Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPKH

  • Ketenangan Jemaah Haji di Madinah Jadi Prioritas

    Ketenangan Jemaah Haji di Madinah Jadi Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya selaku penyelenggara haji 2025 untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, khususnya bagi gelombang kedua yang mulai berdatangan ke Madinah.

    Menjelang fase kepulangan jemaah haji ke Tanah Air yang akan dimulai pada 26 Juni dari Bandara Madinah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief mengingatkan kepada seluruh petugas agar menjaga stamina dan ritme kerja.

    “Mulai pekan depan, beban kerja akan meningkat. Kita masih menerima jemaah dari Makkah, sekaligus mempersiapkan kepulangan mereka ke Tanah Air. Ini pekerjaan yang kompleks dan padat, jadi saya minta petugas tetap menjaga energi dan fokus,” kata Hilman dalam kunjungannya ke hotel tempat jemaah menginap di Madinah seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/6/2025).

    Hilman berharap agar proses pemulangan jemaah haji ke Tanah Air dapat berlangsung lancar dan aman. “Ketenangan jemaah adalah prioritas kita. Kita harus pastikan seluruh proses berjalan baik hingga mereka tiba kembali ke kampung halaman masing-masing dengan selamat,” ujarnya.

    Terkait dengan akomodasi jemaah selama di Madinah, Hilman mengungkapkan bahwa jemaah haji gelombang kedua yang mulai berdatangan dari Makkah ke Madinah akan tinggal dalam satu hotel.

    Penempatan tersebut, imbuhnya, dilakukan untuk memastikan kemudahan koordinasi dan kenyamanan pelayanan. Beberapa kloter lainnya juga akan menempati hotel yang sama.

    Selain kesiapan akomodasi, Hilman menjelaskan, layanan konsumsi untuk jamaah di Madinah juga telah disiapkan dengan baik. Makanan disesuaikan dengan cita rasa Nusantara dan disediakan oleh dapur katering bersertifikasi yang telah diawasi oleh tim pengendali mutu.

    Dalam perkembangan lain, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menilai, pemberian makan kepada jemaah haji pada tanggal 14–15 Dzulhijjah setelah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi salah satu inovasi penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Kendati diwarnai dengan sejumlah tantangan teknis, langkah tersebut sebagai terobosan positif yang perlu terus dikembangkan ke depan.

    Wakil Ketua Umum IPHI, Anshori mengatakan bahwa penyediaan konsumsi di Armuzna selama puncak ibadah haji merupakan inisiatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam skala besar. “Ini adalah terobosan baru. Meskipun kondisinya padat, petugas tetap berupaya memberikan pelayanan yang sempurna kepada jemaah,” ujar Anshori dalam keterangannya.

    Namun, Anshori juga mencatat bahwa pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari kendala, terutama keterlambatan distribusi makanan akibat kepadatan luar biasa. “Tantangan utamanya adalah logistik. Seluruh jemaah berkumpul di satu lokasi dalam waktu bersamaan, sehingga distribusi pun menjadi sangat kompleks,” jelasnya.

    Menurut Anshori, penting bagi penyedia layanan untuk melakukan persiapan ekstra, termasuk memulai operasional sejak dini hari, serta memperkuat komunikasi kepada jemaah terkait dengan potensi keterlambatan. “Dengan informasi yang jelas sejak awal, jemaah akan lebih memahami jika ada keterlambatan di luar kendali,” ujarnya.

    Adapun, BPKH Limited telah memberikan kompensasi kepada lebih dari 42.000 jemaah dengan total nilai sebesar 862.000 riyal Saudi atau sekitar Rp3,7 miliar, sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan layanan pada 14–15 Dzulhijjah.

    Anshori menilai, langkah cepat yang dilakukan entitas anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji di Arab Saudi itu sebagai upaya penyelesaian yang bijak. Dia juga menegaskan bahwa terobosan pelayanan konsumsi di masa puncak haji harus menjadi bahan evaluasi seluruh pemangku kepentingan.

    “Saya yakin semua pihak memiliki niat baik. Apa yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena situasi yang sangat crowded dan menantang,” tuturnya.

