Kementrian Lembaga: BPK

Bupati Samani: Bahasa Jawa dengan Dialek Muria Unik dan "Ngangeni" Regional 6 September 2025

Bupati Samani: Bahasa Jawa dengan Dialek Muria Unik dan “Ngangeni”
Editor
KUDUS, KOMPAS.com
– Lomba Dialog Bahasa Jawa Dialek Muria yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah dan DIY rampung pada Rabu (3/9/2025).
Dibuka pada Juli lalu dengan seleksi online dalam bentuk kiriman video, puncak kompetisi berlangsung melalui ajang Grand Final 10 peserta digelar di Ballroom Hotel Griptha.
Perwakilan dari Kudus pelajar SMPN 1 Dawe merebut peringkat kedua.
Sementara SMPN 1 Jati dan SMPN 5 Kudus harus puas di peringkat 4 dan 6.
Bupati Kudus, Samani Intakoris mengatakan, lomba ini menjadi sarana penting untuk menumbuhkan semangat generasi muda dalam menjaga bahasa daerah.
Termasuk menjadi sarana inspirasi bagi masyarakat Kudus terkait kemajuan budaya dan bahasa.
Bupati juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengasah talenta berbahasa Jawa.
“Dialek Muria antara Pati, Jepara, Blora, dan Kudus punya keunikan yang ngangeni,” kata dia.
Dengan lomba ini, Pemkab memberikan ruang kepada generasi muda untuk berekspresi, sekaligus menumbuhkan bibit unggul yang bisa mewakili di tingkat nasional.
“Bahasa Jawa adalah warisan penuh tata krama dan etika yang patut kita uri-uri,” terangnya.
Kepala BPK Wilayah X Jawa Tengah dan DIY yang diwakili oleh Pamong Budaya Ahli Madya BPK Wilayah X Jawa Tengah dan DIY, Wikanto Harimurti menuturkan, lomba ini merupakan upaya nyata dalam melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya takbenda yang harus terus dijaga.
Lomba dialog Bahasa Jawa dengan dialek Muria ini adalah satu dari sekian banyak upaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia.
Bertujuan agar pelajar SMP semakin bangga dan bersemangat melestarikan kebudayaan Jawa.
Lomba tersebut diikuti oleh 34 tim dari empat kabupaten. Meliputi, Kabupaten Blora 8 tim, Jepara 9 tim, Kudus 8 tim, dan Pati 9 tim. Masing-masing tim terdiri dari dua siswa.
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul
Bupati Samani: Dialek Bahasa Jawa Muria Unik dan Ngangeni
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/09/2025 07:56
Bupati Samani: Bahasa Jawa dengan Dialek Muria Unik dan "Ngangeni" Regional 6 September 2025

Bupati Samani: Bahasa Jawa dengan Dialek Muria Unik dan “Ngangeni”
Editor
KUDUS, KOMPAS.com
– Lomba Dialog Bahasa Jawa Dialek Muria yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah dan DIY rampung pada Rabu (3/9/2025).
Dibuka pada Juli lalu dengan seleksi online dalam bentuk kiriman video, puncak kompetisi berlangsung melalui ajang Grand Final 10 peserta digelar di Ballroom Hotel Griptha.
Perwakilan dari Kudus pelajar SMPN 1 Dawe merebut peringkat kedua.
Sementara SMPN 1 Jati dan SMPN 5 Kudus harus puas di peringkat 4 dan 6.
Bupati Kudus, Samani Intakoris mengatakan, lomba ini menjadi sarana penting untuk menumbuhkan semangat generasi muda dalam menjaga bahasa daerah.
Termasuk menjadi sarana inspirasi bagi masyarakat Kudus terkait kemajuan budaya dan bahasa.
Bupati juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengasah talenta berbahasa Jawa.
“Dialek Muria antara Pati, Jepara, Blora, dan Kudus punya keunikan yang ngangeni,” kata dia.
Dengan lomba ini, Pemkab memberikan ruang kepada generasi muda untuk berekspresi, sekaligus menumbuhkan bibit unggul yang bisa mewakili di tingkat nasional.
“Bahasa Jawa adalah warisan penuh tata krama dan etika yang patut kita uri-uri,” terangnya.
Kepala BPK Wilayah X Jawa Tengah dan DIY yang diwakili oleh Pamong Budaya Ahli Madya BPK Wilayah X Jawa Tengah dan DIY, Wikanto Harimurti menuturkan, lomba ini merupakan upaya nyata dalam melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya takbenda yang harus terus dijaga.
Lomba dialog Bahasa Jawa dengan dialek Muria ini adalah satu dari sekian banyak upaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia.
Bertujuan agar pelajar SMP semakin bangga dan bersemangat melestarikan kebudayaan Jawa.
Lomba tersebut diikuti oleh 34 tim dari empat kabupaten. Meliputi, Kabupaten Blora 8 tim, Jepara 9 tim, Kudus 8 tim, dan Pati 9 tim. Masing-masing tim terdiri dari dua siswa.
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul
Bupati Samani: Dialek Bahasa Jawa Muria Unik dan Ngangeni
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/09/2025 07:56
Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September Megapolitan 5 September 2025

Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, menjelang demo BEM Universitas Padjajaran dan koalisi masyarakat sipil hari ini, Jumat (5/9/2025), terpantau ramai lancar.
Hari ini juga merupakan awal libur panjang akhir pekan (
long weekend
).
Pantauan
Kompas.com,
arus lalu lintas sepanjang Gatsu mulai dari Grogol, Jakarta Barat, hingga area sekitar Monumen Patung Dirgantara, Jakarta Selatan, relatif sepi.
Kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal tanpa hambatan.
Serupa, arus lalu lintas arah sebaliknya yaitu dari sekitar Semanggi menuju Grogol terpantau ramai lancar.
Termasuk, di depan area Gedung DPR RI yang rencananya menjadi lokasi demo hari ini.
Belum terlihat adanya aktivitas massa aksi di depan gerbang utama Gedung DPR RI, selain wartawan yang melaporkan situasi.
Sementara, arus lalu lintas di dalam tol juga terpantau ramai lancar.
Kepadatan di dalam tol sempat terjadi sekitar 2 kilometer dari area depan Hotel Amaris Slipi hingga Gedung Tower BPK.
Namun, lalu lintas kembali terurai setelah melewati pintu masuk tol di Gerbang Tol (GT) Pejompongan.
GT Pejompongan saat ini sudah bisa kembali digunakan oleh pengendara usai menjadi sasaran pembakaran oleh orang tidak dikenal (OTK).
GT Pejompongan sempat dibakar pada Jumat (29/8/2025) bersama dengan sejumlah gerbang tol lainnya di sepanjang Slipi hingga Semanggi.
Namun, saat ini pembayaran tarif tol masih dilakukan secara manual karena rusaknya mesin
tap
otomatis.
Pembayaran dilakukan dengan adanya sejumlah petugas yang membawa mesin
tap
EDC.
GT Semanggi 2 hingga saat ini masih ditutup menggunakan separator
busway
Transjakarta dan belum bisa digunakan pengendara.
Sementara, GT Slipi, GT Senayan 1, GT Kuningan 1, dan GT Semanggi 1 sudah bisa digunakan pengendara untuk memasuki tol.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 11:23
Bulog Diminta Kebut Penyaluran Beras SPHP ke Ritel

Jakarta –

Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ditempuh mengingat pasokan beras SPHP di ritel masih kosong.

Arief menerangkan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran stok beras di gudang Bulog melalui bantuan pangan serta SPHP. Dalam dua bulan terakhir, Arief menyebut Bulog telah menyalurkan 360 ribu ton beras untuk bantuan pangan dan 120 ribu ton beras SPHP. Untuk penyaluran SPHP, Arief memastikan masih terus dijalankan.

“Sekarang masih terus dijalani terus. Dua bulan, 360 ribu tambah 120 ribu itu kencang nggak? Itu banyak sekali loh,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kanis (4/9/2025).

Arief menerangkan saat ini penyebaran SPHP telah menyasar ke ritel, BUMN Pangan, hingga outlet modern market. Penyaluran beras SPHP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Saat ini penyaluran beras SPHP langsung ke outlet-outlet yang bermitra dengan Bulog, tidak lagi langsung ke penggilingan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai dapat berpotensi fraud.

“Kalau dulu 50 kg itu dilepas (ke penggilingan), udah nanti pengirim padinya yang membuat. Ya pasti kecepatannya berbeda. Nah sekarang tugas kita ya udah menggunakan fasilitas yang ada kita percepat,” terang Arief.

