Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPKH

  • Fasilitasi Pemudik Kembali ke Perantauan, BPKH Gunakan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat – Halaman all

    Fasilitasi Pemudik Kembali ke Perantauan, BPKH Gunakan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memfasilitasi masyarakat yang kembali ke tempat perantauan setelah menjalani libur Hari Raya Idulfitri pada program “Balik Kerja Bareng BPKH 2025”.

    Pemberangkatan dilakukan serentak di lima kota besar di Indonesia, yakni Surabaya, Solo, Yogyakarta, Garut, dan Lampung.

    “Kami ingin memastikan para pemudik dapat kembali ke tempat perantauan dengan aman dan nyaman untuk melanjutkan aktivitas mereka,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati melalui keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Pembiayaan Balik Kerja Bareng ini, kata Sulistyowati, menggunakan hasil investasi atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH.

    Dirinya mengatakan BPKH memberikan manfaat langsung bagi umat, tidak hanya melalui pengelolaan dana haji, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan sosial.

    “Kami juga ingin memastikan bahwa nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nilai Pokok Dana Abadi Umat tetap kami jaga, dan yang digunakan adalah nilai manfaatnya,” kata Sulistyowati.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi program Balik Kerja Bareng BPKH yang merupakan bukti nyata kontribusi BPKH untuk masyarakat.

    “Ini merupakan bukti kontribusi nyata BPKH untuk meringankan beban pemudik, terutama di Yogyakarta,” kata Singgih.

    Sementara itu Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira mengungkapkan, BPKH tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan haji.

    BPKH juga menggagas berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, melalui optimalisasi Dana Abadi Umat.

    “Program seperti Balik Kerja Bareng ini menjadi salah satu cara BPKH untuk memastikan bahwa manfaat dari dana yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga kerja-kerja BPKH semakin terasa dampaknya bagi umat,” ungkapnya.

    Acara pelepasan rombongan di setiap kota dihadiri dan dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan BPKH menambah khidmat dan semangat kegiatan ini.

    Di Yogyakarta, Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati secara langsung melepas keberangkatan para pemudik dari Balaikota Yogyakarta.

    Di Surabaya, Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan memimpin pelepasan rombongan dari Masjid Agung Al Akbar.

    Sementara itu di Garut, Anggota Badan Pelaksana BPKH H.M. Arief Mufraini melepas para peserta dari Sarana Olah Raga Adiwijaya.

    Sedang di Lampung, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira memimpin pelepasan dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung (UNILA).

    Terakhir di Solo, Deputi Bidang Kemaslahatan BPKH Miftahuddin memimpin acara pelepasan dari Asrama Haji Donohudan.

    Untuk keseluruhan program Balik Kerja Bareng 2025, BPKH menyediakan 52 unit bus full AC dan reclining seat.

    Selama perjalanan, 2.280 peserta juga mendapatkan hiburan, makan berupa nasi box dan snack, kaos Balik Kerja Bareng beserta souvenir dan totebag.

     

  • BPKH fasilitasi ribuan pemudik kembali ke perantauan

    BPKH fasilitasi ribuan pemudik kembali ke perantauan

    Program Balik Kerja Bareng 2025 yang digagas BPKH. (ANTARA/HO-BPKH)

    BPKH fasilitasi ribuan pemudik kembali ke perantauan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 08 April 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah memfasilitasi dua ribuan pemudik kembali ke perantauan di Jabodetabek lewat program “Balik Kerja Bareng BPKH 2025” yang dilakukan secara serentak pada Minggu (6/4). Kegiatan dilakukan serentak di lima kota di Indonesia yakni Surabaya, Solo, Yogyakarta, Garut, dan Lampung. Acara pelepasan rombongan di setiap kota dihadiri jajaran pimpinan BPKH.

    “Kami ingin memastikan para pemudik dapat kembali ke tempat perantauan dengan aman dan nyaman untuk melanjutkan aktivitas mereka. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” ujar Anggota Pelaksana BPKH Sulistyowati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sulistyowati mengatakan pembiayaan Balik Kerja Bareng menggunakan hasil investasi atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH.

    “Kami juga ingin memastikan bahwa nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nilai Pokok Dana Abadi Umat tetap kami jaga, dan yang digunakan adalah nilai manfaatnya,” kata Sulistyowati.

    Sementara itu Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira mengatakan BPKH tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan haji, tapi juga menggagas berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, melalui optimalisasi Dana Abadi Umat.

