Kementrian Lembaga: BPKH

  • Makanan Jemaah Haji 2025 Indonesia Dijamin Halal-Cita Rasa Nusantara

    Makanan Jemaah Haji 2025 Indonesia Dijamin Halal-Cita Rasa Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar baik datang bagi para jemaah haji Indonesia di tanah suci. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji 2025 telah memenuhi standar halal, aman, dan sehat.

    Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengonfirmasi hal tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/5/2025). “Monitoring dilakukan agar jemaah haji Indonesia mendapat layanan katering yang halal, aman, sehat, dan sesuai selera Nusantara,” ujarnya.

    BPJPH mengerahkan tim monitoring untuk mengawasi penyajian makanan jemaah, mulai dari pemilihan bahan baku, pencucian, pemasakan, hingga pengemasan akhir. Pemantauan ini berlangsung dari 27 Mei malam hingga 28 Mei 2025 dini hari.

    Fokus utama adalah konsistensi dapur dalam menjalankan prinsip halal dan higienis, termasuk kebersihan area kerja, pencatatan bahan masuk-keluar, dan pemisahan peralatan. “Kami cek bahan, seperti beras, bumbu, minyak, air, hingga terigu. Semuanya diawasi ketat,” kata Aqil.

    Hasil pemantauan menunjukkan dapur katering telah menerapkan hazard analysis and critical control points (HACCP), sistem manajemen keamanan pangan internasional, demi menjaga kualitas makanan dari hulu ke hilir.

    Menariknya, bahan baku katering banyak berasal dari berbagai negara, yaitu beras dari Thailand dan India, daging beku dari Pakistan dan Brasil, dan bahan pelengkap dari Filipina dan Malaysia.

    Meski masih terbatas, bahan baku dari Indonesia mulai digunakan. Salah satu yang paling menonjol adalah bumbu pasta khas Indonesia produksi BPKH Limited yang telah memiliki label Halal Indonesia. “Keberadaan bumbu pasta ini membuat masakan yang disajikan semakin bercita rasa Nusantara,” jelas Aqil.

    Dengan pengawasan ketat dan kolaborasi internasional, BPJPH berkomitmen untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan selera makanan jemaah haji Indonesia, sehingga mereka bisa fokus menjalankan ibadah dengan tenang.

  • Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini, Ternyata Biayanya Ada yang Nyaris Rp1 M

    Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini, Ternyata Biayanya Ada yang Nyaris Rp1 M

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Penyelenggara (BP) Haji membeberkan bahwa Arab Saudi tidak akan mengeluarkan visa haji non kuota atau visa haji furoda untuk tahun 2025 ini. Hal ini membuat banyak jamaah haji furoda gagal terbang untuk berhaji pada 2025.

    Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menyebutkan, musim haji tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana pemerintahan Arab Saudi masih memberikan visa haji furoda.

    Alasannya, lanjut Dahnil, tidak terbitnya visa haji furoda tahun ini lantaran untuk menjaga pelaksanaan haji semakin tertib dan lebih baik. Dia juga memperingatkan masyarakat untuk tidak tertipu jika ada agen yang menawarkan paket haji furoda lantaran sudah dipastikan visanya tidak akan diterbitkan.

    Lantas, apa itu haji furoda dan berapa biayanya?

    Haji furoda adalah jalur ibadah Haji yang dilaksanakan di luar kuota haji reguler yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Artinya, calon jamaah haji yang memilih program haji furoda mengikuti sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

    Dengan demikian, jemaah yang mengikuti haji Furoda tidak perlu antre, karena menggunakan visa mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, kemudahan itu harus dibayar dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan program haji reguler.

    Dikutip dari BPKH, Biaya haji furoda berbeda-beda tergantung paket yang ditawarkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik mengatakan biaya Haji Furoda 2024 saja sekitar Rp 373,9 juta hingga Rp 975,3 juta.

    Namun, biaya ini bisa meningkat tajam seiring dengan kenaikan kurs dolar AS. Bahkan, Haji Furoda ini tarifnya bisa mencapai Rp 1 miliar. Haji Furoda biasanya menawarkan fasilitas yang lebih eksklusif dan mewah, seperti penginapan dekat Masjidil Haram, transportasi yang nyaman, serta layanan tambahan lainnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

    (hoi/hoi)

  • Beda Haji Furoda dengan Haji Plus: Biaya hingga Kepastian Visa

    Beda Haji Furoda dengan Haji Plus: Biaya hingga Kepastian Visa

    Jakarta

    Dalam penyelenggaraan ibadah haji, ada dua jenis haji yang berbeda dengan haji reguler atau haji biasa, yakni haji furoda dan haji plus (haji khusus). Perbedaannya ada pada biaya hingga masa tunggunya.