    Ke depannya, IPHI berharap agar layanan konsumsi pasca peristiwa di Armuzna dapat terus diperbaiki dan disempurnakan. “Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lihat layanan ini berjalan lebih lancar, karena ini adalah kebutuhan penting jemaah yang melewati fase paling melelahkan dalam ibadah haji.”

  • Menjawab Tantangan Layanan Haji Indonesia dan Apresiasi untuk Dedikasi Petugas

    Menjawab Tantangan Layanan Haji Indonesia dan Apresiasi untuk Dedikasi Petugas

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2025 telah memasuki proses pemberangkatan jemaah ke Tanah Air.

    Sebagaimana fase kedatangan, kepulangan jemaah ke Tanah Air dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama sudah mulai kembali ke Tanah Air sejak 11 Juni 2025 melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

    Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Selasa (17/6/2025) pukul 22:15 Waktu Arab Saudi (WAS) jemaah haji yang tiba di Tanah Air sebanyak 40.973 orang yang terbagi ke dalam 105 kloter. Jumlah itu mencakup 20% dari total rencana pemulangan sebesar 525 kloter.

    Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu berada di Madinah selama 8 hingga 9 hari, sebelum bertolak ke Indonesia mulai 26 Juni 2025.

    Jemaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi pada gelombang II mulai bergerak ke Madinah pada Rabu (18/6/2025). Perjalanan dari Makkah ke Madinah ditempuh kurang lebih enam jam.

    Pada tahap pertama, ada 18 kelompok terbang (kloter) yang akan diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah mulai pukul 06.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

    Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini berjalan lancar, tanpa insiden besar yang mengganggu pelaksanaan ibadah.

    Kendati demikian, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas berbagai kendala yang menyertai rangkaian ibadah Haji 2025, mulai dari pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

    Dia tidak memungkiri adanya berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Nasaruddin mengakui bahwa tidak ada negara yang sempurna dalam pelaksanaan haji, termasuk Indonesia.

    Menag Nasaruddin menjelaskan, ada sebagian jemaah haji yang mengalami masalah selama fase kedatangan hingga puncak haji di Armuzna. Salah satu contohnya ada pasangan suami istri atau anak-orang tua, atau lansia dan pendampingnya yang terpisah hotel saat di Makkah.

    Selain itu, ada juga jemaah yang mengalami kendala dalam penempatan tenda di Arafah. Menag juga mencatat ada keterlambatan penjemputan di Muzdalifah karena kemacetan hingga proses evakuasi baru selesai 09.40 WAS (atau terlambat 40 menit dari target selesai 09.00 WAS).

    “Kemacetan dan keterlambatan proses evakuasi di Muzdalifah ini tidak hanya dialami oleh jemaah haji Indonesia, tapi juga negara lainnya yang melintas pada jalur taraddudi yang sama,” ujar Menag.

    Namun, Menag menekankan bahwa pelayanan sejauh ini cukup tertib dan berjalan dengan baik. Dia mengapresiasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan pihak Pemerintah Arab Saudi yang telah memungkinkan hajatan besar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini hampir rampung dengan beberapa catatan prestasi.

    “Memang di awal-awal ada krusial karena kami pakai sistem baru ya. Ada keterlambatan penemuan hotel, tetapi itu teratasi semuanya sih sebetulnya, tidak ada yang sampai terbengkalai, terlantar,” katanya di Bandara Jeddah, Minggu (15/6/2025).

    Salah satu indikator catatan prestasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yakni turunnya jumlah jemaah haji yang wafat. Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Minggu (15/6/2026) tercatat ada 279 jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci, turun dari akumulasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 461 jiwa.

    “Alhamdulillah terjadi pengurangan jumlah kematian. Itu juga salah satu indikator yang sangat penting,” katanya.

    Sejalan dengan itu, Menag mengajak semua pihak untuk tidak mendramatisasi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji, melainkan menjadikan hal itu sebagai catatan untuk perbaikan ke depan.