    “Program seperti Balik Kerja Bareng ini menjadi salah satu cara BPKH untuk memastikan bahwa manfaat dari dana yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga kerja-kerja BPKH semakin terasa dampaknya bagi umat,” kata dia.

    Untuk keseluruhan program Balik Kerja Bareng 2025, BPKH menyediakan 52 bus full AC dan reclining seat. Selama perjalanan 2.280 peserta juga mendapatkan hiburan, makan berupa nasi boks dan makanan ringan, kaos Balik Kerja Bareng beserta suvenir dan totebag. Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi program Balik Kerja Bareng BPKH yang merupakan bukti nyata kontribusi BPKH untuk masyarakat.

    “Ini merupakan bukti kontribusi nyata BPKH untuk meringankan beban pemudik,” katanya.

    Sumber : Antara

  • BPKH Fasilitasi Kepulangan 355 Pemudik Lampung ke Perantauan Lewat Program Balik Kerja Bareng

    BPKH Fasilitasi Kepulangan 355 Pemudik Lampung ke Perantauan Lewat Program Balik Kerja Bareng

    Liputan6.com, Lampung – Sebanyak 355 pemudik asal Lampung difasilitasi kembali ke perantauan mereka di Pulau Jawa melalui program “Balik Kerja Bareng BPKH” yang diinisiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pemberangkatan dilakukan secara seremonial dari Gedung Serbaguna, Universitas Lampung (Unila), Minggu (6/4/2025).

    Para peserta diberangkatkan menggunakan delapan unit bus eksekutif yang telah disiapkan secara gratis. Acara pelepasan dihadiri oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Wakil Wali Kota Bandar Lampung H. Dedy Amrullah, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, serta perwakilan dari Polda Lampung dan sejumlah tokoh masyarakat.

    Acep Riana menyampaikan bahwa program itu merupakan wujud nyata kepedulian BPKH terhadap masyarakat, khususnya para pemudik yang hendak kembali ke kota rantau setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

    “Program ini gratis sepenuhnya. Kami menyediakan bus pariwisata kelas eksekutif, kaus, serta makanan dan camilan selama perjalanan. Ini adalah bagian dari pemanfaatan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang kami kelola,” kata Acep. 

    Dia menerangkan, program “Balik Kerja Bareng” merupakan bagian dari Program Kemaslahatan BPKH, nilai pokok dari DAU tetap dijaga, dan yang digunakan adalah hasil nilai manfaatnya untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

    “Program ini telah berjalan sejak 2023 dan kini memasuki tahun ketiga. Tahun ini, BPKH memperluas jangkauan dengan menambahkan dua rute baru, yakni Lampung dan Garut, melengkapi rute yang sebelumnya sudah mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” terang dia.

    Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani mengapresiasi keterlibatan kampusnya dalam program sosial tersebut.

    “Kami bangga bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih kepada BPKH dan mitra kemaslahatan seperti Baitulmaal Muamalat (BMM) yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung,” ujar Lusmeilia.

    Senada dengan itu, Staf Ahli Gubernur Lampung, Ganjar, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPKH.

    “Program ini sangat membantu masyarakat, tidak hanya meringankan biaya transportasi, tapi juga memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Semoga tahun depan bisa menjangkau lebih banyak pemudik,” katanya.

    Selain di Lampung, program “Balik Kerja Bareng BPKH 2025” juga dilaksanakan serentak di empat kota lainnya, yakni Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan Garut.

  • Memahami Apa Itu Gharar, Dalil, dan Cara Menghindarinya

    Memahami Apa Itu Gharar, Dalil, dan Cara Menghindarinya

    YOGYAKARTA – Dalam dunia keuangan syariah, istilah “gharar” sering kali muncul sebagai konsep yang krusial. Dapat diartikan sebagai ketidakpastian, lantas apa itu gharar?

    Konsep grahar menjadi landasan penting dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran risiko yang berlebihan.

    Mari kita telusuri lebih dalam mengenai gharar, mengapa hal ini dilarang dalam Islam, serta bagaimana dampaknya dalam praktik keuangan sehari-hari.

    Apa Itu Gharar?

    Dilansir dari laman Badan Pengelola Keuangan Haji, dalam terminologi bahasa Arab, istilah “gharar” merujuk pada konsep “spekulasi” atau “ambiguitas”. Istilah ini mengacu pada sesuatu yang tidak memiliki kejelasan.