    Berikut informasi selengkapnya.

    Perbedaan Haji Furoda dan Haji Plus

    Berdasarkan informasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, haji furoda dan haji plus sama-sama menawarkan fasilitas haji di atas haji reguler. Meski demikian, tetap ada perbedaan antara haji furoda dan haji plus, seperti:

    1.⁠ ⁠Biaya

    Haji furoda: Rp 373 jutaanHari plus: Rp 160 jutaanHaji reguler: Rp 55 jutaan

    2.⁠ ⁠Durasi Ibadah

    Haji furoda: 16 – 24 hariHari plus: 25 hariHaji reguler: 40 hari

    3.⁠ ⁠Masa Tunggu

    Haji furoda: Tidak lewat sistem antrean (bisa pada tahun yang sama)Hari plus: 5 – 9 tahunHaji reguler: 16 – 38 tahunHaji furoda: Kuota undangan langsung dari Pemerintah Arab SaudiHari plus: Di luar kuota haji regulerHaji reguler: Kuota resmi terbatas

    5.⁠ ⁠Fasilitas

    Haji furoda:
    – ⁠Paket perjalanan lebih eksklusif dan mewah
    – Hotel sangat dekat dengan Masjidil Haram
    – ⁠Layanan tambahan lainnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkanHaji plus:
    – Paket perjalanan lebih lengkap dan nyaman
    – ⁠Kapasitas hotel lebih fleksibel
    – ⁠Hotel dekat dengan Masjidil HaramHaji reguler:
    – ⁠Paket perjalanan standar tanpa fasilitas khusus
    – ⁠Hotel biasanya jauh dari masjidVisa Haji Furoda Tahun Ini Belum Terbit

    Belum ada kepastian tentang visa haji furoda di tahun ini. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) bersama seluruh penyelenggara resmi terus melakukan koordinasi dengan mitra dan otoritas terkait di Arab Saudi guna memastikan kepastian keberangkatan para jemaah.

    “Haji Furoda adalah skema yang legal dan resmi di bawah kuota mujamalah langsung dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun, prosesnya sangat tergantung pada sistem visa yang dikelola oleh otoritas Saudi, dan kami tidak bisa memastikan kapan tepatnya akan keluar,” jelasnya.

    Terkait hal tersebut, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) mengeluarkan arahan kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkait update visa haji Furoda dan Mujamalah terkait update visa haji furoda dan muamalah.

    Ini tertuang dalam Surat Edaran DPP AMPHURI nomor 443/DPP-AMPHURI/V/2025, yaitu:

    Pertama, selain visa haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi ke Pemerintah Indonesia yang tahun 2025 ini sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) kuota, terdapat visa haji non kuota. Kedua, visa haji non kuota diperoleh melalui beberapa jalur, yaitu:
    (a) Mujamalah/Courtesy/ Kehormatan: diperoleh dari Kedutaan Besar Saudi Arabia atau Atase-atasenya,
    (b) Furada/Perorangan; dan
    (c) Direct Hajj, pengajuan melalui website Nusuk dan Indonesia belum termasuk negara yang dilayani. Ketiga, karena non kuota, maka tidak ada jumlah pasti/tetap setiap tahunnya. Keberangkatan jemaah juga baru dapat dipastikan setelah visa terbit dan tiket pesawat issued. Keempat, DPP AMPHURI setelah mengkonfirmasi baik melalui sistem pelaporan elektronik Masar Nusuk maupun datang langsung ke kantor Kementerian Haji dan Umrah di Makkah. Selain itu, AMPHURI pun telah berkoordinasi dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, diperoleh jawaban lisan dan tertulis bahwa “Visa Issuance has been ended this season” (penerbitan visa telah berakhir musim ini). Kelima, terkait terbit dan belum/tidak terbitnya visa haji Furada adalah merupakan otoritas penuh Pemerintah Arab Saudi dan benar-benar di luar kewenangan PIHK. Keenam, PIHK Anggota AMPHURI yang berencana melayani jemaah haji Furada dapat menginformasikan hal ini kepada jemaahnya dan melakukan penyelesaian sesuai Perjanjian Pelayanan antara PIHK dan Jemaah Haji Furada. Ketujuh, PIHK sebaiknya menyarankan kepada jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus.

