Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPKP

  • Kala Prabowo Pilih Rabu Pahing untuk Reshuffle Kabinet Pertama

    Kala Prabowo Pilih Rabu Pahing untuk Reshuffle Kabinet Pertama

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pertamanya pada Rabu (19/2/2025) kemarin. Uniknya, pemilihan hari Rabu ini mirip dengan kebiasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang sering melakukan reshuffle pada hari Rabu.

    Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya Prabowo melakukan reshuffle dengan mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia juga melantik pejabat baru di Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Meski demikian, tidak dijelaskan apakah pemilihan hari Rabu hanya sebuah kebetulan atau sesuai kebutuhan setelah 100 hari pemerintahan. 

    “Mengangkat Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024-2029,” bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan.

    Meski demikian, Kalender Jawa, menempatkan hari pelantikan sebagai Rabu Pahing. Lantas, apa artinya?

    Menurut penjelasan dalam Kitab Primbon Jawa Serbaguna karya R. Gunasasmita, dalam tabiat manusia berdasarkan hari kelahiran, Rabu dikaitkan dengan peredaran bumi. Orang yang lahir pada hari ini dianggap berani menanggung risiko, sangat baik terhadap orang lain, lugas dan tegas dalam perkataan serta perbuatan, serta berkecukupan.

    Kemudian, dalam kategori tabiat manusia berdasarkan hari pasaran, Pahing memiliki sifat “Chendana”, yakni memiliki keinginan atau cita-cita tinggi, pandai menyimpan maksud, dan suka dengan hal-hal baru.

    Jika melihat tabiat manusia berdasarkan kombinasi hari dan pasaran, orang yang lahir pada Rabu Pahing disebut memiliki sifat keras kepala, senang disanjung, angkuh, tidak mau disaingi, dan mudah mendapatkan teman baru.

    Lebih lanjut, orang yang lahir pada tanggal 19 disebut memiliki sifat dermawan, mudah marah, keras hati, dan bijaksana.

    Jokowi dan Rabu Pon

    Pada masa pemerintatahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia memiliki kebiasaan mengambil keputusan kenegaraan pada Rabu Pon, yang dianggap sebagai hari baik.

    Mengutip pemberitaan sebelumnya, Rabu Pon memiliki sifat lakuning rembulan, yang berarti menjadi penerang bagi orang lain. Orang yang lahir pada Rabu Pon disebut memiliki jiwa sosial tinggi, pandai bergaul, dan mampu menghibur orang lain.

    Weton Rabu Pon juga dikaitkan dengan keberuntungan dalam hidup karena orang-orang ini tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita. Selain itu, mereka cenderung berwawasan luas dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat.

    Namun, sifat buruk Rabu Pon disebut tergambar dari kebiasaannya yang kurang disiplin dalam menerapkan sesuatu. Mereka juga mudah bingung dalam pengambilan keputusan, yang bisa berujung pada penyesalan atas keputusan yang telah diambil.

  • Kejati Jakarta Tahan Kepala Bank Jatim cabang Jakarta

    Kejati Jakarta Tahan Kepala Bank Jatim cabang Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA–Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta menetapkan dan menahan 3 tersangka perkara dugaan korupsi manipulasi kredit di Bank Jawa Timur cabang Jakarta yang telah merugikan negara Rp569 miliar.

    Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa ketiga tersangka yang ditahan itu adalah Bun Sentoso selaku pemilik PT Inti Daya Grup, Kepala Bank Jatim cabang Jakarta Benny dan Direktur PT Inti Daya Rekapratama dan PT Inti Daya Group atas nama Agus Dianto Mulia.

    “Ketiganya ditahan di tiga lokasi berbeda. Tersangka B ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, BN ditahan di Rutan Kejari Jaksel dan ADM di Cipinang,” tutur Syarief di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dia menjelaskan bahwa tersangka Kepala Bank Jatim cabang Jakarta atas nama Ronny memberikan fasilitas kredit piutang kepada tersangka Bun Sentoso dengan agunan fiktif. 

    “Jadi seolah-olah ada pekerjaan dari BUMN-BUMN tapi nyatanya tidak ada,” katanya.

    Menurut Syarief jumlah kerugian negara sementara baru Rp569 miliar. Syarief juga memprediksi kerugian itu bisa bertambah setelah dihitung oleh BPKP nanti.

    “Kita sudah bekerja sama dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara,” ujar Syarief.

    Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jakarta telah meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Jawa Timur cabang Jakarta ke  tahap penyidikan, meskipun belum diikuti penetapan tersangka.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jakarta, Syahron Hasibuan menyebut perkara korupsi Bank Jawa Timur cabang Jakarta itu terjadi pada tahun 2023-2024.

    Syahron menjelaskan bahwa posisi perkara tersebut berawal ketika Bank Jawa Timur cabang Jakarta memberikan fasilitas kredit piutang serta kredit kontraktor kepada PT Inti Daya Group, total total jumlah kredit piutang ada sebanyak 65 dan 4 lainnya kredit kontraktor.

    “Mereka mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan menggunakan nama-nama perusahaan Nominee,” tuturnya di Jakarta, Kamis (20/2).

    Selanjutnya, menurut Syahron, permohonan pengajuan fasilitas kredit yang diajukan PT Inti Daya Group itu menggunakan Agunan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Invoice fiktif dari perusahaan-perusahaan BUMN. 

    “Jumlah kredit yang dicairkan Bank kepada PT. Indi Daya Group sebesar Rp569.425.000.000,” katanya.

    Maka dari itu, kata Syahron, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta meningkatkan perkara korupsi manipulasi pemberian kredit Bank Jawa Timur cabang Jakarta ke tahap penyidikan.

    “Naik ke tahap Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor: Print-03/M.1/Fd.1/02/2025 tanggal 13 Februari 2025,” ujarnya.

  • Sherly Tjoanda Temui BPKP Bahas Pencegahan Korupsi dan Audit APBD

    Sherly Tjoanda Temui BPKP Bahas Pencegahan Korupsi dan Audit APBD

    Jakarta, Beritasatu.com – Sherly Tjoanda, yang baru saja dilantik sebagai gubernur Maluku Utara (Malut) pada Kamis (20/2/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum resmi menjabat.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi keuangan dan pencegahan korupsi, terutama setelah kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

    “Kalau melihat berita yang dirilis kemarin, ini bukan hal yang membanggakan. Namun, fakta dari KPK menunjukkan Maluku Utara termasuk salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tinggi,” ujar Sherly kepada Beritasatu.com di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Sherly Tjoanda mengungkapkan pertemuannya dengan BPKP membahas audit APBD untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, pencegahan korupsi dengan menerapkan sistem pengawasan ketat, dan optimalisasi APBD agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.

    Sherly menegaskan setiap rupiah dalam APBD harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

    “Harapannya, APBD ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” tandasnya.

    Langkah awal Sherly Tjoanda bertemu dengan BPKP sebelum pelantikan menunjukkan keseriusannya dalam mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi keuangan di Maluku Utara. Dengan audit APBD dan pengawasan ketat, diharapkan anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

  • Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan penyaluran rumah subsidi akan tepat sasaran ke depannya.

    Karena itu, dia bilang akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menikmati rumah subsidi.

    “Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers pembiayaan program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Meski begitu, Ara mengatakan, nantinya kriteria MBR di setiap provinsi akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kemampuannya masyarakat di masing-masing wilayah.

    Apalagi, lanjutnya, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

    “Misalnya di Jawa Barat, di Papua dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas.

    Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    “Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

    Ara mengaku pihaknya juga sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perumahan. Tujuannya untuk mengetahui ukuran yang profesional.

    Selain itu, sambung Ara, audit ini juga untuk memastikan rumah subsidi tetap berkualitas.

    Karena itu, dia menilai, tak perlu takut untuk dilakukan audit.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” jelasnya.

    “Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut di audit,” sambungnya.

  • Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Danantara.

    Sorotan ini datang setelah muncul kabar yang menyebut Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK karena kebal hukum.

    Lewat cuitannya di media sosial X, Ferdinand menaruh kecurigaan bahwa Danantara punya kaitan erat dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Ia bahkan menyebut Danantara ini sebagai salah satu tempat pencucian setelah masa jabatan Jokowi selama dua periode.

    “Makanya saya curiga, jangan-jangan Danantara itu mencuci yang kotor selama 10 tahun Mulyono,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Ferdinand lanjut mempertanyakan alasan kuat mengapa Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK.

    Jika memang benar hal ini terjadi, ia menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk merusak negara.

    “Masa ngga bisa diperiksa BPK dan KPK? Kalian benar-benar mau kerusakan negara,” tuturnya.

    Sebelumnya, isu yang muncul, Danantara dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang kebal hukum.

    Hal itu mengacu pada UU BUMN yang baru, BPI Danantara dapat diperiksa oleh BPK dan BPKP jika ada permintaan dari DPR atau dengan ketentuan tertentu.

