Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPK

  • Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja

    Jakarta (ANTARA) – Agen resmi elpiji di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur meminta agar petugas dari kecamatan tak hanya sekedar memantau dan mendata stok elpiji 3 kg saja, tetapi perlu adanya tindakan dan solusi.

    “Orang kecamatan memang sebulan sekali turun ke lapangan, tapi gitu doang, cek-cek stok doang, udah gitu enggak ada tindak lanjutnya, enggak ada apa-apanya. Harusnya kan dikasih solusi, jangan sekedar lihat-lihat,” kata pemilik agen Muhammad Luthfi (55) saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Menurut Luthfi, pihak kecamatan harus bisa mendata dengan benar stok yang ada di setiap pangkalan dan agen saat turun langsung ke lapangan melihat keresahan masyarakat akibat kelangkaan elpiji 3 kg.

    “Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja. Bikin laporan data yang benar, terus langsung cari solusi bagaimana baiknya,” ujar Luthfi.

    Selain itu, Luthfi menilai adanya permainan dibalik kelangkaan tabung elpiji 3 kg ini. Luthfi juga mengaku pembeliannya di agen pusat menjadi terbatas sejak awal Februari 2025.

    “Kemarin itu kita juga dikurangi jatahnya. Dari agen pusatnya saya yang di Buaran, beli dulu. Iya dibatasin, dikurang-kurangin. Kadang-kadang kemarin dikasih 40 tabung, biasanya bisa sampai 70 tabung,” ujar Luthfi.

    Harga elpiji 3 kg yang diterima Luthfi di agen pusat juga mengalami sedikit kenaikan, dari yang biasanya Rp15.000 menjadi Rp15.400. Meskipun kenaikannya kecil, kata Luthfi, itu mempengaruhi keuntungan yang didapat.

    Lebih lanjut, Luthfi mengaku pembeli gas di agennya itu mayoritas merupakan warung yang nantinya akan kembali dijual.

    “Dinaikkan alasannya administrasi, mau bagaimana lagi sudah aturan agen. Naik dikit juga lumayan berharga. Kalau dijual ke warung Rp17.500, saya lihat kondisi juga. Kalau Rp20.000 paling ke pengecer. Kita kan enggak bisa menaikkan harga begitu saja,” ucap Luthfi.

    Meskipun Luthfi juga menjual barang lainnya seperti galon air mineral, minyak, dan warung sembako, bagi Luthfi elpiji 3 kg ini menjadi salah satu barang yang ramai pembeli dan perputaran uangnya lebih cepat.

    “Elpiji 3 kg ini kan ramai pembeli, perputarannya juga lebih cepat meskipun untungnya Rp1.000-1.500 atau kadang Rp600 perak jadi lebih cepat, banyak peminat,” kata Luthfi.

    Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi yang dilakukan oknum pengecer menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

    Menurut Bahlil, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram atau gas melon ini telah dikaji secara mendalam.

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengakui bahwa dampak dari kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer memang merupakan tanggung jawab pemerintah.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan DPR akan segera mengagendakan pemanggilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menjelaskan pemanggilan ini berkaitan dengan kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji atau LPG 3 Kg. Menurutnya, pemanggilan Bahlil akan dilakukan dengan cepat karena hal tersebut menyangkut banyak aspek.

    “Ya akan kita agendakan segera, kenapa? ini menyangkut banyak aspek memang di bidang energi, tata kelola pertambangan dan kita akan segera panggil apakah tata kelola tadi misalnya tentang gas sudah tuntas atau belum,” katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Legislator NasDem mengatakan wajib hukumnya bagi Komisi XII DPR RI sebagai wakil rakyat untuk turut andil dalam menyelesaikan segala masalah yang menyangkut hajat masyarakat.

    “Karena apa? Itu tadi, Komisi XII bukan sekadar komisi yang bertanggung jawab tentang legislasi, budgeting, dan controlling pengawasan, tetapi juga menyangkut tentang problem solving,” ucapnya.

