Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPK

  • Wamendagri sebut ada mantan presiden berbicara di retret kepala daerah

    Wamendagri sebut ada mantan presiden berbicara di retret kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut ada kemungkinan mantan presiden Republik Indonesia yang akan berbicara sebagai pemateri dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Bima saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu mengatakan bahwa pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2) mendatang sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    “Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata dia.

    Kendati demikian, Bima enggan memerinci mantan presiden dimaksud. Dia mengatakan nama dari mantan presiden yang menjadi pembicara dalam retret tersebut nanti diberi tahu kemudian.

    “Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” ujarnya.

    Menurut Bima, setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

    Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata dia.

    Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.

    Menurut Bima, kegiatan retret kepala daerah ini tidak bisa, jika hanya dilakukan secara daring.

    “Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.

    “Kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” ujarnya lagi.

    Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

    Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

    Pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak pada Kamis (20/2). Setelah itu, kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2), sementara wakil kepala daerah dijadwalkan hadir saat penutupan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    akan pergi retreat (orientasi kepala daerah) ke Magelang, Jawa Tengah, dengan menaiki bus dari Bandung, Jawa Barat.
    Supian mengatakan, dirinya akan pergi retreat ke Magelang bersama dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    “Kami dari Jawa Barat rencananya mau gabung dengan Pak Gubernur, dari Gedung Sate kita naik bus sama-sama,” ungkap Supian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian mengaku dirinya sudah melaksanakan persiapan untuk mengikuti retreat di Magelang.
    Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah dengan rutin melakukan lari pagi.
    “Buat di Magelang, biasa lari pagi. Coba latihan dari sekarang biar di sana bisa adaptasi,” ucap Supian.
    Sementara itu, Supian mengaku tak ada persiapan khusus yang dilakukannya untuk pelantikan sebagai Wali Kota Depok nanti.
    Namun, ia mengaku begitu bersemangat karena bisa memiliki kesempatan untuk melayani masyarakat Depok.
    “Pasti kami posisinya bersemangat, Insyaallah bisa melayani masyarakat secara maksimal bersama Pak Chandra,” kata Supian.
    Supian berharap, dengan adanya kegiatan retreat bisa mendapat pembekalan agar ia semakin mantap menjabat sebagai kepala daerah.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retreat kepala daerah
    2025.
    Menurutnya, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retreat kepala daerah dan ikut memberikan arahan, tetapi Bima mengatkan waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retreat,” ujarnya, dikutip dari
    Kompas.id
    , Jumat (14/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung

    Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung

    Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Bupati Bandung Barat
    terpilih
    Jeje Ritchie Ismail
    mengatakan, para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat akan berkumpul di Gedung Sate untuk bersama-sama berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, menjalani orientasi kepala daerah atau retret.
    “Berangkat, Insya Allah kalau Jawa Barat dari Bandung nanti, kumpul di Gedung Sate, tapi ada info sertijab dulu,” kata Jeje di kantor di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Musisi yang tergabung di band Govinda ini lantas mengaku, tidak memiliki persiapan khusus sebelum mengikuti retret. dia mengatakan, akan lebih banyak beristirahat.
    “Persiapan retret banyak-banyak istirahat, kelihatannya akan sangat padat dari pagi sampai malam,” ujar adik ipar pesohor Raffi Ahmad ini.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi mengatakan akan berangkat ke acara retret di Magelang, Jawa Tengah menggunakan mobil.
    Dia menyebut, bakal berangkat dari Bandung bersama rombongan bupati dan wali kota dari Jawa Barat.
    “Oh iya, rencana teman-teman sebagian ya, enggak semua, sebagian temen-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat kita akan menggunakan jalur darat,” kata Dedi, Minggu (16/2/2025).
    Menurut Dedi, perjalanan menggunakan mobil maupun pesawat dari Bandung ke Magelang sama-sama memakan waktu lima jam.
    “Kalau perhitungannya naik peswat dengan darat hampir sama, kan lima jam perjalanan dari bandung ke magelang,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari 2025.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retret kepala daerah
    2025.
    Menurut dia, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retret,” ujar Bima Arya dikutip dari
    Kompas.id
     pada 14 Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil

    Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil

    Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , mengumumkan rencananya untuk berangkat ke acara retreat di Magelang, Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil.
    Dedi, yang akan berangkat bersama rombongan bupati dan wali kota, menyatakan bahwa perjalanan akan dimulai dari Bandung.
    Pernyataan ini disampaikan Dedi usai menjalani tes kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Minggu (16/2/2025).
    “Oh iya, rencana teman-teman sebagian ya enggak semua, sebagian teman-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat, kita akan menggunakan jalur darat,” kata Dedi.
    Dedi mengungkapkan, perjalanan dari Bandung ke Magelang, baik menggunakan mobil maupun pesawat, memakan waktu yang hampir sama, yaitu sekitar 5 jam.
    “Kalau perhitungannya naik pesawat dengan darat hampir sama, kan 5 jam perjalanan dari Bandung ke Magelang,” tutur dia.
    Terkait hasil tes kesehatannya, Dedi mengungkapkan bahwa ia dalam kondisi sehat.
    “Gula darah, tensi, asam urat, dan kolesterol menunjukkan angka normal. Saya ada masalah cuma satu aja, enggak punya teman meriksa gula,” ujar dia.
    Sebelumnya, sebanyak 505
    kepala daerah
    di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retreat kepala daerah
    2025.
    Menurutnya, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retreat kepala daerah dan ikut memberikan arahan, tetapi Bima mengatkan waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retreat,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id, Jumat (14/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalani Tes Kesehatan, Masinton: Gula, Tensi Alhamdulillah Normal

    Jalani Tes Kesehatan, Masinton: Gula, Tensi Alhamdulillah Normal

    Jalani Tes Kesehatan, Masinton: Gula, Tensi Alhamdulillah Normal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Tapanuli Tengah terpilih,
    Masinton Pasaribu
    , mengungkapkan bahwa tes kesehatannya di
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) menunjukkan hasil yang baik.
    Tes kesehatan
    ini merupakan bagian dari persiapan pelantikan para
    kepala daerah
    dan agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, pekan depan.
    “Ya, hari ini saya, Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tapanuli Tengah, menjalani pemeriksaan. Tadi cek gula darah, tensi, semuanya alhamdulillah normal,” kata Masinton, saat ditemui di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Karena hasil tes kesehatannya baik, kata Masinton, ia dan wakilnya, Mahmud Efendi Lubis, diperkenankan mengikuti agenda pelantikan dan retret.
    Meski demikian, politikus PDI-P itu mengaku belum memutuskan akan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat, kereta, atau mobil.
    Ia masih mendiskusikan keberangkatan tersebut dengan koleganya yang menjadi Bupati Lahat.
    “Kami lagi sedang mempertimbangkan bawa mobil bareng atau naik kereta atau naik pesawat,” kata Masinton.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, membocorkan agenda pembekalan dalam
    retret kepala daerah
    2025.
    Menurutnya, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tetapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan, tetapi Bima mengatakan waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di pengujung retret,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id, Jumat (14/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Terseret Pinjol, Anak Usaha Indofarma Pailit

    Sempat Terseret Pinjol, Anak Usaha Indofarma Pailit

    Jakarta –

    Anak usaha PT Indofarma Tbk (INAF) yakni PT Indofarma Global Medika (IGM) dinyatakan pailit. IGM sempat jadi sorotan beberapa waktu lalu karena terseret pinjaman online (pinjol)

    Putusan tersebut dimuat dalam Nomor Perkara 144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst pada 10 Februari 2025.

    Terkait hal tersebut, Direktur Utama INAF Yeliandriani menerangkan, IGM telah berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2024.

    Pada 3 Februari 2025, telah dilakukan pemungutan suara atas rencana atau proposal perdamaian yang diajukan IGM per 31 Januari 2025 dan didapati hasil pemungutan yakni satu dari 13 kreditor separatis yang mewakili 32,18% suara dari jumlah kreditor separatis menyetujui proposal perdamaian. Sementara 12 kreditor separatis menolak.

    Sebanyak 29 dari 58 kreditor konkuren yang mewakili 77,89% suara dari jumlah tagihan kreditor konkuren menyetujui proposal perdamaian. Sementara, 12 kreditor menyatakan menolak, dan 17 kreditor tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam rapat kreditor.

    “Adalah benar sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan IGM berada dalam kepailitan,” kata Yeliandriani, dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi, pada pertengahan tahun lalu, BPK melaporkan sejumlah temuan kerugian pada Indofarma dan anak usahanya. Salah satu temuannya yakni, Indofarma ternyata terjerat pinjaman online alias pinjol.

    Dikutip detikcom dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang dilaporkan BPK ke DPR, Kamis (6/6/2024) silam, tercatat Indofarma dan anak usahanya PT IGM melakukan berbagai aktivitas yang berindikasi fraud atau kerugian.