    Lihat juga Video ‘Fasilitas Bus Khusus Jemaah dengan Obesitas’:

    (kny/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Usai Datangkan Bumbu Nusantara ke Arab Saudi, PPIH Bidik Ikan dari Indonesia Tahun Depan

    Usai Datangkan Bumbu Nusantara ke Arab Saudi, PPIH Bidik Ikan dari Indonesia Tahun Depan

    Bisnis.com, JEDDAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bekerja sama dengan BPKH Limited membidik pengadaan ikan siap saji untuk musim haji 1447 Hijriah/2026. Upaya itu menyusul ekspor 475 ton pasta bumbu siap pakai untuk konsumsi jemaah haji Indonesia tahun ini, melalui BPKH Limited.

    BPKH Limited diketahui merupakan anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berbasis di Arab Saudi dan menjadi jembatan pengadaan produk-produk Indonesia di Tanah Suci. Direktur BPKH Limited Iman Nikmatullah mengatakan impor bumbu jadi dari Indonesia ke Arab Saudi akan ditingkatkan menjadi 600 ton tahun depan. Pihaknya juga tengah melakukan pendekatan kepada produsen-produsen ikan di Indonesia untuk pengadaan pada musim haji mendatang.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dan ke depan BP [Badan Penyelenggara] Haji. Kami akan mengincar ikan tahun depan. Hanya, ikan kalau mentahan masih kalah dengan Vietnam, tapi kami akan membuat ikan siap santap,” kata Iman saat berbincang dengan Bisnis.com di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/5/2025).

    Dengan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan bumbu, Iman membidik peningkatan penetrasi produk Indonesia di pasar haji Arab Saudi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jemaah Nusantara. Sebelumnya nilai bisnis pengaadaan bumbu Nusantara ke Arab Saudi tahun ini melampui Rp100 miliar.

    “Kami sudah ketemu dengan produsen Indonesia yang mereka dari hulu ke hilir punya [pengolahan]. Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mengolah ikan, dibawa ke dapur, sudah, tinggal dihangatkan,” jelas Iman.

    Menurutnya di komoditas bahan baku mentah, Indonesia akan kalah dengan produk dari negara lain yang sudah memiliki keunggulan di pasar dunia. Menghadirkan produk olahan yang khas Nusantara ditempuh untuk memenangkan pangsa pasar produk Indonesia di Arab Saudi.

    Sementara itu di pasar umrah, BPKH Limited juga berencana untuk menyuplai kerupuk bagi dapur-dapur hotel yang melayani jemaah asal Indonesia.

    “Tidak ada negara lain yang produksi kerupuk, kalau pun ada, tidak enak. Beras kan sudah Thailand, daging [dari] Brasil, pisang [dari] Peru, pokoknya negara lain banyak. Tapi makanan olahan kita menang,” ujarnya.

  • BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    Berbagai akad pembiayaan seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk permudah masyarakat memiliki rumah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) melalui BTN Syariah bersama Pemerintah Indonesia telah berdiskusi dengan Islamic Development Bank (IsDB) guna menjajaki kerja sama mengenai skema pembiayaan inovatif untuk penyediaan perumahan layak dan terjangkau.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian Annual Meeting IsDB 2025 di Aljir, Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Keuangan dan Strategi BTN Nofry Rony Poetra bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Kepala Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Fadlul Irmansyah berdiskusi dengan Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser.

    “BTN Syariah siap untuk bekerja sama dengan IsDB maupun investor global lainnya untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional yang diusung pemerintah,” kata Nofry melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Nofry menyampaikan bahwa BTN, sebagai bank dengan keahlian pembiayaan di sektor perumahan, memiliki berbagai skema pembiayaan berbasis syariah yang dapat disinergikan dengan dukungan dari IsDB.

    Tidak menutup kemungkinan, BTN dapat bermitra dengan IsDB untuk pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah prioritas.