    Di lain sisi, dia pun turut menyoroti persoalan tentang illegal mining yang akan terus dikawal oleh Komisi XII DPR RI, karena ini merupakan aset bangsa dan aset rakyat yang tak terbaharui akan segera habis.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Maaf

    Sebagai informasi, teranyar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan gaduh mengenai kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji (LPG) oleh pengecer murni kesalahannya. 

    Bahlil meminta maaf dan berharap agar persoalan yang ramai menjadi bulan-bulanan masyarakat itu tak lagi diperpanjang. 

    “Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Kendati demikian, Bahlil menjelaskan kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di eceran sudah mulai dipersiapkan sejak 2023. Hal ini didasari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” terangnya. 

    Namun, Bahlil enggan mengungkit-ungkit permasalahan di tingkat pengecer. Bahlil lebih memilih fokus merapikan sistem distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran. 

  • KIM Dukung Permintaan Bupati Hendy ke BPK untuk Audit Dana Desa di Jember

    KIM Dukung Permintaan Bupati Hendy ke BPK untuk Audit Dana Desa di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Komisi Informasi Masyarakat mendukung permintaan Bupati Hendy Siswanto kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Koordinator KIM Miftahul Rachman mengatakan, selama ini ada penggunaan dana desa yang kurang tepat. “Hampir merata di seluruh desa. Saya tak ingin mengatakan ini kesalahan yang disengaja. Tapi anggaplah kesalahan ini karena ketidakkompetenan pengelolaan, sehingga kita benahi pada tahun berikutnya,” katanya, diberitakan Selasa (4/2/2025).

    Fakta ini yang membuat KIM mendukung audit oleh BPK terhadap dana desa, baik reguler maupun investigasi khusus. “Karena di situ ruangnya. Kalau Inspektorat kan tidak punya ruang mengumumkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), tapi kalau BPK punya hak menyampaikan LHP pada ruang publik,” kata Rachman.

    Saat menerima tim dari BPK yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (30/1/2025) sore, Hendy mengungkapkan keinginan adanya audit terhadap dana desa.

    “Kami mohon bantuan BPK sekali lagi dengan niatan baik, bukan untuk mencari kesalahan, tapi minimal untuk mengedukasi bahwa seperti ini mengelola anggaran,” kata Hendy, sebagaimana diberitakan Beritajatim.com, Jumat (31/1/2025).

    Rachman setuju dengan Hendy. Audit BPK merupakan bagian dari penertiban penggunaan dana desa. “Kami mendukung yang disampaikan bupati Jember, agar dana desa desa diaudit dalam konteks untuk memperbaiki penggunaan dana desa pada tahun berikutnya,” katanya.

    “Ini dalam konteks baik, tidak dalam konteks mencari salah dan benar. Soalnya begitu diaudit BPK biasanya ada saran-saran. Itu kan bagus. Kami mendukung,” tambah Rachman. [wir]

  • 5 Kontroversi Bahlil Lahadalia, Bukan Cuma Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Eceran

    5 Kontroversi Bahlil Lahadalia, Bukan Cuma Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Eceran

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan pasca melarang gas LPG 3 kg dijual pengecer lantaran adanya penyalahgunaan distribusi.

    Hal ini dilakukan pemerintah demi mengendalikan harga jual gas LPG 3 kg di masyarakat yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Namun kini, pria kelahiran Maluku itu mengatakan jika pengecer bisa kembali menjual gas melon, namun berganti nama menjadi subpangkalan yang dibekali aplikasi MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Sebagaimana diketahui, bukan kali ini saja Bahlil Lahadalia menuai kontroversi. Berikut ini daftar kontroversi mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut:

    1. Diduga Minum Miras

    Sempat beredar sebuah foto di media sosial X (dulunya Twitter) diduga Bahlil Lahadalia sedang tumpang kaki dan duduk di sebelah meja berisi Wishkey Habiki 21 Year Old seharga Rp38 juta.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Kader Muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan meminta Bareskrim Polri menyelidiki pihak yang menyebarkan foto tersebut.