    Aktivitas-aktivitas yang dimaksud antara lain melakukan transaksi jual-beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online.

    (acd/acd)

  • Lagi, Perjalanan Dinas Fiktif DPRD di Bengkulu Diusut Kejaksaan Regional 14 Februari 2025

    Lagi, Perjalanan Dinas Fiktif DPRD di Bengkulu Diusut Kejaksaan Regional 14 Februari 2025

    Lagi, Perjalanan Dinas Fiktif DPRD di Bengkulu Diusut Kejaksaan
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Sejumlah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara dipimpin Kajari, Ristu Darmawan, pukul 09.00 WIB melakukan penggeledahan mendadak di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD setempat, Jumat (14/2/2025).
    Penggeledahan menyasar ruangan bagian umum, keuangan, serta beberapa ruang lainnya di Setwan DPRD Bengkulu Utara.
    Penggeledahan berlangsung sekitar beberapa jam.
    Penyidik membawa sejumlah dokumen dari Setwan.
    Kejari Bengkulu Utara
    dalam keterangan kepada media mengatakan penggeledahan merupakan rangkaian penyidikan dalam menemukan alat bukti pada kegiatan perjalanan dinas DPRD tahun anggaran 2023.
    “Penggeledahan terkait perjalanan dinas DPRD tahun anggaran 2023,” sebut Kajari Bengkulu Utara, Ristu Darmawan, di hadapan wartawan di Setwan DPRD.
    Disebutkan bahwa perkara
    dugaan korupsi
    dana perjalanan dinas di Setwan DPRD itu berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    BPK menemukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif.
    Hasil audit BPK negara mengalami kerugian sebesar Rp 5,6 miliar.
    Sejauh ini, kejaksaan sudah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk anggota DPRD.
    Sebelumnya, Kejari Kaur, Kejari Kepahiang, dan Kejari Lebong juga melakukan penggeledahan terhadap beberapa dugaan kasus korupsi.
    Kejari Kaur mendalami perkara korupsi perjalanan dinas di Setwan DPRD yang merugikan negara sebesar Rp 11 miliar.
    Kejari Kepahiang menangani perjalanan fiktif DPRD sebesar Rp 11,4 miliar, dan Kejari Lebong menangani perkara dugaan korupsi biaya pemeliharaan jalan raya tebas tebang sebesar Rp 1,1 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek Diduga Langgar Aturan, Truk Pengangkut Tanah Kotori Jalan Nasional!

    Proyek PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek Diduga Langgar Aturan, Truk Pengangkut Tanah Kotori Jalan Nasional!

    JABAR EKSPRES –  Jalan Raya Bandung-Garut, di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung kondisinya berdebu. Diduga Jalan Nasional tersebut terkena tumpahan tanah proyek yang sedang dikerjakan oleh  PT Budi Agung Sentosa.

    Kondisi ini sempat viral di media sosial dan banyak mengundang komentar dari netizen yang menyebutnya seperti kondidi di gurun pasir.

    Berdasarkan pantauan langsung, truk pengangkut tanah yang berasal dari Proyek PT Budi Agung Sentosa hilir mudik membawa tanah.

    BACA JUGA: 194 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan di Jalur Tambang Parungpanjang, Dedi Mulyadi Berikan Solusi!

    Akan tetapi karena muatan berlebih, tanah tersebut sampai berceceran di tengah jalan. Sehingga mengakibatkan jalan menjadi berdebu dan menganggu pengguna jalan. Kondisi ini jelas sangat mengangu para pengguna jalan. Khususnya pengendara roda dua.

    Vikram, 29 tahun mengaku sangat terganggu ketika akan berangkat kerja dengan kondisi jalan berdebu itu. Sebab, meski sudah menggunakan pelindung, debu sering masuk ke mata.

    ‘’Ini kan sangat membahayakan karena bisa saja pengendara akan terganggu dengan kondisi jalan yang penuh dengan tanah itu,’’ kata dia.

    BACA JUGA: Pendapatan Parkir Kabupaten Bandung Masih Seret, BPK Berikan Catatan Penggunaan Tapping Box

    Menurut keterangan sejumlah warga di lokasi dekat proyek pembangunan, PT Budi Agung Sentosa dikabarkan sedang membangun pabrik baru.

    Sejumlah truk pengangkut pasir, sirtu, bebatuan hingga tanah terlihat hilir-mudik keluar-masuk area proyek yang ada di lokasi pabrik PT Budi Agung Santosa itu.

