Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPK

  • Bupati Probolinggo sebut retret satukan visi misi kepala daerah

    Bupati Probolinggo sebut retret satukan visi misi kepala daerah

    Bupati Probolinggo Mohammad Haris saat mengikuti kegiatan retret di Magelang (ANTARA/HO-Diskominfo Kabupaten Probolinggo)

    Bupati Probolinggo sebut retret satukan visi misi kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Bupati Probolinggo Mohammad Haris menyebut bahwa kegiatan retret yang digelar selama sepekan dapat menyatukan visi misi para kepala daerah dengan pemerintah pusat.

    “Proses itu bertujuan untuk menyatukan visi dan misi para kepala daerah dengan pemerintah pusat. Harapannya, sinergi itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat utamanya Kabupaten Probolinggo,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Probolinggo, Sabtu.

    Semua kepala daerah yakni gubernur, bupati dan wali kota mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Rindam VI/Diponegoro Magelang selama sepekan yakni mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Pada akhir kegiatan retret, para wakil kepala daerah akan ikut bergabung di Akmil Magelang.

    “Kami dibekali banyak hal yang penting, termasuk materi-materi tentang cinta tanah air, mengenal kepala daerah lainnya se-Indonesia, saling berbagi pengalaman dan menimba ilmu,” katanya.

    Selama retret, sejumlah kepala daerah akan menerima sejumlah materi dari sejumlah kementerian dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Semoga semuanya diberikan kelancaran, tetap istiqomah, sehat dan mampu menjalani proses itu dengan baik. Hal itu tentunya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

    Bupati Probolinggo yang biasa dipanggil Gus Haris menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo karena belum bisa langsung melayani masyarakat setelah dilantik.

    “Kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo karena belum bisa langsung berkhidmat pasca-pelantikan,” katanya.

    Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan para kepala daerah wajib mengikuti retret karena tidak semua kepala daerah memahami prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

    Ia mengatakan bahwa KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.

    Sumber : Antara

  • Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 06:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

    Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

    “Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Kaltara Zainal Paliwang ikut retret di Akmil Magelang

    Gubernur Kaltara Zainal Paliwang ikut retret di Akmil Magelang

    Tanjung Selor (ANTARA) – Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah dan mengaku tak asing dengan nuansa pendidikan di Akmil.

    “Saya cukup akrab dengan nuansa pendidikan Akmil, karena sebelumnya saya juga merupakan bagian dari AKABRI sebelum dipisah menjadi TNI-Polri,” kata Zainal dalam keterangan Pemprov Kaltara diterima di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Sabtu.

    Retret yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini wajib diikuti oleh seluruh kepala daerah yang baru dilantik Presiden RI pada Kamis (20/2/2025) lalu.

    Zainal juga tampil mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna loreng hijau lengkap dengan topi, baju, celana taktis, dan sepatu.

    Retret di Akmil ini bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan wawasan strategis, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas manajerial dan tata kelola pemerintahan, serta menguatkan karakter dan ketahanan mental pemimpin daerah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah wajib mengikuti retret karena tidak semua kepala daerah memahami prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

    Padahal, hal itu sangat krusial karena pemerintah daerah akan ikut serta dalam pengelolaan APBD yang nilainya mencapai Rp1.300 triliun.

    “APBN kita itu Rp3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional,” ujar Bima Arya.

    Bima mengungkapkan, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.

    Pewarta: Muh. Arfan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gunakan Kata ‘Kau’ Saat Rapat Koordinasi, Maruarar Sirait Diprotes Pengembang – Halaman all

    Gunakan Kata ‘Kau’ Saat Rapat Koordinasi, Maruarar Sirait Diprotes Pengembang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Seorang pengembang bernama Bambang melayangkan protes kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait terkait penggunaan kata ‘Kau’.

    Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara memanggil asosiasi pengembang untuk koordinasi terkait adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan karena ada yang nakal, Jumat (21/2/2025).

    Sebab, ada beberapa pengembang yang tidak memerhatikan kualitas bangunan rumah sehingga warga mengeluh.