    Potret Bahlil Lahadaila di samping minuman keras yang viral di mdia sosial.

    “Indikasinya ada pihak-pihak dari internal juga yang tidak ingin solidaritas Partai Golkar ini solid dan tidak ingin Partai Golkar ini besar serta ingin merusak nama baik ketua umum Partai Golkar yang terpilih, yaitu Pak Bahlil.

    “Itu yang kami sayangkan, dan kami minta Bareskrim untuk mengusut tuntas masalah ini,” ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    2. Dituding Depak Airlangga Hartarto

    Bahlil Lahadalia pernah dituding merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga Hartarto, dan diduga mendapatkan dukungan dari Istana.

    Airlangga pun mengundurkan diri pada Sabtu, 10 Agustus 2024, sementara Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Munas XI Golkar pada Rabu, 21 Agustus 2024 usai mendapat dukungan dari 38 dewan pimpinan daerah I.

    3. Gelar Doktor Kilat

    Pria 48 tahun tersebut sempat menjadi sorotan saat menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia dan meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024 lalu.

    Hal ini mengundang pertanyaan lantaran Bahlil Lahadalia hanya menyelesaikan studi dengan predikat cumlaude hanya dalam durasi 1 tahun 8 bulan saja.

    Bahlil Lahadalia mendapat gelar Doktor Kajian Stratejik dan Global dari UI, simak profil singkat program studi tersebut. Kolase foto Instagram @bahlillahadalia

    Netizen pun ramai-ramai membuat petisi agar rektor UI mengkaji ulang gelar doktor tersebut lantaran program doktor memerlukan waktu yang lebih panjang.

    4. Terseret Isu Jual-Beli Izin Tambang

    Mantan Ketua Umum HIPMI tersebut sempat terseret isu jual-beli izin tambang, di mana ia disebut tebang pilih dalam membatalkan dan mencabut izin usaha tambang.

    Bahlil Lahadalia sempat merespon tudingan tersebut dengan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pencatutan nama dirinya dalam isu tersebut.

    “Saya datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi komitmen saya dalam rangka meluruskan berita yang terindikasi bahwa di kementerian saya ada yang mencatut nama saya lewat proses perizinan pemulihan IUP,” ungkapnya.

    5. Singgung ‘Raja Jawa’

    Bapak lima anak itu juga pernah menyinggung sosok ‘Raja Jawa’ saat dirinya berpidato usai melenggang menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024 lalu.

    Dalam pernyataannya, Bahlil Lahadalia meminta semua pihak untuk berhati-hati dan jangan bermain-main dengan sosok tersebut lantaran bakal celaka.

    Bahlil Lahadalia (tengah) terpilih jadi Ketua Umum Golkar periode 2024-2029.

    “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita,” ujar Bahlil dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

    Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat itu enggan menanggapi soal ‘Raja Jawa’

    Ia bahkan membiarkan masyarakat menafsirkan masing-masing soal siapa sosok ‘Raja Jawa’ yang dimaksud oleh Bahlil Lahadalia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil Minta Maaf usai Heboh LPG 3 Kg: Itu Murni Kesalahan Saya

    Bahlil Minta Maaf usai Heboh LPG 3 Kg: Itu Murni Kesalahan Saya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan gaduh mengenai kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji (LPG) oleh pengecer murni kesalahannya.

    Bahlil meminta maaf dan berharap agar persoalan yang ramai menjadi bulan-bulanan masyarakat itu tak lagi diperpanjang.

    “Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025)

    Kendati demikian, Bahlil menjelaskan kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di eceran sudah mulai dipersiapkan sejak 2023. Hal ini didasari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” terangnya.

    Namun, Bahlil enggan mengungkit-ungkit permasalahan di tingkat pengecer. Bahlil lebih memilih fokus merapikan sistem distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran.

    “Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” pungkas Bahlil.