    “BTN memiliki unit usaha syariah (UUS) yakni BTN Syariah yang turut menjadi akselerator bersama induknya dalam menyediakan pembiayaan untuk rumah bersubsidi,” katanya.

    “Berbagai akad pembiayaan syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan untuk dapat mencapai target pembangunan perumahan nasional dan mengurangi backlog perumahan, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Wamen PKP, IsDB memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan pembiayaan syariah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

    Sementara itu, Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser menyambut baik terhadap komitmen dan inisiatif pemerintah Indonesia.

    Ia juga menyatakan ketertarikannya untuk mendalami lebih lanjut model pembiayaan perumahan yang sedang dikembangkan Indonesia, khususnya yang melibatkan kolaborasi antar lembaga nasional seperti BTN dan BPKH.

    Dalam pertemuan di Aljir, BTN juga bertemu dengan para delegasi Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) dan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) yang juga merupakan bagian dari IsDB untuk membahas kemungkinan kerja sama terkait kebutuhan likuiditas untuk program pembangunan perumahan nasional.

    Menurut BTN, ketersediaan likuiditas yang mencukupi dan berkelanjutan menjadi hal krusial bagi BTN bersama unit usaha syariahnya untuk dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor perumahan dalam skala besar.

    Dengan adanya potensi dukungan pendanaan dari lembaga internasional berbasis syariah seperti ICD dan ICIEC, menurut perseroan, pintu akan terbuka lebih lebar bagi BTN Syariah untuk menarik pendanaan dari sumber-sumber lainnya seperti penerbitan sukuk global (Islamic bonds) ataupun sekuritisasi aset berbasis syariah (Sharia Asset-Backed Securities).

    Adapun BTN Syariah dalam waktu dekat unit ini akan menjadi bank umum syariah (BUS) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyapihan (spin-off) dari induknya.

    Dengan menjadi BUS, BTN Syariah akan memiliki kapasitas lebih besar dalam menyerap pendanaan dan menyalurkannya sebagai pembiayaan untuk perumahan dengan skema syariah.

    Selama 20 tahun terakhir, BTN Syariah telah menunjukkan kinerja yang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Indonesia.

    Berdasarkan pertumbuhan rerata per tahun (compound annual growth rate/CAGR), pembiayaan BTN Syariah bertumbuh rata-rata per tahunnya sebesar 21,31 persen.

    Hingga kuartal I 2025, BTN Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp46,3 triliun atau bertumbuh 18,2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPKH dan Bank Muamalat luncurkan Kartu Haji Indonesia

    BPKH dan Bank Muamalat luncurkan Kartu Haji Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) meluncurkan Kartu Haji Indonesia (KHI) guna memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan baik di Tanah Suci maupun dalam negeri.

    Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan KHI diberikan kepada nasabah calon jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) di tahun keberangkatan.

    “Insya Allah, KHI menjadi jalan hijrah menuju berkah bagi jemaah haji, terutama pada aspek menyimpan dan menggunakan uang dengan bijaksana, aman, mudah, dan nyaman di Tanah Suci,” ujar Teguh dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ke depannya diharapkan KHI juga dapat digunakan sebagai sarana pembayaran living cost bagi jemaah haji sehingga biaya pengadaan riyal dalam bentuk tunai dapat dihemat dan biaya menjadi lebih efisien.

    “KHI juga membuat Indonesia semakin selaras dengan ketentuan Kerajaan Arab Saudi yang mengarahkan agar jemaah haji makin akrab dengan transaksi nontunai saat berada di sana,” kata Imam.

    KHI dapat diberikan kepada nasabah calon jemaah haji yang telah memiliki porsi haji dan KHI juga dapat diberikan kepada nasabah yang telah melaksanakan ibadah haji. Sepulang berhaji, KHI tetap aktif dan tetap bisa jemaah gunakan untuk bertransaksi di dalam atau luar negeri.

    Peluncuran KHI merupakan bagian penguatan sinergi bisnis BPKH dengan Bank Muamalat.

    Bank Muamalat juga telah mendaftarkan Kartu Haji Indonesia, Kartu Umroh Indonesia, serta Kartu Haji dan Umroh Indonesia ke Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai aset kekayaan intelektual.

    Bagi jemaah yang menggunakan KHI di Tanah Suci, tarik tunai bisa dilakukan lebih mudah di ATM Al Rajhi dengan menu berbahasa Indonesia maupun di ATM lain berlogo Visa/Plus.

