Kementrian Lembaga: BPKH

  • Dulu Jadi Pembalap Moto2, Kini Axel Pons Jalan Kaki dari Spanyol ke Pakistan, Sering Tanpa Alas Kaki

    Dulu Jadi Pembalap Moto2, Kini Axel Pons Jalan Kaki dari Spanyol ke Pakistan, Sering Tanpa Alas Kaki

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang mantan pembalap Moto2, Axel Pons terekam kamera sedang berjalan kaki tanpa menggunakan alas.

    Terlihat Axel Pons menjadi musafir berpenampilan jauh berbeda dibanding saat masih menjadi pembalap.

    Aksi Axel Pons kini viral di media sosial.

    Video itu kemudian diunggah di akun Youtube Pariwisata Pakistan.

    Mantan pebalap asal Spanyol itu kini punya rambut gimbal dan sedang berjalan kaki di Pakistan, dan diketahui sudah berjalan dari Spanyol.

    Pria kelahiran tahun 1991 itu mengatakan, dirinya telah meninggalkan dunia balap dan memutuskan hijrah untuk mencari Tuhan.

    Perjalanan spritualnya telah dilakukan selama enam tahun dan dilakukan dengan berjalan kaki tanpa alas atau nyeker. 

    Kemudian saat ditanya oleh perekam video, Pons mengenalkan diri dengan nama baru. 

    “Nama saya Isa. Saya sudah dari mana-mana dan telah berjalan kaki selama tiga tahun dari Spanyol ke Pakistan,” kata Pons pada video tersebut.

    Mantan pebalap Moto2 itu pernah berlaga di arena balap selama 2008-2017.

    Pada awal debutnya di dunia balap dirinya berada di kelas 125cc, kemudian satu tahun kemudian naik ke kelas 250cc.

    Sementara itu karirnya sebagai pembalap Moto2 dimulai pada 2010.

    Rapornya di Moto2 bisa dibilang tidak terlalu gemilang lantaran tidak pernah naik podium.

    Pons pernah melakukan balapan sebanyak 126 kali total 176 poin.

    Ayah Pons merupakan mantan juara dunia balap yakni Sito Pons.

    Sementara itu, kisah jalan kaki lainnya juga dialami oleh dua pria asal Malaysia.

    Perjuangan dua pria untuk bisa menunaikan ibadah haji ini menjadi inspirasi.

    Pasalnya keduanya memilih jalan kaki 50 km setiap hari untuk ke Mekkah.

    Kisahnya pun viral di media sosial.

    Dua pria tersebut diketahui bernama Mohamad Al Bukhari Ellia (26) dan Mohamad Azizul Abdullah (34).

    Keduanya merupakan warga Malaysia.

    Mereka jalan kaki dari Malaysia menuju Mekkah untuk bisa haji tahun depan.

    Dikutip dari mStar via Tribun Trends pada Jumat (6/12/2024), Al Bukhari dan Azizul merupakan kerabat.

    Mereka mengatakan, keinginan berwisata ke Tanah Suci dengan berjalan kaki sudah dimulai sejak tiga tahun lalu.

    Namun karena kendala tertentu, rezeki untuk berwisata ini sudah tahun ketiga tercapai.

    “Alhamdulillah hari ini (3 Desember) adalah hari ketiga dakwah kami,” kata Al Bukhari.

    Kedua bersaudara yang memulai perjalanan Minggu lalu dari Kampung Changkat Lobak, Bagan Serai, Perak ini menambahkan, berbagai persiapan telah mereka lakukan sejak 2022 sebagai persiapan menyukseskan misi tersebut.

    “Persiapan yang dilakukan adalah sik dan mental. Di antaranya kami berjalan kaki dari Kampung Changkat Lobak hingga Cameron Highlands yang jaraknya sekitar 200 kilometer (km),” bebernya.

    “Selain itu, kami banyak melakukan latihan kebugaran seperti jogging dan hiking,”

    Latihan-latihan ini dilakukan secara konsisten.

    Aksi nekat dua bersaudara asal Malaysia ini viral, jalan kaki menuju ke Mekkah untuk menunaikan haji di tahun 2025. (mStar)

    “Persiapan penting lainnya, kami juga melakukan riset tentang rute yang akan ditempuh, cuaca dan lain sebagainya. 