    Rencananya, Danantara akan dilaunching pada 24 Februari 2025 mendatang.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Wakil Kepala BPKP beri uang langka kepada Presiden Prabowo

    Wakil Kepala BPKP beri uang langka kepada Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Kepala BPKP beri uang langka kepada Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari memberikan kejutan istimewa kepada Presiden Prabowo Subianto berupa uang langka di sela-sela pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Agustina nampak menyerahkan lembaran uang kertas langka koleksi suaminya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga Presiden Prabowo.

    “Jadi, itu uang. Suami saya mengoleksi uang-uang sejarah dulu,” katanya saat ditanya tentang benda apa yang diberikan kepada Presiden Prabowo.

    Momen tersebut terjadi saat Agustina bersalaman dengan Presiden Prabowo, seusai rangkaian prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

    Dikatakan Agustina, uang kertas tersebut memiliki nilai bersejarah bagi Presiden Prabowo, sebab terdapat guratan tantangan dari Soemitro Djojohadikoesoemo – sang ayah dari Presiden Prabowo dalam uang kertas tersebut.

    “Tadi kan ada yang ditandatangani Pak Soemitro. Jadi, seperti reminder saja, karena saya cerita-cerita sejarah-sejarah tentang uang Republik Indonesia,” katanya.

    Uang yang diberikan merupakan mata uang dari tahun 1953, masa ketika ayahanda Presiden Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo, menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    Agustina memberikan dua pecahan uang yakni satu rupiah dan setengah rupiah. Ia menyebut bahwa koleksi uang lama memiliki nilai sejarah yang penting dan generasi muda saat ini mungkin sudah tidak familiar dengan uang fisik karena era digital.

    “Kami mengumpulkan uang-uang lama ini untuk mengingatkan bahwa di baliknya ada sejarah yang menarik,” katanya

    Menurut Agustina, Presiden Prabowo tampak terkejut dan tersentuh menerima uang tersebut.

    “Beliau surprise sih, karena masih ada yang nyimpen uang yang ditandatangani ayahandanya beliau,” kata Agustina.

    Sumber : Antara

  • “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat

    “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat

    “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Reshuffle
    atau perombakan kabinet pertama yang dilakukan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto dinilai mulai menjawab kegundahan masyarakat. Terutama, mereka yang khawatir akan dampak dari kebijakan menteri yang akhirnya diganti.
    “Sedikit banyak sudah memberikan jawaban atas keresahan dan gundah gulana masyarakat. Ya, soal informasi yang disampaikan oleh sang menteri yang diganti. Soal UKT (uang kuliah tunggal) naik, SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) naik gitu ya akibat efisiensi,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (19/2/2025).
    Adi mengatakan, saat
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    masih menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), ada sejumlah informasi yang disampaikannya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal, kebijakan yang disebutkan belum sepenuhnya valid.
    Pergantian menteri ini diharapkan menjadi garansi agar ketakutan masyarakat terjawab dan menjaga kondusifitas.
    “Dengan dipecatnya menteri ini tentu ada garansi, SPP dan UKT terkait perguruan tinggi, itu dijamin tidak naik. Apalagi, salah satu tuntutan demo Indonesia Gelap itu adalah supaya SPP tidak naik,” kata Adi.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), dengan melantik enam orang pejabat.
    Dari enam orang pejabat itu, ada satu orang menteri yang dilantik yakni
    Brian Yuliarto
    sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Brian Yuliarto dilantik Keputusan Presiden Nomor 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni Muhamamd Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari.
    Sebelumnya, Ateh menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) kepala BPKP, sedangkan Agustina adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.
    Mereka dilantik berdasarkan Keppres Nomor 27b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pusat Statistik, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
    Amalia sebelumnya merupakan plt kepala BPS, sedangkan Sonny adalah pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
    Amalia dan Sonny dilantik berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
    Lalu, Prabowo juga melantik Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara berdasarkan Keppres Nomor 29b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menarik perhatian pembaca Beritasatu.com dan masuk dalam top 5 news, pada Kamis (20/2/2025) pagi ini. Artikel yang diminati pembaca ini di antaranya mengenai BI yang mempertahankan suku bunga acuan 5,75% hingga reshuffle kabinet daftar menteri dan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

    5 Top News

    1. BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

    Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI-rate) pada level 5,75 persen. Suku bunga deposit facility juga tetap 5 persen dan suku bunga lending facility 6,5 persen. 

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 18-19 Februari 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, langkah ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam target pemerintah sebesar 2,5 ±1 persen pada 2025-2026, serta menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    2. Deretan Kontroversi Menristekdikti Satryo yang Diisukan Kena Reshuffle Kabinet

    Menteri pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Menristekdikti) Satryo Soemantri Brodjonegoro terkena reshuffle Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (19/2/2025).

    Posisinya sebagai menristekdikti digantikan oleh sosok akademisi dengan gelar profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yulianto.  Ia merupakan sosok ilmuwan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang nanoteknologi.

    Isu reshuffle Menristekdikti Satryo Soemantri Brodjonegoro mencuat setelah beberapa waktu lalu ia menjadi sorotan publik karena ramai-ramai didemo oleh pegawainya. Dalam demo tersebut, mereka memprotes kepemimpinan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dianggap arogan dan kasar terhadap para pegawai. 

    3. Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri dan Pejabat Negara yang Dilantik Prabowo

    Top 5 news berikutnya mengenai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (19/2/2025) sore. Salah satu menteri yang terkena reshuffle adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Satryo digantikan oleh guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yuliarto.

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara.

    4. Dilantik Prabowo, Yusuf Ateh Resmi Jadi Kepala BPKP dan Nugroho Sulistyo Pimpin BSSN

    Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendiktisaintek) dan sejumlah pimpinan badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

    Mereka yang dilantik, adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amelia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen Purn Nugroho Sulistyo Budi.

    Pelantikan mendiktisaintek dan sejumlah kepala badan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

    5. Jadwal Liga Voli Korea Hari Ini, Megawati Bela Red Sparks vs AI Pepper Pukul 17.00 WIB

    Top 5 news terakhir mengenai jadwal Liga Voli Korea yang dikeluarkan federasi setempat, laga AI Peppers vs Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi akan digelar pada hari ini, Senin (19/2/2025) pukul 17.00 WIB.

    Sesuai dengan jadwal Liga Voli Korea, pertandingan tim putri AI Peppers vs Red Sparks hari ini akan digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan.

    Pertarungan tersebut akan menjadi pembuktian tim tuan rumah untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun pekan lalu.

  • Menteri PKP Minta BPK untuk Audit Pengembang Rumah Subsidi

    Menteri PKP Minta BPK untuk Audit Pengembang Rumah Subsidi

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional,” ujarnya usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Ara mengatakan, audit ini perlu dilakukan karena berdasarkan laporan yang diterimanya, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    Seperti tembok rusak hingga pembangunan dilakukan pada daerah rawan banjir.

    “Tim kami sudah menemukan cukup banyak tempat-tempat, saya sendiri turun, ada rumah yang banjir. Ada yang retak-retak belum setahun dan sebagainya,” ujar Ara.

    Masih kata Ara, audit ini bagian dari perbaikan tata kelola pembangunan rumah subsidi. Sekaligus memastikan persoalan serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

    “Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu rumah subsidi tetap berkualitas. Sangat penting. Jangan rumah subsidi tidak berkualitas,” kata Ara.

    Karena itu, Ara mengatakan, para pengembang tidak perlu takut untuk diaudit oleh BPK.

    Dia memastikan audit ini akan dilakukan secara profesional.

    “Kalau bagus, benar, enggak usah takut diaudit. Kenapa perlu takut? Kalau benar bagus, kenapa perlu takut diaudit? Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu,” ucapnya.

  • Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Rabu, 19 Februari 2025 petang, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Simak artikel untuk mengetahui siapa saja yang diberhentikan dan dilantik Prabowo sore hari ini!

    Salah satu perubahan paling menarik perhatian, penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang digantikan oleh Prof. Brian Yuliarto, seorang guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga menunjuk sejumlah pejabat negara lainnya.

    Berikut adalah daftar menteri dan pejabat yang dilantik:

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Brian Yuliarto Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugrogo Sulistyo Budi Wakil Kepala BPS: Sonny Harry Budiutomo Harmadi Wakil Kepala BPKP: Agustina Arumsari Proses Pelantikan Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Upacara pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kepala BSSN, serta sejumlah pejabat lainnya dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan menteri serta sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat baru yang dilantik pada sore tersebut.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang lalu diikuti oleh para pejabat tersebut.

    Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat-pejabat baru tersebut, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, sejumlah pejabat dan menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir dalam upacara pelantikan ini.

    Beberapa di antaranya adalah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Selain itu, hadir pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News