    Bank Muamalat juga memberikan subsidi biaya untuk satu kali tarik tunai sebesar Rp20.000 dan subsidi transaksi belanja di Arab Saudi sebesar 15 persen melalui mekanisme cashback maksimal Rp300.000 per kartu per bulan tanpa minimum pembelanjaan.

    KHI dapat digunakan untuk tarik tunai di mesin ATM dan pembayaran di mesin EDC baik di Indonesia, Arab Saudi, maupun di lebih dari 200 negara lain yang terhubung jaringan Visa dengan kurs yang kompetitif.

    Kartu ini dapat digunakan untuk transaksi online dengan standar keamanan yang mumpuni serta dilengkapi teknologi pembayaran nirsentuh (contactless) dan cip.

    Selain itu, KHI dilengkapi fitur donasi pada menu Ziswaf saat digunakan pada mesin ATM Bank Muamalat. Fitur ini guna memfasilitasi pemegang kartu untuk berdonasi pada waktu-waktu terbaik.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • NU Care-LAZISNU dan BPKH salurkan bantuan Rp608 juta untuk Prorgam Wakaf Produktif 

    NU Care-LAZISNU dan BPKH salurkan bantuan Rp608 juta untuk Prorgam Wakaf Produktif 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Pengembangan usaha pesantren:

    NU Care-LAZISNU dan BPKH salurkan bantuan Rp608 juta untuk Prorgam Wakaf Produktif 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 12:23 WIB

    Elshinta.com – NU Care-LAZISNU bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI meresmikan bantuan Program Inkubasi Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

    Program Inkubasi Wakaf Produktif adalah inisiasi Kemenag RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang bertujuan mengembangkan aset wakaf agar produktif dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

    Bantuan diberikan sebagai bagian dari komitmen BPKH untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 dan Peraturan BPKH No. 7 terkait Prioritas Kegiatan Kemaslahatan, yang salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi umat.

    Beragam Unit Usaha
    Sa’dulloh, Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah Sumedang, menyampaikan bahwa pesantrennya telah mengelola berbagai unit usaha berbasis wakaf, seperti depot air minum isi ulang, peternakan ayam kampung, perikanan air tawar, kantin, pertanian, dan minimarket Al Hikam Mart. 

    Usaha tersebut juga berkontribusi membebaskan biaya pendidikan bagi sekitar 70 santri dari keluarga kurang mampu.

    “Alhamdulillah, tahun lalu kami menerima bantuan mesin penyulingan air dari Program Wakaf Produktif. Tahun ini, air minum kemasan ‘Kang Santri’ sudah bisa dikonsumsi masyarakat dan tersedia di Al Hikam Mart,” ujarnya. 

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenag, BPKH, dan NU Care-LAZISNU atas dukungannya.

    Total 6 Pesantren
    Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU, Qohari Kholil, menyampaikan bahwa selain Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah Sumedang, program Inkubasi Wakaf Produktif juga diberikan kepada lima pondok pesantren lainnya, yaitu:
    •    Pondok Pesantren Baitul Aliyah, Cianjur
    •    Pondok Pesantren Salafiyah PPAI Darun Najah, Malang
    •    Pondok Pesantren Al Hikmah, Serang
    •    Pondok Pesantren Al Asnawiyah
    •    Pondok Pesantren Darul Abror, Cianjur (untuk pengembangan budi daya padi dan pertanian)

    “Kami berharap program seperti ini terus berlanjut dan menjangkau wilayah yang lebih luas, sesuai dengan misi program NU Care Berdaya,” katanya.

    Dana Abadi Umat untuk Kemaslahatan
    Sementara itu, Kepala Divisi Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kemaslahatan BPKH, Dyah Rahayu, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari Program Kemaslahatan BPKH tahun anggaran 2024, yang dibiayai melalui efisiensi pengelolaan DAU. Total bantuan yang disalurkan kali ini sebesar Rp608.323.000.

    Dyah Rahayu menyebut, selain mengelola dana setoran haji, BPKH juga memiliki fungsi dalam mengelola DAU yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam bantuan Program Kemaslahatan seperti yang diresmikan kali ini. 

    Dyah menyampaikan terima kasih kepada NU Care-LAZISNU dan semua penerima manfaat yang telah ikut menyosialisasikan program BPKH.

