Kementrian Lembaga: BPKH

  • 22 Bumbu Makanan Khas Indonesia Diperkenalkan untuk Haji di Arab Saudi

    22 Bumbu Makanan Khas Indonesia Diperkenalkan untuk Haji di Arab Saudi

    Jakarta: BPKH Limited, anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkenalkan 22 jenis bumbu khas Indonesia dalam bentuk pasta. Bumbu ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kuliner bagi jemaah haji di Arab Saudi.

    Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, para chef dari dapur di Mekkah menyambut baik inisiatif ini. Mereka menilai bumbu itu akan membuat persiapan makanan lebih cepat dan efisien.

    “Dengan penggunaan bumbu pasta, para penyedia katering dapat menjaga keaslian rasa khas Nusantara. Ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan standar kualitas kuliner jemaah haji Indonesia,” kata Sidiq.

    Sidiq mengungkapkan, 22 jenis bumbu khas Indonesia yang diperkenalkan di antaranya rendang, balado, dan gulai. Dirinya berharap bumbu bentuk pasta dengan cita rasa otentik masakan Indonesia itu dapat meningkatkan efisiensi proses memasak.

    “Untuk musim haji 1446 H (2025), kami telah bekerja sama dengan 76 dapur penyedia katering jemaah haji,” katanya.

    Seperti diketahui, BPKH Limited mengadakan acara pengenalan bumbu pasta pada Senin 24 Februari 2025 di Kantor Urusan Haji Jeddah. Acara ini juga mencakup penandatanganan kontrak dengan perwakilan dapur katering di Mekkah dan Madinah, serta beberapa importir Arab Saudi.

    Inisiatif BPKH Limited ini mendapat dukungan dari BPKH, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Haji Jeddah, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

    Jakarta: BPKH Limited, anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkenalkan 22 jenis bumbu khas Indonesia dalam bentuk pasta. Bumbu ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kuliner bagi jemaah haji di Arab Saudi.
     
    Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, para chef dari dapur di Mekkah menyambut baik inisiatif ini. Mereka menilai bumbu itu akan membuat persiapan makanan lebih cepat dan efisien.
     
    “Dengan penggunaan bumbu pasta, para penyedia katering dapat menjaga keaslian rasa khas Nusantara. Ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan standar kualitas kuliner jemaah haji Indonesia,” kata Sidiq.

    Sidiq mengungkapkan, 22 jenis bumbu khas Indonesia yang diperkenalkan di antaranya rendang, balado, dan gulai. Dirinya berharap bumbu bentuk pasta dengan cita rasa otentik masakan Indonesia itu dapat meningkatkan efisiensi proses memasak.
     
    “Untuk musim haji 1446 H (2025), kami telah bekerja sama dengan 76 dapur penyedia katering jemaah haji,” katanya.
     
    Seperti diketahui, BPKH Limited mengadakan acara pengenalan bumbu pasta pada Senin 24 Februari 2025 di Kantor Urusan Haji Jeddah. Acara ini juga mencakup penandatanganan kontrak dengan perwakilan dapur katering di Mekkah dan Madinah, serta beberapa importir Arab Saudi.
     
    Inisiatif BPKH Limited ini mendapat dukungan dari BPKH, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Haji Jeddah, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Mudik Gratis 2025 BPKH, Khusus Pemudik Arus Balik Lebaran ke Jakarta – Halaman all

    Mudik Gratis 2025 BPKH, Khusus Pemudik Arus Balik Lebaran ke Jakarta – Halaman all

    Berikut ini informasi mudik gratis 2025 dari BPKH untuk pemudik yang ingin kembali bekerja ke Jakarta. Program ini untuk pemudik arus balik.

    Tayang: Selasa, 25 Februari 2025 11:20 WIB

    Instagram @bpkhri

    MUDIK GRATIS 2025 – Foto ini diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Selasa (25/2/2025) memperlihatkan pamflet Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 untuk memfasilitasi pemudik yang ingin kembali ke Jakarta untuk bekerja. Berikut ini cara daftar mudik gratis 2025 BPKH. 

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka program mudik gratis untuk arus balik Lebaran tahun 2025.

    Mudik gratis 2025 BPKH ini diperuntukkan bagi pemudik yang ingin kembali ke Jakarta untuk bekerja.

    Bagi Anda yang ingin mendaftar program ini harus dapat membuktikan bahwa Anda memiliki pekerjaan atau usaha di Jakarta.

    Pendaftaran mudik gratis ini dibuka mulai 24 Februari 2025 hingga kuota terpenuhi untuk 2.500 penumpang.

    Nantinya, pemudik diberangkatkan dari kota-kota tertentu pada 6 April 2025 dengan menggunakan 58 bus eksekutif.

    Syarat Pendaftaran:

    KTP (Soft copy/file digital)
    Kartu Keluarga (Soft copy/file digital)
    Kartu Identitas Anak (KIA)/Akta Kelahiran/Kartu pelajar (Soft copy/file digital) (Jika balik mudik bersama anak)
    Kartu karyawan/pekerja atau identitas lainnya yg membuktikan memiliki pekerjaan atau usaha di Jabodetabek (Soft copy/file digital).

    Kota Keberangkatan dan Penanggung Jawab:

    DI Yogyakarta: Balaikota Yogyakarta
    Penanggung jawab: 0812 2681 7859 (Nadin – BMM)
    Surabaya: Masjid Agung Al Akbar
    Penanggung jawab: 0815 5247 152 (Rizal – LAZUQ)
    Solo: Asrama Haji Donohudan
    Penanggung jawab: 0856 4711 6337 (Osyi – Solo Peduli)
    Garut: SOR RAA Adiwijaya
    Penanggung jawab: 0856 9731 8709 (Haqi – DT Peduli)
    Lampung: Gedung Serbaguna UNILA
    Penanggung jawab: 0812 2681 7859 (Nadin – BMM)

    Ketentuan:

    Calon Pemudik balik tidak sedang mendaftar di program mudik balik dari instansi mana pun.
    Calon Pemudik wajib membuktikan memiliki pekerjaan atau usaha di Jabodetabek.
    Wajib mengisi data diri yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan.
    Peserta mendaftarkan anggota keluarganya maksimal 5 orang (atau total jumlah dalam 1 formulir adalah 5 orang dalam 1 kartu keluarga),
    Formulir wajib diisi oleh calon pemudik dan tidak dapat diwakilkan.
    Balita terhitung 1 kursi.
    Pemudik Balita atau anak wajib melampirkan KIA atau akta kelahiran atau KK yang tercantum nama Pemudik Balita.
    Program ini dibuka untuk Masyarakat umum dan komunitas.

    *) Link pendaftaran mudik gratis Balik Kerja Bareng BPKH 2025 ke Jakarta: https://bit.ly/BalikKerjaBarengBPKH2025.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kepala BPKH Ajak Wisudawan UI Jadi Pribadi Impactful

    Kepala BPKH Ajak Wisudawan UI Jadi Pribadi Impactful

    Depok: Wisudawan Universitas Indonesia (UI) diminta menyiapkan diri menghadapi berbagai tantangan. Wisudawan harus berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah saat menyampaikan sambutannya dalam wisuda semester Gasal 2024/2025 di Balairung UI, Depok, Jawa Barat.

    “Lembaran baru telah dimulai, tapi hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju perjalanan baru yang lebih besar,” ujar Fadlul.

    Sebagai lulusan dari Universitas yang satu-satunya menyandang nama Indonesia, para wisudawan diingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka pikul.

    “Kalian tidak hanya dipersiapkan untuk mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

    Ia mengajak para wisudawan untuk berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

    “Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin, inovator, dan agen perubahan. Pribadi yang unggul dan impactful, sejalan dengan visi Universitas Indonesia,” kata Fadlul.

    Menjadi unggul, berarti memiliki kompetensi, integritas, dan mentalitas pemenang dalam menghadapi tantangan dunia. Sedangkan pribadi yang impactful, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

    Mengenang perjalanan pribadinya, Fadlul menceritakan pengalamannya 25 tahun lalu saat pertama kali diwisuda sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, yang sebelumnya dikenal dengan nama FE UI. 

    Cita-citanya saat itu adalah menjadi Warren Buffet versi Indonesia, tokoh pengelola dana terbesar di dunia.

    “Ternyata untuk sukses dalam mengelola dana, kata kuncinya adalah ikhlas, tidak punya kepentingan pribadi, bekerja keras dan cerdas demi kepentingan dan kemanfaatan investor,” katanya.

    Fadlul juga mengajak semua lulusan UI totalitas di semua lahan pengabdian. Akademisi menjadi guru besar dengan temuan-temuan baru yang membawa penghargaan dunia.

    Jika menjadi politikus, menjadi yang terbaik dan dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang paling dihormati di dunia.

    “Jika ingin berkarier sebagai profesional, jadilah CEO perusahaan terbesar di bursa saham global. Jika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha sukses dengan aset terbesar,” katanya.

    Depok: Wisudawan Universitas Indonesia (UI) diminta menyiapkan diri menghadapi berbagai tantangan. Wisudawan harus berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
     
    Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah saat menyampaikan sambutannya dalam wisuda semester Gasal 2024/2025 di Balairung UI, Depok, Jawa Barat.
     
    “Lembaran baru telah dimulai, tapi hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju perjalanan baru yang lebih besar,” ujar Fadlul.

    Sebagai lulusan dari Universitas yang satu-satunya menyandang nama Indonesia, para wisudawan diingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka pikul.
     
    “Kalian tidak hanya dipersiapkan untuk mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
     
    Ia mengajak para wisudawan untuk berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
     
    “Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin, inovator, dan agen perubahan. Pribadi yang unggul dan impactful, sejalan dengan visi Universitas Indonesia,” kata Fadlul.
     
    Menjadi unggul, berarti memiliki kompetensi, integritas, dan mentalitas pemenang dalam menghadapi tantangan dunia. Sedangkan pribadi yang impactful, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
     
    Mengenang perjalanan pribadinya, Fadlul menceritakan pengalamannya 25 tahun lalu saat pertama kali diwisuda sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, yang sebelumnya dikenal dengan nama FE UI. 
     
    Cita-citanya saat itu adalah menjadi Warren Buffet versi Indonesia, tokoh pengelola dana terbesar di dunia.
     
    “Ternyata untuk sukses dalam mengelola dana, kata kuncinya adalah ikhlas, tidak punya kepentingan pribadi, bekerja keras dan cerdas demi kepentingan dan kemanfaatan investor,” katanya.
     
    Fadlul juga mengajak semua lulusan UI totalitas di semua lahan pengabdian. Akademisi menjadi guru besar dengan temuan-temuan baru yang membawa penghargaan dunia.
     
    Jika menjadi politikus, menjadi yang terbaik dan dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang paling dihormati di dunia.
     
    “Jika ingin berkarier sebagai profesional, jadilah CEO perusahaan terbesar di bursa saham global. Jika menjadi pengusaha, jadilah pengusaha sukses dengan aset terbesar,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    BPKH Fasilitasi UMKM Goes to Hajj untuk Pendaftaran Haji dan Ekspor Rendang ke Tanah Suci

    loading…

    BPKH bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan UMKM Goes to Hajj. Program ini memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar haji. Foto: Ist

    PADANG – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan “UMKM Goes to Hajj”, sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak grup pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.

    “UMKM dapat turut serta dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas, para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM menekankan bahwa potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.

    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.

    Kepala Kanwil DJPb sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Sumbar Syukriah menuturkan DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat.

    DJPb dalam hal ini diminta menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa, dan memberikan rekomendasi. Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu Bumbu dan Rendang di mana industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris.

    “HIPERMI di bawah binaan DJPb Kemenkeu Sumbar diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” ujarnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Endrizal menambahkan pemerintah provinsi siap mendukung program ini.

    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ucapnya.

    (jon)

  • BPKH Dorong UMKM Penuhi Kebutuhan Makanan Haji

    BPKH Dorong UMKM Penuhi Kebutuhan Makanan Haji

    Padang: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan ‘UMKM Goes to Hajj’ sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak group pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, BPKH mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM. 

    “UMKM dapat memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya.

    Wakil Ketua Umum MUI/ Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, Buya Anwar Abbas mengatakan potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.

    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk Hipermi (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.

    Kepala Kanwil DJPb, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan bahwa DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat. 

    DJPb diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi. 

    Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu bumbu dan rendang. Industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris. 

    “Hipermi diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” katanya.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini.

    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ujarnya.

    Padang: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama perbankan dan lembaga pembiayaan syariah mengadakan kegiatan ‘UMKM Goes to Hajj’ sebuah langkah strategis untuk mendorong peluang ekspor bagi pelaku UMKM.
     
    Program ini juga memberikan akses bagi pelaku UMKM dan memberikan kemudahan tenaga kerja untuk mendaftar Haji. BPKH turut mengajak group pengusaha perhotelan, retail, dan eskpor impor di Arab Saudi, untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi.
     
    Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, BPKH mendukung inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelolaan melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM. 

    “UMKM dapat memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia pada musim haji seperti rendang sehingga dengan akses pasar yang lebih luas para pelaku UMKM dapat berkembang untuk mampu mendaftar haji,” ujarnya.
     
    Wakil Ketua Umum MUI/ Ketua PP Muhammadiyah yang membawahi UMKM, Buya Anwar Abbas mengatakan potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang dapat menembus pasar global dan menjadi titik awal pembentukan kota devisa.
     
    “PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang Muhammadiyah di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi dan distribusi produk Hipermi (Himpunan Pengusaha Randang Minang Indonesia),” katanya.
     
    Kepala Kanwil DJPb, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI Satu Sumbar, Syukriah, menegaskan bahwa DJPb mendapatkan Amanah sebagai Regional Chief Economic (RCE) dan Financial Officer (FA) termasuk di Sumatera Barat. 
     
    DJPb diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi. 
     
    Salah satu potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang perlu dikembangkan yaitu bumbu dan rendang. Industri pengelolaan bumbu rendang butuh bahan baku yang erat kaitannya dengan petani dan Sumatera Barat yang agraris. 
     
    “Hipermi diharapkan menjadi wadah berkembangnya suatu proses bisnis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar, mulai dari petani sampai pengusaha rendang yang pada akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar,” katanya.
     
    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program ini.
     
    “Pemerintah provinsi siap menjadi perusahaan pendamping dalam kerja sama program UMKM Goes to Hajj. Kami juga akan mengerahkan dinas dan tenaga pendamping untuk memastikan kelancaran program ini,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Di Hadapan Wisudawan UI, Kepala BPKH: Jadilah Pribadi yang Impactful

    Di Hadapan Wisudawan UI, Kepala BPKH: Jadilah Pribadi yang Impactful

    loading…

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang juga alumnus UI Fadlul Imansyah menghadiri prosesi wisuda di Kampus UI, Depok. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengikuti prosesi Wisuda Semester Gasal 2024/2025 di Balairung UI, Depok. Para wisudawan diharapkank mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang juga alumnus UI Fadlul Imansyah mengajak para wisudawan untuk tidak hanya merayakan pencapaian ini, namun juga mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

    “Lembaran baru telah dimulai, tapi hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju perjalanan baru yang lebih besar,” ujar Fadlul, Sabtu (22/2/2025).

    Sebagai lulusan dari universitas yang satu-satunya menyandang nama Indonesia, para wisudawan diingatkan akan tanggung jawab besar yang mereka pikul.

    “Kalian tidak hanya dipersiapkan untuk mengejar kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya memberi motivasi.

    Fadlul mengajak para wisudawan untuk berani bermimpi besar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. “Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin, inovator, dan agen perubahan. Pribadi yang unggul dan impactful, sejalan dengan visi Universitas Indonesia,” ucapnya.

    Menjadi unggul, berarti memiliki kompetensi, integritas, dan mentalitas pemenang dalam menghadapi tantangan dunia. Sedangkan pribadi yang impactful, mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

    Mengenang perjalanan pribadinya, Fadlul menceritakan pengalamannya 25 tahun lalu saat pertama kali diwisuda sebagai lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, yang sebelumnya dikenal dengan nama FE UI.

  • Sumber Anggaran Pendirian Kampung Haji di Arab Saudi Dipertanyakan

    Sumber Anggaran Pendirian Kampung Haji di Arab Saudi Dipertanyakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sumber anggaran untuk pendirian Kampung Haji di Arab Saudi oleh pemerintah RI masih menjadi tanda tanya.

    Sekretaris Utama Badan Pengelola (BP) Haji, Teguh Dwi Nugroho mengungkapkan pihaknya berharap pembangunan kampung haji dapat diwujudkan.

    Tujuannya semata-mata untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, Kampung haji dapat digunakan sepanjang tahun baik dalam ibadah haji, maupun umrah, serta dapat meningkatkan penerimaan (devisa) negara.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mempertanyakan sumber anggarannya menyusul adanya rencana pendirian Kampung Haji di Arab Saudi

    “Jadi di sini juga ada kampung haji, rencananya. Nah kampung haji ini anggarannya dari mana? APBN kah? Begitu. Karena saya melihat kalau umpama untuk BPKH tentunya itu adalah uang jemaah. Nah kalau umpamanya dari uang jemaah, tentu harus direvisi (UU Haji), memperjelas mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana haji. Jadi di sini ada termasuk dengan revisi undang-undang ini juga harus memperjelas mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana haji,” ujar Inna dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

    Politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini mengingatkan, jangan sampai dengan adanya rencana kampung haji ini, ada klausul investasi yang tidak sesuai peruntukan, sehingga ke depan malah bisa mengalokasikan dana jemaah ke sana.

    Tidak hanya itu, Inna juga mempertanyakan sumber pendanaan dan penggunaannya.

    “Apakah seluruh dana berasal dari biaya penyelenggaran ibadah haji yang dibayarkan jemaah, atau ada subsidi dari pemerintah?!” tanyanya.

  • BPKH Usul Mekanisme Penetapan Biaya Haji di RUU Ibadah Haji & Umrah

    BPKH Usul Mekanisme Penetapan Biaya Haji di RUU Ibadah Haji & Umrah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan mekanisme penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dalam revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, proses penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dimulai dengan penetapan standar biaya masukan oleh BPKH.

    “Ini sebagai referensi dari perhitungan biaya penyelenggara ibadah haji,” kata Fadlul dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Langkah selanjutnya, kata Fadlul, penyelenggara ibadah haji menyusun komponen berdasarkan kebutuhan operasional haji tahun berjalan. 

    Usulan itu selanjutnya diajukan kepada BPKH oleh penyelenggara ibadah haji untuk dilakukan penelahaan oleh badan yang mengelola keuangan haji.

    Pada tahap ini, Fadlul menyebut bahwa BPKH akan melakukan penilaian kelayakan usulan berdasarkan kemampuan keuangan haji. 

    Apabila setelah penelahaan BPKH menyetujui usulan tersebut, maka BPKH dan penyelenggara ibadah haji akan mengajukan usulan tersebut secara bersama-sama ke DPR untuk mendapat persetujuan final.

    Namun, jika usulan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan keuangan haji, BPKH dapat mengusulkan kembali atau memberikan masukan terhadap usulan tersebut.

    “Sehingga prosesnya dapat kembali ke tahap penyusunan oleh penyelenggara ibadah haji,” ujarnya. 

    Melalui mekanisme ini, Fadlul mengharapkan penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Selain itu, penetapan biaya juga diharapkan dapat memerhatikan keberlanjutan keuangan haji demi kepentingan jemaah haji Indonesia. 

    Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI mulai menggelar rapat pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Adapun Komisi VIII DPR RI mulai menggelar rapat pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RUU usul inisiatif DPR ini telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 dan merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR RI.

  • BPKH Tunggu Kemenag dan DPR soal Usulan Kenaikan Setoran Awal Dana Haji

    BPKH Tunggu Kemenag dan DPR soal Usulan Kenaikan Setoran Awal Dana Haji

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunggu pembahasan lebih lanjut dari Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI soal usulan kenaikan setoran awal dana haji.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPKH dan Komisi VIII DPR RI, Kamis, 6 Februari, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengusulkan agar setoran awal haji naik dari Rp25 juta menjadi Rp35juta.

    “Ya sebenarnya (yang menentukan) nanti dua pihak dengan kesepakatan antara Kemenag dan Komisi VIII DPR RI,” ujar Fadlul di Bandung, dikutip Antara, Sabtu, 8 Februari.

    Fadlul menjelaskan meningkatnya setoran awal dan setoran lunas bisa meningkatkan dana kelolaan, mulai dari nilai manfaat maupun virtual account yang akan diterima setiap calon peserta haji.

    Setoran awal Rp25 juta ini sudah berlaku sejak 2010, kala itu Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Agama. Sejak saat itu hingga tahun 2025, tidak ada kenaikan setoran awal haji.

    “Jadi sebenarnya kalau Rp35 juta harusnya tidak jadi masalah. Karena tinggal masalahnya apakah si jamaah bayar sekarang agak lebih besar,” ujar Fadlul.

    Di sisi lain, pada musim haji 2026/2027 pembayaran haji harus dilaksanakan dua kali mengingat penyelenggaraan haji dilakukan dalam persiapan yang mepet.

    “Jadi kita bisa bayar di Januari pengeluarannya dan kita harus bayar di bulan Desember untuk tahun 2027. Hal ini akibat dua musim haji yang juga mepet,” kata Fadlul.

    Fadlul berharap pemerintah dan DPR dapat memutuskan soal usulan kenaikan setoran awal jamaah. Sebagai pihak pengelola uang jamaah, BPKH memastikan kesiapannya untuk menghasilkan dana manfaat yang lebih baik.

    “Bukan penyelenggaraan hajinya dua kali tapi pembayarannya dua kali. Karena mepet, jadi kita bisa jadi bayar di Januari pengeluarannya dan kita harus bayar di bulan Desember untuk tahun 2027,” kata dia.

  • Dana Haji Tumbuh Positif, Kelolaan BPKH 2024 Capai Rp 171,65 Triliun – Page 3

    Dana Haji Tumbuh Positif, Kelolaan BPKH 2024 Capai Rp 171,65 Triliun – Page 3

    Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, pihaknya sudah melakukan review secara bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji agar dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

    Dia memastikan, keterlibatan Dewas juga terlibat aktif dalam pengawasan investasi dan penempatan dana kelolaan BPKH, tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan dana tapi juga memberikan nilai manfaat bagi jemaah.

    “Kami melakukan penilaian dan persetujuan atas investasi penempatan dana haji, juga menjalankan pemantauan, penjajakan serta evaluasi terhadap resiko yang mungkin timbul pada investasi tersebut,” dia memungkasi.

    Sebagai informasi, program kemaslahatan juga tak luput dari pengawasan dewas. Hal itu demi memastikan distribusi dana kemaslahatan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat langsung kepada umat.