    Dengan tidak mengecilkan kepentingan jemaah yang terdampak kebijakan sistem baru tahun ini, Menag mengatakan keterlambatan dan kemacetan selalu terjadi setiap tahun pada musim haji di Tanah Suci karena padatnya jemaah dari seluruh dunia.

    “Jadi yang penting buat kami adalah seluruh jemaah kita itu menyelenggarakan ibadah hajinya. Tidak ada yang tidak terangkut ke Arafah. Tidak ada yang terangkut melalui Muzdalifah. Tidak ada yang tidak ke Mina,” katanya.

    Layanan Konsumsi

    Terkait dengan isu ketikdaksempurnaan dalam layanan konsumsi, Menag menampik tudingan adanya penelantaran jemaah. Menurut Nasaruddin, yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman karena kondisi lalu-lintas yang macet akibat sejumlah ruas jalan masih ditutup.

    “Jadi itu sebetulnya tidak benar bahwa ada yang terlantar, bahkan itu hanya menunggu bus untuk pindahkan [makanan] ke hotel yang cadangan itu,” kata Nasaruddin.

    Sebelumnya, pasokan makanan jemaah selama sebelum dan sesaat setelah puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipenuhi dengan makanan siap santap yang dipasok oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi.

    Dengan pertimbangan banyak jalan raya di Makkah yang ditutup jelang dan setelah puncak haji sehingga menyulitkan distribusi, jemaah dibekali satu set kardus makanan siap santap berisi enam menu untuk enam kali makan.

    Perinciannya adalah makan pagi, siang, dan malam untuk 7 Dzulhijjah, makan pagi untuk 8 Dzulhijjah, dan makan siang dan makan malam untuk 13 Dzulhijjah. Adapun, pada 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah pagi, makanan jemaah ditanggung oleh syarikah penyedia layanan haji di Arafah dan Mina.

    Dengan skema tersebut, asumsinya katering jemaah akan kembali normal didistribusikan pada 14 Dzulhijjah pagi atau 10 Juni 2025.

    Namun demikian, terjadi keterlambatan pengiriman konsumsi hingga muncul video viral jemaah yang tinggal di hotel 509 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi tidak mendapat suplai makanan.

    “Memang kemarin ada keterlempatan pengiriman makanan ya, karena ada kasus tertentu ya. Kami sudah antisipasi dengan cara, yang tidak dapat makanan itu kami kasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.

    Kompensasi yang diberikan senilai 10 riyal Arab Saudi untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 riyal untuk makan malam. Jemaah di Hotel 614 mendapat kompensasi karena tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juni 2025 atau usai puncak haji.

    Petugas menyiapkan sajian makan malam untuk jemaah haji di dapur Katering Raghaeb, Makkah, Arab Saudi, Selasa (13/5/2025). /Dok.Media Center Haji

    Hingga 16 Juni 2025, lebih dari 42.000 jemaah haji telah menerima kompensasi atas layanan konsumsi yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya pada hari puncak Mina tersebut. Total nilai kompensasi yang telah dibayarkan mencapai lebih dari 862.000 SAR atau sekitar Rp3,7 miliar.

    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya yang tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah.

    BPKH Limited memahami pentingnya layanan konsumsi sebagai bagian dari kenyamanan ibadah jemaah, terlebih setelah menjalani puncak ibadah haji di Armuzna.

    Sidiq menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Namun, dia mengungkapkan adanya kendala teknis yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal.

    “Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca-Armuzna. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” kata Sidiq.

    Namun, BPKH Limited telah mengambil langkah cepat dengan mendistribusikan makanan pengganti seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE), meskipun hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan.

    Direktur BPKH Limited lainnya Iman Nikmatullah menegaskan pihaknya bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan dan berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik, kesiapan mitra, dan koordinasi lapangan agar layanan serupa di masa mendatang lebih tertata dan profesional.

    “Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian para jemaah atas kondisi ini. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga dengan perbaikan terus-menerus,” tuturnya.

    BPKH Limited menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan relawan yang turut membantu upaya perbaikan layanan di lapangan.