    Kami banyak bertanya kepada masyarakat yang punya pengalaman bepergian dengan sepeda dan jalan kaki,” kata Azizul yang merupakan peternak ayam kampung.

    Menurut Azizul lagi, mereka bertujuan tiba di Riyadh, Arab Saudi saat Ramadan dan merayakan Idul Fitri di negara tersebut.

    “Petualangan ini bukan jalan kaki langsung. Kita akan terus berjalan kaki menuju Bangkok, sebelum menaiki pesawat menuju India. Dari India, kita melanjutkan petualangan dengan berjalan kaki kembali ke Arab Saudi,” ucapnya.

    “Insya Allah, kami menargetkan perjalanan antara 30 km hingga 50 km sehari,”

    “Biasanya kami singgah untuk istirahat untuk sholat dan jika cuaca tidak memungkinkan. Semua tergantung cuaca. Alhamdulillah sejauh ini kesehatan kami dalam keadaan baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Al Bukhari yang merupakan seorang pedagang online mengungkapkan perasaannya tergerak oleh kuatnya dukungan yang diterimanya tidak hanya dari keluarganya, tetapi juga masyarakat Malaysia.

    “Saat kami membagikan petualangan ini di TikTok, terlalu banyak doa dan kata-kata penyemangat dari orang-orang virtual.

    Begitu pula saat kami bertemu di tengah jalan.

    Kami juga terharu menerima undangan dari Mat Western yang ingin merayakan bersama. 

    Alhamdulillah sejuta terima kasih kepada keluarga, saudara, warga desa, dan semua pihak yang tak henti-hentinya memberikan semangat.

    Yang diharapkan, semoga kisah kita ini dijadikan contoh untuk mengajarkan arti pengorbanan, cinta kasih, ketekunan, arti persahabatan dan nilai-nilai luhur lainnya.

    Jangan lupa, mohon doanya agar misi haji kita tahun 2025 tercapai,” pungkas Al Bukhari.

    Aksi nekat dua bersaudara asal Malaysia ini viral, jalan kaki menuju ke Mekkah untuk menunaikan haji di tahun 2025. (mStar)

    Sementara itu, seorang sopir truk bernama Abdul Kodir (65) yang mampu naik haji menarik perhatian.

    Warga Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, ini menceritakan perjuangannya mengumpulkan uang untuk berhaji.

    Apalagi penghasilannya sebagai sopir truk terbilang sangat minim.

    Kodir sendiri mengemudikan truk jenis Colt Diesel 120 PS berwarna krem yang hampir berusia 20 tahun.

    Seharusnya truk tersebut ditukar dengan yang baru.

    Namun tidak dilakukan Kodir karena tidak sanggup untuk mencicilnya.

    Selain itu, banyak kenangan dari mobil tua tersebut.

    “Truk ini yang membawa saya pergi haji dan menyekolahkan anak-anak saya sampai sarjana,” tutur Kodir.

    Sambil membenarkan posisi duduk di garasi pinjaman, Kodir menceritakan bagaimana perjuangannya mengumpulkan uang untuk berhaji.

    Saat itu, di tahun 2009, secara hitungan matematika, tidak mungkin dirinya bisa pergi berhaji.

    Penghasilannya saat itu sangat minim, di tengah utang yang lumayan besar, belum ditambah biaya anak kuliah.

    Jika dihitung, dalam sehari, paling besar ia mengantongi Rp 200.000, ada kalanya tidak ada tarikan berhari-hari.

    Untuk itu, ia dan keluarganya selalu berhemat.

    Makan pun jarang dengan daging, ia lebih banyak mengkonsumsi tumisan sayur.

    Meski demikian, keinginannya untuk berhaji sangat besar, walaupun ia tak berani bermimpi karena kondisi ekonomi.

    Suatu hari anak ketiganya yang tahu keinginan orang tuanya meyakinkan untuk nabung sebisanya, diniatkan untuk berhaji, sisanya biar Allah yang menentukan.

    Mendengar ucapan tersebut, dengan bermodal keyakinan, ia meminta istrinya sebisa mungkin menyisihkan uang untuk berhaji.

    Terkadang Rp 10.00, Rp50.000, Rp100.000, seadanya uang sisa kebutuhan rumah tangga.

