Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPKH

  • BAZNAS raih empat penghargaan layanan terbaik

    BAZNAS raih empat penghargaan layanan terbaik

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    BAZNAS raih empat penghargaan layanan terbaik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 19:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menutup tahun 2024 dengan meraih empat penghargaan terbaik, sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik kepada masyarakat.

    Empat penghargaan tersebut yaitu; Penghargaan pertama, predikat “Kualitas Terbaik” dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 oleh Ombudsman RI dengan nilai 88,03. 

    Penghargaan kedua, peringkat 3 tertinggi kualifikasi INFORMATIF kategori Lembaga Non Struktural dengan nilai 97.38 pada MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2024. 

    Penghargaan ketiga, pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), BAZNAS meraih nilai 80,14 dengan predikat “A”. 

    Penghargaan keempat, menjadi Juara Pertama dalam ajang bergengsi Anugerah Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Award 2024. 

    “Alhamdulillah ini merupakan pencapaian yang luar biasa di akhir tahun 2024. Semua ini tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak terhadap BAZNAS,” ujar Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA., dalam konferensi pers Penerimaan Penghargaan BAZNAS di Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

    Turut hadir Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI, Aat Sugihartati, Ketua Komisi Informasi Pusat Dr. Donny Yoesguantoro, serta Plt. Kepala ANRI Drs. Imam Gunarto, M.Hum. 

    Kiai Noor menegaskan, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang dilakukan BAZNAS RI. 

    “Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pilar utama keberlanjutan program-program zakat,” katanya.

    Kiai Noor menambahkan, sejumlah penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh elemen di BAZNAS, mulai dari pimpinan, amil, para muzaki, hingga mitra-mitra yang senantiasa mendukung kami. 

    Atas pencapaian ini, BAZNAS pun pendapat apresiasi dari Ombudsman RI, Komisi Informasi Publik, ANRI, dan BPKH. 

    Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan Ombudsman RI, Aat Sugihartati, menyampaikan apresiasi atas peningkatan signifikan nilai kepatuhan BAZNAS. 

    “Hal ini menunjukkan hasil Kerjasama dari seluruh unit di lingkungan BAZNAS untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya. 

    Hal yang sama disampaikan oleh Plt Kepala ANRI, Drs. Imam Gunarto M.Hum. Pihanya menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja kearsipan BAZNAS RI yang melonjak jauh menjadi lebih baik pada tahun 2024.

    “Ini membuktikan BAZNAS telah berusaha dengan gigih memberikan pelayanan informasi yang baik di era keterbukaan informasi ini,” ujarnya.

    Sementara Komisi Informasi Pusat Dr. Donny Yoesguantoro menyampaikan, dengan adanya penilaian tersebut membuktikan bahwa layanan-layan infomasi yang diberikan BAZNAS kepada publik ini telah memenuhi kriteria Undang-Undang No.14 Tahun 2024. 

    “Semoga ke depan publik mendapatkan yang terbaik dari amanah yang sudah diberikan kepada setiap lembaga negara,” ucapnya.seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (1/1). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 

    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.

    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo
    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.
    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.
    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.
     
    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 
     
    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.
    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.
     
    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
     
    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.
     
    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.

    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.
     
    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.
     
    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.

    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mantan Penyidik Senior KPK Dilantik Jadi Pejabat Penting di BP Haji

    Mantan Penyidik Senior KPK Dilantik Jadi Pejabat Penting di BP Haji

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat eselon di BP Haji. Sebanyak 35 pejabat baru dilantik untuk mempersiapkan pelaksanaan haji 2026, dengan empat di antaranya merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Kita melibatkan banyak pihak,” kata Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Keempat mantan pegawai KPK yang dilantik akan mengisi posisi penting di Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji. Mereka adalah:

    Budi Agung Nugraha, mantan penyidik senior KPK, menjabat sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
    Chandra Sulistio Reksoprodjo, mantan Kepala Biro SDM KPK, sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
    March Falentino, mantan penyidik KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.
    Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.