    Sebagaimana diketahui, pada musim haji 1446 H ini, BPKH Limited mendapatkan mandat untuk mengelola berbagai aspek layanan haji, termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Zulhijah, bumbu Nusantara, serta pengelolaan area komersial.

    Selain itu, BPKH Limited juga mendukung pengadaan lapak kuliner Nusantara dan layanan kargo barang untuk jemaah.

    Tidak Ada Kondisi Genting…

  • BPKH Limited Salurkan Kompensasi Rp3,7 Miliar untuk 42.000 Jemaah Haji

    BPKH Limited Salurkan Kompensasi Rp3,7 Miliar untuk 42.000 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia untuk 1446 Hijriah/2025 telah memasuki proses pemberangkatan jemaah ke Tanah Air. Gelombang pertama bahkan sudah mulai kembali ke Indonesia sejak 11 Juni 2025 melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

    Sementara itu, untuk jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu berada di Madinah sebelum bertolak ke Indonesia mulai 26 Juni 2025.

    Sejalan dengan itu, entitas anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, BPKH Limited mengambil langkah cepat dalam merespons kekurangan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah atau 10 Juni 2025.

    Hingga 16 Juni 2025, lebih dari 42.000 jemaah haji telah menerima kompensasi atas layanan konsumsi yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya pada hari puncak Mina tersebut. Total nilai kompensasi yang telah dibayarkan mencapai lebih dari 862.000 SAR atau sekitar Rp3,7 miliar.

    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi serta wujud kepedulian terhadap jamaah haji Indonesia.

    “Kompensasi ini bukan sekadar bentuk pemulihan, tetapi juga simbol penghormatan atas hak-hak jemaah. Kami berharap langkah ini menjadi standar yang diteladani oleh seluruh penyedia layanan haji, demi menjaga integritas dan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan,” kata Sidiq dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Adapun, penyaluran kompensasi tersebut dilakukan secara transparan dan cepat, sejalan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas yang dijunjung oleh BPKH Limited.

    Perusahaan juga telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menerapkan sejumlah perbaikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Sidiq berharap agar inisiatif yang dilakukan BPKH Limited dapat menjadi contoh bagi syarikah dan penyedia layanan haji lainnya agar turut bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan layanan.

    “Kompensasi yang cepat dan tepat merupakan wujud kepekaan serta kepedulian terhadap hak-hak jemaah dalam menjalankan ibadah haji secara khusyuk dan nyaman,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, pada musim haji 1446 H ini, BPKH Limited mendapatkan mandat untuk mengelola berbagai aspek layanan haji, termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Zulhijah, bumbu Nusantara, serta pengelolaan area komersial.

    Selain itu, BPKH Limited juga mendukung pengadaan lapak kuliner Nusantara dan layanan kargo barang untuk jemaah.

  • Kisah Laila, Mantan TKW Jadi Bos Restoran Saat Musim Haji

    Kisah Laila, Mantan TKW Jadi Bos Restoran Saat Musim Haji

    Bisnis.com, MAKKAH — Puluhan tahun menetap di Tanah Suci tak membuat kerinduan Yokrahmawati (63) luntur kepada tanah kelahirannya. Matanya langsung berkaca-kaca ketika hendak bercerita asal mula Restaurant Jakarta yang buka selama dua musim haji terakhir di Syisyah, kawasan yang berdekatan dengan hotel-hotel jemaah haji Indonesia, juga tidak jauh dari Kantor Urusan Haji Indonesia Makkah.

    Yokrahmawati sering disapa Laila di tempat tinggalnya kini. Mendulang untung bukanlah tujuan utamanya. Laila, yang pertama kali datang ke Arab Saudi pada 1985 sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) menikmati berbincang dengan orang-orang sebangsanya selama musim haji berlangsung. Hal itu diakuinya mengobati kerinduan akan Tanah Air setelah absen pulang kampung selama kurang lebih 8 tahun terakhir.