    “Saat itu saya meyakini Allah bukan memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang Allah panggil.”

    “Bismillah saja, saya percaya semua orang bisa berhaji jika sudah dipanggil Allah,” ungkap dia.

    Dua tahun kemudian, dengan tidak diduga, ia bisa mengumpulkan uang Rp50 juta untuk daftar dua porsi haji bareng sang istri, Karmini.

    Keajaiban kembali datang saat ia harus melunasi karena sudah ada panggilan untuk pergi haji lima tahun kemudian.

    Padahal sebulan sebelum berangkat, ia tidak punya bayangan akan mendapatkan uang dari mana.

    Saat sedang asyik berbincang dengan Kompas.com, imam Masjid Al Hikmah ini teringat harus bergegas ke masjid untuk azan dan memimpin salat asar.

    Di masjid, usai menjalankan salat asar, dia menceritakan kepada teman-temannya, bahwa berhaji menguntungkan.

    Bayangkan, bila sengaja pergi berwisata ke luar negeri 40 hari dengan makan, penginapan, dan lain-lainnya sudah diurus, berapa biaya yang harus dikeluarkan.

    Waktu 40 hari ini mengacu pada masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi untuk berhaji.

    Tapi untuk berhaji sebenarnya murah.

    Apalagi di Tanah Suci, umat muslim bisa menjalankan rukun Islam kelima.

    Ucapan Kodir tersebut merujuk pada catatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Misal, biaya haji reguler 2024 kemarin, sebesar Rp93.410.286 per jemaah.

    Jumlah yang dibayarkan jemaah haji tidak sebesar itu, namun hanya 60 persennya, yakni sebesar Rp 56.046.172.

    Sisanya yang 40 persen atau Rp 37.364.114 per jemaah dibayar dari nilai manfaat yang digelontorkan BPKH.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Komisi VIII DPR RI Dorong Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi Segera Terealisasi

    Komisi VIII DPR RI Dorong Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi Segera Terealisasi

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus mendorong perbaikan berbagai layanan jemaah haji asal Indonesia. 

    Salah satu upayanya lewat pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

    Demikian yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji BPKH yang digelar di Astana Hinggil Somosari Batealit Jepara, Sabtu – Minggu (7/8/2024).

    Menurut Abdul Wachid, perbaikan layanan harus terus dilakukan agar para ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia mendapatkan layanan yang maksimal selama menjalankan Rukun Islam kelima.

    Perbaikan layanan ini mulai dari pesawat, hotel, katering, dan berbagai layanan lain terlebih saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). 

    Perbaikan layanan haji ini juga merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan Pansus Haji.

    “Komisi VIII kemarin sudah ke Arab Saudi. Berbagai temuan saat haji 2024 kita follow up di lapangan agar ada perbaikan layanan saat musim haji tahun 2025,” kata wakil rakyat asal Jepara ini, Minggu (8/12/2024).

    Selama di Arab Saudi, Komisi VIII menggelar pertemuan dengan masyarikh atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi.

    Ada 15 perusahaan yang hadir dalam pertemuan itu.

    Abdul Wachid menegaskan pihaknya tak ingin ada satu perusahaan yang memonopoli layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kemenag RI agar menggelar seleksi terbuka untuk menentukan perusahaan yang akan dipakai saat musim haji 2025.

    “Jadi selama ini yang dipakai masyarikh yang itu-itu saja. Alasannya mereka sudah dipakai sejak lama. Tapi pengalaman haji 2023 dan 2024 menunjukkan layanan yang mereka berikan tak maksimal. Masak kita tega para tamu Allah SWT dari Indonesia tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya, makanya kita ingin ada semacam beauty contest, mana yang terbaik itu yang dipakai oleh pemerintah.”

    “Kita ingin nanti ada beberapa perusahaan yang melayani jemaah haji Indonesia, jadi tak hanya satu. Kita juga ingin jemaah haji yang tanazul mendapatkan layanan full saat Armuzna, ga hanya di Arofah saja seperti yang selama ini berjalan,” jelas anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini.

    Abdul Wachid juga menyoroti soal tiket pesawat jemaah haji yang menurutnya kemahalan. 