    Dalam konteks transaksi komersial, gharar menggambarkan situasi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memiliki kepastian atau kejelasan mengenai objek perjanjian, kuantitas, atau kemampuan untuk menyerahkan barang yang diperdagangkan.

    Lebih lanjut, transaksi yang mengandung gharar berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang signifikan bagi salah satu pihak. Kondisi semacam ini dapat memicu kerugian finansial, sengketa, dan ketidakadilan, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

    Baca juga artikel yang membahas Silsilah Sunan Gunung Jati Berdasarkan Naqobah Ansab Maroko

    Ayat Al-Quran tentang Gharar

    Dalam ajaran Islam, penghindaran praktik gharar memiliki dasar yang kuat. Banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menekankan pentingnya menjauhi transaksi yang tidak transparan atau penuh dengan ketidakjelasan. Salah satu landasan utama pelarangan gharar tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29:

    يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚوَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

    Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang didasari kerelaan bersama di antara kamu. Dan janganlah kamu mencelakakan dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

    Ayat di atas menegaskan larangan Allah terhadap perolehan harta orang lain secara tidak sah, yang mencakup praktik-praktik yang mengandung ketidakadilan, termasuk gharar. Cara yang diizinkan adalah melalui perdagangan yang dilandasi kesepakatan bersama, tanpa merugikan pihak manapun.

    Selain itu, masih ada ayat lain yang relevan yaitu:

    وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

    Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang tidak sah dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada penguasa, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

    Melalui ayat di atas kita diingatkan agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang melanggar hukum, misalnya melalui penggunaan unsur gharar dalam transaksi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam berinteraksi.

    Dalam bisnis syariah, menghindari gharar (ketidakjelasan) sangat penting. Pastikan objek transaksi jelas, ada, dan dapat diserahkan. Hindari transaksi atas barang yang belum jelas bentuk atau kondisinya. Harga barang/jasa harus disepakati dan diketahui kedua pihak.

    Setiap transaksi harus transparan, dengan akad yang dipahami dan disetujui semua pihak. Keterbukaan ini meminimalkan sengketa. Hindari perjanjian yang mengandung ketidakpastian besar, agar transaksi adil dan tidak merugikan.

    Dengan kejelasan objek, harga, dan akad, serta menghindari ketidakpastian, praktik gharar dapat dihindari. Transaksi yang adil dan transparan akan terwujud.

    Selain apa itu gharar, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari VOI dan follow semua akun sosial medianya! 

  • Pengelolaan Dana Haji Dikelola secara Transparan dan Profesional

    Pengelolaan Dana Haji Dikelola secara Transparan dan Profesional


    PIKIRAN RAKYAT     – Mengelola dana haji tidak bisa sembarangan. Butuh transparansi dan pengelolaan yang profesional dalam mengelola dana umat tersebut. Komitmen itulah yang ditegaskan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang selama ini mengelola dana haji secara transparan dan profesional.

    Dengan prinsip kehati-hatian, lembaga ini memastikan dana tabungan yang dipercayakan oleh calon jemaah haji dikelola dengan baik demi keberlangsungan ibadah haji di masa mendatang.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana dilakukan dengan mengutamakan prinsip syariah, kehati-hatian, dan akuntabilitas. “Kami selalu berupaya menjaga kepercayaan umat dengan mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah,” ujarnya dalam keterangannya.

    Secara profesional, BPKH memiliki beberapa instrumen investasi yang digunakan untuk mengoptimalkan manfaat dana haji. Salah satunya adalah penempatan dana dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito syariah, dan investasi langsung di sektor riil yang sesuai dengan prinsip syariah. “Kami memastikan seluruh investasi ini tidak hanya aman, tetapi juga memberikan manfaat bagi jemaah,” tambah Fadlul.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Dalam upaya meningkatkan transparansi, BPKH secara rutin melaporkan hasil pengelolaan dana haji kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk laporan tahunan dan portal resmi. Secara pengawasan, lembaga ini juga diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Setiap tahun, laporan keuangan kami diaudit secara independen dan terbuka untuk umum. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami dalam menjaga dana haji,” kata Fadlul.

    Selain itu, BPKH juga telah mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dana sehingga jemaah dapat dengan mudah memantau perkembangan dana mereka. “Melalui platform digital, masyarakat bisa melihat bagaimana dana haji mereka dikelola dan dimanfaatkan,” jelasnya.