  • Bahlil Lahadalia soal Polemik LPG 3 Kg: Jadi Kesalahan Kami, Kalau Itu Ada Salah – Page 3

    Bahlil Lahadalia soal Polemik LPG 3 Kg: Jadi Kesalahan Kami, Kalau Itu Ada Salah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta polemik kebijakan LPG 3 Kilogram tak lagi dipermasalahkan. Jika memang ada kesalahan, maka itu adalah perbuatannya.

    “Enggak usah dipersalahkan siapa-siapa. Jadi kesalahan kami, kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Ketua Umum Golkar ini berdalih apa yang dilakukan Kementerian ESDM ingin melakukan perbaikan dalam pendistribusian LPG 3 Kg. Pasalnya, Bahlil menyebut selama ini subsidi LPG tidak tepat sasaran, ditambah adanya gas oplosan.

    Untuk itu, Bahlil membuat kebijakan pengecer dilarang menjual LPG 3 Kg, yang berujung kelangkaan dan antrian di mana-mana.

    Dia pun menegaskan, setelah kegaduhan kemarin, pihaknya langsung melakukan perbaikan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, agar pengecer kembali boleh menjual LPG 3 Kg. 

    “Perintah Bapak Presiden kepada kami baik tadi malam tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun atas perintah Bapak Presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan,” jelas Bahlil.

    Dia menuturkan, kebijakan tersebut merupakan hasil kajian mendalam dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya temuan penyalahgunaan dari oknum-oknum pengecer dalam menjual LPG 3 Kg.

    Bahlil pun meminta agar polemik LPG 3 Kg tak dikaitkan ke pihak-pihak lain. Dia menekankan Kementerian ESDM akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan penataan subsidi gas tersebut.

    “Udahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan Bapak Presiden wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat,” jelasnya.

  • JATIM TERPOPULER: Bus di Ngawi Tabrak Mobil Patroli Dishub – 4 Titik Longsor di Bondowoso Usai Hujan

    JATIM TERPOPULER: Bus di Ngawi Tabrak Mobil Patroli Dishub – 4 Titik Longsor di Bondowoso Usai Hujan

     

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut adalah berita Jatim terpopuler hari ini, Selasa (4/2/2025).

    Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti peristiwa di Ngawi, Nganjuk, dan Bondowoso.

    Pertama, kecelakaan terjadi di Ngawi, melibatkan bus dan mobil patroli Dinas Perhubungan (Dishub).

    Bus menabrak mobil tersebut hingga terpental masuk parit.

    Kedua, Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, mendukung kegiatan entry meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

    Dalam acara itu, dia mendukung penuh pemeriksaan.

    Ketiga, longsor terjadi di empat titik di Sumbercanting, Bondowoso.

    Bencana ini terjadi setelah daerah tersebut diguyur hujan deras.

    Selengkapnya, simak berita Jatim terpopuler hari ini di bawah ini.

    1. Kecelakaan di Ngawi, Bus Muat 40 Orang Tabrak Mobil Patroli Dishub Sampai Terpental Masuk Parit

    Diduga kurang perhitungan saat menyalip, bus nopol H 7518 OC, yang dikemudikan Heri (55), warga Desa Pancuran, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, mengalami kecelakaan, Senin (3/2/2025) sekira pukul 12.00 WIB.

    Bus menabrak bodi belakang kendaraan patroli Dishub Ngawi, nopol AE 8297JP yang dikemudikan Saroso (47), warga Desa Jambangan, Kecamatan Paron, saat melintas di Jalan Tol Solo-Ngawi KM 572, masuk Desa Gemarang, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Ngawi, Iptu Parsidi mengatakan, bus membawa penumpang 40 orang melaju di jalur cepat dari arah barat ke timur.