    Ia mencontohkan selama ini untuk pesawat anggarannya Rp 34 juta per jemaah.

    Padahal kalau jemaah umrah dari Indonesia tiket pesawatnya hanya sekitar Rp 14 juta – Rp 15 juta.

    “Pihak maskapai beralasan kalau untuk haji mereka pulang dari Arab Saudi itu pesawat dalam kondisi kosong. Kita bisa menerima alasan itu, tapi kalau dihitung mestinya jatuhnya Rp 30 juta untuk PP, bukan Rp 34 juta. Makanya kita mendorong agar maskapai swasta di Indonesia juga bisa melayani jemaah haji agar ada penghematan anggaran dan perbaikan layanan,” tuturnya.

    Komisi VIII juga mendorong agar pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi bisa segera direalisasikan.

    Pihaknya optimis pembangunan Kampung Haji yang terpusat di satu lokasi akan berimbas pada perbaikan layanan haji untuk jemaah asal Indonesia.

    “Bapak Presiden Prabowo berulangkali menegaskan jemaah haji harus dilayani dengan maksimal. Jadi nanti hotel yang lokasinya dekat Masjidil Haram, katering dan berbagai layanan lain terpusat di situ, bahkan koki dan masakannya juga citarasa Indonesia,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

    Jika Kampung Haji Indonesia dibangun pihaknya optimis biaya haji juga bisa ditekan. 

    Nilai manfaat uang tabungan haji yang selama ini dikelola BPKH juga bisa lebih dirasakan oleh jemaah.

    “Tahun lalu ongkos haji Rp 93 juta. Nilai manfaat dari BPKH (subsidi) Rp 36 juta. Jemaah haji sudah punya tabungan Rp 25 juta jadi tinggal nambah Rp 30 juta. Kalau biaya haji bisa ditekan lagi maka uang tambahan yang harus disetor jemaah haji bisa lebih sedikit,” tandasnya.

    Sementara itu, Plt Deputi Portofolio Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Ari Supangat mengatakan selain untuk subsidi haji, nilai manfaat BPKH juga digunakan untuk berbagai hal. 

    Mulai dari pengadaan ambulans, beasiswa,  pembangunan asrama haji, IAIN, masjid, madrasah dan lainnya 

    “Makanya kita sosialisasikan hal ini. Uang tabungan jemaah haji aman dan peruntukan serta manfaatnya juga jelas,” tandasnya . (Ito)

  • Waktu Mendesak, Komnas Haji Dorong Penetapan Biaya dan Kuota Haji 2025

    Waktu Mendesak, Komnas Haji Dorong Penetapan Biaya dan Kuota Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR segera menetapkan besaran biaya dan kuota haji 2025 atau 1446 Hijriah. Mengingat pelaksanaan ibadah haji 1446 H tinggal beberapa bulan lagi, penyelesaian ini sangat mendesak. Berdasarkan jadwal yang dirancang oleh Kementerian Agama, penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci dijadwalkan pada 2 Mei 2025.

    “Apabila menghitung dari hari ini, hanya tinggal 5 bulan lagi, tetapi sampai sekarang Komisi VIII DPR belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jemaah,” kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangan resminya, Jumat (29/11/2024).

    Diketahui, pada Desember 2024 hingga Januari 2025, DPR akan memasuki masa reses. Belajar dari musim haji sebelumnya, Panja Haji telah bekerja intensif sejak awal November 2023, dan hasil pembahasan BPIH disampaikan kepada presiden pada akhir bulan yang sama.

    Persiapan haji yang mepet dinilai berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan haji. Selain itu, calon jemaah membutuhkan kepastian terkait biaya yang harus dilunasi serta jadwal keberangkatan.

    “Waktunya sudah mepet. Saya khawatir apabila persiapannya tidak maksimal, penyelenggaraan haji bisa terganggu. Bagi calon jemaah bisa banyak yang tidak mampu melunasi karena minim sosialisasi dan mendadak, sehingga akan banyak kuota haji yang tidak terserap,” kata Mustolih Siradj.