    “Kami rindu dengan semuanya, baik makanan, bangsa kita. Kami pulang terakhir 2017, rindu sih, orang negara kita sendiri, gimana gak rindu. Kami ini hanya untuk menghibur ibu-ibu yang datang dari Indonesia aja, tadi juga ngobrol lama sama bapak-bapak dari Sulawesi,” katanya sambil menahan haru, ditemui di gerai Restaurant Jakarta, belum lama ini.

    Laila memulai perjalanan hidupnya di Tanah Suci sebagai TKW di usia yang masih sangat belia, 14 tahun kala itu. Beruntung, Laila dipekerjakan oleh atasan yang baik hati yang membersamainya selama 22 tahun kemudian. Baru setelah dia menikah dan memiliki anak, Laila memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga.

    Bersama suaminya, dia kemudian membuka gerai cafetaria di hotel dekat kawasan Masjidil Haram. Meski demikian, dia mengaku hingga kini masih berhubungan baik dengan keluarga yang mempekerjakannya itu.

    Laila asli Serang, Banten, tetapi mengaku pernah tinggal dan memiliki rumah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Itulah mengapa dia menamakan gerai ini Restaurant Jakarta.

    “Karena kami dari Jakarta, [waktu] bapak meninggal, ibu meninggal, rumah itu dijual. Kalau sekarang [harganya] sudah miliaran. Ibu [dulu] tinggal di pluit. Pluit Raya [ketika] masih alas [hutan], sekarang mah udah high. Lalu, kembali ke Serang,” kenangnya.

    Pengunjung beraktivitas di Restaurant Jakarta di kawasn Syisyah, Makkah, Arab Saudi. Bisnis/Reni Lestari.

    Restaurant Jakarta hanya buka selama musim haji saja. Di luar itu, Laila beraktivitas sebagai ibu rumah tangga sembari membantu suaminya mengurusi beberapa cafetaaria milik keluarganya.

    Di warung ini, Laila mempekerjakan 15 orang, termasuk tiga orang koki asli Indonesia. Jemaah haji Indonesia biasanya mengerubung Restaurant Jakarta jelang makan siang dan makan malam. Ada bakso dan nasi rames dengan berbagai pilihan lauk bisa dinikmati di warung ini.

    Di pagi hari, Laila juga menyediakan jajanan pasar khas Nusantara seperti ketan, onde-onde, ubi rebus, hingga bubur kacang ijo. Harga per porsi makanan bervariasi mulai dari 15 riyal Arab Saudi hingga 30 riyal.

    Meski mengaku bersuka-cita dengan keseharian di Restaurant Jakarta selama musim haji, Laila juga bercerita tidak mudah membangun usaha ini. Terutama terkait dengan biaya sewa gerai yang harus dia bayar kepada warga Arab Saudi pemilik gedung.

    “Enggak gampang merintis usaha kayak gini, biaya sewa [ruko] 100.000 riyal, hampir setengah miliar [rupiah], kontrak sewa untuk satu bulan, kurang lebih 40 hari, belum tenaga, belum supir. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, kami juga nolong tamu Allah, dan tamu Allah juga bantu kami,” kata Laila.

    Di akhir perbincangan, Laila berharap bisa terus membuka gerai makanan selama musim haji mendatang. Tidak mengapa jika dia harus terus berjibaku dengan biaya sewa ruko yang selangit. Melayani jemaah haji yang juga saudara sebangsanya menjadi bayaran yang tak ternilai, mengobati tahun-tahun tanpa kepulangan ke Tanah Air.

    UMKM Indonesia di Tanah Suci

    Di luar Restaurant Jakarta milik Laila, BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, tahun ini menggandeng ratusan pelaku UMKM Indonesia untuk memenuhi gerai-gerai makanan di 205 hotel jemaah Indonesia di Makkah.

    Pengunjung menikmati makan siang di Restaurant Jakarta di kawasn Syisyah, Makkah, Arab Saudi. Bisnis/Reni Lestari.

    Jemaah haji Indonesia bisa menikmati soto boyolali, bebek goreng madura, hingga bakso. Direktur BPKH Limited, Iman Nikmatullah, mengatakan pengelolaan ratusan area komersial tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM Indonesia dan WNI yang bermukim di Arab Saudi. Keuntungan dari pengelolaan area komersial tersebut, akan mengalir kembali kepada jemaah dalam bentuk manfaat dana haji.