    Misalnya, dari temuan Ara di sebuah perumahan kawasan Bekasi, Jawa Barat, terjadi banjir padahal tidak hujan dan lantainya mengangkat.

    “Kau coba ngomong di depan jangan di belakang. Coba sampaikan,” kata Ara.

    “Saya ingin sampaikan karena rapat ini koordinasi, tapi pelaksanaannya seperti sub koordinasi antara atasan dengan bawahan,” sahut pria berkemeja batik usai dipanggil ‘Kau’ oleh Ara, Jumat.

    Ia pun menyampaikan bahwa pertemuan tersebut seperti bawahan dengan atasan.

    Sehingga, ia tidak terima dengan ucapan Ara ketika dipanggil kau karena sejatinya ia adalah rakyat Indonesia.

    “Kami juga sudah berkontribusi terhadap program FLPP dan MBR, kami sudah bayar pajak, PPH, PPHTB, dan bayar juga PPN,” tegasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Ara agar membuat suasana yang sejuk dan nyaman selama rapat koordinasi berlangsung.

    “Kalau bapak dengan bawahan boleh, ini rapat judulnya koordinasi, Pak,” terangnya.

    Sementara itu, Ara bertanya kepada seluruh pengembang yang hadir apakah selama rapat koordinasi merasa tertekan atau tidak.

    Ia pun meminta kepada pengembang yang merasa tertekan agar berdiri sebagai bentuk rasa adil.

    Namun, tidak ada satupun pihak pengembang berdiri dari kursinya dan Ara merasa hanya Bambang yang merasa tertekan.

    “Berarti hanya bapak saja yang merasa tertekan,” kata Ara sambil melayangkan tangan dengan lima jarinya ke arah Bambang.

    Penulis: Miftahul Munir

  • Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Ratusan mahasiswa gelar demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025). 

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Pandalungan Melawan tersebut, dengan mengusung tagline Indonesia Gelap di era pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. 

    Beberapa atribut unjuk rasa yang meraka gunakan saat aksi, tulisan “Dibawah efisiensi, di atas bagi-bagi kursi” dan “orang miskin dilarang kuliah”.

    Nampak, massa juga meletakkan gambar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih di aspal depan Gedung DPRD Jember. Kemudian mereka taburkan bunga mawar merah ke seluruh foto pejabat tersebut. 

    Kemudian, massa mengumpulkan kembali gambar-gambar tersebut menjadi satu tumpukan. Setelah itu, kertas berfoto pejabat kementerian dan lembaga dibakar. 

    Koordinator Aksi, Hasyisy Ahmad mengatakan demo kali ini dilakukan oleh semua elemen mahasiswa. Massa menolak tiga kebijakan pemerintah. 

    “Pertama menolak Revisi Undang-undang Minerba baru yang kemarin baru disahkan,” ujarnya. 

    Menurutnya, meskipun tidak ada klausul perguruan tinggi dalam pemanfaatan pertambangan dalam UU Mineral dan Batu Bara. namun tetap ada potensi itu. “Melalui BUMN, BUMD dan BUMS,” kata Hasyisy. 

    Selain itu, kata dia, massa juga menolak adanya efisiensi anggaran belanja negara, yang dialihkan untuk modal Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    “Dan kami juga menolak pembentukan Danantara, karena penggunaan uang di Danantara tidak begitu jelas bahkan prosesnya penuh kejanggalan,” papar Hasyisy. 

    Mengingat hasil Revisi UU BUMN, kata dia. pengawasan terhadap usaha PBI Danantara tidak jelas, bahkan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilemahkan. 

    “Audit justru dilakukan RUPS, dan mekanisme audit di RUPS tidak jelas. Sehingga sekecil apapun uang rakyat harus diperjuangkan, sepeser pun,” paparnya. 

    Hasyisy mengatakan tuntutan ini sengaja disuarakan kepada DPRD Jember, agar diteruskan terhadap pemerintah pusat. 

  • Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan

    Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, menegaskan bahwa penyesuaian tarif air PAM sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang tarif air, dan bertujuan untuk memberikan subsidi kepada warga menengah ke bawah.