    “Semoga dengan adanya bantuan ini dapat memberi manfaat serta keberkahan baik bagi pesantren penerima maupun seluruh yang terlibat dalam proses pengembangan ekonomi umat ini,” kata Dyah.

    Pendidikan dan Ekonomi sebagai Fondasi 
    Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Waryono, mengapresiasi kolaborasi antara BPKH, Kemenag, dan NU Care-LAZISNU. Menurutnya, pendidikan dan ekonomi adalah fondasi penting dalam membangun bangsa, dan pesantren memiliki peran strategis dalam hal ini.

    Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan Program Inkubasi Wakaf Produktif agar bantuan yang diberikan bisa berkelanjutan. 

    “Kolaborasi seperti ini sangat diharapkan untuk terus berlanjut ke depannya. Terima kasih kepada BPKH dan NU Care-LAZISNU sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan Program Inkubasi Wakaf Produktif,” kata Waryono.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kemenag Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, para asatidz, serta santri dari enam pondok pesantren penerima manfaat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Ambisi Prabowo Buat Biaya Layanan Haji Lebih Murah dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membuat layanan ibadah haji yang lebih murah dan terjangkau untuk jemaah pada masa pemerintahanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia. Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

    Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs Rp16.000 per US$ dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Besaran itu tercatat lebih rendah sekitar Rp4 juta jika dibandingkan dengan BPIH 2024.

    BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji.

    BPIH yang dibayar jemaah pada 2025 adalah rata-rata sebesar Rp55,43  juta atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33,97 dialokasikan dari nilai manfaat.

    Mengacu pada pernyataan Prabowo, biaya haji di Malaysia pada 2025 untuk kategori paling murah yakni kategori B40, jemaah diwajibkan membayar RM15.000 atau setara dengan Rp60 juta jika mengacu pada kurs Rp4.000 per ringgit.

    Sementara itu, untuk kategori M40, jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM23.500 atau setara dengan Rp94 juta, sedangkan untuk kategori T20 jemaah haji Malaysia dikenakan biaya RM33.000 atau setara dengan Rp132 juta.

    Prabowo pun kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menekan biaya haji melalui berbagai cara, termasuk efisiensi di sektor transportasi dan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Kami berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji. Kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” katanya.

    Terkait upaya menurunkan ongkos ibadah haji, Prabowo mengatakan pemerintah akan meminta Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak diperlukan.

    Termasuk pemerintahannya juga akan kembali melakukan diskusi kepada pemerintahan Arab Saudi terkait dengan memangkas biaya haji tersebut.

    “Kami akan berangkat ke Arab Saudi, kami sudah minta waktu dengan pemimpin Arab Saudi. Kami juga mau bangun perkampungan Indonesia. Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan kesannya terhadap hasil peninjauan fasilitas haji terbaru. Dia menilai layanan yang kini diberikan jauh lebih manusiawi dibandingkan sebelumnya.

    “Saya kira sangat baik, luar biasa. Ini bersejarah. Kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” pungkas Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai cara untuk kembali menurunkan biaya perjalanan ibadah haji di masa mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto agar ongkos haji bisa ditekan lebih murah saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah Terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/5/2025).

    “Ya, permintaan Bapak Presiden itu minta supaya nanti akan datang biaya jemaah haji itu lebih diturunkan lagi, dan itu (biaya saat ini) terlalu besar karena banyak faktor yang membuat kita itu mahal,” ujar Nasaruddin.

    Salah satu penyebab tingginya biaya haji, menurutnya, adalah lamanya masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dia memaparkan bahwa biaya per hari di Arab Saudi sangat besar dan memberikan contoh potensi penghematan jika masa tinggal bisa dipangkas.

    “Pertama, lamanya kita berada di Saudi Arabia, satu hari itu bisa menghabiskan dana berapa yang bisa sampai Rp50 miliaran, kalau kita bisa menghemat lima hari, empat kali lima, Rp200 miliar. Belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Menag juga menjelaskan bahwa secara umum biaya haji tahun ini sudah jauh lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan biaya mencapai sekitar Rp4 juta per jemaah, meski di tengah tekanan kenaikan pajak di Arab Saudi dan pengurangan bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    “Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah. Setiap jemaah haji itu berkurang sekitar empat juta rupiah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa penghematan tersebut terjadi karena efisiensi di berbagai sektor. Ke depan, komponen yang bisa ditekan lebih lanjut mencakup negosiasi harga hotel, transportasi bus, dan penerbangan.