    “Mereka adalah mitra kami, mereka bayar [sewa gerai], mereka jualan. Nah, uangnya kembali ke dana haji,” kata Iman.

    Ratusan gerai tersebut disewakan kepada siapapun yang berminat. Ada pengusaha dari Indonesia yang sudah memiliki banyak gerai, seperti SSB, atau tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang berminat mengail rupiah saat musim haji. Hesti Widodo, pemilik Spesial Soto Boyolali (SSB), membuka gerai di 7 titik hotel jemaah Indonesia di Makkah.

    “Kebetulan dulu bapak ibu saya jualan di embarkasi, melayani jemaah haji, terulang seperti itu,” kata Hesti, ditemui di salah satu gerainya di Hotel Safwat Al Shoroq, sektor 5 Wilayah Raudhah, Makkah, Arab Saudi.

    Warung-warung UMKM di Makkah menjadi penyemarak penyelenggaraan haji setiap tahun. Selain memanjakan lidah jemaah yang rindu rasa rumah, juga menjadi cermin dan harapan bahwa rupiah yang mengalir ke Tanah Suci, bisa dikembalikan ke Tanah Air.

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

  • Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi VIII
    DPR Fraksi Partai Nasdem Dini Rahmania meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited melakukan evaluasi menyeluruh usai adanya keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Pasalnya, keterlambatan itu membuat
    jemaah haji
    tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    ”
    BPKH Limited
    sebagai pelaksana layanan konsumsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan bertanggung jawab secara penuh,” kata Dini kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Dia bilang, evaluasi total perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan jamaah haji lebih baik ke depan.
    Komisi VIII DPR pun akan meminta pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat kerja.
    “Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan
    ibadah haji
    agar pelayanan kepada tamu Allah dapat berjalan secara profesional, aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
    Dini mendorong pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi konsumsi haji ke depan.
    Adapun beberapa langkah perbaikan yang diusulkannya meliputi penerapan sistem pengawasan distribusi berbasis teknologi, penyediaan buffer stock sebagai cadangan jika terjadi gangguan, dan seleksi ketat mitra katering yang berbasis kapasitas dan rekam jejak.
    Begitu pun koordinasi lintas lembaga yang lebih erat antara BPKH Limited, Kementerian Agama (Kemenag), dan Petugas Penyelenggara
    Ibadah Haji
    (PPIH).
    Ia pun mengaku keprihatinan atas kendala distribusi konsumsi yang sempat dialami sebagian jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Armuzna.
    Menurutnya, kejadian ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, meski sebagian sudah mendapatkan kompensasi.
    “Persoalan utama bukan pada ketersediaan makanan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi, kurangnya antisipasi perubahan jadwal kepulangan jamaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Terbaru, BPKH Limited menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, sejatinya BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi.
    Akhirnya, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan Usai Armuzna Terima Uang Kompensasi

    Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji yang tidak mendapat katering makanan di hotel Makkah usai puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), mendapatkan kompensasi uang dari BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi yang mengurusi konsumsi jemaah. Sekitar 20.000 jemaah menerima kompensasi uang tunai yang mulai diserahkan di Hotel 614 Makkah, Kamis (12/6/2025).

    Kompensasi yang diberikan senilai 10 riyal Arab Saudi untuk sarapan, 15 riyal untuk makan siang dan 15 riyal untuk makan malam. Jemaah di Hotel 614 mendapat kompensasi karena tidak mendapat makan malam pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Juni 2025 atau usai puncak haji.

    Direktur BPKH Limited Imam Nikmatullah menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaah sekaligus menjanjikan semua jemaah yang terdampak keterlambatan tersebut akan mendapat ganti rugi.

    “Kami akan bertahap kepada hotel-hotel lain kami akan bagikan langsung kepada jemaah. Namun apabila jemaah tidak ada waktu dan bersiap untuk pulang kami insyaallah akan kirimkan melalui rekening masing-masing,” ujar Imam.