    “PAM ini cuma pelaksana yang ditugaskan untuk menaikkan harga tarif. Dari yang tadinya Rp7.000, sekarang minimal Rp12.000. Itu untuk subsidi kepada masyarakat yang sangat menengah ke bawah,” kata Nur Afni, Senin (17/2/2025).

    Hal itu disampaikan Afni disela-sela mediasi DPRD DKI dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) terkait penyesuaian tarif air. Menurutnya, keputusan pemyesuaian tarif ini sudah melalui perhitungan yang matang dan mempertimbangkan prinsip progresif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

    Nur Afni yang juga anggota komisi B DPRD DKI itu menjelaskan, bahwa tarif air dihitung berdasarkan NJOP suatu kawasan.

    “Misalnya, harga NJOP di Thamrin dan Jakarta Selatan pasti berbeda. Maka, apartemen di sana dikenakan tarif lebih tinggi,” katanya.

    Ia menambahkan, jika NJOP suatu properti sudah di atas Rp10 juta, maka tarifnya otomatis masuk kategori progresif.

    “Masa Thamrin Residence masuk kategori K2?. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, lingkungan kumuh, sering kebanjiran. Tapi karena rumah saya 1.000 meter, saya kena Rp47.000. Jadi memang dihitung berdasarkan properti dan fasilitasnya,” tambahnya.

    Nur Afni menegaskan bahwa, kebijakan ini tidak bisa serta-merta dicabut oleh Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.

    “Kalau Dirut PAM disuruh cabut Ketentuan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Air Minum (KPUP), ya nggak bisa. Itu harus gubernur yang cabut,” jelasnya.

    Ia mengakui bahwa penyesuaian tarif PAM Jaya ini terjadi bersamaan dengan kenaikan pajak dan biaya hidup lainnya. Hal ini membuat masyarakat semakin terbebani.

    “Air itu kebutuhan pokok, jadi wajar kalau masyarakat protes. Tapi kalau ada yang bilang kenaikan sampai 71%, kita tunggu penjelasannya. Benar nggak segitu?,” kata Nur Afni.

    Sebagai solusi, ia menyarankan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan air agar tagihan tetap terkendali.

    “Kalau mau minum, beli air galon, jangan masak sendiri. Cucian bisa ke laundry kiloan, karena kalau dihitung lebih murah daripada mencuci sendiri,” sarannya.

    Nur Afni juga menyoroti adanya indikasi oknum yang mengomersialkan air PAM Jaya secara ilegal.

    “Ada permainan oknum yang menjual air PAM, ini jelas pelanggaran,” ujarnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tetap harus dijalankan karena merupakan keputusan gubernur.

    “Kalau PAM tidak menjalankan Kepgub, mereka bisa diperiksa BPK. Ini sudah menjadi aturan,” tegasnya.

    Menurutnya, tantangan bagi gubernur baru adalah meningkatkan perekonomian warga agar kebijakan ini tidak terlalu membebani masyarakat.

    “PR gubernur baru adalah bagaimana meningkatkan ekonomi warga dulu. Jangan sampai penyesuaian tarif air makin memperberat beban masyarakat,” tutupnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • IKA PMII DKI Jakarta usulkan Fathan Subchi jadi caketum PB IKA PMII

    IKA PMII DKI Jakarta usulkan Fathan Subchi jadi caketum PB IKA PMII

    Fathan merupakan sosok yang mampu meneruskan gagasan-gagasan dan keberhasilan ketua umum PB IKA PMII Muqowam

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) dan Pengurus Cabang IKA PMII se-DKI Jakarta mengusulkan nama Fathan Subchi sebagai Calon Ketua Umum Pengurus Besar IKA PMII dalam Munas Ke-VII di Jakarta pada 21-23 Februari 2025.

    Sekretaris PW IKA PMII DKI Jakarta Yayat Hidayat mengungkapkan alasan diusungnya nama Fathan Subchi sebagai Ketum IKA PMII adalah karena dia dinilai memiliki rekam jejak dan komitmen dalam pengabdian terhadap organisasi.

    “Beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode dan hari ini beliau menjabat sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara yaitu BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia),” kata Yayat di Jakarta, Kamis (20/2) malam.

    Menurut Yayat, selain memiliki rekam jejak yang jelas, Fathan juga dinilai memiliki kapasitas individual yang sangat cukup untuk memimpin PB IKA PMII.

    Selain itu, Fathan merupakan sosok yang mampu meneruskan gagasan-gagasan dan keberhasilan ketua umum PB IKA PMII Muqowam.

    Dia, kata Yayat, mampu juga merealisasikan program-program yang tertunda dari kepengurusan PB IKA PMII saat ini.

    Sejauh ini, Yayat mengatakan sudah ada respons yang positif dari berbagai pengurus wilayah dan pengurus cabang di berbagai wilayah. Mereka pun siap memenangkan Fathan untuk menjadi Ketua Umum PB IKA PMII 2025-2030.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    “Kalau sudah menggunakan Bank Himbara gpp gausah diganti, itu Danantara pengelolaan dananya bukan diambil dari dana nasabah yg bagian dari Holding mereka, tapi ambil dari dividen BUMN yang direinvest atau langsung dipakai oleh Danantara.” tulis @heeu

    Ferry Irwandi, seorang YouTuber yang sering membahas kebijakan pemerintah, turut memberikan penjelasan melalui akun X @irwndffry.

    “Banyak yang minta jelasin soal Danantara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dengan santai. Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke APBN terus duitnya dipake buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya gak dipake lgsg untuk belanja, tapi investasi,” tulisnya.

    Meski beberapa pemilik akun telah menjelaskan soal sumber dana investasi Danantara, beberapa warganet masih meragukan sistem pengawasan Danantara.

    Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah lembaga ini akan memiliki mekanisme kontrol yang ketat atau justru berpotensi menjadi celah bagi penyalahgunaan dana.

    Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memiliki kewenangan untuk mengaudit, pengawasan tetap dianggap longgar karena memerlukan izin dari DPR.

    Apalagi, pengurus Danantara disebut-sebut orang terdekat pejabat hingga mantan terpidana kasus korupsi. (*)

  • Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan penyaluran rumah subsidi akan tepat sasaran ke depannya.

    Karena itu, dia bilang akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menikmati rumah subsidi.

    “Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers pembiayaan program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Meski begitu, Ara mengatakan, nantinya kriteria MBR di setiap provinsi akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kemampuannya masyarakat di masing-masing wilayah.

    Apalagi, lanjutnya, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

    “Misalnya di Jawa Barat, di Papua dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas.

    Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    “Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

    Ara mengaku pihaknya juga sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perumahan. Tujuannya untuk mengetahui ukuran yang profesional.

    Selain itu, sambung Ara, audit ini juga untuk memastikan rumah subsidi tetap berkualitas.

    Karena itu, dia menilai, tak perlu takut untuk dilakukan audit.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” jelasnya.

    “Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut di audit,” sambungnya.

  • Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Danantara.

    Sorotan ini datang setelah muncul kabar yang menyebut Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK karena kebal hukum.

    Lewat cuitannya di media sosial X, Ferdinand menaruh kecurigaan bahwa Danantara punya kaitan erat dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Ia bahkan menyebut Danantara ini sebagai salah satu tempat pencucian setelah masa jabatan Jokowi selama dua periode.

    “Makanya saya curiga, jangan-jangan Danantara itu mencuci yang kotor selama 10 tahun Mulyono,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Ferdinand lanjut mempertanyakan alasan kuat mengapa Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK.

    Jika memang benar hal ini terjadi, ia menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk merusak negara.

    “Masa ngga bisa diperiksa BPK dan KPK? Kalian benar-benar mau kerusakan negara,” tuturnya.

    Sebelumnya, isu yang muncul, Danantara dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang kebal hukum.

    Hal itu mengacu pada UU BUMN yang baru, BPI Danantara dapat diperiksa oleh BPK dan BPKP jika ada permintaan dari DPR atau dengan ketentuan tertentu.

    Rencananya, Danantara akan dilaunching pada 24 Februari 2025 mendatang.

    (Erfyansyah/fajar)