    Tidak hanya dari KPK, dari lembaga penegakan hukum lainnya juga direkrut menjadi pejabat BP Haji. Di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan TNI.

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat eselon di BP Haji. Sebanyak 35 pejabat baru dilantik untuk mempersiapkan pelaksanaan haji 2026, dengan empat di antaranya merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
     
    “Kita melibatkan banyak pihak,” kata Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel
    Keempat mantan pegawai KPK yang dilantik akan mengisi posisi penting di Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji. Mereka adalah:

    Budi Agung Nugraha, mantan penyidik senior KPK, menjabat sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
    Chandra Sulistio Reksoprodjo, mantan Kepala Biro SDM KPK, sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
    March Falentino, mantan penyidik KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.
    Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.

    Tidak hanya dari KPK, dari lembaga penegakan hukum lainnya juga direkrut menjadi pejabat BP Haji. Di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan TNI.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • BSI mengelola Asset Under Custody Rp110 triliun per November 2024

    BSI mengelola Asset Under Custody Rp110 triliun per November 2024

    BSI berupaya mengembangkan bisnis dari berbagai segmen retail maupun wholesale untuk mendorong kemajuan ekosistem halal di tanah air.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendapatkan kepercayaan pengadministrasian Asset Under Custody (AUC) mencapai lebih dari Rp110 triliun sampai periode November 2024.

    Direktur Treasury & International Banking BSI Ari Rizaldi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, menjelaskan BSI berupaya mengembangkan bisnis dari berbagai segmen retail maupun wholesale untuk mendorong kemajuan ekosistem halal di tanah air.

    Dari sisi pengembangan ekosistem layanan wholesale, katanya lagi, perseroan serius menggarap bisnis pasar modal (capital market), yang berfokus pada Bank Kustodian, Treasury, dan Trade services.

    “Sebagai salah satu produk unggulan di BSI, layanan capital market berbasis syariah yang dimiliki BSI, di antaranya safekeeping, fund services, wali amanat dan keagenan,” ujar Ari.

    Ari menjelaskan, pengembangan bisnis treasury BSI mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memberikan solusi finansial yang inovatif dan terpercaya.

    Ia melanjutkan, salah satu komitmen utama adalah pengembangan produk treasury melalui transaksi Pasar Uang Valuta Asing Berbasis Syariah, yang menawarkan alternatif investasi valuta asing ideal bagi lembaga keuangan.

    “Produk ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah,” ujar Ari.

    BSI saat ini tercatat sebagai satu-satunya bank syariah yang berperan sebagai Primary Dealer Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Keuangan.

    Peran ini membuat BSI dapat berkontribusi dalam pasar Surat Berharga Syariah Negara, yang tercermin dalam pencapaian volume transaksi surat berharga yang terus berkembang.

    Per November 2024, volume transaksi SBSN di BSI tercatat lebih dari Rp85 triliun, atau meningkat 65,38 persen year on year (yoy), yang merupakan hasil dari kerja sama solid dengan mitra dan dukungan yang konsisten dari nasabah, yang terus mempercayai BSI untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan produk dan layanan yang dapat diandalkan.

    Selain pengelolaan di bidang capital market dan treasury, ujarnya pula, perseroan juga terus mengembangkan ekosistem wholesale dari berbagai aspek layanan di antaranya bisnis trade finance dan value chain.

    “Yakni bisnis yang berkecimpung dalam berbagai kelolaan layanan perbankan, di antaranya ekspor, impor, supplier financing, distributor financing dan juga cash management,” ujar Ari lagi.

    Sampai November 2024, pertumbuhan bisnis trade finance, value chain dan cash management BSI mengalami pertumbuhan sekitar 14 persen dengan volume transaksi lebih dari Rp415 triliun untuk berbagai nasabah di banyak industri, termasuk industri telekomunikasi, kertas dan energi.

    “Ini membuktikan keseriusan BSI dalam menggarap ekosistem, perdagangan internasional dan transaksi digital,” kata Ari.