    Imam menyebut BPKH Limited telah berupaya menyalurkan makanan siap saji ke jemaah pada 14 dan 15 Dzulhijah. Pihaknya juga menambah dapur lain sehingga masalah keterlambatan makanan bisa diatasi.

    “Kami sudah melakukan langkah-langkah. Pertama, kami sudah menambah dapur reguler kemarin, sehingga di hari kedua lebih cepat dan tertib,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan BPKH Limited akan mengambil langkah hukum terhadap dapur yang bermasalah. Iman pun menyebut ada dua hingga empat dapur yang akan dimintai tanggung jawab dan bakal masuk daftar hitam BPKH Limited. Adapun, total kompensasi yang disiapkan berjumlah sekitar 900.000 riyal hingga 1,5 juta riyal.

    “Tentu akan kami black list kami akan berikan surat peringatan dan juga akan kami minta tangung jawab atas wanprestasi,” ujarnya.

    Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH 2025, Ali Machzumi, mengatakan pemberian kompensasi ini dilakukan sesuai perintah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dia menjamin hak-hak jemaah akan dipenuhi.

    “Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjan PHU untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji kita. Kita juga mengapresiasi kepada BPKH Limited yang berkomitmen memberi kompensasi kepada jemaah haji kita,” ucapnya.

  • BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    BPKH Limited
    menyampaikan permohonan maaf kepada
    jemaah haji
    Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    “Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca Armuzna,” ujar Direktur BPKH Limited
    Sidiq Haryono
    , dikutip dalam keterangan pers, Jumat (13/6/2025).
    Pihaknya mengaku menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal.
    “Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” imbuh dia.
    Sidiq menyampaikan, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Selain menyiapkan makanan utama dan pengganti, BPKH Limited juga menyediakan kompensasi sebesar 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang dan malam bagi jemaah haji yang tidak menerima makanan.
    “Kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus penghargaan terhadap kesabaran dan pengertian jemaah,” kata dia.
    BPKH Limited menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan relawan yang turut membantu upaya perbaikan distribusi makanan di lapangan.
    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makanan Jemaah Terlambat Datang, Menag Jamin Ada Kompensasi Uang

    Makanan Jemaah Terlambat Datang, Menag Jamin Ada Kompensasi Uang

    Bisnis.com , MAKKAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar menjamin adanya uang saku pengganti atas keterlambatan datangnya katering makanan ke hotel-hotel jemaah haji di Makkah, usai rangkaian ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) selesai.

    Sebelumnya, pasokan makanan jemaah selama sebelum dan sesaat setelah puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipenuhi dengan makanan siap santap yang dipasok oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi.

    Dengan pertimbangan banyak jalan raya di Makkah yang ditutup jelang dan setelah puncak haji sehingga menyulitkan distribusi, jemaah dibekali satu set kardus makanan siap santap berisi enam menu untuk enam kali makan.

    Rinciannya, makan pagi, siang, dan malam untuk 7 Dzulhijjah, makan pagi untuk 8 Dzulhijjah, dan makan siang dan makan malam untuk 13 Dzulhijjah. Adapun, pada 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah pagi, makanan jemaah ditanggung oleh syarikah penyedia layanan haji di Arafah dan Mina.

    Dengan skema tersebut, asumsinya katering jemaah akan kembali normal didistribusikan pada 14 Dzulhijjah pagi atau 10 Juni 2025.

    Namun demikian, terjadi keterlambatan pengiriman konsumsi hingga muncul video viral jemaah yang tinggal di hotel 509 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi tidak mendapat suplai makanan.

    “Memang kemarin ada keterlempatan pengiriman makanan ya, karena ada kasus tertentu ya. Kami sudah antisipasi dengan cara, yang tidak dapat makanan itu kami kasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin dalam konferensi pers di Makkah, Rabu (11/6/2025).

    Dengan demikian, Menag menampik tudingan bahwa ada penelantaran jemaah terkait dengan hak konsumsi. Menurutnya, yang terjadi adalah keterlambatan pengiriman karena kondisi lalu-lintas yang macet akibat sejumlah ruas jalan masih ditutup.