    “Komponen antara lainnya penghematan misalnya tawar-menawar hotel, tawar-menawar bus, tawar-menawar termasuk pesawat juga kita bisa negosiasi,” tuturnya.

    Dia juga mengakui bahwa masa tinggal jemaah sangat bergantung pada ketersediaan slot penerbangan di bandara Arab Saudi. Kepadatan lalu lintas udara selama musim haji menjadi faktor yang membuat jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, harus menunggu lebih lama.

    “Tergantung bandaranya yang membuat kita lama itu sebetulnya bukan karena pinginnya orang Indonesia lama-lama di sana, tapi karena begitu padatnya pesawat menjemput seluruh dunia,” jelasnya.

    Namun dia optimistis, jika Indonesia memiliki alternatif skema logistik dan jadwal penerbangan yang lebih baik di masa depan, maka penghematan lebih besar bisa dicapai.

    “Insyaallah ke depan kalau nanti kita punya alternatif lain, maka itulah nanti akan menjadi faktor penghemat,” pungkas Nasaruddin.

  • Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…

    Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…

    Tantangan Prabowo Turunkan Biaya Haji hingga Lebih Murah dari Malaysia…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    ingin agar
    biaya haji
    untuk tahun depan bisa diturunkan lagi.
    Tantangan berat pun menanti jajarannya yang mengurus haji, khususnya Badan Penyelenggara (BP) Haji.
    “Kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” ujar Prabowo, di Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5/2025).
    “Jadi, saya minta Menteri Agama, Kepala Badan Haji, Menteri Agama, tentunya dibantu Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji untuk koordinasi sebaik-baiknya, duduk bersama dan mencari solusi-solusi untuk mengurangi biaya haji,” sambung dia.
    Prabowo secara khusus meminta agar Garuda Indonesia melakukan efisiensi terhadap hal-hal yang tidak perlu.
    Sebab, kata dia, dengan efisiensi, maka biaya transportasi bisa semakin turun.
    “Dan itu yang kita harus capai sekarang alhamdulillah menurunkan biaya haji Rp 4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini 203.000, tapi Rp 4 juta saya minta dikurangi lagi, karena saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai,” ujar dia.
    Sementara itu, Prabowo mendorong agar biaya haji Indonesia bisa lebih murah dari Malaysia.
    “Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Saya kira bisa kira-kira Pak Kepala Badan? Ya siap, Menteri Agama? Insya Allah. Ditonton loh ini,” imbuh Prabowo.
     
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, jika ingin berpikir secara logika, maka seharusnya jemaah haji 2025 membayar mahal untuk beribadah di Tanah Suci.
    “Kalau kita mau berekspektasi, mau berpikiran logika, maka seharusnya jemaah haji tahun ini bayar mahal, apalagi kan bantuan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) itu berkurang,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin mengungkapkan, faktor utama yang menyebabkan biaya haji mahal adalah karena durasi jemaah tinggal di Arab Saudi.
    Dalam satu hari saja, kata dia, pemerintah bisa menggelontorkan Rp 50 miliar.
    Maka dari itu, Nasaruddin berpikir bahwa durasi hari jemaah berada di Tanah Suci bisa dikurangi untuk menghemat biayanya.
    “Kalau kita bisa menghemat lima hari, berapa itu? 4 kali 5, Rp 200 miliar. Belum lagi yang lain. Jadi, saya kira teknologi itu juga akan mempermudah,” ucap dia
    “Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah setiap jemaah haji itu berkurang sekitar Rp 4 juta,” sambung Nasaruddin.
    Nasaruddin mengungkit kondisi pajak di Arab yang sedang meningkat saat ini.
    Kemudian, dia mengingatkan, dollar AS juga sedang menguat, sehingga biaya haji seharusnya lebih mahal.
    “Tapi tetap jemaah haji itu diperhitungkan seperti apa adanya. Kenapa kok bisa bayarnya lebih murah? Itu karena kita melakukan penghematan-penghematan di berbagai tempat,” imbuhnya.
     
