Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPK

  • Untung Rp51,95 Miliar, APBD Banyuwangi 2024 Catat Kinerja Keuangan yang Cemerlang

    Untung Rp51,95 Miliar, APBD Banyuwangi 2024 Catat Kinerja Keuangan yang Cemerlang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Banyuwangi, Rabu (14/05/2025), terungkap bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp51,95 miliar.

    Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 ini dipimpin oleh Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan lintas fraksi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Pj. Sekda Guntur Priambodo, para asisten bupati, kepala SKPD, camat, serta para lurah dan kepala desa se-Banyuwangi.

    Dalam pidatonya, Bupati Ipuk menyampaikan rasa syukur atas capaian kinerja keuangan daerah yang positif. Ia juga mengumumkan bahwa Pemkab Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

    “Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran, baik eksekutif maupun legislatif, serta dukungan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Ipuk.

    Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Banyuwangi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3,37 triliun, melebihi target anggaran Rp3,30 triliun atau mencapai 102,40 persen. Komponen pendapatan ini terdiri dari:

    Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp597,54 miliar (94,85%)
    Pendapatan Transfer: Rp2,72 triliun (104,18%)
    Pajak Daerah: Rp298,51 miliar (109,18%)

    Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3,32 triliun dari anggaran Rp3,73 triliun, atau sekitar 89 persen, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Pos belanja tidak terduga bahkan hanya terealisasi Rp465,33 juta dari pagu Rp20 miliar.

    Dari selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, tercatat surplus anggaran sebesar Rp51,95 miliar.

    Selain itu, dari pos pembiayaan daerah, tercatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp37,27 miliar, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Sehingga, pembiayaan netto tercatat senilai sama, yang turut menambah nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 menjadi Rp89,21 miliar.

    “Sehingga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp89,21 miliar, yang merupakan penjumlahan dari surplus anggaran dengan pembiayaan netto,” jelas Ipuk.

    Bupati Ipuk juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Aset daerah tercatat sebesar Rp5,15 triliun, dengan kewajiban Rp295,15 miliar, sehingga ekuitas atau kekayaan bersih Pemkab Banyuwangi pada tahun 2024 mencapai Rp4,86 triliun.

    Surplus anggaran dan capaian WTP ini menjadi indikator kuat bahwa Banyuwangi berada dalam jalur pengelolaan fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, capaian tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor, dari infrastruktur hingga layanan publik. [tar/ian]

  • Dirut PT WUS Sumenep: Kalau Tidak Ada Biaya Penyusutan, Kami Pasti Untung

    Dirut PT WUS Sumenep: Kalau Tidak Ada Biaya Penyusutan, Kami Pasti Untung

    Sumenep (beritajatim.com) – Kondisi PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD Sumenep menjadi sorotan karena pada 2025 tidak bisa menyetor ‘dividen’ ke daerah. Alasannya karena pemasukan hanya cukup untuk biaya operasional perusahaan.

    Bidang usaha yang dikelola PT WUS saat ini adalah SPBU. Ada tiga SPBU yang dikelola, yakni SPBU di Kecamatan Kota, Kecamatan Lenteng, dan di Legung Kecamatan Batang-batang. Masih ditambah pom mini khusus solar di Kecamatan Nonggunong Pulau Sepudi, dan di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan.

    Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi mengaku dirinya menyadari sepenuhnya tudingan miring yang menyatakan, bagaimana bisa rugi? Kan jual bensin yang sudah jelas ada untungnya karena ada selisih harga antara harga kulak dan harga jual.

    Menurut obet, panggilan akrab Zainul Ubbadi, secara kasat mata, perkiraan orang-orang tersebut memang tidak salah. Namun untuk PT WUS, ada biaya lain yang harus ditanggung, yakni biaya penyusutan. Besarnya 0,5 persen per tahun.

    “Jadi laba perusahaan masih digunakan untuk membayar biaya penyusutan itu. Kalau saja kami tidak harus membayar biaya penyusutan, pasti perusahaan kami untung. Keuntungannya bisa mencapai Rp 350 juta,,” ujarnya.

    Kondisi keuangan perusahaan diperparah dengan piutang masa lalu PT WUS. Sesuai keputusan BPK, karena yang bersangkutan telah meninggal dan ahli waris tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka BPK melakukan penghapusan hutang.

    “Tapi penghapusan hutang itu bukan berarti hutangnya dianggap lunas. Penghapusan hutang itu di buku, jadi tidak lagi tertulis hutang. Tetapi secara kenyataan, PT WUS tetap harus melunasi piutang itu dengan cara dicicil. Kewajiban ini tentu saja menambah berat beban keuangan perusahaan,” ungkap Obet.

    Karena itu, ia mengatakan bahwa salah satu cara agar PT WUS kembali bisa mendapatkan laba adalah dengan mengelola dana participating interest (PI) perusahaan migas yang pengeborannya masih aktif. Selama ini, PT WUS mengelola PI dari Medco Energy. Namun karena aktivitas pengeboran makin berurang, maka tidak ada lagi dana PI yang bisa dikelola PT WUS.

    Untuk bisa kembali mengelola PI, PT WUS harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia nomor 37/2016, yang mensyaratkan pemerintah daerah wajib memenuhi paling sedikit memiliki saham 99 persen pada BUMD yang akan mengelola PI dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.

    Saat ini kepemilikan saham pemerintah daerah pada PT WUS sebesar 75,30 persen. Sedangkan saham lain yang dimiliki PT MMI sebesar 24,20 persen, Perumda Sumekar sebesar 0,45 persen, dan Agus Suryawan sebesar 0,05 persen.

    “Karena itu kami memerlukan penyertaan modal untuk pembelian saham pihak lain, agar nantinya saham yang dimiliki Pemkab sebesar 99,5 persen. Itu baru bisa memenuhi syarat untuk kembali mengelola PI,” paparnya.

    Ia menjelaskan, penyertaan modal itu bukan dalam bentuk suntikan dana, tapi untuk pembelian saham pihak lain. Artinya PT WUS tidak menerima uang dalam penyertaan modal ini.

    “Itu sebabnya kami mengajukan penyertaan modal. Tapi sampai saat ini Raperda penyertaan modal ini belum dibahas DPRD Sumenep. Padahal pengajuan menjadi pengelola PI ini berbatas waktu,” ujarnya.

    Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat membenarkan bahwa Raperda tentang Penyertaan Modal untuk PT. WUS hingga saat ini belum dibahas lebih lanjut, karena masih ada sejumlah pertimbangan di luar aspek administratif.

    “Kami tidak menginginkan Perda ini jadi produk hukum yang malah menimbulkan dampak hukum. Karena itu, kita kaji secara mendalam. Jangan sampai juga sudah kadung keluar modal, tapi pemasukan dari dana PI tetap tidak ada,” tukasnya.  [tem/suf]

  • Anggaran Kemenhub Bertambah Rp 9 Triliun, Ini Alokasi Pemakaiannya – Page 3

    Anggaran Kemenhub Bertambah Rp 9 Triliun, Ini Alokasi Pemakaiannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2025 sekitar Rp 9 triliun lebih, dari Rp 17,72 triliun menjadi Rp 26,29 triliun. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, tambahan anggaran ini untuk memastikan serta mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. 

    “Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation (PSO), serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024,” ujar Menhub Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5/2025).

    Dalam rapat kerja ini dibahas pula pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kemenhub pada semester I 2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lalu, terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023. 

    Menhub mengatakan, saat ini 69 persen atau 49 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Ke depan akan dilakukan percepatan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

    “Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK RI di antaranya mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi, pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, serta koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait,” tuturnya. 

    Angkutan Perintis Tetap Disubsidi

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan subsidi transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Menhub Dudy Purwagandhi memastikan efisiensi anggaran di Kemenhub dilakukan dengan selektif dan tetap mengutamakan sektor transportasi yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tetap kami prioritaskan agar aksesibilitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Menhub beberapa waktu lalu. 

  • Penyidikan Kasus Taspen Rampung, Antonius Kosasih Cs Segera Diadili

    Penyidikan Kasus Taspen Rampung, Antonius Kosasih Cs Segera Diadili

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan kasus korupsi investasi di PT Taspen (Persero). Dua orang tersangka di kasus tersebut akan segera diadili di pengadilan.

    Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri.  

    “Hal ini berarti bahwa berkas perkara pada proses penyidikan telah dinyatakan lengkap,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Kamis (8/5/2025). 

    Budi menambahkan bahwa JPU KPK memiliki waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    Adapun kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp1 triliun berdasarkan hasil audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Dengan demikian, total nilai dana kelolaan Taspen Rp1 triliun yang diinvestasikan ke PT IIM dan berbagai lembaga manajer investasi maupun sekuritas lainnya menjadi keseluruhan kerugian keuangan negara. 

    KPK pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK dan pihak-pihak lainnya termasuk pemerintah dan korporasi swasta yang selama ini kooperatif dalam tahap penyidikan. 

    “KPK akan mencermati setiap fakta-fakta yang ada dalam setiap proses persidangan nanti,” pungkas Budi.

    Sebelumnya, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara pada kasus investasi Taspen mencapai Rp200 miliar. Saat itu, lembaga antirasuah belum mendapatkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak auditor terkait dengan keseluruhan kerugian negara (total loss) pada kasus tersebut. 

    KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut yakni mantan Direktur Investasi yang juga pernah menjabat Direktur Utama Taspen, Antonius NS Kosasih, serta mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri. 

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara akibat penempatan dana Taspen senilai Rp1 triliun ke reksadana PT IIM. 

  • Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Lamongan dalam rapat paripurna, Kamis (8/5/2025).

    Dalam paparannya, Yuhronur memaparkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,632 triliun, realisasinya mencapai Rp3,299 triliun. Sementara untuk belanja daerah dan transfer, dari alokasi sebesar Rp3,579 triliun telah terealisasi Rp3,207 triliun. Surplus yang ditetapkan sebesar Rp53,085 miliar, terealisasi sebesar Rp91,636 miliar.

    Penerimaan pembiayaan dari target Rp24,187 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp77,273 miliar tercapai 100 persen. Secara neto tercatat minus Rp53 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp38,55 miliar.

    “Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun dengan standar akuntansi. Serta ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik,” imbuh Pak Yes.

    Capaian pengelolaan anggaran tersebut turut dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Lamongan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

    Selain itu, Pemkab Lamongan juga kembali meraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dari Kementerian PANRB. [fak/beq]

  • Razman Pamerkan Piagam Penghargaan Hercules, GRIB JAYA Perlihatkan Sisi Religius Sang Ketum

    Razman Pamerkan Piagam Penghargaan Hercules, GRIB JAYA Perlihatkan Sisi Religius Sang Ketum

    TRIBUNJAKARTA.COM – Juru Bicara GRIB JAYA Razman Arif Nasution memamerkan piagam penghargaan yang diterima Ketua Umum Hercules Rozario Marshal.

    Piagam penghargaan dari Kementerian Pertahanan itu diunggah melalui akun instagram @razmannasution71, Selasa (6/5/2025).

    Tak hanya itu, pada hari yang sama akun instagram @gribjaya_id mengunggah sisi religiusitas Hercules.

    Tampak Hercules sedang menjalankan ibadah salat di ruangan kantornya. 

    “Salat lima waktu dan puasa bukan sekadar kewajiban bagi H. Hercules Rozario Marshall, Ketua Umum GRIB Jaya,” tulis caption instagram @gribjaya_id dikutip TribunJakarta.com pada Rabu (7/5/2025).

    GRIB JAYA menyampaikan Hercules tak pernah lupa menunaikan salat tepat waktu dan rutin menjalankan puasa sunnah.

    Hal itu dilakukan di tengah kesibukan memimpin organisasi besar dan aktivitas sosial yang padat.

    “Bagi H. Hercules, ibadah adalah sumber kekuatan. Salat jadi tempatnya berserah, sementara puasa jadi latihan untuk menahan diri dan menjaga hati tetap bersih

    Itulah makanan hariannya bukan hanya untuk raga, tapi untuk jiwa.

    Ketegasannya di depan umum berpadu dengan ketundukan yang dalam kepada Allah.

    Di balik sosok kuat, ada pribadi yang lembut dan selalu ingat siapa yang memberi kekuatan sejati,” tulis caption itu.

    KLIK SELENGKAPNYA: Letjen TNI (Purn) Sutiyoso Meminta Ketua Umum GRIB JAYA Hercules Mohon Maaf ke Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Pengacara Deolipa Yumara Beri Pendapat.

    Razman Pamer Piagam Penghargaan

    Sementara itu, Juru Bicara GRIB JAYA, Razman Nasution mengunggah bukti piagam penghargaan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

    Piagam penghargaan itu tertulis nama Hercules Rozario Marshal 

    Alamat: Jakarta Barat 

    Asal: Kupang

    Atas jasa dan kesetiaannya membela Negera Kesatuan Republik Indonesia sebagai eks pejuang Timor Timur.

    Piagam itu ditandatangi oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Januari 2021.

    “Inilah bukti konkrit bhw Bpk H. Hercules Rozari De Marshal benar benar punya sejarah dengan TNI pada masanya,” tulis Razman Nasution dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @razmannasution71, Selasa (7/5/2025).

    Razman juga mengunggah sejumlah foto kebersamaan Hercules dengan Prabowo Subianto. 

    Selain itu, Razman mengunggah foto Hercules mengenakan seragam hitam GRIB JAYA.

    Razman pun meminta semua pihak untuk bergandengan tangan membangun Indonesia, bukan malah saling menghina.

    “Dengan alasan Preman, mata satu, tangan satu, si Botak dan si gendut,” kata Razman.

    Menurut Razman, pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan oleh orang yang pernah memiliki jabatan tinggi.

    “Kalimat kalimat tsb sangatlah tdk pantas dilontarkan oleh org org yg katanya pernah punya jabatan tinggi, tapi kata2nya sgt menjijikkan dan merendahkan dirinya sendiri. Bismillah…!!!” tulis Razman.

    Sedangkan dikutip dari TribunTangerang.com, Rosario de Marshall, lebih dikenal sebagai Hercules dikenal sebagai preman yang menguasai Tanah Abang.

    Padahal dahulu, ia mendapatkan penghargaan bintang Seroja karena kontribusinya bersama TNI di Timor Timur

    Meski menguasai kawasan Tanah Abang tepatnya di kawasan Bongkaran yang dikenal sebagai tempat prostitusi, namun dirinya memiliki pantangan dalam hidupnya.

    Hercules mengaku pantang untuk meminta bahkan memeras para pedagang maupun masyarakat miskin. Hal ini bahkan sudah menjadi janji dalam hidupnya.

    “Disitulah saya kerjaan saya, dari Tanah Abang, alun-alun Senen, pela-pela Tanjung Priok semua dikuasai oleh saya semua. Tapi saya sudah berjanji dalam diri saya tidak boleh ambil dari pedagang, itu janji saya,” kata Hercules dikutip dalam tayangan Grib TV pada Selasa (6/5/2025).

    Meski terjun ke dunia hitam, Hercules mengaku telah memutuskan untuk Mulaf untuk mendalami agama Islam. Lalu meninggalkan beberapa wilayahnya yang sempat ia kuasai.

    “Dari sana saya mulai sedikit belajar salat, belajar sedekah, lalu membiayai orang-orang yang dianggap tidak mampu. Hingga akhirnya tinggalkan Tanah Abang itu. Dan hingga saat ini saya ada janji dengan diri saya dan istri saya untuk setiap Jumat ada santunan dengan anak yatim, saya sudah 17 tahun menjalankan ini,” ucapnya.  (TribunJakarta.com/TribunTangerang)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jenderal Kopassus Bela KDM, Razman Unggah Hercules Bareng Prabowo, Ada Bukti Sejarah dengan TNI

    Jenderal Kopassus Bela KDM, Razman Unggah Hercules Bareng Prabowo, Ada Bukti Sejarah dengan TNI

    TRIBUNJAKARTA.COM – Juru Bicara GRIB JAYA, Razman Nasution menunjukkan sejumlah foto Ketum Hercules Rosario Marshal dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Tak hanya itu, Razman juga mengunggah bukti piagam penghargaan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

    Piagam penghargaan itu tertulis nama Hercules Rozario Marshal 

    Alamat: Jakarta Barat 

    Asal: Kupang

    Atas jasa dan kesetiaannya membela Negera Kesatuan Republik Indonesia sebagai eks pejuang Timor Timur.

    Piagam itu ditandatangi oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Januari 2021.

    “Inilah bukti konkrit bhw Bpk H. Hercules Rozari De Marshal benar benar punya sejarah dengan TNI pada masanya,” tulis Razman Nasution dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @razmannasution71, Selasa (6/5/2025).

    Razman juga mengunggah sejumlah foto kebersamaan Hercules dengan Prabowo Subianto. 

    Selain itu, Razman mengunggah foto Hercules mengenakan seragam hitam GRIB JAYA.

    Razman pun meminta semua pihak untuk bergandengan tangan membangun Indonesia, bukan malah saling menghina.

    KLIK SELENGKAPNYA: Letjen TNI (Purn) Sutiyoso Meminta Ketua Umum GRIB JAYA Hercules Mohon Maaf ke Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Pengacara Deolipa Yumara Beri Pendapat.

    “Dengan alasan Preman, mata satu, tangan satu, si Botak dan si gendut,” kata Razman.

    Menurut Razman, pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan oleh orang yang pernah memiliki jabatan tinggi.

    “Kalimat kalimat tsb sangatlah tdk pantas dilontarkan oleh org org yg katanya pernah punya jabatan tinggi, tapi kata2nya sgt menjijikkan dan merendahkan dirinya sendiri. Bismillah…!!!” tulis Razman.

    Jenderal Purnawirawan Bela Dedi Mulyadi

    Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat pasang badan membela Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM.

    Hercules sempat meledek sesepuh di TNI yakni Sutiyoso dan sempat menentang kebijakan Dedi Mulyadi soal pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat.

    Pembentukan satgas demi melindungi masyarakat Jabar dari tindak premanisme yang mengintimidasi.

    Hercules sebagai pimpinan ormas GRIB Jaya lantas menyenggol Dedi Mulyadi dengan mengancam menerjunkan pasukannya ke Gedung Sate Bandung.

    Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat sebagai warga Jabar menilai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berusaha mensejahterakan rakyat.

    “Nah itu saya justru sebenarnya orang Jawa Barat ini bangun itu, Dedi Mulyadi bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan,” kata Yayat dikutip TribunJakarta dari Youtube Hersubeno Point, Selasa (6/5/2025).

    “Dia tahu persis penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat, makanya dia terus blusukan betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat, loh dia orang Jawa Barat,” tambahnya.

    Yayat menegaskan, perbuatan yang dilakukan Hercules tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

    Dengan nada emosi, Yayat tak segan menyuruh Hercules untuk kembali ke Timor Timur.

    “Sekarang si Hercules ini apa dia ? Harusnya balik kalau perlu balik ke Timor Timur,”  tegas Yayat dengan nada tinggi.

    Dia membandingkan usaha yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan Hercules untuk warga Jawa Barat.

    “Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini ? Eweuh, gak ada, ngan ngabulatuk artinya ngomong aja, gak ada apa-apanya sebenarnya dia itu,” katanya.

    Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat menilai Hercules hanya merasa bahwa dirinya hebat dengan adanya GRIB Jaya.

    “Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya benar gak ormas itu. Harusnya ormas membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakutin rakyat, bukan menindas rakyat, bukan mengintimidasi rakyat demi untuk mendapat uang dari yang bayar dia,” katanya.

    Terlebih lagi kata Yayat, Hercules sudah berani menyenggol Sutiyoso yang dianggap seniornya di Kopassus.

    “Jadi kok sekarang sesepuh TNI, sesepuh Kopassus pak Sutiyoso kok enak aja dia ngomong,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

    Dia bahkan menaruh curiga dengan kedatangannya ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    “Saya justru curiga sekarang karena dia datang ke Solo, ke tempat Jokowi. Lho kok sekarang seolah dia paling hebat, seolah dia pembela negara, apanya yang dia lakukan?” kata Yayat.

    Ia meyakini jika Hercules berhasil ditumpas maka masyarakat Indonesia juga akan senang.

    “Saya yakin masyarakat kalau misalnya si Hercules game over seneng kok itu. Bagaimana attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan sok hebat mending kalau ditembak kebal dibacok tidak mempan.”

    “Dia matanya juga udah gak ada, tangannya juga kena. Harusnya sadar diri. Dia bilang pak Sutiyoso mau mati, lu juga nanti mati, lu hampir dikubur, harusnya itu diingatkan supaya lu sadar,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kemensos raih apresiasi BPK atas tata kelola anggaran 2024

    Kemensos raih apresiasi BPK atas tata kelola anggaran 2024

    Foto : Humas Kemensos RI

    Kemensos raih apresiasi BPK atas tata kelola anggaran 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 05 Mei 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program dan tata kelola anggaran tahun 2024 yang dinilai telah berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

    Apresiasi tersebut disampaikan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan di Gedung Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Kami menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Kemensos pada 2024 telah sesuai ketentuan dalam semua hal yang material,” ujar Akhsanul, dari rilis di Jakarta.

    BPK juga mencatat bahwa Kemensos menindaklanjuti 83,75 persen dari total rekomendasi pemeriksaan sebelumnya, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75 persen. “Kami mengapresiasi yang sudah dilakukan Pak Menteri,” tambah Akhsanul.

    Selain tata kelola anggaran, BPK turut mencatat sejumlah inovasi layanan yang dikembangkan Kemensos, seperti pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), peningkatan layanan call center DTKS, serta integrasi platform layanan untuk daerah melalui WhatsApp dan Telegram.

    Dalam pemeriksaan ini, BPK mengidentifikasi 13 temuan dan memberikan 39 rekomendasi. Menurutnya, temuan ini telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Kemensos melalui penyusunan rencana aksi.

    Disamping itu, Mensos Gus Ipul menyambut baik hasil audit tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. 

    “Pilihannya hanya satu, yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan menjalankan semua rekomendasi agar tata kelola kita semakin baik,” katanya.

    Menurut Gus Ipul, audit bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga menjadi panduan dalam perbaikan kinerja dan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya pembenahan di berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga pelaksanaan teknis program.

    “Hasil audit ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola Kementerian Sosial. Kita ingin Kemensos jadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lakukan Pengamanan Aset, PPI Kembali Kuasai Rumah Dinas di Surabaya – Halaman all

    Lakukan Pengamanan Aset, PPI Kembali Kuasai Rumah Dinas di Surabaya – Halaman all

    PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengamankan bangunan berupa rumah dinas dengan luas tanah 446 meter persegi dan bangunan seluas 258 meter

    Tayang: Senin, 5 Mei 2025 18:15 WIB

    Istimewa

    PENGAMANAN ASET –  PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan pengamanan dan penertiban kembali aset tetap tanah maupun bangunan. PPI akan terus berkomitmen secara konsisten melalui langkah-langkah strategis  dalam pengelolaan, pengamanan dan penertiban aset di berbagai wilayah. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka upaya penyelesaian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melakukan pengamanan dan penertiban kembali aset tetap tanah.

    Selain itu, perseroan juga melakukan pengamanan bangunan berupa rumah dinas dengan luas tanah 446 meter persegi dan bangunan seluas 258 meter persegi yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, Surabaya, Jawa Timur.

    Direktur Utama PT PPI, S. Hernowo, menyampaikan, penertiban dan penguasaan kembali aset ini dilakukan secara persuasif dan diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan serta musyawarah untuk mufakat.

    “Melalui  langkah ini, PPI perlu memastikan bahwa setiap aset milik perusahaan dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Hernowo dikutip Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, langkah yang diambil PT PPI sekaligus mendukung pengelolaan aset yang efektif dan bertanggung jawab. Proses untuk mendapatkan kembali juga dilakukan dengan mengutamakan prinsip yang efisien dengan memastikan hak-hak pihak yang terlibat dapat terpenuhi dan diselesaikan dengan baik.

    Ke depan, Ia menyampaikan, PPI akan terus berkomitmen secara konsisten melalui langkah-langkah strategis  dalam pengelolaan, pengamanan dan penertiban aset di berbagai wilayah.

    Dalam  mendukung proses tersebut, PPI turut bekerja sama dengan instansi pemerintah yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menkomdigi tegaskan penanganan judi online harus menyeluruh

    Menkomdigi tegaskan penanganan judi online harus menyeluruh

    “Harus terus diperangi bersama-sama. Jadi Kementerian Komdigi komitmen terus dan kita mengajak semua lembaga masyarakat semua untuk memberantas sesuai tupoksi masing-masing. Harus menyeluruh, lintas sektor,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penanganan praktik judi online (judol) harus menyeluruh dan melibatkan lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan lembaga masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    “Harus terus diperangi bersama-sama. Jadi Kementerian Komdigi komitmen terus dan kita mengajak semua lembaga masyarakat semua untuk memberantas sesuai tupoksi masing-masing. Harus menyeluruh, lintas sektor,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Terkait masih belum terungkapnya bandar besar di balik praktik judi online, Meutya menyatakan bahwa proses pengungkapan pelaku utama bukan berada di ranah kementeriannya, melainkan menjadi tanggung jawab penegak hukum.

    Dia mengatakan bahwa Kementerian Komdigi terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bareskrim Polri, untuk mendukung upaya pemberantasan judi online.

    “Kami selalu koordinasi dengan penegak hukum termasuk Pak Kabareskrim, itu sudah dilakukan, tentu secara berkala dan hati-hati,” kata dia.

    Ketika ditanya apakah fokus penanganan saat ini tertuju pada bandar judi online, Meutya menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke penegak hukum.

    “Silakan tanya ke penegak hukum, kami sudah berkoordinasi dengan penegak hukum, jadi ranahnya, strategi terkait itu tentu jadi strategi penegak hukum yang hanya mereka yang bisa menyampaikan,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pada ruang digital dengan memblokir 1,3 juta konten judi online (judol).

    Saat membuka acara penyerahan LHP BPK RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta, Jumat (2/5), Meutya menjelaskan bahwa sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Kemkomdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten judol, terdiri dari 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial.

    “Angka-angka ini mencerminkan ancaman nyata di ruang digital yang mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025