Arief menerangkan saat ini kemampuan Bulog dalam menyalurkan SPHP sekitar 5.500-6.000 ton per hari dengan kemasan 5 kg. Menurutnya, Bulog masih membutuhkan waktu untuk memproduksi SPHP yang sebelumnya dilimpahkan ke penggilingan padi. Padahal Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 10 ribu ton per hari.

“Kamu kalau tadinya nggak memproduksi, terus habis itu disuruh memproduksi seberapa cepat? Menghidupkan kembali mesin itu lama. Walaupun ini udah termasuk luar biasa kan?” jelas Arief.

“Kalau kamu mengeluarkan 360 ribu ton tambah 120 ribu ton, itu berapa truk? Itu banyak sekali. 480 ribu ton coba aja dibagi 10. 480 ribu truk dua bulan,” imbuhnya.

(acd/acd)

04/09/2025 15:17
Ilham Habibie Sebut Ridwan Kamil Ganti Cat Mobil, Meski Belum Lunas

Bisnis.com, JAKARTA – Putra Presiden ke-3 BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie mengungkapkan warna cat mobil Mercedes-Benz (Mercy) yang dibeli Ridwan Kamil (RK) dari dirinya telah diganti, meski RK belum melunasi pembelian.

Mobil tersebut mulanya bewarna silver, kemudian diganti menjadi biru metalik. Mobil asal Jerman itu diketahui merupakan koleksi yang diwariskan BJ Habibie ke Ilham.

Ilham mengatakan pembayaran mobil dilakukan dengan cara mencicil, di mana RK sudah membayar Rp1,3 miliar dari kesepakatan harga jual sebesar Rp2,6 miliar.

“Dia rupanya di tahun berapa itu dia ganti warna terus ternyata tanpa sepengetahuan kami,” kata dia kepada wartawan usai diperiksa KPK terkait kasus BJB, Rabu (3/9/2025).

Adapun keberadaan mobil itu masih di Bandung. Ilham menegaskan dirinya tidak mengetahui bahwa transaksi jual beli mobil diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023 yang menyeret Ridwan Kamil.

Ilham telah memperingati RK akan menarik mobil tersebut, jika pelunasan tidak sesuai kesepakatan. Namun terkendala karena pihak bank juga belum menerima pembayaran dari mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Meski begitu, Ilham mengatakan bahwa RK sudah siap jika mobil dikembalikan. Dalam kasus ini, KPK tengah mendalami aliran dana non-budgeter tentang dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

Adapun dugaan dana mengalir le Ridwan Kamil. Selain itu, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar.

KPK juga telah menetapkan lima tersangka, yakni:

1. Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB;

2. Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB;

3. Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

4. Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres;

5. Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, menyebut terdapat sejumlah temuan dari audit BPK terhadap BJB.

“Kemudian kita akan mendalami terkait dengan proses audit ini. Ada temuan-temuan, kemudian temuannya menjadi apa namanya, berkurang,” ungkap Asep kepada wartawan, Kamis (31/7/2025) malam.

Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

03/09/2025 19:52
Ilham Akbar Habibie Penuhi Panggilan KPK, Saksi Kasus Bank BJB

Bsnis.com, JAKARTA – Anak dari presiden ke-3 BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Sebagai informasi, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Ilham untuk dimintai klarifikasi terkait transaksi jual beli mobil Mercedes Benz dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Dari pantauan Bisnis, Ilham tiba di KPK pukul 12.48 WIB, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dia tampak mengenakan batik berwarna dominan biru dan ditemani oleh 3 orang.

“Terkait [kasus] BJB. Itu saja yang saya tahu, yang lain sekiranya saya jawab setelah sudah keluar,” kata Ilham kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

Dia mengatakan kehadirannya sebagai bentuk kepatuhan kepada hukum. Ketika ditanya wartawan terkait kepemilikan mobil, dia menyampaikan kendaraan tersebut merupakan warisan dari BJ Habibie.

“Ya itu kan memang warisan dia,” tuturnya.

Terkait jual beli kendaraan, dia belum bisa menjelaskan secara detail dan berencana menjelaskan usia pemeriksaan.

“Saya akan jawab nanti ya, karena saya harus registrasi dulu biar enggak terlambat,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK tengah mendalami aliran dana non-bujeter tentang dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Adapun dugaan dana mengalir ke mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selain itu, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar.