    Kementerian Agama
    (Kemenag) menyampaikan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H atau 2025 M turun karena ada total efisiensi komponen operasional layanan umum dari hasil negosiasi dengan Arab Saudi mencapai Rp 600 miliar.
    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, efisiensi tersebut membuat biaya haji yang ditanggung jemaah turun menjadi Rp 55,4 juta.
    “Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. Total efisiensi ini mencapai Rp 600 miliar,” kata Hilman, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
    Selain soal layanan, Kemenag juga berhasil melakukan efisiensi terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
    “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujar dia.
    Dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.
    “Jadi, usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kami optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” kata Hilman.
    Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan tugas berat yang menanti dirinya usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar biaya haji diturunkan lagi.
    Dahnil mengaku akan mencari biaya yang masih bisa diefisiensikan, tanpa perlu mengurangi kualitas pelayanannya.
     
    “Itu memang yang salah satu disampaikan Presiden sejak awal makanya istilah Presiden telusuri komponen
    cost
    mulai dari transportasi, mulai dari konsumsi, akomodasi,” ujar Dahnil.
    “Tentu tugas berat kami di 2026 adalah telusuri
    cost
    pembentuk biaya haji, supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi, tetapi tidak mengurangi pelayanan,” sambung dia.
    Dahnil membeberkan, biaya katering dan transportasi sebenarnya masih bisa ditekan lagi.
    Apalagi, pesawat yang dicarter untuk mengantarkan jemaah haji ke Tanah Suci bakal pulang dalam keadaan kosong alias tanpa penumpang.
    “Jadi itu
    cost
    dibiayai jemaah. Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya misalnya Garuda atau Saudi Airlines pulangnya tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi, karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” imbuh Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Nasaruddin: Biaya Haji Bisa Turun Lagi, Asalkan

    Menag Nasaruddin: Biaya Haji Bisa Turun Lagi, Asalkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai cara untuk kembali menurunkan biaya perjalanan ibadah haji di masa mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto agar ongkos haji bisa ditekan lebih murah saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah Terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/5/2025).

    “Ya, permintaan Bapak Presiden itu minta supaya nanti akan datang biaya jemaah haji itu lebih diturunkan lagi, dan itu (biaya saat ini) terlalu besar karena banyak faktor yang membuat kita itu mahal,” ujar Nasaruddin.

    Salah satu penyebab tingginya biaya haji, menurutnya, adalah lamanya masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Dia memaparkan bahwa biaya per hari di Arab Saudi sangat besar dan memberikan contoh potensi penghematan jika masa tinggal bisa dipangkas.

    “Pertama, lamanya kita berada di Saudi Arabia, satu hari itu bisa menghabiskan dana berapa yang bisa sampai Rp50 miliaran, kalau kita bisa menghemat lima hari, empat kali lima, Rp200 miliar. Belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Menag juga menjelaskan bahwa secara umum biaya haji tahun ini sudah jauh lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan biaya mencapai sekitar Rp4 juta per jemaah, meski di tengah tekanan kenaikan pajak di Arab Saudi dan pengurangan bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    “Ini pun juga kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah. Setiap jemaah haji itu berkurang sekitar empat juta rupiah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa penghematan tersebut terjadi karena efisiensi di berbagai sektor. Ke depan, komponen yang bisa ditekan lebih lanjut mencakup negosiasi harga hotel, transportasi bus, dan penerbangan.

    “Komponen antara lainnya penghematan misalnya tawar-menawar hotel, tawar-menawar bus, tawar-menawar termasuk pesawat juga kita bisa negosiasi,” tuturnya.

    Dia juga mengakui bahwa masa tinggal jemaah sangat bergantung pada ketersediaan slot penerbangan di bandara Arab Saudi. Kepadatan lalu lintas udara selama musim haji menjadi faktor yang membuat jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, harus menunggu lebih lama.

    “Tergantung bandaranya yang membuat kita lama itu sebetulnya bukan karena pinginnya orang Indonesia lama-lama di sana, tapi karena begitu padatnya pesawat menjemput seluruh dunia,” jelasnya.

    Namun dia optimistis, jika Indonesia memiliki alternatif skema logistik dan jadwal penerbangan yang lebih baik di masa depan, maka penghematan lebih besar bisa dicapai.

    “Insyaallah ke depan kalau nanti kita punya alternatif lain, maka itulah nanti akan menjadi faktor penghemat,” pungkas Nasaruddin.