    Atas kepercayaan nasabah, BSI memberikan apresiasi kepada para stakeholders yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perseroan, khususnya terhadap aktivitas capital market, treasury, dan trade services sepanjang tahun 2024 melalui acara “Client’s Appreciation Day: Growing Stronger Together Toward 2025”.

    Ari menjelaskan acara ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan engagement serta loyalitas investor dan stakeholders BSI, dalam bentuk peningkatan Product Holding Ratio (PHR), Asset Under Management (AUM) dan Fee Based Income.

    Selain itu, katanya lagi, BSI juga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik untuk industri capital market, treasury, dan trade services.

    “BSI berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik untuk capital market yang aman, nyaman dan terpercaya. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, alhamdulillah, kami berhasil mendapatkan award yang diakui secara internasional berturut-turut di tahun 2023 dan 2024 dari Alpha Southeast Asia sebagai Best Islamic Custody Bank,” ujar Ari.

    Apresiasi kepada nasabah pasar modal syariah BSI yang diberikan dalam kegiatan Award & Appreciation, di antaranya:

    1. Most Active Bank in Treasury Sharia Partnerships: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    2. Best ESG Investor: Badan Pengelola Keuangan Haji.

    3. Most Active Transaction In Capital Market Services: Insurance Company Category: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

    4. Best Retail Mutual Fund: PT Syailendra Capital.

    5. Most Active Investor: Badan Pengelola Keuangan Haji.

    6. First Partner In Bsi Custodian Bank For Digital Banking Category: PT Bank Nano Syariah.

    7. Most Loyal Investor In Capital Market Services: PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

    8. Most Active Transaction For Securities Crowdfunding Category: PT Shafiq Digital Indonesia.

    9. Most Active Global Trade Transaction: Asia Pulp And Paper – Sinarmas Group.

    10. Trade Finance Highest Volume On Energy Sector: PT Energi Listrik Batam – Medco Power Indonesia.

    11. Best Structured Trade & Treasury Solution – PT Wahana Inti Selaras – Indomobil.

    12. First Digital Distributor Financing – PT Wadah Suci.

    13. Best Structured Trade Finance (Telecommunication Industry) – PT Lokatara Abhinaya.

    14. First Mover Client In Money Market Transaction Products: Badan Pengelola Keuangan Haji.

    15. Most Active Client In The Sharia Capital Market – PT Bri Asuransi Indonesia.

    16. Most Outstanding Interbank Transaction Performer – PT Bank Mega Syariah

    17. Most Innovative Partner In Enhancing Islamic Treasury Products – PT Bank Jabar Banten Syariah.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    loading…

    Jemaah haji 2024. Jelang penyelenggaraan haji 2025, Komisi VIII DPR membentuk Panja Haji. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi VIII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid didapuk sebagai ketua.

    “Betul. Iya, kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja,” kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).

    Abdul Wachid didampingi beberapa wakil ketua Panja Haji, yakni Abidin Fikri dari Fraksi PDIP, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

    Secara keseluruhan, kata dia, Panja Haji 2025 berjumlah 21 orang, yang merupakan berasal dari Komisi VIII DPR.

    Legislator dari Partai Gerindra itu menyampaikan kerja Panja Haji akan dimulai pada tanggal 2-10 Januari 2025. Ia berharap, di rentang waktu tersebut, Panja sudah bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan bersama terkait biaya haji 2025.

    “Jadi pembahasannya untuk nanti adalah sesuai ajuan dari Menteri Agama, beliau sudah mengajukan anggaran sekitar 93 juta sekian, nanti kita bahas apakah sudah realistis atau belum. Kalau belum ya kita akan urai satu per satu,” ujarnya.

    Ia optimistis, biaya haji bisa diturunkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Oh masih bisa, sangat bisa (turun lagi biaya haji 2025). Itu kan kita bikin Panja, kan untuk menghitung ulang permohonan dari menteri itu,” pungkasnya.

    Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 sebesar Rp93.386.684,99. Angka itu turun dari BPIH musim haji 1445 H/2025 yakni Rp93.410.286.

    “Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di ruang rapat Banggar DPR, Senin (30/12/2024).

    Dari jumlah itu, Nasaruddin berkata, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49. Sementara, sebanyak Rp28.016.905,5 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    (zik)

  • Mantan Wamenag Dukung Pengurangan Masa Tinggal Jemaah Haji untuk Tekan BPIH

    Mantan Wamenag Dukung Pengurangan Masa Tinggal Jemaah Haji untuk Tekan BPIH

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Wakil Menteri Agama (Mantan Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mendukung rencana pemotongan durasi masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci untuk menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agar lebih murah sehingga tidak memberatkan jemaah. Namun, dia berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan harus lebih baik.

    “Saya kira rencana pemotongan durasi masa tinggal merupakan langkah maju untuk mengurangi BPIH, selama ini pengurangan BPIH hanya bertumpu dari besar kecilnya subsidi nilai manfaat dari BPKH. Jika subsidinya besar maka BPIH menjadi kecil, tetapi jika subsidinya berkurang maka BPIH menjadi mahal,” papar wamenag periode 2019-2023 tersebut.

    Menurut Zainut, pengurangan BPIH dengan cara menambah subsidi dari nilai manfaat merupakan cara yang tidak kreatif dan tidak sehat karena berpotensi menggerus nilai manfaat yang pada akhirnya justru akan merugikan jamaah haji yang masih pada posisi masa tunggu (waiting list).

    Dia menambahkan, ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jemaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jemaah haji masa tunggu.

    Subsidi tersebut, kata Zainut, berasal dari return investasi dana haji para jamaah yang dikelola BPKH. Dana subsidi tersebut sejatinya juga  adalah jatah jemaah haji lainnya yang berangkat belakangan, atau yang biasa disebut jamaah tunggu.

    “Jika nilai manfaat itu dihabiskan untuk subsidi jamaah haji yang berangkat sekarang, maka jemaah haji masa tunggu tidak kebagian. Boro-boro dapat subsidi dari nilai manfaat, jangan-jangan modal pokoknya juga habis tergerus untuk subsidi jemaah haji yang di depan,” paparnya. 

    Zainut berharap penyusunan BPIH harus benar-benar membertimbangkan aspek proporsionalitas dan sustainabilitas keuangan haji. Jangan sampai mengganggu rasa keadilan bagi calon jemaah haji lainnya.

  • Pemerintah dan DPR Bakal Bertemu Pekan Depan, Ada Sinyal Biaya Haji 2025 Bakal Turun – Halaman all

    Pemerintah dan DPR Bakal Bertemu Pekan Depan, Ada Sinyal Biaya Haji 2025 Bakal Turun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pekan depan, Pemerintah dan DPR bakal membahas biaya haji tahun 2025. Ada sinyal, biaya haji bakal turun.

    Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan ada potensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 lebih murah dibanding tahun sebelumnya.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, BPIH 2025 akan dipengaruhi faktor eksternal. Seperti inflasi, nilai tukar dolar AS, dan lainnya.

    “Jadi yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” ujar Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12).

    Nasaruddin menyampaikan, saat ini tengah dibahas aspek-aspek yang bisa membuat jemaah haji lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. 

    Namun, murah yang dimaksud bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan.  “Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas,” imbuhnya.

    Kemenag bersama BPH juga mengkaji durasi waktu haji yang lebih pendek agar dapat menghemat anggaran pelaksanaan haji.

    “Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri, itu kekewenangan kita,” jelas Nasaruddin.

    Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menambahkan, pembahasan BPIH 2025 akan diputuskan bersama panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR pada 30 Desember pekan depan.

    “Tapi hampir kita pastikan ya pak menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja,” ucap Syafi’i.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 akan naik. Kenaikan ini diantaranya dipengaruhi faktor inflasi, kurs, dan avtur. 

    Untuk diketahui, BPIH terdiri dari dua komponen yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dan penggunaan nilai manfaat dari BPKH.

    “(Perkiraan) kalau dalam hitungan kami itu naiknya 5 persen, sekitar Rp 2 juta – Rp 3 juta. Mungkin tahun depan (BPIH) bisa Rp 95 juta atau Rp 96 juta,” jelas Anggota BPKH Amri Yusuf.

    Seperti diketahui, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar Rp 93,41 juta per jemaah. 

    Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah Rp 56,04 juta (60%) dan nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp 37,36 juta (40%).(Kontan)

  • Kemenag Isyaratkan Biaya Naik Haji 2025 Bisa Lebih Rendah dari Tahun Lalu – Halaman all

    Kemenag Isyaratkan Biaya Naik Haji 2025 Bisa Lebih Rendah dari Tahun Lalu – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengisyaratkan ada potensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 akan lebih murah dibandingkan BPIH  tahun sebelumnya.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, BPIH 2025 akan dipengaruhi faktor eksternal. Seperti inflasi, nilai tukar dolar AS, dan lainnya.

    “Jadi yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” ujar Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Terkait hal ini, Pemerintah dan DPR akan membahas biaya haji tahun 2025 pada pekan depan.

    Nasaruddin menyampaikan, saat ini tengah dibahas aspek-aspek yang bisa membuat jemaah haji lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah. 

    Namun, BPIH yang lebih murah yang dimaksud bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan.  “Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas,” imbuhnya.

    Kemenag bersama BPH juga mengkaji durasi waktu haji yang lebih pendek agar dapat menghemat anggaran pelaksanaan haji.

    “Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri, itu kekewenangan kita,” jelas Nasaruddin.

    Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menambahkan, pembahasan BPIH 2025 akan diputuskan bersama panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR pada 30 Desember pekan depan.

    “Tapi hampir kita pastikan ya pak menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja,” ucap Syafi’i.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 akan naik. Kenaikan ini diantaranya dipengaruhi faktor inflasi, kurs, dan avtur. 

    BPIH terdiri dari dua komponen yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dan penggunaan nilai manfaat dari BPKH.

    “(Perkiraan) kalau dalam hitungan kami itu naiknya 5 persen, sekitar Rp 2 juta – Rp 3 juta. Mungkin tahun depan (BPIH) bisa Rp 95 juta atau Rp 96 juta,” jelas Anggota BPKH Amri Yusuf.

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar Rp 93,41 juta per jemaah. 

    Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah Rp 56,04 juta (60%) dan nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp 37,36 juta (40%).

    Laporan Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Sumber: Kontan

     
     
     
     
     

  • Siasat Prabowo Turunkan Ongkos Haji di 2025

    Siasat Prabowo Turunkan Ongkos Haji di 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berupaya menurunkan ongkos haji di tahun depan. Dengan demikian, ongkos haji bisa lebih murah.

    Prabowo telah meminta jajaran Kementerian Agama yang masih melakukan pengelolaan haji tahun depan untuk mencari cara agar ongkos haji bisa ditekan.

    Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii menegaskan ongkos haji akan turun tahun depan. Soal berapa besarannya, dia bilang nantinya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2025 akan dibahas di Panitia Kerja dengan Komisi VIII DPR.

    “Hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu nggak bisa disebut sekarang. Karena harus ada kesepakatan di Panja,” beber Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Prabowo, kata Syafii, meminta agar Kementerian Agama mencari biaya-biaya yang bisa dirasionalisasi dari BIPIH di tahun 2024. Dengan begitu, ongkos haji akan makin murah.

    “Beliau juga melihat banyak cost yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tapi harganya makin murah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan Prabowo juga menggarisbawahi agar penyesuaian harga tidak mengurangi kualitas pelayanan.

    “Murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Jadi tetap ada efisiensi efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya jangan-jangan kita mencari murah, tetapi malah justru pesawat tua jadi itu di-warning juga buat kita,” sebut Nasaruddin.

    Nasaruddin juga mengatakan masalah pembentukan BIPIH juga harus memperhatikan faktor eksternal. Misalnya, ada faktor inflasi, faktor nilai tukar dolar, faktor fluktuasi harga minyak, dan lain sebagainya.

    “Jadi yang jelas bahwa spirit-nya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” beber Nasaruddin.

    Ketika ditanya apakah akan ada penyesuaian kontribusi presentasi biaya dana haji dari BPKH, Nasaruddin mengungkapkan hal itu akan dibahas terlebih dahulu di DPR.

    “Iya nanti habis DPR kita bicarakan. Belum-belum (ada keputusan), nanti,” sebut Nasaruddin.

    Berapa biaya haji saat ini? Cek halaman berikutnya.

    Ongkos Haji Saat Ini

    Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, ongkos haji di Indonesia ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

    Peraturan ini ditandatangani Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menjabat. Tepatnya, beleid itu diteken pada tanggal 9 Januari 2024. Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam aturan itu, besaran BIPIH jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan visa.

    Besaran BIPIH Jemaah Haji Reguler 1445 H/2024 M:

    a. Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870,00
    b. Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139,00
    c. Embarkasi Batam sebesar Rp53.833.934,00
    d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357,00
    e. Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134,00
    f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334,00
    g. Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008,00
    h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334,00
    i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444,00
    j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105,00
    k. Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355,00
    l. Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888,00
    m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334,00

    Sedangkan besaran BIPIH yang bersumber dari petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) jumlahnya sedikit berbeda.

    BIPIH PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.

    BIPIH PHD dan KBIHU:

    a. Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984,00
    b. Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253,00
    c. Embarkasi Batam sebesar Rp91.198.048,00
    d. Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471,00
    e. Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248,00
    f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448,00
    g. Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122,00
    h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448,00
    i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558,00
    j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219,00
    k. Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469,00
    l. Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002,00
    m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448,00

  • Penghimpunan dana naik 157 persen dengan 1,6 juta penerima manfaat

    Penghimpunan dana naik 157 persen dengan 1,6 juta penerima manfaat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Catatan Akhir Tahun 2024:

    LAZISNU PBNU: Penghimpunan dana naik 157 persen dengan 1,6 juta penerima manfaat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 15:33 WIB

    Elshinta.com – NU Care-LAZISNU PBNU menutup tahun 2024 dengan pencapaian luar biasa. Total penghimpunan dana yang tercatat mencapai Rp105.823.262.242, mengalami kenaikan signifikan hingga 157% dibanding tahun 2023. Demikian disampaikan Ketua LAZISNU PBNU, Ali Hasan Bahar di kantor NU Care-LAZISNU PBNU, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    “Selain itu, pada tahun ini NU Care-LAZISNU di tingkat pusat telah memberikan manfaat kepada 1.693.170 penerima manfaat yang tersebar di lima program utama LAZISNU yakni Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Lingkungan, serta Dakwah dan Kemanusiaan,” jelas Habib Ali Hasan.

    Menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin mempercayakan NU Care-LAZISNU sebagai lembaga filantropi yang amanah dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan misi sosial-kemanusiaan.

    Keberhasilan itu, katanya, tidak lepas dari peran seluruh pihak yang mendukung, dari kalangan muzakki, munfiq, serta semua mitra strategis.

    “Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja sama yang luar biasa. Kepercayaan yang diberikan kepada kami adalah amanah besar yang akan terus kami jaga dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat,” ungkapnya.

    Dirinya melanjutkan, program unggulan seperti NU Peduli Palestina tetap menjadi perhatian utama di tahun 2024, selain penyaluran bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Aceh dan aksi global lainnya seperti dukungan pembangunan Masjid dan Pesantren NU di Jepang.

    “NU Care-LAZISNU dalam program NU Peduli Palestina terus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang tengah menghadapi berbagai kesulitan. Juga bantuan untuk pengungsi Rohingya dan bantuan untuk Masjid NU Jepang. Selain itu, respons cepat terhadap bencana alam di dalam negeri juga menjadi bagian dari komitmen NU Care-LAZISNU, seperti bantuan untuk korban banjir di Jawa dan Sumatera, erupsi gunung Lewotobi di NTT serta penanganan bencana yang melanda Sukabumi, Cianjur, dan daerah sekitarnya,” papar Habib Ali Hasan.

    Selain bantuan dalam pilar program dakwah dan kemanusiaan, NU Care-LAZISNU PBNU juga menyalurkan bantuan di bidang pendidikan seperti beasiswa santri duafa, renovasi sekolah terdampak kebakaran, dan bantuan fasilitas pendidikan.

    “Di bidang ekonomi ada bantuan modal usaha untuk duafa dan penyintas kebakaran, serta pelatihan bagi penggerak UMKM. Kemudian di bidang kesehatan ada kegiatan cek kesehatan gratis untuk santri duafa, dan alat bantu bagi difabel. Sementara di bidang lingkungan hidup, ada program penanaman pohon dan bantuan MCK untuk pesantren di Banten,” terangnya.

    Pihaknya menegaskan bahwa sebagai lembaga zakat nasional, NU Care-LAZISNU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program yang dijalankan.

    “Dengan adanya konsolidasi dan kerja sama yang semakin solid, NU Care-LAZISNU optimis akan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

    Ia juga menyebut, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga, NU Care-LAZISNU dari tahun ke tahun mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) atas audit laporan keuangan NU Care-LAZISNU.

    “Terakhir, LAZISNU kembali mendapat predikat WTP dari KAP Mansur Arifin Suharyono dan Rekan atas Laporan Keuangan LAZISNU Tahun 2023. Sementara untuk audit KAP tahun 2024 ini masih dalam proses,” ujar Habib Ali Hasan.

    Belum lama ini, sambungnya, NU Care-LAZISNU yang merupakan mitra program kemaslahatan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI juga mendapat penghargaan.

    “Penghargaan NU Care-LAZISNU sebagai Juara Kategori GRC (Governance, Risk, and Compliance) dalam kegiatan ‘Awarding Mitra Kemaslahatan BPKH 2024’ yang digelar pada 19 Desember 2024,” katanya.

    Selama tahun 2024, lanjutnya, NU Care-LAZISNU juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperkuat lembaga dan memperluas jangkauan kemanusiaan. Salah satunya adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NU Care-LAZISNU yang digelar pada 6-8 September 2024.

    “Rakernas ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program NU Care-LAZISNU dapat tekonsolidasi dengan baik, berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” jelas mubalig dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

    Pihaknya juga menyebut, tahun 2024 juga menjadi momentum penting dalam merayakan Harlah ke-20 LAZISNU yang jatuh pada 1 Desember 2024.

    “Perayaan Harlah 2 Dekade LAZISNU dirayakan dengan kegiatan Maulidan bersama Gen-Z, satu acara yang melibatkan generasi muda untuk mengenalkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Tidak hanya itu, berbagai perlombaan juga digelar untuk masyarakat, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka terhadap lembaga filantropi ini,” bebernya.

    Menjelang akhir tahun, NU Care-LAZISNU kembali menunjukkan komitmennya untuk terus bergerak maju dengan menyelenggarakan Raker LAZISNU PBNU.

    “Rapat kerja ini bertujuan untuk merumuskan berbagai program strategis yang akan dijalankan di tahun 2025. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan LAZISNU ke depannya, terutama dalam mewujudkan LAZISNU sebagai Lembaga Filantropi Islam Terkemuka,” jelasnya.

    Menyambut tahun baru 2025, ia pun mengajak masyarakat untuk terus merawat kepedulian dan membangun kemandirian umat.

    “Mari kita sambut tahun 2025 dengan optimisme dan semangat baru untuk terus menebar manfaat. Dan jangan lupa untuk menunaikan zakat akhir tahun saudara semua, sebagai kewajiban dan wujud rasa syukur kita kepada Allah,” tegasnya.

    Sumber : Elshinta.Com