    Keberlanjutan dan Manfaat bagi Jemaah

    Hadirnya BPKH tidak hanya membuat tabungan haji sebagai simpanan untuk persiapan haji saja namun juga menjadi manfaat untuk sesama umat Islam (Dok. Pikiran Rakyat)

    BPKH tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan dana haji, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari investasi yang dilakukan dapat dirasakan oleh calon jemaah. Salah satu wujud nyata adalah subsidi biaya haji yang terus diberikan setiap tahunnya.

    “Kami terus berupaya agar dana yang kami kelola dapat membantu menekan biaya haji, sehingga jemaah tidak terlalu terbebani,” ungkap Fadlul. 

    Menurutnya, keberlanjutan dana haji sangat penting agar generasi mendatang tetap bisa menjalankan ibadah haji dengan biaya yang terjangkau.

    “Kami juga perlu mengedukasi ke publik bahwa menabung haji bisa sejak kecil atau usia dini. Kalau dilihat saat ini, masa tunggu haji bisa mencapai 30 tahun,” ungkap Kepala BPKH saat berkunjung ke kantor Pikiran Rakyat beberapa waktu lalu.

    Di sisi lain, BPKH juga aktif dalam berbagai program kemaslahatan, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan sosial berbasis keagamaan. “Kami ingin dana haji tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang akan berangkat haji, tetapi juga bagi masyarakat luas,” katanya.

    Dukungan dari Menteri Agama

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fokus dalam menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.

    “Beliau-beliau ini (BPKH) adalah para pemikir umat yang selalu berusaha memberdayakan dana haji. Tidak bisa diingkari, banyak sekali bantuan yang telah disalurkan BPKH untuk penguatan umat,” kata Menag saat peluncuran Ramadhan Berkah BPKH di Jakarta, dikutip dari Antara.

    Ia menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum dikelola terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.

    “Sejak didirikan pada 26 Juli 2017, BPKH telah berhasil memperkuat umat melalui program-program terukur serta mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel,” ujar Menag.

    Menurut Menag, umat Islam memiliki potensi besar, terutama dalam hal zakat. Data menunjukkan sekitar 87,2 persen umat Islam di Indonesia memiliki rekening di bank, baik dalam bentuk tabungan atau deposito.

    “Jika semua orang yang ber-KTP Islam menyimpan dananya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, maka pengumpulan zakat saja sudah mencapai angka 300 triliun per tahun,” kata Menag.

    Jumlah itu, menurutnya, cukup untuk membiayai 40 juta orang miskin di Indonesia, termasuk mereka yang tergolong miskin ekstrem.

    “Umat miskin mutlak di Indonesia ada sekitar 2,2 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit,” katanya.

    Menag mengusulkan agar BPKH dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberdayakan potensi zakat. Pernyataan tersebut tak terlepas dari kapasitas dan rekam jejak BPKH dalam mengelola besarnya dana haji secara transparan dan profesional.

    “Di samping zakat, ada potensi umat yang lain. Mungkin nanti BPKH bisa berkolaborasi dengan Baznas atau lembaga lain supaya pundi-pundi umat ini dapat diberdayakan secara bersama-sama. Dengan begitu, pengeluaran kita bisa lebih terarah dan produktif,” pungkas Nasaruddin Umar.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

    Profesionalisme BPKH Kelola Dana Haji Diganjar Most Trusted Financial Award 2025

     

    PIKIRAN RAKYAT – Berkat profesionalisme dan transparansi dalam mengelola dana haji, Badan Pengelolaan  Keuangan Haji (BPKH) diganjar penghargaan bergengsi “Most Trusted Financial Brand Awards 2025” kategori Badan Penyelenggara atau Pengelola Pemerintah yang diberikan oleh Investortrust.id dengan Infovesta.

    Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengucapkan rasa terima kasihnya dan menyebut penghargaan ini sebagai semangat baru bagi BPKH.

    “Award ini menjadi penyemangat bagi para insan BPKH dalam mengelola keuangan haji untuk bisa lebih optimal dan terpercaya dalam menghasilkan nilai manfaat bagi seluruh jamaah haji Indonesia,” ujar Fadlul dalam keterangannya di Jakarta.

    Ia pun berharap dengan adanya penghargaan ini, BPKH kedepannya dapat menjadi lembaga pemerintah yang tetap mempertahankan akuntabilitasnya serta dapat menjadi kepercayaan masyarakat khususnya jamaah haji dan umrah. Penghargaan ini memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang mengelola dana keumatan.

    “Kami berharap bahwa BPKH dengan diterimanya award ini akan menjadi lebih baik lagi dan tetap mempertahankan accountability dan reliability dari pengelolaan keuangan haji,” ujar dia.

    Pengelolaan Dana Haji Diawasi Lembaga Lain

    Ia menjelaskan hingga saat ini BPKH terus berusaha menjalankan pengelolaan keuangan haji secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan kerja sama dan pengawasan dari sejumlah lembaga dan instansi pemerintahan. Secara pengawasan, lembaga ini juga diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Setiap tahun, laporan keuangan kami diaudit secara independen dan terbuka untuk umum. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami dalam menjaga dana haji,” kata Fadlul.

    “Sehingga tentu saja selain nilai manfaat yang optimal kami tetap ingin menjaga amanah ini agar dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Muslim Indonesia,” kata Fadlul.

    Selain itu, BPKH juga telah mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dana sehingga calon jamaah dapat dengan mudah memantau perkembangan dana mereka. “Melalui platform digital, masyarakat bisa melihat bagaimana dana haji mereka dikelola dan dimanfaatkan,” jelasnya.

    Dampak Besar Hadirnya BPKH

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengapresiasi keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang fokus menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.

    Menag mengatakan kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jamaah calon haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadhan 1446 H yang digagas BPKH.

    Ia menyoroti perubahan signifikan yang terjadi setelah terbentuknya BPKH. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPKH Ekspor 475 Ton Bumbu Indonesia untuk Jemaah Haji di Arab Saudi

    BPKH Ekspor 475 Ton Bumbu Indonesia untuk Jemaah Haji di Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak perusahaan Arab Saudi, yakni BPKH Limited mengirimkan sebanyak 475 ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan jemaah haji Indonesia.

    Sidiq Haryono, Mudir BPKH Limited, menjelaskan bahwa berbagai macam bumbu tersebut akan digunakan di dapur-dapur yang menyiapkan konsumsi jemaah haji di Makkah dan Madinah selama musim haji tahun ini.

    Menurut Sidiq, inisiatif untuk mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia tersebut bertujuan untuk memberikan cita rasa makanan yang lebih familiar bagi jemaah haji Indonesia, sehingga mereka dapat menikmati makanan yang sesuai dengan selera.

    “Dengan makanan yang lebih sesuai dengan lidah mereka [jemaah haji Indonesia], stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga,” kata Sidiq, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Adapun, proyek ini merupakan hasil seleksi ketat terhadap produsen bumbu Indonesia yang telah dilakukan sejak November 2024. Dari hasil seleksi tersebut, tujuh produsen bumbu terpilih untuk menyediakan 22 jenis bumbu khas Indonesia, seperti bumbu nasi goreng, semur, gulai, rendang, tumis, balado, dan lain-lain.

    Mudir BPKH Limited lainnya, Iman Ni’matullah mengungkapkan bahwa jumlah bumbu yang didatangkan dari Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, jumlah bumbu yang kami distribusikan hanya 76 ton. Tahun ini meningkat menjadi 475 ton, atau naik sebesar 625%. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan bumbu khas Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jemaah haji,” ujarnya.

    Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, imbuhnya, inisiatif bisnis ini juga membawa manfaat finansial bagi penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan bumbu tersebut akan dikembalikan sebagai nilai manfaat keuangan haji dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya.

    Iman mengungkapkan bahwa dapur-dapur penyedia makanan di Makkah dan Madinah menyambut baik inovasi penggunaan bumbu instan dari Indonesia. Selain memastikan cita rasa yang lebih terstandar, penggunaan bumbu pasta juga dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi biaya tenaga kerja, listrik, dan bahan baku lainnya.

    “Kami telah melakukan pendampingan kepada produsen bumbu Indonesia untuk memproses ekspor, termasuk pengurusan izin SFDA [Saudi Food & Drugs Authority], clearance, serta koordinasi dengan importir lokal dan pihak otoritas di Arab Saudi. Sebagai perusahaan merah putih di Arab Saudi, kami senang dapat menjalin sinergi positif dan kolaborasi produktif dengan semua elemen anak bangsa,” kata Iman.

    Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk BPKH, Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Jeddah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta para importir di Arab Saudi.

    Dengan inisiatif ini, BPKH Limited berharap dapat terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi jemaah haji serta meningkatkan optimalisasi dana haji untuk kepentingan umat.

    Sebagai gambaran, pada musim haji 2024 BPKH berhasil mendatangkan 76 ton bumbu Indonesia untuk dipergunakan oleh 78 perusahaan katering di Makkah dan Madinah yang menyediakan konsumsi jemaah haji Indonesia.

    Ke depannya, anak perusahaan BPKH yang berdiri pada 16 Maret 2023 dan berkantor di Makkah tersebut akan memasarkan produk bumbu khas Indonesia di luar musim haji, seperti untuk umrah maupun restoran-restoran Indonesia di Arab Saudi.

  • BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Khas Nusantara ke Saudi untuk Jemaah Haji Indonesia

    BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Khas Nusantara ke Saudi untuk Jemaah Haji Indonesia

    loading…

    BPKH Limited mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Untuk meningkatkan kualitas makanan bagi jemaah haji Indonesia, BPKH Limited mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi. Bumbu-bumbu ini akan digunakan di dapur-dapur yang menyiapkan konsumsi jemaah haji di Mekkah dan Madinah selama musim haji tahun ini.

    Proyek ini merupakan hasil seleksi ketat terhadap produsen bumbu Indonesia yang telah dilakukan sejak November 2024. Dari hasil seleksi tersebut, tujuh produsen bumbu terpilih untuk menyediakan 22 jenis bumbu khas Indonesia, seperti bumbu nasi goreng, semur, gulai, rendang, tumis, balado, dan lain-lain.

    Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono menyampaikan inisiatif ini bertujuan untuk memberikan cita rasa makanan yang lebih familiar bagi jemaah haji Indonesia, sehingga mereka dapat menikmati makanan yang sesuai dengan selera.

    “Dengan makanan yang lebih sesuai dengan lidah mereka, stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga,” ujarnya.

    Mudir BPKH Limited lainnya Iman Ni’matullah mengungkapkan jumlah bumbu yang didatangkan dari Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu, jumlah bumbu yang kami distribusikan hanya 76 ton. Tahun ini meningkat menjadi 475 ton, atau naik sebesar 625%. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan bumbu khas Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jemaah haji,” jelasnya.

    Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, inisiatif bisnis ini juga membawa manfaat finansial bagi penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan bumbu ini akan dikembalikan sebagai nilai manfaat keuangan haji dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya.

    Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Jeddah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta para importir di Arab Saudi.

  • BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia ke Arab Saudi

    BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia ke Arab Saudi

    Mekkah: BPKH Limited mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi. Bumbu-bumbu ini akan digunakan di dapur-dapur yang menyiapkan konsumsi jemaah haji di Mekah dan Madinah.

    Bumbu khas Indonesia itu terdiri dari 22 jenis, di antaranya bumbu nasi goreng, semur, gulai, rendang, tumis, balado, dan lain-lain.

    Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, bumbu ini memberikan cita rasa khas Indonesia, sehingga jemaah dapat menikmati makanan sesuai selera. 

    “Dengan makanan yang lebih sesuai lidah mereka, stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga,” ujarnya.

    Mudir BPKH Limited lainnya, Iman Ni’matullah mengungkapkan jumlah bumbu yang didatangkan dari Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

    “Tahun lalu, jumlah bumbu yang kami distribusikan hanya 76 ton. Tahun ini meningkat menjadi 475 ton, atau naik sebesar 625 persen. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan bumbu khas Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jemaah haji,” jelasnya.

    Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, inisiatif bisnis ini juga membawa manfaat finansial bagi penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan bumbu ini akan dikembalikan sebagai nilai manfaat keuangan haji dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya.

    Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Jeddah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta para importir di Arab Saudi.

    Dapur-dapur penyedia makanan di Mekah dan Madinah menyambut baik inovasi penggunaan bumbu instan dari Indonesia. Selain memastikan cita rasa yang lebih terstandar, penggunaan bumbu pasta juga dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi biaya tenaga kerja, listrik, dan bahan baku lainnya.

    “Kami telah melakukan pendampingan kepada produsen bumbu Indonesia untuk memproses ekspor, termasuk pengurusan izin SFDA, clearance, serta koordinasi dengan importir lokal dan pihak otoritas di Arab Saudi. Sebagai perusahaan merah putih di Arab Saudi, kami senang dapat menjalin sinergi positif dan kolaborasi produktif dengan semua elemen anak bangsa,” kata Iman. 

    Mekkah: BPKH Limited mengirimkan 475 ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi. Bumbu-bumbu ini akan digunakan di dapur-dapur yang menyiapkan konsumsi jemaah haji di Mekah dan Madinah.
     
    Bumbu khas Indonesia itu terdiri dari 22 jenis, di antaranya bumbu nasi goreng, semur, gulai, rendang, tumis, balado, dan lain-lain.
     
    Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, bumbu ini memberikan cita rasa khas Indonesia, sehingga jemaah dapat menikmati makanan sesuai selera. 

    “Dengan makanan yang lebih sesuai lidah mereka, stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga,” ujarnya.
     
    Mudir BPKH Limited lainnya, Iman Ni’matullah mengungkapkan jumlah bumbu yang didatangkan dari Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
     
    “Tahun lalu, jumlah bumbu yang kami distribusikan hanya 76 ton. Tahun ini meningkat menjadi 475 ton, atau naik sebesar 625 persen. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan bumbu khas Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jemaah haji,” jelasnya.
     
    Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, inisiatif bisnis ini juga membawa manfaat finansial bagi penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan bumbu ini akan dikembalikan sebagai nilai manfaat keuangan haji dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya.
     
    Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Jeddah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta para importir di Arab Saudi.
     
    Dapur-dapur penyedia makanan di Mekah dan Madinah menyambut baik inovasi penggunaan bumbu instan dari Indonesia. Selain memastikan cita rasa yang lebih terstandar, penggunaan bumbu pasta juga dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi biaya tenaga kerja, listrik, dan bahan baku lainnya.
     
    “Kami telah melakukan pendampingan kepada produsen bumbu Indonesia untuk memproses ekspor, termasuk pengurusan izin SFDA, clearance, serta koordinasi dengan importir lokal dan pihak otoritas di Arab Saudi. Sebagai perusahaan merah putih di Arab Saudi, kami senang dapat menjalin sinergi positif dan kolaborasi produktif dengan semua elemen anak bangsa,” kata Iman. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Foto; Istimewa

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam pelaksanaan Zakat Istana bertajuk Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3).

    Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

    Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.

    Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir.”

    “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut mengapresiasi kinerja BAZNAS. “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (BAZNAS) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS.”

    Presiden Prabowo juga berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Hari ini Kamis, 27 Maret 2025, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H, merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” ujar Kiai Noor.

    Menurutnya, momentum Zakat Istana hari ini menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.

    “Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menyampaikan kinerja pengelolaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021–2024 yang semakin meningkat.

    “Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tahun 2021 sebesar Rp14 triliun, tahun 2022 sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2023 sebesar Rp32,3 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp40,4 triliun, dan target tahun 2025 ini sebesar Rp50 triliun,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut Kiai Noor, pengumpulan BAZNAS RI (pusat) sendiri tahun 2021 sebesar Rp517 miliar, tahun 2022 sebesar Rp634 miliar, tahun 2023 sebesar Rp882 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, dan target tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun.

    “Adapun penyalurannya, pada tahun 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, tahun 2022 sebesar Rp21,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,5 triliun. Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” jelasnya.

    Setiap tahun, kata Kiai Noor, BAZNAS mengusung tema yang berbeda yang kami harapkan dapat memberikan dampak nyata. Pada tahun 2021 dan 2022 “Cinta Zakat”, tahun 2023 “Berkah Berzakat.”

    “Pada tahun 2024 ‘Nikmat Berzakat’ dan tahun 2025 ini sengaja kami mengusung untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tema ‘Cahaya Zakat’. Tema ini sebagai simbol kekuatan dan cita-cita Bapak Presiden untuk menerangi masyarakat Indonesia dan Insya Allah dunia,” ucapnya.

    Kiai Noor menambahkan, BAZNAS mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk bersinergi dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan. “Mari kita terus berzakat dengan penuh keikhlasan, karena didalamnya terkandung keberkahan bagi kita semua.”

    Kegiatan penyerahan zakat presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintah ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Turut hadir Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag.; Ketua Umum Majelis Ulama’ Indonesia, K.H. Muhammad Anwar Iskandar; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.; Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama’, Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf; Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA; Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie; Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, beserta jajaran.

    Sumber : Sumber Lain