KPK juga telah menetapkan lima tersangka, yakni:

1. Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB;

2. Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB;

3. Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

4. Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres;

5. Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, menyebut terdapat sejumlah temuan dari audit BPK terhadap BJB.

“Kemudian kita akan mendalami terkait dengan proses audit ini. Ada temuan-temuan, kemudian temuannya menjadi apa namanya, berkurang,” ungkap Asep kepada wartawan, Kamis (31/7/2025) malam.

Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

03/09/2025 13:59
Kasus Kuota Haji, KPK Dalami Dugaan Calon Haji Khusus Bisa Berangkat Tanpa Antre – Page 3

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

03/09/2025 10:47
KPK Kembali Periksa Menag Yaqut Cholil Terkait Kuota Haji Hari Ini (1/9)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 pada Senin (1/9/2025).

“Semoga yang bersangkutan hadir,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

01/09/2025 08:31
Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo Nasional 31 Agustus 2025

Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan bahwa pihaknya bepergian ke Canberra dan Sydney ketika Indonesia sedang ramai demonstrasi terkait kenaikan tunjangan anggota dewan untuk kunjungan kerja.
Misbakhun mengatakan, kunjungan itu terkait dinas Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” kata Misbakhun, saat dihubungi awak media, Sabtu (31/8/2025).
Misbakhun menambahkan, Panja sudah harus menyelesaikan RUU itu pada 8 September 2025.
Dalam kunjungannya, Komisi XI DPR RI berangkat bersama perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.
“Adapun kota yang dikunjungi adalah Canberra dan Sydney,” kata Misbakhun.
Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, dalam kunjungan ke Canberra, pihaknya menemui Duta Besar RI dan mahasiswa program LPDP.
Alasannya, LPDP merupakan lembaga yang mengelola dana abadi dan bagian dari Kementerian Keuangan.
“Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu-isu apa saja yang ada dalam penyaluran LPDP di Australia,” ujar Misbakhun.
Selain itu, Komisi XI juga menemui Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra.
Pihaknya ingin memastikan kerja sama BPK RI dan ANAO terkait pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan berjalan baik.
Sementara di Sydney, Komisi XI mengunjungi kantor representative office Bank BNI, pada Kamis (28/8/2025).
Kantor itu dibuka kurang dari setahun yang lalu, dan pihaknya ingin mengetahui transaksi hingga pelayanan di sana.
“Ternyata di Australia, transaksi batubara saja sudah mencapai AUD (dollar Australia) 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar,” kata dia.
“Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia yang mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah ukuran bisnis yang besar di mana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu,” tambah dia.
Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana Affan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 08:13
Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Makassar Minta Presiden Copot Kapolri

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Makassar, Basri Lampe, angkat bicara soal tragedi meninggalnya seorang Ojek Online (Ojol), karena kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/8/2025) malam.

Basri Lampe menilai, atas kejadian tersebut Kapolri sebagai Pimpinan tertinggi dianggap gagal memimpin pengamanan massa aksi. Seharusnya massa aksi dilindungi dan dijamin keamanannya, namun terjadi yang tidak diinginkan dalam hal melindas seorang ojol.

“Maka dari itu kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, telah melakukan kajian hukum. Bahwa atas meninggalnya saudara Affan seorang Ojol, pelaku dalam hal ini anggota Brimob wajib diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Basri Lampe.

Selain itu, Basri Lampe menjelaskan bahwa Kapolri dalam hal ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Pimpinan tertinggi Polri wajib bertanggung jawab.

“Sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan anggotanya maka wajib mengundurkan diri, dan jika tidak mengundurkan diri, maka meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri,” tegas Basri kepada awak media, Sabtu (30/8/2025).

“Ini demi kebaikan bangsa dan negara kita cintai, karena kemarahan massa aksi atas meninggalnya seorang Ojol tidak bisa dibendung lagi. Terbukti, mulai dari kemarin sampai tadi malam berbagai daerah massa melakukan aksi sampai terjadi pengrusakan fasilitas umum, seperti Markas Polrestabes Jakarta Timur, di Makassar Gedung DPRD dibakar dan berbagai daerah lainnya. Jadi untuk meredam kemarahan publik sikap yang terbaik Bpk Listyo Sigit Prabowo harus mundur secara terhormat sebagai Kapolri,” tutupnya.

30/08/2025 20:28

Kementrian Lembaga: BPK

KPK juga telah menetapkan lima tersangka, yakni:

KPK juga telah menetapkan lima tersangka, yakni: