Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPK

  • Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    Penetapan Yaqut, Fuad Maktour dan Alex Tersangka Kuota Haji Sengaja Diulur-ulur, Ini Kata KPK

    GELORA.CO – Kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan tahun 2023 dan 2024 sudah cukup lama bergulir, tapi tak kunjung ada nama-nama tersangka dari perkara ini. Disebut-sebut sudah ada tiga sosok calon tersangka, hanya saja ada tekanan besar yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung meresmikan penetapan tersangka.

    Mereka adalah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Eks Stasus Menag Isfah Abidal Azis alias Alex, dan bos travel Maktour Fuad Hasan Masyhur.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji di Kementerian Agama, bahwa sampai dengan saat ini KPK belum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika dihubungi Inilah.com, Rabu (12/11/2025), menyangkal kabar tersebut.

    Budi juga menanggapi kabar adanya pemerasan terhadap 350 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel. Disebut masing-masing membayar antara Rp250 juta hingga Rp1 miliar untuk mendapat alokasi kuota.

    Ia menegaskan, berdasarkan penyidikan sementara, unsur tindak pidana korupsi yang ditemukan bukan suap atau pemerasan, melainkan kerugian negara.

    “Jadi dalam perkara kuota haji ini, sangkaan pasalnya adalah dugaan kerugian keuangan negara, ya. Jadi, bukan modus penyuapan ataupun pemerasan,” ujar Budi.

    Karena itu, kata Budi, penyidik bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa sejumlah saksi, khususnya dari kalangan biro travel atau PIHK, guna menyinkronkan hasil audit kerugian negara.

    “Selain pemeriksaan terhadap PIHK dilakukan oleh penyidik KPK, pemeriksaan terhadap PIHK juga dilakukan oleh kawan-kawan BPK dalam rangka penghitungan dugaan kerugian negaranya. Total sampai dengan hari ini sudah lebih dari 350 PIHK yang sudah dilakukan pemeriksaan,” kata Budi.

    kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meskipun tersangka belum diumumkan. KPK menyebut akan segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan melampaui Rp1 triliun.

    Kasus bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Tambahan kuota tersebut kemudian dilobi sejumlah pengusaha travel kepada oknum pejabat Kemenag hingga terbit Surat Keputusan Menteri Agama pada 15 Januari 2024.

    Kuota tambahan itu dibagi menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus tersebut, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaannya diserahkan kepada PIHK. KPK mencatat sedikitnya 13 asosiasi dan 400 biro travel terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan tersebut.

    Kuota reguler 10.000 jemaah didistribusikan ke 34 provinsi, dengan rincian Jawa Timur mendapatkan 2.118 jemaah, Jawa Tengah 1.682 jemaah, dan Jawa Barat 1.478 jemaah.

    Namun, mekanisme pembagian kuota itu diduga melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur proporsi kuota: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    Dalam praktiknya, kuota haji khusus diduga diperjualbelikan dengan setoran dari biro travel kepada pejabat Kemenag sebesar USD 2.600–7.000 per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta (kurs Rp16.144,45). Transaksi tersebut dilakukan melalui asosiasi travel dan diserahkan secara berjenjang ke pejabat Kemenag.

    Dana setoran itu diduga digunakan untuk membeli aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang telah disita KPK pada Senin (8/9/2025). Rumah tersebut diduga dibeli oleh seorang pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang hasil commitment fee.

    Tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri dalam perkara ini, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

    Masa pencegahan berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Periode tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan dengan usulan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

  • Informasi Terbaru Lippo Group Serobot Tanah JK, Said Didu Duga 4 Jenderal TNI AD dan AL Bekingi Mafia Tanah

    Informasi Terbaru Lippo Group Serobot Tanah JK, Said Didu Duga 4 Jenderal TNI AD dan AL Bekingi Mafia Tanah

    GELORA.CO – Kasus dugaan Lippo Group serobot tanah mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) makin panas. Ada dugaan perampasan hak lahan tersebut ikut dibekingi lebih dari satu jenderal TNI.

    Untuk diketahui, Jusuf Kalla, pendiri perusahaan Hadji Kalla, menuding PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) -di mana sahamnya dimiliki Lippo Group- merekayasa kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare (ha).

    Tanah tersebut berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar Sulsel. “Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (tanah) kan dulu masuk (wilayah kabupaten) Gowa ini. Sekarang (wilayah Kota) Makassar,” ungkap JK ketika meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu 5 November 2025.

    Informasi terbarunya, tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar itu diduga mendapat bekingan sejumlah jenderal TNI.

    Tidak tanggung-tanggung, ada empat jenderal dari TNI AD dan AL yang diduga ikut terlibat dalam eksekusi tanah tanpa melibatkan BPN tersebut.

    Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu melalui akun pribadi X-nya, @msaid_didu, pada Senin 10 November 2025.

    “Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla @Pak_JK di Makassar. Ternyata beking mafia tanah yg ‘eksekusi’ tanah Pak JK antara lain: 1) pati bintang 2 dari Mabes AD; 2) pati bintang 2 dari Korps Marinir; 3) pati Mabes Polri dari 2 unit; 4) dari GMTD (Lippo Group) dikenal dekat dg Menteri ATR/BPN sekarang,” tulis Said Didu di X.

    Menurut dia, foto keberadaan mereka saat “eksekusi abal-abal” tersebut sudah beredar secara terbatas. Sedangkan aparat di bawah yang bersikap netral, saat ini sedang proses dimutasi.

    Untuk itu, dia berharap Presiden Prabowo Subianto mau turun tangan mengatasinya.

    “Ini fakta bahwa Oligarki sudah mengatur aparat untuk merampok tanah rakyat. Bpk Presiden @prabowo seharusnya turun tangan berantas mafia tanah,” desaknya.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga sudah angkat bicara mengenai masalah ini.

    Menurut dia, persoalan lahan itu melibatkan perusahaan milik Jusuf Kalla, PT Hadji Kalla, dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang merupakan bagian dari Lippo Group.

    Tanah yang disoal seluas 16,4 ha dan berlokasi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel.

    JK sebagai pendiri perusahaan menuduh GMTD merekayasa kasus sengketa. Ia menegaskan lahan itu sudah dimiliki Hadji Kalla secara sah melalui sertifikat resmi selama 30 tahun.

    Nusron mengatakan, masalah muncul lantaran tindakan eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Tetapi proses eksekusinya belum melalui proses konstatering.

    Konstatering ialah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek sengketa dengan kondisi di lapangan guna memastikan kesesuaiannya dengan amar putusan pengadilan.

    “Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain. (Namun) tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu ialah dengan pengukuran ulang,” ungkap Nusron di Jakarta Selatan, Kamis 6 November 2025.

    Lebih lanjut disampaikan, Kementerian ATR/BPN telah mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai respons atas polemik itu. Di surat itu, Nusron mempertanyakan proses eksekusi yang dilaksanakan pengadilan.

    “Kami sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar, inti isi srat mempertanyakan proses eksekusi karena belum ada konstatering. Sebab di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah,” tegasnya. ***

  • Jakarta Menuju Kota Global, Pemprov DKI Siap Bangun RS Internasional

    Jakarta Menuju Kota Global, Pemprov DKI Siap Bangun RS Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat transformasi layanan kesehatan di Ibu Kota. Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong pembangunan Rumah Sakit (RS) bertaraf internasional di lahan Sumber Waras, Jakarta Barat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan RS internasional ini menjadi upaya menghadirkan fasilitas kesehatan unggulan di Jakarta sekaligus mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

    “Hari ini, kami bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di lahan Sumber Waras. Kami mengusulkan agar proyek ini ditetapkan sebagai PSN agar prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Jadi Rujukan Global

    Pramono menjelaskan, rumah sakit ini akan dibangun di atas lahan seluas 3,6 hektare milik Pemprov DKI yang sudah dinyatakan selesai permasalahannya oleh KPK dan akan difinalisasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lokasinya dinilai sangat strategis untuk menjadi pusat layanan medis berstandar global.

    “Tanah tersebut milik Pemprov DKI dan sudah clear. Kami berharap pembangunan rumah sakit ini dapat masuk ke daftar PSN. Pemprov DKI akan membangun fasilitas fisiknya, sedangkan penyediaan peralatan medis bertaraf internasional akan didukung oleh Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

    Rumah sakit internasional ini difokuskan sebagai RS Tipe A berstandar global dengan layanan unggulan di bidang penyakit jantung, kanker, dan penyakit kompleks lainnya. Pemprov DKI juga menyiapkan RS Tipe A di Cakung, Jakarta Timur, di atas lahan seluas 1,7 hektare untuk memperluas jaringan layanan kesehatan unggulan.

    “Kami ingin menghadirkan rumah sakit rujukan nasional yang mampu bersaing di level internasional. Dengan dukungan tenaga medis berkompetensi global, layanan kesehatan di Jakarta akan meningkat signifikan dan mampu menekan angka pasien yang berobat ke luar negeri,” tegas Pramono.

    Kolaborasi dengan Kemenkes

    Rencana pembangunan RS internasional di Sumber Waras mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, proyek ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional agar setara dengan standar internasional.

    “Ide Gubernur DKI untuk membangun RS internasional ini sangat baik. Dengan fasilitas berstandar global, kita bisa mengurangi jumlah warga yang berobat ke luar negeri. Kami mendukung penuh agar proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Budi.

    Dia menambahkan, Kemenkes dan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi terkait penyusunan skema pembiayaan, penyediaan peralatan medis, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. “Kami juga membahas opsi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas dokter di rumah sakit internasional ini,” ujarnya.

    Jakarta Kota Global

    Pramono menegaskan, pembangunan RS internasional di Sumber Waras menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Keberadaan fasilitas kesehatan kelas dunia akan menjadi indikator penting dalam penilaian Global City Index, yang kini menempatkan Jakarta di posisi ke-71 dunia.

    “Dengan hadirnya rumah sakit internasional, Jakarta menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya sekaligus memperkuat daya saing kota di tingkat global,” ucapnya.

    Menurut Pramono, penetapan proyek ini sebagai PSN akan mempercepat proses perizinan, pendanaan, serta koordinasi lintas lembaga antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami yakin pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Spirit usulan ini murni untuk kepentingan publik dan peningkatan pelayanan kesehatan warga Jakarta,” pungkasnya.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Anggota DPR tekankan audit berbasis risiko saat uji kelayakan KAP

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Torino menyoroti sejumlah aspek teknis dan metodologis dalam pelaksanaan audit yang dipaparkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan.

    Harris dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa menilai jadwal audit yang dipaparkan dalam presentasi terbilang sangat padat dan perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas pemeriksaan.

    Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan (fit and proper test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan sebagai salah satu calon pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

    “Presentasi Bapak mengatakan bahwa timeline-nya adalah 1 Maret sampai 30 Mei. Timeline-nya ini sangat ketat, Pak. Bagaimana menjamin substansi dari uji SPI dan kepatuhan tetap terjaga di tengah jadwal yang sangat ketat tersebut?” ujar Harris.

    Lebih lanjut, Harris juga menyoroti penggunaan perangkat lunak Atlas yang disebutkan dalam presentasi calon auditor. Ia mempertanyakan fungsi perangkat tersebut dan kompatibilitasnya dengan sistem yang digunakan oleh BPK.

    “Kalau saya baca dari slide-nya, Bapak menggunakan satu software yang namanya Atlas. Fungsi Atlas itu buat apa, Pak? Apakah ini audit internal Bapak, dan apakah kompatibel nanti dengan SAKTI-nya BPK?” tanya Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu.

    Harris juga mengulas mengenai rencana pelaksanaan audit secara paralel terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan. Menurutnya, strategi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kelolosan kesalahan jika tidak diawasi secara ketat.

    “Bapak tadi menyebutkan pelaksanaan audit dilakukan secara paralel, di mana Bapak memastikan tidak ada risiko kelolosan kesalahan? Detection risk-nya seperti apa ketika Bapak akan menangani 46 satuan kerja di BPK?” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan jumlah partner dari enam menjadi delapan orang serta kepemilikan berbagai izin profesi oleh KAP Budiandru dan Rekan. Ia meminta penjelasan terkait struktur quality review internal yang diterapkan untuk memastikan standar audit tetap seragam di seluruh tim.

    Tak hanya itu, Harris juga meminta kejelasan terkait pendekatan risk-based audit yang diusung calon auditor tersebut.

    “Dokumen Anda menyinggung soal risk assessment secara umum, tetapi tidak dijelaskan apa resiko terbesar yang dihadapi di BPK. Bisa disebutkan kira-kira tiga akun yang paling berisiko dalam audit laporan keuangan BPK?” katanya.

    Uji kelayakan tersebut merupakan bagian dari proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR RI terhadap sejumlah KAP yang diusulkan untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2025.

    Proses itu bertujuan memastikan independensi, profesionalisme serta kesiapan teknis dan manajerial KAP yang akan ditunjuk.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makna Baru Hari Pahlawan 2025, Menjaga Bumi Tempat Bendera Itu Berdiri

    Makna Baru Hari Pahlawan 2025, Menjaga Bumi Tempat Bendera Itu Berdiri

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan Seminar Manajemen Pengelolaan Sampah di Auditorium BPK RI, Jakarta, yang dihadiri lebih dari 300 pegawai dari Biro Umum, Biro Keuangan, serta satuan kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal BPK RI.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut implementasi program Smart and Eco Office yang telah dicanangkan BPK sejak tahun 2020, sejalan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Utama BPK terkait pengelolaan energi, air, dan sampah secara berkelanjutan di lingkungan kantor.

    Apresiasi dari Kepala Biro Umum

    Seminar dibuka oleh Rizal Ashidieqi, Kepala Biro Umum BPK RI, yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dr. Taufiq Supriadi dalam menggerakkan masyarakat menjaga lingkungan.

    “Kami bangga bahwa salah satu insan BPK, yang juga menjabat sebagai Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya, telah berkontribusi besar menjaga lingkungan tetap lestari hingga diwawancarai oleh CCTV China di Beijing beberapa waktu lalu. Ini bukti nyata bahwa pegawai BPK tidak hanya berkarya di kantor, tetapi juga memberi inspirasi bagi masyarakat,” ujar Rizal.

    Rizal menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BPK untuk menularkan pengetahuan dan praktik baik tersebut kepada seluruh pegawai Biro Umum dan satuan kerja lainnya, agar semangat menjaga lingkungan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari ASN BPK.

    Narasumber dan Materi

    Seminar menghadirkan tiga narasumber utama:

    Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, S.E., M.Sc., ERMCP, CSFA, CPA, Ak., ASEAN CPA, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
    Torkis Tambunan, Fungsional Ahli Madya Pengendali Dampak Lingkungan – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
    Dr. Taufiq Supriadi, S.E., M.T., CSFA, CertDA, GRCE, CIISA, CLA, ChFA, CPCC, CIPS, penggiat lingkungan sekaligus staf BPK RI, yang mempresentasikan paparan bertajuk “Dari Lorong Sempit ke Kantor Ramah Lingkungan.”

    Inspirasi RT8 dan Semangat Hari Pahlawan

    Dalam paparannya, Dr. Taufiq Supriadi memperkenalkan konsep “4 Jalur Sampah”, yang telah berhasil diterapkan di lingkungan RT8 Malaka Jaya untuk bisa segera diterapkan di BPK:

    Sampah organik masuk ke biopori untuk meningkatkan resapan air dan menekan populasi hama kecoa dan Tikus;
    Sisa makanan diolah di komposter menjadi pupuk organik;
    Sampah dapur diurai oleh maggot (larva BSF) menjadi pakan ikan lele untuk kolam gizi warga;
    Sampah nonorganik dipilah dan disetorkan ke Bank Sampah melalui rumah pilah warga.

    Taufiq menyampaikan bahwa semangat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 seharusnya tidak hanya diartikan sebagai kebanggaan mengibarkan bendera, tetapi juga tanggung jawab menjaga bumi tempat bendera itu berdiri.

    Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta.

    “Semangat hari pahlawan hari ini bukan sekadar bagaimana kita mampu mengibarkan bendera, tetapi bagaimana kita menjaga bumi tempat bendera itu berdiri,” ungkap Taufiq.

    Perubahan Perilaku ASN Jadi Kunci

    Torkis Tambunan, Fungsional Ahli Madya Pengendali Dampak Lingkungan – Dinas LH DKI, mengapresiasi inisiatif BPK yang mengangkat isu lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja ASN.

    Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan masyarakat seperti yang dicontohkan RT8 di bawah kepemimpinan Dr. Taufiq merupakan wujud nyata Circular Economy Office Model yang dapat direplikasi di institusi dan instansi seperti BPK bahkan Instansi lain.

    “Perubahan besar dimulai dari perilaku kecil. ASN yang terbiasa memilah sampah dan dicontohkan Dr. Taufiq terlihat di IG @taufiqsyusuf yang ditampilkan dan hemat energi di kantor akan menjadi teladan di rumah dan masyarakat,” ujar Asep.

    Sementara itu, Dr. Edward Ganda Simanjuntak menegaskan pentingnya sinergi antara tata kelola pemerintahan yang bersih dengan kesadaran ekologis, agar BPK dapat menjadi contoh green governance di tingkat nasional.

    Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun Grand Design BPK Eco-Office 2025–2030, yang akan mencakup:

    Pembentukan Bank Sampah BPK;
    Gerakan 1 ASN = 1 Biopori;
    Penerapan komposter bersama di tiap unit kerja;
    Edukasi berkelanjutan mengenai pengelolaan sampah dan konservasi air;
    Pengembangan Dashboard Eco-Office Digital untuk memantau volume sampah terpilah, air terserap, dan karbon tersimpan di lingkungan BPK.

    Pesan Penutup: ASN Sebagai Pelaksana Etika Publik

    Menutup seminar, Dr. Taufiq Supriadi menyampaikan refleksi yang menggugah:

    “Upaya yang dilakukan RT8 dari lorong sempit, dan niat BPK untuk menjadi kantor ramah lingkungan, memiliki pesan yang sama, bumi ini bisa sembuh, asal kita semua mau berubah. ASN bukan hanya pelaksana audit, tetapi juga pelaksana etika publik.”

    Pesan tersebut menggema di ruangan dan menjadi ajakan moral bagi seluruh pegawai BPK untuk memulai perubahan dari hal kecil — memilah sampah, menanam, menghemat air dan energi, serta menjaga lingkungan kerja sebagai bentuk nyata pengabdian pada bangsa.

    Melalui kegiatan ini, BPK RI menegaskan komitmennya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Asta Cita Pemerintah 2024–2029, khususnya dalam aspek pembangunan hijau, tata kelola pemerintahan yang berintegritas, dan ketahanan lingkungan nasional.

  • Wamentan tegaskan ketahanan pangan pilar utama pembangunan

    Wamentan tegaskan ketahanan pangan pilar utama pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan pilar utama pembangunan nasional yang menentukan martabat bangsa.

    “Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pangan adalah kekuatan nasional,” kata Wamentan dalam kegiatan Hands-On Audit Training in Cross-Cutting Issues of Food Security yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Bali, sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menekankan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci membangun sistem ketahanan pangan nasional yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan petani.

    “Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdiri dengan kehormatan,” ujarnya.

    Wamentan mengaku kerap menerima puluhan ribu pesan pribadi dari para petani melalui media sosial. Dari percakapan langsung itu, ia menangkap aspirasi para petani mengenai kebutuhan akan benih unggul, air irigasi yang cukup, pupuk tepat waktu, serta harga panen yang stabil.

    “Begitu laporan ini sampai ke Presiden, beliau langsung memerintahkan untuk bertindak cepat,” tegasnya.

    Ia menegaskan pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, menyederhanakan mekanisme distribusi, dan bahkan menurunkan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen sebagai bentuk dukungan ke perani Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimum untuk gabah Rp6.500 per kilogram, serta menugaskan BUMN untuk menyerap hasil panen petani, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan serukan semangat kepahlawanan wujudkan kedaulatan pangan

    Mentan serukan semangat kepahlawanan wujudkan kedaulatan pangan

    tetapi juga tumbuh dari kerja keras para petani, penyuluh dan pegawai pertanian yang berjuang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengobarkan semangat kepahlawanan kepada seluruh jajaran di kementeriannya agar tetap kompak dan berjuang mewujudkan kedaulatan pangan sebagai wujud pengabdian nyata bagi kejayaan bangsa Indonesia.

    “Hari ini kita mengenang pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan. Tapi perjuangan belum selesai. Kini perjuangan itu kita lanjutkan dengan ilmu, empati dan pengabdian. Dan para pejuang itu adalah Anda semua, pahlawan pangan Indonesia,” kata Mentan dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan 2025 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

    Ia mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tetap kompak, solid dan fokus membela kepentingan bangsa, yaitu Indonesia berdaulat pangan.

    Amran menegaskan perjuangan menuju kedaulatan pangan bukan tanpa tantangan. Ia menyebutkan kebijakan penghentian impor beras dan jagung berdampak pada kepentingan pihak tertentu yang selama ini diuntungkan dari praktik impor.

    “Jangan bela pribadi saya. Bela Kementerian Pertanian dan petani Indonesia. Itulah perjuangan sejati. Banyak yang tidak senang kalau Indonesia berdaulat pangan, tapi kita harus sabar dan terus bekerja. Ini semua demi Merah Putih,” ujarnya.

    Mentan mengingatkan semangat kepahlawanan tidak hanya lahir di medan perang, tetapi juga tumbuh dari kerja keras para petani, penyuluh dan pegawai pertanian yang berjuang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.

    Dia menegaskan semangat kepahlawanan harus diwujudkan dalam kerja nyata. Ia mengingatkan banyak pegawai dan petugas lapangan yang bekerja tanpa mengenal waktu demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan beberapa pegawai yang mengalami kecelakaan dan jatuh sakit saat bertugas. Ia menyebut mereka sebagai pahlawan sejati.

    “Mereka jatuh karena berjuang untuk swasembada. Mereka adalah pahlawan pangan kita. Biaya perawatan mereka akan kami tanggung, bukan sebagai Menteri, tapi sebagai sesama pejuang Merah Putih,” ucapnya.

    Dia juga mengapresiasi seluruh pegawai Kementan atas berbagai capaian luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    Ia menyebutkan Indonesia kini berada di ambang deklarasi swasembada beras, sebuah prestasi yang menurutnya dicapai melalui kerja keras bersama, bukan karena kepemimpinan satu orang semata.

    “Insya Allah, dalam waktu dekat Indonesia bisa mendeklarasikan swasembada pangan. Ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan Anda semua. Anda adalah pahlawan-pahlawan pangan yang membuat bangsa ini berdaulat,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan sederet capaian lain Kementan. Mulai dari peningkatan status laporan keuangan dari WDP menjadi WTP oleh BPK, reformasi birokrasi dengan nilai tinggi dari Kemenpan RB, hingga pengakuan KPK atas komitmen Kementan terhadap integritas dan antikorupsi.

    Ia menambahkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional kini menjadi yang tertinggi dalam sejarah.

    Amran juga mengingatkan pentingnya meritokrasi dan objektivitas dalam menilai kinerja pegawai. Ia meminta seluruh pejabat eselon untuk memberi ruang bagi laporan dan aspirasi tanpa rasa takut, serta menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

    “Saya ingin yang berprestasi diapresiasi, yang salah diperbaiki. Kalau ada yang merasa terzolimi, laporkan langsung. Kita ingin Kementan menjadi rumah yang adil bagi semua,” katanya.

    Ia menegaskan pula bahwa perjuangan pahlawan masa kini adalah bekerja, melayani, dan memberi manfaat bagi bangsa.

    Amran menyebutkan semangat ’bekerja, bergerak, dan berdampak’ menjadi bentuk nyata penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    “Pahlawanku, teladanku. Kita lanjutkan perjuangan dengan kerja keras, keikhlasan dan cinta tanah air. Kedaulatan pangan adalah bentuk pengabdian tertinggi bagi Indonesia,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Orang Meninggal, 8 Rumah Hangus

    3 Orang Meninggal, 8 Rumah Hangus

    Liputan6.com, Jakarta – Musibah kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jl. Aes Nasution Gang Binjai, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (7/11/2025) pagi. Peristiwa tragis ini menelan tiga korban jiwa dan menghanguskan sejumlah rumah warga.

    Menurut laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Banjarmasin, api mulai dilaporkan sekitar pukul 05.02 WITA, dan tim gabungan langsung bergerak ke lokasi lima menit kemudian.

    Operasi pemadaman berlangsung hingga pukul 07.00 WITA, dengan dukungan sumber air yang mencukupi dan tanpa kendala berarti di lapangan.

    Api berhasil dipadamkan berkat kerja cepat Regu 2 Disdamkarmat, dibantu unsur BPBD Kota Banjarmasin, Polsek Banjarmasin Tengah, Babinsa, Dinas Sosial, PMI, PLN, serta relawan BPK/PMK dan emergency gabungan.

    Meski demikian, kebakaran tersebut menyebabkan delapan rumah warga hangus terbakar, dengan empat rumah rusak berat dan empat lainnya rusak ringan.

    Tiga korban meninggal dunia diketahui satu keluarga, yaitu Tusradi (50 tahun), Marini (46 tahun), dan Nur Haliza (11 tahun).

    Mereka merupakan penghuni rumah yang mengalami kerusakan paling parah. Sementara itu, beberapa warga lainnya tercatat terdampak dan mengalami kerugian material cukup besar.

     

  • MPR & Pemprov DKI Teken Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara

    MPR & Pemprov DKI Teken Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara

    Jakarta –

    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan perjanjian pinjam pakai barang milik negara. Objek dalam perjanjian pinjam pakai ini adalah barang milik negara (BMN) Sekretariat Jenderal MPR berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Puskesmas Pembantu Kelurahan Cilandak Barat.

