPKP, BPS, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto.

    Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

    Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa dia masih aktif sebagai perwira tinggi TNI.

    Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 pada 3 Januari 2025.

    Posisi Kepala BSSN saat itu pun masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

    Nugroho, yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN karena punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer.

    Ia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Direktur Komunikasi Massa BIN.

    Semasa Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Agustina Arumsari, Wakil Kepala BPKP dengan Rekam Jejak Keuangan

    Agustina Arumsari, Wakil Kepala BPKP dengan Rekam Jejak Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Agustina Arumsari sebagai wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendampingi Muhammad Yusuf Ateh yang diangkat menjadi kepala BPKP.

    Agustina Arumsari merupakan seorang profesional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

    Pengangkatan itu menjadikan Agustina Arumsari sebagai wakil kepala pertama dalam sejarah BPKP. BPKP didirikan pada 1983 silam.

    Agustina Arumsari menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) dan diploma empat (D4) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), masing-masing lulus pada 1992 dan 1998.

    Seusai menamatkan pendidikan D4, Agustina Arumsari melanjutkan studi di Universitas Indonesia dan meraih gelar magister hukum pada 2014.
     

  • Yusuf Ateh bersyukur BPKP kini miliki wakil dijabat Agustina Arumsari

    Yusuf Ateh bersyukur BPKP kini miliki wakil dijabat Agustina Arumsari

    Jakarta (ANTARA) – Muhammad Yusuf Ateh yang baru saja dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) definitif mensyukuri lembaga yang dipimpinnya itu kini memiliki wakil kepala yang dijabat Agustina Arumsari.

    Yusuf Ateh dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, bersama Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.

    “Tugas kita kan kemarin memang harus dikukuhkan kembali oleh Pak Presiden. Jadi, alhamdulillah sekarang saya punya wakil, Bu Arumsari,” kata Yusuf Ateh saat memberikan keterangan usai pelantikan.

    Yusuf Ateh menjelaskan bahwa sebelumnya ia merupakan Pelaksana Tugas Kepala BPKP sehingga Presiden melantiknya pada Rabu sore ini untuk mengukuhkan kembali jabatannya di lembaga tersebut.

    Ia juga mensyukuri BPKP yang berdiri sejak 1983 itu kini untuk pertama kalinya memiliki wakil kepala yang mendampinginya, yakni Agustina Arumsari.

    Menurut Ateh, tugas kepala dan wakil kepala BPKP tetap menjaga akuntabilitas keuangan seluruh kementerian/lembaga dan BUMN.

    Ateh juga berupaya meningkatkan penerimaan negara serta menjalankan program strategis Presiden Prabowo.

    “Semua program-program strategis Presiden harus kita jaga dan juga meningkatkan penerimaan negara yang selama ini tidak tersentuh,” katanya.

    Ateh menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi kembali agar kegiatan di lembaganya efektif dan efisien, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Muhammad Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari dilantik oleh Presiden Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala BPKP dan Wakil Kepala BPKP.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025