    Mustolih menambahkan, penyelenggaraan haji memerlukan persiapan matang karena melibatkan berbagai aspek teknis, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan di Arab Saudi, seperti pengurusan dokumen visa dan paspor, jadwal penerbangan, kesehatan, konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga pelaksanaan manasik. Semua hal ini memerlukan perhitungan biaya yang cermat, yang akan dimasukkan dalam komponen BPIH, termasuk biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang wajib dilunasi oleh jamaah, serta subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Keputusan akhir hasil rapat Panja antara Komisi VIII DPR, Kemenag, BPH, dan BPKH nantinya akan diserahkan kepada presiden untuk disahkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Keppres ini akan menjadi dasar hukum penetapan biaya dan kuota haji reguler maupun khusus.

    Kontrak-kontrak terkait kebutuhan jemaah, seperti hotel di Makkah dan Madinah, konsumsi, transportasi, serta pemondokan di Arafah dan Mina, harus segera diselesaikan. Apabila terlambat, lokasi akomodasi jemaah berisiko jauh dari kawasan utama, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta area Mina untuk pelaksanaan di Jamarat. Hal ini akan menyulitkan jemaah, terutama jemaah lanjut usia dan yang berisiko tinggi secara kesehatan, serta membutuhkan pengawasan ekstra dari petugas.

    Pemerintah Arab Saudi sendiri memberlakukan sistem “first come, first serve”. Negara yang lebih cepat memesan akan mendapat layanan lebih baik. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah saat bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Makkah menyarankan agar Indonesia segera menyelesaikan kontrak kebutuhan jemaah, mengingat tempat strategis bisa diambil oleh negara lain jika terlambat.

    Saat ini, kewenangan pembahasan BPIH ada di tangan Komisi VIII DPR, yang akan melibatkan Kemenag, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tanggung jawab utama penyelenggaraan haji tetap berada di Kemenag, karena undang-undang tersebut belum direvisi. Adapun BPH, yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, masih berperan sebagai lembaga supervisi dan koordinasi.

    “Dalam tata urut perundang-undangan, sudah jelas, undang-undang berada lebih tinggi dari Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, Komisi VIII tidak perlu mempertentangkan kewenangan Kemenag dan BPH. Siapa yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana sudah terang diatur dalam undang-undang,” kata Mustolih yang mendesak agar biaya dan kuota haji 2025 segera ditetapkan. 

  • Menag RI Kunker ke Arab Saudi, Bahas Persiapan Haji dengan Menteri Tawfiq Al Rabiah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 November 2024

    Menag RI Kunker ke Arab Saudi, Bahas Persiapan Haji dengan Menteri Tawfiq Al Rabiah Nasional 24 November 2024

    Menag RI Kunker ke Arab Saudi, Bahas Persiapan Haji dengan Menteri Tawfiq Al Rabiah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama Nasaruddin Umar memulai kunjungan kerja ke Arab Saudi, Sabtu (23/11/2024), atas undangan Menteri
    Haji
    dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah.
    Kunjungan ini bertujuan membahas persiapan operasional ibadah
    haji
    tahun 1446 H/2025 M.
    Dalam keterangan pers, Minggu (24/11/2024), Nasaruddin menyampaikan undangan tersebut juga disertai ucapan selamat atas pelantikannya sebagai Menteri Agama.
    “Menteri Tawfiq juga mengundang untuk membicarakan pelaksanaan haji 1446 H/2025 M. Banyak hal yang akan dibicarakan. Di Saudi, akan ada perubahan-perubahan (dalam pelaksanaan haji) yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ini perlu diketahui lebih awal,” ujar Nasaruddin.
    Ia menambahkan, hasil pembahasan selama kunjungan akan dibahas lebih lanjut bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BP Haji). “Sepulang dari Saudi, akan kita sampaikan tentang perlunya penyesuaian-penyesuaian kebijakan kita,” katanya.
    Selain bertemu Menteri Tawfiq, Nasaruddin dijadwalkan mengadakan rapat dengan jajaran Kantor Urusan Haji (KUH) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
    “Kita akan padatkan acara sehingga lebih efisien dan efektif dan segera kembali untuk menyelesaikan langkah-langkah berikutnya di Tanah Air,” ucapnya.
    Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan teknis pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah asal Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Peringatkan KBIHU Jangan Goda Calon Haji Lansia Supaya Pilih Umrah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 November 2024

    DPR Peringatkan KBIHU Jangan Goda Calon Haji Lansia Supaya Pilih Umrah Nasional 17 November 2024

    DPR Peringatkan KBIHU Jangan Goda Calon Haji Lansia Supaya Pilih Umrah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    Komisi VIII DPR RI
    ,
    Marwan Dasopang
    , mengingatkan biro perjalanan umrah untuk tidak menggoda calon jemaah
    haji
    berusia lanjut yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi
    Haji
    Terpadu (Siskohat), supaya memilih menunaikan umrah lantaran daftar tunggu yang panjang.
    Ia menegaskan ibadah umrah tidak dapat menggantikan kewajiban melaksanakan ibadah haji.
    “Saya mohon kepada para pembimbing untuk tidak menggoda calon jemaah haji,” ujar Marwan saat memberikan pernyataan di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (16/11/2024), seperti dikutip dari
    Antara
    .
    Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang kerap menawarkan perjalanan umrah, khususnya kepada
    calon haji
    lanjut usia, dengan alasan antrean keberangkatan haji yang panjang.
    Marwan mencontohkan taktik yang sering digunakan untuk menggoda calon jemaah haji
    lansia
    yakni dengan menyinggung usia.

    “Umur Bapak berapa? Sudah 70 tahun? Masih harus menunggu 5 tahun lagi untuk berangkat haji. Lebih baik umrah dulu, nanti kan juga bisa melihat Ka’bah,” ujar Marwan.
    Marwan menegaskan tawaran seperti ini dapat membahayakan niat calon haji dan bahkan tidak bisa menggantikan kewajiban ibadah haji dengan ibadah sunnah seperti umrah.
    Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dana haji yang terkumpul saat ini mencapai Rp 170 triliun, dengan 5,4 juta calon jemaah haji terdaftar dalam Siskohat. Namun, antrean keberangkatan menjadi persoalan serius, khususnya bagi provinsi-provinsi dengan tingkat pembatalan tinggi.
    Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH, Amri Yusuf, menyebutkan pembatalan keberangkatan haji tertinggi tercatat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
    “Sering kali, calon haji tergoda tawaran umrah karena merasa tidak yakin akan usia mereka yang cukup panjang untuk menunggu antrean keberangkatan haji,” kata Amri dalam Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji di Medan.
    Amri juga menekankan menggantikan kewajiban haji dengan ibadah sunnah seperti umrah bertentangan dengan prinsip agama.
    “Ada hadis yang menegaskan, orang yang mampu berangkat haji namun tidak melaksanakannya lebih baik meninggal dalam keadaan majusi. Ini peringatan keras bagi kita semua,” ujar Amri.
    Ia mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memahami prioritas ibadah. Ibadah haji merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan, terlepas dari panjangnya masa tunggu.
    Marwan berharap pihak penyelenggara haji dan umrah memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, terutama calon jemaah lanjut usia. Ia menekankan keutamaan ibadah haji tetap harus dijaga.
    “Jangan sampai kita tergoda dengan alasan-alasan yang menyesatkan. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sabar,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPKH Ungkap Dana Calon Jemaah Haji Indonesia Capai Rp169 Triliun – Page 3

    BPKH Ungkap Dana Calon Jemaah Haji Indonesia Capai Rp169 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI menyampaikan bahwa total dana calon jamaah haji asal Indonesia saat ini mencapai Rp169 triliun lebih.

    “Sekarang ini jumlah dana haji kita sekitar Rp169 triliun mendekati Rp170 triliun,” ujar anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH Amri Yusuf saat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji di Medan, Sumatera Utara, Jumat (15/11/2024).

    Dalam sosialisasi yang dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kata Amri, dana haji itu merupakan titipan jamaah yang terdaftar sebanyak 5,4 juta orang.

    Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan guna menjaga akuntabilitas atas pengelolaan dana haji oleh BPKH kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang akurat.

    “BPKH ini didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dengan tugas utama mengelola dana haji titipan jamaah,” kata dia, seperti dikutip dari Antara.

    Dia mengungkapkan, sesuai survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dari sekitar 210 juta masyarakat muslim Indonesia, 17 juta orang di antaranya memenuhi syarat menunaikan ibadah haji.