    Perjanjian pinjam pakai barang milik negara ini ditandatangani Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah dan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, di Ruang Delegasi, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.

    Adapun tanah dan bangunan yang dipinjamkan dengan rincian tanah seluas 269 m2 dan bangunan seluas 50 m2.

    Siti Fauziah mengungkapkan pemanfaatan BMN milik MPR yang berlokasi di Komplek MPR Cilandak Barat, pada awalnya digunakan sebagai Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) berdasarkan Keputusan Sekretaris Umum MPRS No. 081/7SM/71 tentang Pinjaman Guest-House Pimpinan MPRS untuk Madrasah dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).

    “BKIA ini kemudian beralih fungsi menjadi Puskesmas Pembantu Kelurahan Cilandak Barat. Keberadaan Puskemas Pembantu tentu sangat membantu keluarga besar pegawai Sekretariat Jenderal MPR dan warga yang tinggal di kelurahan Cilandak Barat,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

    Namun, lanjut Siti Fauziah, aset tanah dan bangunan milik MPR yang digunakan sebagai Puskesmas tersebut tercatat pula sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Temuan lainnya adalah penggunaan BMN milik MPR oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak disertai dengan perjanjian pemanfaatan berupa pinjam pakai antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian tersebut merupakan syarat tertib administrasi dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif dan optimal.

    “Karena itu, penandatanganan perjanjian pinjam pakai yang kita laksanakan hari ini merupakan tindak lanjut dari temuan BPK, yang sejak tahun 2020 terus menjadi temuan, dan terus terang cukup mengganggu Sekretariat Jenderal MPR dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya bersyukur, berkat niat baik kita bersama, pada hari ini kita dapat menuntaskan persoalan yang selama ini selalu saja menjadi temuan BPK,” sebutnya.

    “Kesepakatan ini tentu saja tidak kaku. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum tersedia tempat yang baru guna melanjutkan pelayanan terhadap masyarakat, pintu kami selalu terbuka untuk mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai, sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam pakai,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekda Jakarta Marullah Matali mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan tanah dan bangunan untuk Puskesmas.

    “Ini sangat bermakna dan bermanfaat sekali bagi masyarakat di sekitar Komplek MPR Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak. Warga masyarakat di situ memang betul-betul membutuhkan fasilitas Puskesmas,” ujarnya.

    Pemprov DKI Jakarta, kata Marullah Matali, berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai sebuah basic need, kebutuhan dasar masyarakat.

    “Sejak tahun 1971 Pemprov DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan MPR RI untuk dapat memanfaatkan aset lahan dan bangunannya sebagai Balai Kesehatan Ibu dan Anak, yang kemudian menjadi Puskesmas Pembantu di Cilandak Barat,” tuturnya.

    Marullah Matali menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan MPR RI dalam memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang baik dan memadai bagi masyarakat di Kelurahan Cilandak Barat.

    “Harapan kami, MPR dapat melanjutkan kerjasama atas pemanfaatan aset lahan dan bangunan sebagai Puskesmas Pembantu dalam rangka menunjang pelayanan publik di bidang Kesehatan bagi masyarakat sekitar,” katanya.

    (anl/ega)

  • Eks Dirut ASDP: Kerugian Negara Rp1,25 Triliun Tidak Benar, KPK Pakai Auditor Internal

    Eks Dirut ASDP: Kerugian Negara Rp1,25 Triliun Tidak Benar, KPK Pakai Auditor Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2017-2024 Ira Puspadewi mengatakan tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal adanya kerugian negara Rp1,25 triliun di kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tidak benar. 

    Berdasarkan dokumen pleidoi yang diterima Bisnis, Ira memaparkan pembelaan dirinya dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022 oleh ASDP. Ira, yang saat itu berstatus Dirut, disangkakan merugikan negara Rp893 miliar atau 70% dari nilai akuisisi.

    “Kerugian negara Rp1,25 triliun itu sama sekali tidak benar. Nilai kerugian keuangan itu dibuat sendiri oleh auditor internal berdasarkan perhitungan dosen konstruksi perkapalan,” tulis Ira dalam pledoi yang dibacakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (6/11/2025). 

    Ira mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah menunjukkan bukti adanya tindakan korupsi yang dilakukan pihaknya.

    Lebih lanjut, Ira mengatakan hal dianggap sebagai bukti baru ada dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, LHA-AF-08/DNA/05/2025. Namun, laporan itu bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Justru, bukti-bukti tersebut hanya datang dari KPK sendiri yang dikeluarkan pada 28 Mei 2025 atau tiga bulan setelah dirinya ditahan. 

    Dia mengklaim dosen perkapalan, yang dibawa KPK saat menghitung valuasi perusahaan saat proses akuisisi, keliru dalam menaksir kerugian negara. Menurut Ira, ada tiga poin yang diabaikan auditor tersebut saat menghitung nilai perusahaan.

    Pertama, kapal-kapal JN dianggap sebagai benda mati tidak produktif seperti kursi atau meja, padahal kapal-kapal ini Laik Laut, dan menghasilkan pendapatan. 

    Kedua, setelah diakuisisi, bisnis ASDP dan JN dapat diintegrasikan hingga akan mengefisienkan biaya operasional seperti untuk pembelian suku cadang yang tentu lebih murah karena dibeli dalam jumlah besar secara gabungan.

    Ketiga, karena ada pembatasan jumlah kapal pada lintasan komersial, maka izin tidak dikeluarkan lagi. Kapal JN seluruhnya adalah kapal dengan izin komersil. Pihak Ira menilai korupsi dan kerugian negara yang didakwakan KPK itu hanya framing hasil rekayasa sesuai penggambaran berikut ini:

    “Suatu keluarga peternak baru saja membeli peternakan tetangganya Rp1,272 miliar. Tiba-tiba sang anak yang mengelola usaha itu ditahan petugas. Ia dituduh korupsi merugikan keluarganya sendiri untuk memperkaya tetangganya itu Rp1,253 miliar atau 98,5% dari harga beli itu. Semua bingung. Apa salah dia? Di mana kerugiannya?” Peternakan yang dibeli itu tetap utuh 100%. Ayam-ayamnya terus bertelur, dan terus menghasilkan pendapatan Rp600 miliar setiap tahun,”

    Padahal, kata dia, kapal yang telah diakuisisi ASPD Laik Laut, dan menghasilkan pendapatan. Kemudian, hasil dari akuisisi bisnis JN oleh ASDP telah bisa memberikan efisiensi biaya operasional. Adapun, nilai kapal JN yang seluruhnya memiliki izin komersil bisa mendobrak pembatasan jumlah kapal pada lintasan komersial.

    Ira juga mengungkap pembelaan bahwa akuisisi PT JN justru telah menguntungkan ASDP. Pasalnya, kata Ira, dari aset utuh perusahaan bernilai Rp2,09 triliun, ASDP hanya membayar dengan dana Rp1,27 triliun.

    “Namun, perusahaan ini bisa dibeli seharga Rp1,272 triliun atau hanya 60% dari nilai kapal. Secara nominal pun ASDP dan negara untung dari akuisisi ini,” imbuhnya.

    Selain itu, Ira mengemukakan manfaat lain dari akuisisi ini telah membuat keberlangsungan layanan perintis di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.

    Dia menuturkan pada saat ini 70% operasional ASDP telah dimandatkan pemerintah untuk layanan perintis. Namun, subsidi untuk kebutuhan operasional disebut kerap kurang. Alhasil, ASDP selalu mengeluarkan subsidi untuk kekurangan itu dari usaha komersial.

    Oleh karena itu, Ira menilai penambahan armada komersial bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan itu. Hanya saja, penambahan armada komersial ini diklaim sulit.

    Sebagai gambaran, jelas Ira, ASDP hanya bisa mendatangkan 10 unit kapal lama, namun hal itu sempat diperkarakan. Kemudian, pengadaan kapal makin sulit sejak berlaku pembatasan/moratorium izin operasional pada tahun 2017. 

    Alhasil, Ira berkeyakinan bahwa proses akuisisi merupakan salah satu langkah tepat untuk mengatasi persoalan di ASDP.

    “Ini adalah kesempatan langka yang sulit terjadi lagi di masa depan, hingga sebut now or never. Lonjakan 70% unit kapal komersil itu tidak ternilai harganya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Ira bersama eks Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono telah didakwa merugikan negara Rp1,25 triliun dalam proses akuisisi PT JN itu.

    Adapun, ketiganya telah dituntut dalam perkara ini. Ira telah dituntut 8,5 tahun penjara. Sementara itu, Yusuf Hadi dan Harry Adhi Caksono dituntut 8 tahun penjara.