    “Jadi itu sebetulnya tidak benar bahwa ada yang terlantar, bahkan itu hanya menunggu bus untuk pindahkan [makanan] ke hotel yang cadangan itu,” kata Nasaruddin.

    Secara keseluruhan, jemaah haji Indonesia 2025 mendapatkan layanan katering yang terstruktur selama berada di Tanah Suci. Total jemaah Indonesia mendapatkan 126 kali makan selama di Tanah Suci, dengan rincian, 27 kali di Madinah, 84 kali di Makkah, dan 15 kali makan selama di Armuzna.

  • Rektor IPB Dorong Ekosistem Pangan Haji Harus Serap Produk Petani dan UMKM Indonesia

    Rektor IPB Dorong Ekosistem Pangan Haji Harus Serap Produk Petani dan UMKM Indonesia

    Bisnis.com, MADINAH — Produk petani dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) perlu terus didorong untuk masuk ke ekosistem pangan haji. Rektor IPB University yang juga anggota Amirulhajj 2025, Arif Satria menekankan pentingnya membangun ekosistem logistik pangan berbasis produk Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Usai mengunjungi perusahaan katering SmartPot yang menyuplai makanan bagi jemaah haji reguler, Arief mengatakan pengadan pasta bumbu sebesar 475 ton pada tahun ini melalui BPKH Limited, perlu diakselerasi tahun depaan dengan dengan inisiasi pada produk pangan lainnya.

    “Tahun ini, kita berhasil mengirim lebih dari 470 ton bumbu dari Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa. Namun ke depan, tidak cukup hanya bumbu. Produk seperti ikan, sayur, daging, bahkan beras harus lebih banyak berasal dari Tanah Air,” kata Arif di Madinah, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Arif, haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga perlu dimanfaatkan sebagai upaya membangun kedaulatan ekonomi umat. Dia berharap produk pangan Indonesia akan semakin meningkatkan daya saingnya terutama di pasar haji Arab Saudi, dan mengimbangi negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Mesir, dan China yang telah banyaak menyuplai bahan baku pangan di Tanah Suci.

    “Kita butuh roadmap. Ekosistem pangan haji harus disiapkan dengan serius. Ini peluang besar bagi petani dan UMKM Indonesia untuk mengekspor produknya secara berkelanjutan, baik untuk haji maupun umrah,” jelasnya.

    Dia berharap ekspor pasta bumbu yang meningkat pesat pada tahun ini akan menjadi awal bagi terbukanya akses petani dan pelaku UMKM Indonesia ke pasar ekspor Arab Saudi, khususnya untuk menyuplai pangan haji.

    “Kita baru [ekspor] bumbu, itu oke, bagus ya, bumbu dan tempe. Terus ke depan kita akan terus ditingkatkan untuk yang berbeda-beda lainnya,” ujarnya.

    Direktur BPKH Limited Iman Nikmatullah, sebelumnya, mengatakan impor bumbu jadi dari Indonesia ke Arab Saudi akan ditingkatkan menjadi 600 ton tahun depan. Pihaknya juga tengah melakukan pendekatan kepada produsen-produsen ikan di Indonesia untuk pengadaan pada musim haji mendatang.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dan ke depan BP [Badan Penyelenggara] Haji. Kami akan mengincar ikan tahun depan. Hanya, ikan kalau mentahan masih kalah dengan Vietnam, tapi kami akan membuat ikan siap santap,” kata Iman saat berbincang dengan Bisnis.com di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/5/2025).

    Dengan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan bumbu, Iman membidik peningkatan penetrasi produk Indonesia di pasar haji Arab Saudi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jemaah Nusantara. Sebelumnya nilai bisnis pengaadaan bumbu Nusantara ke Arab Saudi tahun ini melampui Rp100 miliar.

    “Kami sudah ketemu dengan produsen Indonesia yang mereka dari hulu ke hilir punya [pengolahan]. Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mengolah ikan, dibawa ke dapur, sudah, tinggal dihangatkan,” jelas Iman.