    “Jadi dari 210 juta masyarakat muslim itu, 17 juta adalah masyarakat muslim mempunyai kemampuan dan memenuhi prinsip istitha’ah,” tutur dia.

    Namun yang terdaftar menjadi calon jamaah haji Indonesia saat ini baru berjumlah sekitar 2,4 juta orang karena memiliki kemampuan secara ekonomi untuk berangkat haji.

    “Ada 12 juta lagi. Kenapa mereka belum mendaftar?. Mungkin karena belum ada kesadaran atau mungkin belum mau meninggalkan kebiasaannya,” papar dia.

  • DPR Peringatkan KBIHU Jangan Goda Calon Haji Lansia Supaya Pilih Umrah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 November 2024

    Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian, Ini Isu yang Dibahas Nasional 7 November 2024

    Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian, Ini Isu yang Dibahas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama RI menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia yang akan membahas isu-isu krusial kebijakan penyelenggaraan ibadah
    haji
    1446 Hijriah/ 2025 Masehi.
    Direktur Bina
    Haji
    pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
    Kemenag
    Arsad Hidayat mengatkan, forum ini akan digelar selama tiga hari di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.
    “Ini juga dalam rangka harmonisasi seluruh ormas Islam di mana pada tahun-tahun sebelumnya Mudzakarah Perhajian ini juga pernah diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyyah Situbondo milik Nahdlatul Ulama serta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” ujar Arsad dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).
    Untuk penyelenggaraan pertama di Bandung, akan digelar 7-9 November 2024.
    Mudzakarah ini akan dihadiri oleh lembaga dan kementerian terkait untuk penyelenggaraan haji seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan PT Angkasa Pura.
    Arsad menyampaikan, salah satu isu penting yang akan dibahas adalah penggunaan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Isu lainnya yang akan dibahas dalam Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 adalah terkait kepadatan jemaah haji di Mina.

    Arsad mengatakan, saat ini Kementerian Agama berupaya untuk membangun pemahaman jemaah haji Indonesia yang meyakini bahwa tinggal di Mina hukumnya hanya keutamaan, atau tidak wajib.
    “Saya kira juga tidak mudah untuk mengubah
    mindset
    jemaah yang selama ini mengatakan wajib, tapi setelah kita diskusi dengan para ulama, ternyata ada beberapa madzhab fikih yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu bukan wajib ya, sebenarnya boleh saja, artinya ketika mereka mabit di Mina itu mendapatkan keutamaan dan ketika mereka meninggalkan itu tidak masalah,” tutur Arsad.
    Selain itu, forum Mudzakarah Perhajian nantinya juga akan menyoroti isu pemanfaatan atau pemotongan hewan Dam di Arab Saudi serta skema distribusinya di Tanah Air.
    “Upaya ini sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun lalu, bagaimana memanfaatkan daging Dam melalui pemotongan di Tanah Suci kemudian dikirim ke Tanah Air lalu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, cuma di dalam perjalanannya emang ternyata tidak mudah. Saya kira ini juga menjadi PR kita kedepan untuk mengharmonisasikan regulasi antara Kementerian Agama dengan instansi lain,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    GELORA.CO – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia.

    “Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jamaah haji asal Indonesia,” kata Wamenag saat kegiatan soft launching aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Sumbar dikutip dari Antara, Sabtu (3/11/2024)

    Wamenag mengatakan keinginan Presiden Prabowo tersebut berangkat dari kerisauannya melihat keberadaan jamaah haji asal tanah air yang kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal.

    Padahal, jamaah haji telah menabung atau mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

    “Oleh karena itu, Presiden berencana membangun kampung haji Indonesia dengan segala fasilitas yang bisa memudahkan jamaah,” kata dia.

    Wamenag Romo mengatakan pendirian kampung haji Indonesia di Makkah sebetulnya telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi terutama Pangeran Muhammad Bin Salman.

    “Pangeran Muhammad Bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektare untuk konsesi 100 tahun,” ucapnya.

    Sayangnya, dengan berbagai dinamika yang terjadi rencana pembangunan kampung haji di Kota Makkah tersebut tertunda. Kendati demikian, Presiden terus bertekad mengupayakan pembangunannya.

    “Tapi, untuk pelaksanaan haji tahun ini mungkin kita bisa sewa hotel tiga hingga empat tahun sebagai pengganti sementara kampung haji,” sebut dia.

    Meskipun kampung haji Indonesia tersebut belum terealisasi, Wamenag menyampaikan bahwa kepala negara telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap jamaah haji.

    “Beliau benar-benar prihatin atas apa yang dialami jamaah haji kita di Tanah Suci,” ujar dia.

  • Prabowo Akan Tindak Tegas Bank Pengelola Dana Haji yang Hanya Cari Untung Semata

    Prabowo Akan Tindak Tegas Bank Pengelola Dana Haji yang Hanya Cari Untung Semata

    Padang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas bank pengelola dana keuangan haji yang hanya mencari keuntungan semata.

    “Saya kasih warning, apabila hanya mencari keuntungan dan pelayanan terabaikan, Pak Presiden akan memberikan tindakan yang sangat tegas,” kata dia dalam peluncuran aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Padang, Sabtu (2/11/2024) malam dilansir Antara.

    Muhammad Syafi’i yang kerap disapa Romo tersebut menekankan, setiap bank memiliki andil dalam mengelola setoran uang haji. Untuk itu, wajib mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Jadi, apa pun yang direncanakan bank syariah penerima setoran haji, silakan untuk kemaslahatan, tetapi dengan satu batasan, yakni diarahkan untuk meningkatkan pelayanan haji,” ujar dia.

    Pada kesempatan itu, ia menilai, ekosistem yang sedang dibangun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama lembaga penerima setoran haji lainnya merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama calon jemaah haji.

    Oleh karena itu, anggaran yang dikelola dalam jumlah besar harus selaras dengan pelayanan haji. Kemenag mewanti-mewanti agar pengelolaan dana haji tidak menyeleweng dari tujuan awal.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, BPKH berkomitmen meningkatkan layanan haji, salah satunya lewat peluncuran aplikasi BPKH Apps. “Kami ingin memastikan setiap proses persiapan dan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan amanah,” kata dia.

  • Peringatan Keras Presiden Prabowo Subianto ke Semua Bank yang Kelola Keuangan Haji, Wamenag: Saya Kasih Warning!

    Peringatan Keras Presiden Prabowo Subianto ke Semua Bank yang Kelola Keuangan Haji, Wamenag: Saya Kasih Warning!

    GELORA.CO –  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengungkap peringatan Presiden Prabowo Subianto akan bakal menindak tegas bank yang mengelola dana keuangan haji.

    Romo menuturkan Presiden Prabowo bakal menindak tegas semua bank apabila hanya mencari keuntungan semata.

    “Saya kasih warning, apabila hanya mencari keuntungan dan pelayanan terabaikan, pasti Pak Presiden akan memberikan tindakan yang sangat tegas,” kata dia di Padang, Sabtu (2/11/2024) malam.

    Dia mengatakan hal tersebut pada kegiatan peluncuran aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

    Muhammad Syafi’i yang kerap disapa Romo tersebut, menekankan setiap bank memiliki andil dalam mengelola setoran uang haji maka wajib mengedepankan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

    “Jadi, apa pun yang direncanakan oleh bank syariah penerima setoran haji silakan untuk kemaslahatan tapi dengan satu batasan yakni diarahkan meningkatkan meningkatkan pelayanan haji,” ujar dia.

    Pada kesempatan itu, dia menilai ekosistem yang sedang dibangun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama lembaga penerima setoran haji lainnya merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama calon haji.

    Oleh karena itu, seharusnya anggaran yang dikelola dalam jumlah besar itu selaras atau sejalan dengan pelayanan haji yang optimal. Kemenag mewanti-mewanti agar pengelolaan dana haji tidak menyeleweng dari tujuan awalnya.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan lembaga tersebut terus berkomitmen meningkatkan layanan haji, salah satunya lewat peluncuran aplikasi BPKH Apps.

    “Kami ingin memastikan setiap proses persiapan dan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan amanah,” kata dia.

    Dengan aplikasi ini setiap jamaah dapat mengakses informasi tentang nilai manfaat virtual account, melakukan pembayaran setoran awal dan daftar haji dengan lebih mudah serta mendapatkan informasi terkini mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH dengan prinsip syariah, akuntabel, hati-hati dan profesional.