    Ketika dikonfirmasi terkait masalah ini Humas PT Budi Agung Sentosa Dewi Purnamasari enggan memberikan respon dan tidak menjawab telpon maupun WhatsApp Jabar Ekspres.

    BACA JUGA: 79 Titik Prostitusi Ada di Jabar, Tenyata Bekasi dan Indramayu Paling Banyak!

    Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, sebuah proyek harus mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

    Dalam aturannya harus menyediakan kolam untuk membersihkan kendaraan. Sedangkan jalan yang dekat area proyek harus selalu dibersihkan agar tidak berdebu atau licin.

    BACA JUGA: Pemerintah Harus Hadir untuk Tangani Masalah Tempat Prostitusi di Jabar!

  • Polda Sultra Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pesiar Azimut Atlantis 43

    Polda Sultra Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pesiar Azimut Atlantis 43

    Sulawesi Tenggara, Beritasatu.com – Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menaikkan status perkara dugaan korupsi terkait pengadaan kapal pesiar Azimut Atlantis 43 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit III Tipidkor AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi mengungkapkan, status perkara ini naik setelah pihaknya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan menerima hasil audit investigasi awal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sultra.

    “Pada 6 Februari, status perkara ini naik ke penyidikan,” ujar AKBP Ario Putranto Tuhu kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    AKBP Ario Putranto Tuhu menambahkan, sejauh ini penyidik telah memeriksa sebanyak 23 saksi, dan saat ini mereka tengah menunggu perhitungan pasti kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi awal yang dilakukan oleh BPKP. Meski demikian, hingga saat ini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

    “Kami tidak bisa serta-merta menentukan tersangka sebelum ada hasil audit yang memastikan adanya unsur pidana, khususnya penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.

    AKBP Ario Putranto Tuhu meminta semua pihak untuk bersabar dan memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius hingga tuntas.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut Atlantis 43 ini sebelumnya dilaporkan ke Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra.

    Kepolisian mulai menyelidiki dugaan mark up anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Sultra dalam pengadaan kapal tersebut, karena spesifikasi barang dalam proses lelang yang dimenangkan oleh CV Wahana pada tahun 2020 tidak sesuai dengan hasil pengadaan.

    Dalam penyelidikan sebelumnya, penyidik mencurigai bahwa kapal yang didatangkan dari Singapura melalui Bea Cukai Marunda pada 2019 itu dibeli dalam kondisi bekas, dan kapal tersebut pernah terdeteksi terparkir di Pantai Indah Kapuk, kawasan perumahan elite di Jakarta.

    Pengadaan kapal pesiar ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 9,98 miliar yang bersumber dari APBD Sultra tahun anggaran 2020, pada masa pandemi Covid-19. Dana tersebut digunakan oleh Biro Umum Sekretariat Provinsi Sultra.

    Sementara itu, Auditor Muda bagian investigasi BPKP perwakilan Sultra, Prian Mardia Kusuma, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus korupsi pengadaan kapal pesiar ini enggan memberikan tanggapan lebih lanjut.

  • DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta agar pemerintah dan perbankan memblokir para pengembang nakal yang abai terhadap kualitas rumah subsidi. 

    Diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapati sejumlah pengembang rumah subsidi yang nakal lantaran tak memperhatikan kualitas unit.

    Di hadapan Komisi V DPR RI, Maruarar mengaku telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temuan tersebut.

    Ara menegaskan, rencana bersih-bersih pengembang nakal dari mitra program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilakukan sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami sudah koordinasi BPK karena pesan Presiden rumah subsidi jangan sampai tidak berkualitas dan kami sangat sedih dan kecewa karena kami menemukan cukup banyak masalah,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut pemerintah perlu segera tegas untuk menertibkan temuan itu.

    Terlebih, Lasarus juga meminta agar pemerintah dapat segera melakukan blacklist pada sejumlah pengembang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Ke depan harus ada keberanian salah satunya melakukan blacklist pada pengembang yang hanya kejar keuntungan dan tak kejar kualitas. Saya rasa harus ada langkah yang diambil,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Lasarus juga menyoroti adanya temuan banyak rumah subsidi yang tak dihuni. Alasannya, karena kualitas rumah yang dinilai sangat rendah.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu secara tegas menyelesaikan masalah itu guna segera meningkatkan kualitas rumah subsidi.

    “Kalau bisa dibenahi, rumusnya bagaimana itukan tidak mudah. Dari sisi keuangan, negara tak boleh langsung terjun ke sana. Karena ini sudah jadi aset tertentu harus dilakukan audit keputusan-keputusan dulu,” pungkasnya.