    KECELAKAAN DI NGAWI – Bus tabrak mobil patroli Dishub Ngawi di Jalan Tol Solo-Ngawi KM 572, masuk Desa Gemarang, Kecamatan, Paron, Kabupaten Ngawi, Senin (3/2/2025). Akibat kecelakaan ini, mobil masuk ke parit, dan bus mengalami kerusakan. (Istimewa/TribunJatim.com)

    Searah di depan sisi kiri bus, tepatnya di jalur lambat, berhenti di bahu jalan, terdapat kendaraan patroli Dishub Ngawi dengan berpenumpang satu orang. 

    “Bus bermaksud mendahului kendaraan roda 6, yang ada di depannya lewat lajur lambat, mengambil jalur sebelah kiri,” ujar Iptu Parsidi.

    Karena kurang hati-hati dan jarak sudah dekat, lanjut Iptu Parsidi, terjadi tabrakan hingga menyebabkan kendaraan Dishub Ngawi terpental lalu masuk ke parit.

    “Bus terpental ke kanan menabrak median jalan. Dengan kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan korban manusia nihil,” pungkasnya.

    Baca selengkapnya

    2. Pimpin Entry Meeting Bersama BPK, Pj Bupati Nganjuk Berkomitmen Dukung Penuh Proses Pemeriksaan

    Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna memimpin kegiatan entry meeting pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk 2024.

    Kegiatan itu diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Sri Handoko menegaskan, Pemkab Nganjuk berkomitmen untuk mendukung penuh proses pemeriksaan. 

    ENTRY MEETING – Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, memimpin entry meeting pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk 2024 bersama BPK, Senin (3/2/2025). Dengan kegiatan ini, Sri Handoko berharap proses pemeriksaan berjalan lancar. (Istimewa/TribunJatim.com/Diskominfo Nganjuk)

    Sinergitas dan koordinasi pun terus dibangun. 

    “Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah) siap untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD,” katanya, Senin (3/2/2025). 

    Ia menjelaskan, entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa.

    Selain itu, sebagai peninjau dan mengidentifikasi risiko sebelum pemeriksaan terinci dilakukan.

    Sehingga entry meeting memiliki beberapa tujuan.

    Baca selengkapnya

    3. Hujan Deras, Terjadi 4 Titik Longsor di Sumbercanting Bondowoso, Material Tanah Masuk Halaman Pustu

    Bencana alam tanah longsor akibat hujan deras menerjang Desa Sumbercanting, Kecamatan Wringin, Bondowoso, Jawa Timur, Senin (3/2/2025) sekitar pukul 20.55 WIB.  

    Menurut Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso, Tugas Riski Bahana, ada empat titik tanah longsor.

    Dengan rata-rata tinggi longsoran di empat titik yakni 8 meter, kemudian panjangnya 3 meter, dan lebarnya 4 meter.  

    Material longsoran ada yang meluber ke saluran drainase. Sehingga mengakibatkan, banjir ke jalan.  

    TANAH LONGSOR – Material tanah longsor masuk ke halaman Pustu Desa Sumbercanting, Kecamatan Wringin, Bondowoso, Jawa Timur, Senin (3/2/2025). Ada total 4 titik longsoran di desa tersebut akibat hujan deras yang terjadi sejak sore hari. (Istimewa/TribunJatim.com/Humas BPBD Bondowoso)

    “Banjir genangan di jalan poros Desa Sumbercanting mengakibatkan bahu jalan rusak dengan lebar 1 meter kanan dan kiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jatim Network, Senin (3/2/2025).

    Selain itu, kata Tugas, ada juga material tanah longsor yang masuk ke halaman Pustu Desa Sumbercanting  

    “Kita bersihkan material tanah longsor di Pustu,” terangnya.  

    Ia menerangkan, tanah longsor yang juga menyebabkan banjir drainase ini terjadi karena hujan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Kecamatan Wringin mulai pukul 17.00 WIB. 

    “Curah hujannya tinggi,” jelasnya.   

    Ia menegaskan tak ada korban jiwa dalam bencana alam ini.  

    Untuk informasi, dalam dua hari ini di Bondowoso terjadi tanah longsor, angin kencang, hingga banjir di beberapa tempat berbeda.  

    Baca selengkapnya

    —-

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • Pimpin Entry Meeting Bersama BPK, Pj Bupati Nganjuk Berkomitmen Dukung Penuh Proses Pemeriksaan

    Pimpin Entry Meeting Bersama BPK, Pj Bupati Nganjuk Berkomitmen Dukung Penuh Proses Pemeriksaan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna memimpin kegiatan entry meeting pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk 2024.

    Kegiatan itu diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Sri Handoko menegaskan, Pemkab Nganjuk berkomitmen untuk mendukung penuh proses pemeriksaan. 

    Sinergitas dan koordinasi pun terus dibangun. 

    “Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah) siap untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD,” katanya, Senin (3/2/2025). 

    Ia menjelaskan, entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa.

    Selain itu, sebagai peninjau dan mengidentifikasi risiko sebelum pemeriksaan terinci dilakukan.

    Sehingga entry meeting memiliki beberapa tujuan.

    Yakni, pemberian kesimpulan hasil ulasan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengujian kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atas transaksi-transaksi selama periode yang berlangsung sampai dengan saat pemeriksaan interim, dan perolehan data maupun informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan terinci. 

    “Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi dan membangun komunikasi terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan yang berpengaruh pada keberhasilan serta kelancaran pemeriksaan,” ujarnya.

  • Deretan Kasus Elite Perusahaan Pelat Merah di Tengah Proses RUU BUMN

    Deretan Kasus Elite Perusahaan Pelat Merah di Tengah Proses RUU BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Draf RUU No.19/2003 tentang BUMN versi DPR menyatakan pegawai BUMN, jajaran Direksi, Komisaris hingga Dewan Pengawas bukan bagian dari penyelenggaraan negara.

    Khusus, aturan yang menyatakan pegawai BUMN bukan penyelenggara negara termaktub pada Pasal 87 angka 5. Sementara, status Direksi hingga Komisaris bukan pegawai BUMN diatur dalam Pasal 9G. 

    “Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.” bunyi Pasal 9G RUU No.19/2003.

    Aturan itu, dinilai berpotensi bertentangan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum baik itu KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung. Apalagi pasal 2 UU No.28/1999 telah memasukan pegawai BUMN sebagai bagian dari penyelenggara negara.

    Adapun, dalam catatan Bisnis, sejumlah kasus korupsi yang menonjol di Indonesia kerap berkaitan dengan BUMN. Nah, berikut daftarnya :

    1. Kasus Timah

    Kasus rasuah tersebut telah melibatkan mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Emil Ermindra.

    Keduanya, divonis 8 tahun pidana dan denda Rp750 juta dengan subsider enam bulan penjara. 

    Pada intinya, Riza dan Emil divonis bersalah dan merugikan negara karena terlibat atau bersekongkol dengan terdakwa lainnya dalam kegiatan penambangan ilegal di IUP PT Timah. Kasus korupsi ini dinyatakan telah merugikan negara Rp300 triliun.

    2. Kasus Impor Gula

    Kasus Impor Gula menjadi sorotan lantaran mantan Mendag Tom Lembong jadi tersangka. Selain Tom, mantan petinggi perusahaan plat merah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Dia adalah mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus. Charles diduga bersama dengan tersangka lainnya telah melakukan kerja sama dalam izin importasi gula.

    Atas tindakan tersebut, Tom hingga Charles diduga telah merugikan negara Rp578 miliar.

    3. Kasus Tol MBZ

    Mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono dan tiga terdakwa lainnya telah divonis dalam kasus ini. Djoko dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta.

    Dalam kasus ini, Djoko telah melakukan pemufakatan jahat dengan pemenang lelang dan mengatur spesifikasi barang yang ditujukan agar menguntungkan pihak tertentu.

    Setelah vonis itu, Kejagung melakukan pendalaman dan menetapkan kuasa KSO PT Waskita Acset, Dono Prawoto (DP) sebagai tersangka. Kini, Dono tengah menjalani sidang di PN Tipikor.

    Adapun, berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kasus korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara Rp510 miliar.

    4. Kasus Asabri

    Dalam kasus korupsi Asabri, Kejagung menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Meteka pun kini tengah diadili di pengadilan.

    Nama-nama tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purn) Adam R Damiri, Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro. 

    Kemudian eks Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar, Lukman Purnomosidi, Hari Setiono, dan Jimmy Sutopo.

    Dalam kasus tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp22,78 triliun.

    Salah satu terdakwa kasus ini, Heru Hidayat pun dituntut hukuman mati setelah sebelumnya dalam kasus Jiwasraya.

    5. Kasus Jiwasraya 

    Dalam kasus ini, enam orang tersangka dan diadili dalam kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Utama Asuransi Jiwasraya (AJS) Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan AJS Hary Prasetyo, dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan.

    Kemudian, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

    Dalam Putusan Tingkat Banding Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo, dihukum 20 tahun penjara. Kemudian, Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto dihukum 18 tahun penjara. Sementara itu, Benny Tjokro dan Heru Hidayat dijatuhi hukuman seumur hidup.

    Adapun, BPK mencatat kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp16,8 triliun.

    6. Kasus di Garuda Indonesia 

    Pada 2017 silam, penyidik KPK melakukan penyidikan atas kasus korupsi di tubuh Garuda. Terdapat tiga orang yang dijerat KPK atas kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia dan pencucian uang. 

    Ketiga orang itu, yakni mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar; pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte ltd Soetikno Soedarjo; dan mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno.

    KPK pun telah mengeksekusi Emirsyah ke Lapas Sukamiskin pada 3 Februari 2021 silam setelah kasasi yang diajukannya ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Emirsyah menjalani hukuman 8 tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI dan MA. 

    Selain pidana badan selama 8 tahun, Emirsyah Satar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Sin$ 2.117.315,27 selama 2 tahun. 

    Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Emirsyah terbukti menerima suap senilai Rp 49,3 miliar dan pencucian uang senilai sekitar Rp 87,464 miliar.  

    Emirsyah terbukti menerima suap dari Airbus SAS, Rolls-Royce PLC, Avions de Transport Regional (ATR), dan Bombardier Inc. 

    Untuk pemberian dari Airbus, Rolls-Royce, dan ATR diterima Emirsyah lewat Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo. Sedangkan dari Bombardier disebut melalui Hollingsworld Management International Ltd Hong Kong dan Summerville Pacific Inc.

  • Daftar K/L yang ‘Lolos’ Pemangkasan Anggaran 2025: Kemhan, Polri, DPR

    Daftar K/L yang ‘Lolos’ Pemangkasan Anggaran 2025: Kemhan, Polri, DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No.1/2025 telah menginstruksikan untuk melakukan penghematan belanja dengan cara memangkas anggaran kementerian atau lembaga (K/L) terkait senilai Rp256,1 triliun.

    Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Dalam edaran surat tersebut, setidaknya terdapat 17 K/L yang lolos dari penghematan anggaran belanja tersebut. Misalnya, Polri, DPR, Kejaksaan hingga Kementerian Pertahanan.

    Adapun, bendahara negara itu juga mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L. Alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Berdasarkan data yang beredar, pemangkasan anggaran 2025 ternyata tidak berlaku untuk seluruh K/L. Pasalnya, anggaran beberapa K/L seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, hingga MPR dan DPR justru tak dipangkas. 

    Berikut daftar Kementerian/Lembaga yang “lolos” dari pemangkasan anggaran 2025

    1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
    2. Mahkamah Agung (MA)
    3. Kejaksaan Republik Indonesia
    4. Kementerian Pertahanan
    5. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
    6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
    7. Bendahara Umum Negara
    8. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    9. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    10. Badan Intelijen Negara (BIN)
    11. Mahkamah Konstitusi (MK)
    12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
    13. Mahkamah Konstitusi (MK)
    14. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    15. Badan Gizi Nasional (BGN)
    16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif