Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • 54 Karyawan BUMD Sumenep Mogok Kerja, Gaji Tak Dibayar Bertahun-tahun

    54 Karyawan BUMD Sumenep Mogok Kerja, Gaji Tak Dibayar Bertahun-tahun

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 54 karyawan PT Sumekar, perusahaan milik daerah (BUMD) Sumenep yang bergerak di sektor transportasi laut, mogok kerja lantaran gaji mereka tak dibayarkan hampir dua tahun. Salah satu karyawan, Ahmad Muni Budiarto, menyebut bahwa ketidakjelasan hak karyawan telah berlangsung cukup lama dan berdampak serius terhadap kehidupan mereka.

    “Bukan cuma saya yang tidak digaji. Totalnya ada 54 karyawan yang tidak dibayar. Ada yang 22 bulan tidak dibayar, ada yang 20 bulan,” ungkapnya, Rabu (7/5/2025).

    Tak hanya soal gaji, karyawan juga harus menanggung beban lain. Ahmad, yang akrab disapa Didik dan menjabat sebagai Manager Kepegawaian di PT Sumekar, mengungkapkan bahwa iuran BPJS Kesehatan juga telah menunggak selama sembilan bulan. Akibatnya, para karyawan dan keluarganya tidak lagi bisa menikmati layanan kesehatan tanpa membayar sendiri.

    “Jadi kalau kami ada yang sakit, atau anggota keluarga ada yang sakit, ya kami harus membayar sendiri. Sudah gak terima gaji, kalau sakit harus bayar sendiri,” keluhnya.

    Ia merinci bahwa total tunggakan gaji sejak 2021 hingga April 2025 mencapai sekitar Rp 3 miliar. Kondisi tersebut bukan karena tidak dibayar sama sekali, melainkan karena pola pembayaran yang tidak menentu. “Kadang tiga bulan sekali digaji. Ada yang empat bulan. Tapi kalau ditotal ya hampir 2 tahun kami tidak digaji. Karena itulah, kami mengadu ke DPRD agar bisa mendapatkan perhatian,” jelasnya.

    Aksi mogok kerja juga dilakukan oleh para Anak Buah Kapal (ABK) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III, yang menyebabkan kapal tidak beroperasi selama tiga pekan terakhir. Didik menyadari dampaknya terhadap masyarakat kepulauan, namun menegaskan bahwa bekerja tanpa kepastian gaji bukanlah solusi.

    “Kapal tidak bisa berlayar karena ABK mogok. Kami paham ini bisa mengganggu kelancaran transportasi yang akan ke kepulauan. Tapi bagaimana lagi? Sulit bagi kami untuk bisa bekerja tanpa digaji bertahun-tahun,” ujarnya.

    Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, menyatakan keprihatinannya dan berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak-pihak terkait.

    “Kalau memang benar seperti itu kondisinya, ini tidak bisa dibiarkan. Hak karyawan harus diberikan. Apalagi ini BUMD. Harusnya bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain. Bukan malah seperti ini,” tegasnya.

    Komisi II DPRD Sumenep berencana segera memanggil Pemkab Sumenep dan manajemen PT Sumekar untuk membicarakan dan mencari solusi atas permasalahan ini. [tem/beq]

  • Di Tengah Turnamen Futsal Pekerja Indonesia di Jepang, Polisi: Menjual Kartu ATM Adalah Kejahatan – Halaman all

    Di Tengah Turnamen Futsal Pekerja Indonesia di Jepang, Polisi: Menjual Kartu ATM Adalah Kejahatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO — Di tengah semarak Turnamen Futsal Keihin CUP yang digelar pada masa libur Golden Week di Jepang, pihak Kepolisian Tokyo memberikan pesan penting yakni menjual kartu ATM merupakan tindakan kriminal di Jepang.

    Pesan tersebut disampaikan langsung oleh petugas dari Kepolisian Metropolitan Tokyo, Kaku, yang mewakili Unit Kejahatan Internasional, saat memberikan sambutan pada pembukaan turnamen, Minggu (5/5/2025).

    “Ingat ya, menjual kartu ATM adalah sebuah kejahatan di Jepang. Jadi sebelum pulang ke Indonesia, tolong kembalikan ke banknya,” ujar Kaku.

    Ia menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi warga negara asing yang tinggal di Jepang.

    Kaku juga mengingatkan peserta agar berhati-hati terhadap penipuan di media sosial yang menjanjikan “pekerjaan mudah bergaji tinggi”, karena seringkali berujung pada tindak kriminal.

    Selain pesan hukum, ia juga membahas pentingnya kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan mendorong peserta untuk tidak ragu menjalin komunikasi dengan warga lokal.

    “Jangan malu untuk bertanya. Dengan berkomunikasi, kalian bisa memahami Jepang lebih baik dan menjalin pertemanan,” katanya.

    Pihak Kepolisian Tokyo secara aktif membagikan informasi penting melalui akun Facebook resmi mereka untuk menjangkau komunitas asing, termasuk warga Indonesia.

     Turnamen Keihin CUP Jadi Ajang Olahraga, Solidaritas, dan Edukasi

    Turnamen futsal Keihin CUP Golden Week Futsal Tournament resmi dibuka di Lapangan Futsal Tokyo, diikuti oleh 24 tim yang mewakili komunitas WNI dari berbagai wilayah di Jepang.

    Turnamen ini merupakan agenda tahunan yang digagas oleh Ippan Shadan Houjin MF Indonesia.

    Ketua Keihin Group sekaligus penggagas turnamen, Mahmudi Fukumoto, menegaskan pentingnya menjaga solidaritas, sportivitas, dan semangat gotong royong di kalangan warga Indonesia di Jepang.

    “Kami ingin menciptakan ruang yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan jaringan antarwarga Indonesia di Jepang,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa (6/5/2025).

    Turnamen ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Meskipun KBRI Tokyo tidak hadir secara langsung, mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap komunitas WNI di Jepang.

     Dukungan dan Apresiasi Berbagai Pihak

    Sejumlah tokoh dan sponsor turut hadir dan memberikan sambutan. Ketua Shakai Fukushi Hojin Tokushinkai, Sekine Michio, menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan yang ditunjukkan komunitas Indonesia.

    “Kami sangat senang dapat mendukung kegiatan positif seperti ini. Semoga Keihin CUP terus menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara masyarakat Jepang dan Indonesia,” ujarnya.

    Perwakilan dari Smiles Mobile Remittance juga menegaskan komitmen untuk terus mendampingi komunitas Indonesia, baik melalui layanan remitansi maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial.

    Dukungan juga datang dari BPJS Ketenagakerjaan, Nusantara Kabushikigaisha, dan sejumlah institusi lainnya yang telah menjadi mitra setia turnamen.

     Momen Kebersamaan dan Pertandingan Seru

    Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi “Tendang Bola”, di mana tamu undangan menendang bola ke arah peserta.

    Mereka yang berhasil menangkap bola mendapatkan door prize menarik. Kegiatan ini disambut meriah dan penuh tawa, mencairkan suasana dan mempererat interaksi antar peserta.

    Seluruh peserta dan tamu undangan juga berfoto bersama sebagai simbol kebersamaan.

    Setelah panitia membacakan aturan permainan, pertandingan pun dimulai dengan semangat tinggi. Meski berlangsung kompetitif, para pemain tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kekeluargaan.

    “Dengan dukungan dari berbagai pihak, Keihin CUP terus menjadi ruang positif bagi warga Indonesia di Jepang, menggabungkan olahraga, edukasi, dan solidaritas dalam satu momen penuh makna,” ungkap Mahmudi.

    Diskusi dan interaksi antaranggota komunitas juga terus berlangsung, termasuk dalam grup Pencinta Jepang yang terbuka untuk umum. Untuk bergabung, cukup kirimkan nama lengkap, alamat, dan nomor WhatsApp ke: tkyjepang@gmail.com. (Laporan Kontributor Tribunnews.com dari Jepang, Ricard Susilo)

     

  • PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    Jakarta –

    PT Pos Indonesia (Persero) buka suara terkait kabar adanya pemangkasan bantuan bagi karyawan yang telah pensiun yang ramai diperbincangkan.

    VP Corporate Communications PT Pos Indonesia (Persero) Heri Nugrahanto mengakui bahwa PT Pos Indonesia mulai melakukan pemberhentian pemberhentian benefit langsung berupa tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan sumbangan iuran BPJS Kesehatan secara langsung kepada para pensiunan yang berlaku 1 Mei 2025.

    Heri menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan ini juga sesuai hasil kajian internal, yang mana pemberian benefit langsung tersebut tidak memiliki dasar kewajiban legal.

    “Jadi sebenarnya manfaat pensiun tidak ada yang dipotong. Itu sudah 100% diberikan. Sedangkan sumbangan atau yang selama ini dikenal dengan bantuan pangan itu dihentikan, karena itu suatu yang menyalahi ketentuan,” kata Heri kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Heri menambahkan, penyesuaian ini dilakukan dengan mengganti skema benefit langsung menjadi Bantuan Pensiunan, yang dialokasikan berdasarkan tingkat manfaat pensiun dan masa kerja para pensiunan.

    Ia mengatakan, bantuan ini diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat pensiun di bawah Rp 1.200.000, dengan batas minimum pensiun tetap sebesar Rp 137.500.

    “Jumlah bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan masa kerja, dengan koefisien yang telah ditentukan secara proporsional,” katanya.

    Heri mengatakan, langkah ini juga memperhatikan keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos), efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BUMN.

    PT Pos Indonesia juga akan melakukan sosialisasi kebijakan ini secara menyeluruh kepada para pensiunan, karyawan aktif, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga telah menyusun mitigasi risiko dan strategi komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga reputasi perusahaan.

    “Manajemen PT Pos Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pensiunan, melainkan menyesuaikan mekanisme agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

    ‘Lihat juga Video: PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M’

    (kil/kil)

  • Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Selain BPNT, berbagai program Bansos lainnya juga berjalan di tahun 2025. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan besaran bervariasi tergantung kategori penerima. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, bantuan mencapai Rp600.000 per tahap, sementara ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000. Siswa SD mendapatkan Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA Rp500.000, dan anak usia dini Rp750.000 per tahap.

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan untuk mengatasi situasi darurat, misalnya dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat El Nino. Bantuan Pangan Beras juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 3 juta anak untuk meningkatkan gizi dan fokus belajar, sementara santunan bulanan diberikan kepada anak yatim piatu.

    Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) juga mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Semua program ini bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • Kebocoran Siber, Ancaman Senyap bagi Bisnis

    Kebocoran Siber, Ancaman Senyap bagi Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA – Seiring me­­­ning­­­­kat­­­nya kom­­plek­­sitas ancaman si­­­ber, dunia usaha—baik besar maupun ke­­­cil—menghadapi risiko yang lebih besar dari sebelumnya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah sebuah bisnis akan menjadi target, melainkan kapan hal itu akan terjadi.

    Serangan siber telah menjelma menjadi isu krusial bagi semua jenis usaha, dari korporasi multinasional hingga usaha kecil dan menengah (UKM).

    Jika dahulu serangan siber lebih lazim di sektor-sektor yang diatur ketat seperti perbankan, utilitas, dan lembaga pemerintahan, kini hampir semua sektor industri rentan. Di tengah percepatan transformasi digital—dari adopsi cloud, pertumbuhan e-commerce, hingga sistem pembayaran digital—permukaan serangan kian meluas. Satu insiden kebocoran data bisa cukup untuk meruntuhkan kepercayaan pelanggan yang dibangun bertahun-tahun.

    Indonesia tidak kebal dari pelanggaran data besar. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden besar terjadi—termasuk kebocoran data BPJS Kesehatan yang melibatkan lebih dari 200 juta catatan. Pada Juni 2024, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional menyebabkan gangguan pada 282 institusi pemerintah, disertai permintaan tebusan senilai US$8 juta. Tak berhenti di sana, informasi pelanggan e-commerce, pengguna layanan seluler, bahkan data lembaga pemerintah juga sempat bocor akibat serangan siber.

    Di luar kasus besar yang ramai diberitakan, banyak serangan siber terhadap UKM tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Studi Cisco mencatat satu dari tiga UKM di Indonesia pernah mengalami serangan dalam 12 bulan terakhir—berujung pada kerugian pendapatan dan reputasi. Minimnya keahlian teknis dan keterbatasan sumber daya membuat UKM kesulitan membangun pertahanan siber yang memadai.

    Secara global, dampak serangan siber sangat nyata. British Airways dikenakan denda senilai US$230 juta akibat kebocoran data setengah juta pelanggannya. Di Singapura, Carousell dijatuhi sanksi karena insiden yang berdampak pada dua juta pengguna. Denda regulator hanyalah awal; dampak jangka panjang terhadap reputasi dan kepercayaan jauh lebih sulit dipulihkan.

    Di Indonesia, kesiapan keamanan siber mulai menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan yang terintegrasi dalam rantai pasok global semakin diawasi soal kapabilitas keamanannya. Publik pun makin kritis terhadap perlindungan data. Kebocoran data kini bukan hanya risiko reputasi, tetapi juga penghalang masuknya peluang bisnis baru.

    Kerugian finansial akibat kebocoran data sudah terdokumentasi luas. Namun, dampak reputasi sering kali lebih fatal. Menurut Forbes, 80% konsumen di negara maju akan meninggalkan merek yang gagal menjaga data mereka. Bagi UKM, kehilangan kepercayaan pelanggan bisa menjadi pukulan telak, apalagi jika tidak memiliki sumber daya untuk pemulihan.

    Berbeda dari korporasi besar yang bisa menyewa tim hukum atau humas krisis, UKM cenderung mengalami kerugian jangka panjang yang berdampak pada kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, keamanan siber seharusnya menjadi prioritas strategis, bukan hanya kebutuhan teknis.

    Ancaman siber tidak lagi sekadar urusan tim IT. Ia adalah risiko bisnis yang memerlukan perhatian dari level tertinggi organisasi. Perusahaan harus membangun kepercayaan siber—yakni keyakinan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan terhadap kemampuan organisasi dalam melindungi data dan menjaga kontinuitas operasional.

    Dalam ekonomi digital, kepercayaan siber menjadi keunggulan kompetitif yang nyata. Organisasi yang abai terhadap isu ini berisiko kehilangan pasar, mitra, bahkan akses ke pendanaan.

    Langkah Strategis

    Pertama, tingkatkan visibilitas dan lindungi data penting. Perusahaan perlu memahami dengan jelas di mana data berada, siapa yang mengaksesnya, dan bagaimana sistem saling terhubung. Tanpa visibilitas menyeluruh, ancaman dapat masuk dari celah yang tidak terpantau. Kedua, jadikan keamanan siber budaya perusahaan. Bukan hanya tugas IT, keamanan siber harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Komitmen dari pimpinan perusahaan penting untuk mendorong pelatihan rutin, kebijakan tegas, dan akuntabilitas di semua lini.

    Ketiga, manfaatkan teknologi untuk mendeteksi lebih awal. Pelaku serangan kini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat dan memperluas jangkauan serangan. Perusahaan harus membalas dengan teknologi yang sama—menggunakan AI untuk deteksi dini dan respons otomatis terhadap anomali. Keempat, integrasikan keamanan dalam inovasi. Setiap langkah pengembangan teknologi, baik cloud, AI, maupun IoT, harus disertai pertimbangan keamanan sejak awal. Hal ini penting agar inovasi tidak melampaui kapasitas proteksi organisasi.

    Kelima, perkuat tata kelola dan transparansi. Kepatuhan terhadap regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta standar internasional seperti ISO/IEC 27001, penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Tata kelola yang baik menunjukkan tanggung jawab, bukan sekadar kepatuhan.

    Keenam, siapkan respons insiden dan strategi komunikasi. Tidak ada organisasi yang kebal dari serangan. Namun, cara merespons insiden akan membedakan antara kerusakan reputasi dan kepercayaan yang tetap terjaga. Komunikasi yang cepat dan terbuka bisa menjadi modal untuk bangkit lebih kuat.

    Menempatkan keamanan siber sebagai inti strategi bisnis adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Dalam lanskap digital yang kian kompleks, hanya organisasi yang membangun fondasi kepercayaan dan ketahanan siber yang mampu bertahan dan tumbuh.

  • Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Partai Buruh akan membentuk pemerintahan mayoritas setelah kemenangan yang diraihnya dalam pemilu Australia yang diumumkan hari Sabtu kemarin.

    Anthony Albanese menduduki kursi perdana menteri yang kedua kalinya, menjadikan perdana menteri kedua yang terpilih dua kali dalam sejarah politik Australia.

    Saat berkampanye, Partai Buruh membuat banyak janji sebagai agar bisa terpilih kembali.

    Kami akan membahas apa saja yang dijanjikan dan apa artinya bagi warga di Australia, termasuk komunitas diaspora Indonesia.

    Jumlah migrasi

    Partai Buruh sebelumnya mengatakan akan menaikkan harga visa bagi mahasiswa internasional dari A$1.600 menjadi A$2.000

    Sementara itu migrasi permanen akan diturunkan sedikit, yakni dari 190.000 menjadi 185.000 pada tahun keuangan 2024-2025.

    Sementara dalam anggaran yang diumumkan bulan Maret lalu, pemerintah Australia memperkirakan migrasi sementara, atau yang bukan permanen, akan diturunkan hingga 75.000.

    Angka migrasi diperkirakan akan turun dari 335.000 tahun ini menjadi 260.000 tahun depan dan kemudian 225.000 tahun berikutnya.

    Mahasiswa internasional menjadi kelompok terbesar dari angka migran sementara.

    Sebelumnya Partai Buruh sudah mencoba berbagai langkah untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional tapi digagalkan.

    Medicare dan ‘bulk billing’

    Saat berkampanye , PM Albanese tidak pernah lepas dari kartu Medicare yang selalu ia tunjukkan, bahkan saat ia menyampaikan pidato kemenangannya, Sabtu (03/04) malam lalu.

    Salah satu topik utama dalam kampanye Partai Buruh berpusat pada komitmen untuk memberikan biaya hingga A$8,5 miliar ke Medicare selama empat tahun.

    Medicare adalah layanan kesehatan di Australia, sejenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia namun memiliki sistem yang berbeda.

    Dengan jumlah sebesar A$8.5 miliar diharapkan sembilan dari 10 kunjungan ke ‘general practitioner’ (dokter umum) bisa dilakukan dengan cara ‘bulk billing’ atau dibayarkan belakangan oleh penjamin kesehatan pemerintah.

    Paket tersebut, yang menurut Partai Buruh akan menjadi investasi terbesar dalam Medicare sejak diberlakukan lebih dari 40 tahun yang lalu, akan digunakan untuk melipatgandakan insentif bagi dokter agar tidak membebankan biaya kepada pasien.

    Paket tersebut juga akan digunakan untuk melatih perawat dan 2.000 dokter umum baru setiap tahun, yang setara dengan rencana pelatihan dokter umum senilai A$400 juta yang diajukan oleh Koalisi Partai Liberal dan Nasional.

    Dalam pidato kemenangannya di Sydney, PM Albanese mengatakan kartu Medicare “bukan berwarna merah Partai Buruh atau biru Partai Liberal: melainkan hijau dan emas [warna Australia]”.

    “Medicare adalah milik semua warga Australia dan bersama-sama kita akan membuatnya lebih kuat bagi semua warga Australia,” katanya.

    [Teaser hasil pemilu]Perumahan

    Mereka yang membeli rumah untuk pertama kalinya di Australia juga menjadi salah satu fokus dari topik yang diangkat Partai Buruh untuk bisa memenangkan pemilu kali ini.

    Saat berkampanye, PM Albanese mengatakan mereka akan berkomitmen untuk menyediakan biaya hingga A$10 miliar untuk dapat membangun 100.000 rumah yang khusus akan dijual kepada pembeli rumah pertama.

    Partai Buruh juga menjanjikan semua pembeli rumah pertama memiliki peluang untuk memasuki pasar properti, dengan bisa memberikan akses ke biaya uang muka sebesar 5 persen dari harga rumah.

    Partai Buruh mengatakan mereka juga akan menyamai janji pihak oposisi, yakni Koalisi Partai Liberal dan Nasional, yakni melarang investor asing dan penduduk yang bukan berstatus permanen untuk bisa membeli rumah yang sudah ada, selama dua tahun.

    Dalam arti lain, mereka hanya diperbolehkan untuk membeli rumah baru yang belum dibangun atau dari proyek pembangunan baru.

    Biaya hidup

    Isu yang terus disuarakan para pemilih di Australia adalah biaya hidup yang semakin mahal.

    Partai Buruh berjanji untuk mengucurkan anggaran yang besar untuk membantu warga mengatasi biaya hidup.

    Mereka juga berjanji akan melarang supermarket memainkan harga barang bagi konsumen, membentuk satuan tugas untuk membuat standar harga agar harga barang-barang tidak ditetapkan berlebihan.

    Partai Buruh juga berjanji untuk memangkas tagihan listrik sebesar A$150 untuk rumah tangga dan usaha kecil, lewat bantuan energi yang dialokasikan sebesar A$1,8 juta.

    Dalam upaya lainnya, Partai Buruh berjanji untuk mengurangi pajak dalam dua tahap.

    Tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2026, dan tahap kedua pada tanggal 1 Juli 2027.

    Untuk tahun pertama, para pembayar pajak bisa menikmati potongan pajak hingga A$5 per minggu, kemudian mulai tahun kedua dan seterusnya, mereka akan menghemat A$10 per minggu dari pajaknya.

    Memotong utang biaya kuliah

    Partai Buruh berkomitmen untuk menghapus utang mahasiswa untuk membiaya kuliah mereka, atau istilahnya pinjaman HECS, sebesar 20 persen.

    Upaya ini dilakukan untuk mengurangi utang warga yang terus bertambah akibat inflasi baru-baru ini.

    Dengan janji ini, bagi mahasiswa dengan utang sebesar A$27.600, maka utang mereka untuk ‘Higher Education Loan Program’ akan berkurang sekitar A$5.520.

    Partai Buruh juga berjanji menaikkan batas pendapatan untuk warga yang harus mulai membayar utang biaya kuliah mulai Juli tahun depan.

    Ambang batas kali ini dinaikkan menjadi A$67.000 dan mereka yang berpenghasilan mulai A$70.000 akan mencicil sekitar A$1.300 lebih sedikit per tahun.

    Partai Buruh juga menjanjikan 100.000 sekolah pelatihan, atau TAFE. yang bebas biaya per tahun bagi warga Australia mulai tahun 2027, jika undang-undang tersebut disahkan.

    Membangun lebih banyak ‘child care’

    Partai Buruh berjanji menyediakan dana hingga A$1 miliar untuk membangun dan memperluas sekitar 160 pusat penitipan anak, atau ‘child care’, selama empat tahun.

    Mereka mengatakan pusat penitipan anak tersebut akan berlokasi dekat lokasi sekolah jika memungkinkan, dan kepemilikannya akan tetap di bawah pemerintah.

    Sebelum pemilihan, Partai Buruh meloloskan undang-undang untuk menjamin para orangtua mendapatkan subsidi untuk layanan penitipan anak minimal selama tiga hari, menghapus aturan yang mengharuskan para orangtua menunjukkan jika mereka memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja untuk bisa mendapatkan subsidi.

    Partai Buruh juga menjanjikan biaya hingga A$650 juta untuk membangun 50 klinik perawatan darurat baru di seluruh Australia.

    Mereka mengatakan klinik-klinik tersebut dirancang untuk meringankan beban layanan darurat rumah sakit, yang banyak merawat pasien dengan penyakit berat namun tidak mengancam jiwa.

    Partai Buruh juga akan memangkas harga obat-obatan yang tercantum dalam PBS dari A$31,60 menjadi A$25, dengan biaya yang disediakan dalam anggaran sebesar A$690 juta.

  • Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 24.036 orang hingga 23 April 2025. Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak sepanjang 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap, jumlah PHK hingga April 2025 sudah mencapai sepertiga dari total kasus PHK yang terjadi di 2024 yang kala itu sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata adalah sekitar 24.000, jadi sudah sepertiga lebih dari 2024,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Dari total tersebut, Yassierli mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. 

    Yassierli mengungkap, ada berbagai faktor yang memicu PHK di Indonesia. Dia menyebut, setidaknya ada tujuh faktor dominan yang menyebabkan PHK.

    Pertama, kata dia, karena perusahaan mengalami kerugian atau tutup imbas kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang menurun. Kedua, relokasi usaha karena alasan tidak mampu bersaing dan mencari daerah yang upah minimumnya lebih rendah. 

    Ketiga, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial karena pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, yang berujung pada PHK terhadap pengurus serikat pekerja/buruh.

    Keempat, tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja. Kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Kemudian, kebijakan transformasi perusahaan, dan terakhir, pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

    “Jadi penyebabnya beragam. Ketika ditanya mitigasi seperti apa tapi kita harus lihat case by base,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli juga mengungkap langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, dia menyebut bahwa beberapa upaya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Diantaranya, kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi dan subsidi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, serta digitalisasi dan inovasi industri.

    Khusus untuk industri padat karya, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas tax allowance untuk 45 perusahaan di sektor padat karya, pembiayaan kredit investasi 2025, insentif PPh21 bagi pekerja, serta bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50%.

    “Tentu ini terus kita reviu dan sempurnakan,” pungkasnya. 

  • Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang

    Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. ANTARA/Risky Syukur

    Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – Jumlah pelamar pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta mencapai lebih dari tujuh ribu orang.

    “Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu. 

    Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.  Pram menyebut akan mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme. Ia juga sudah menginstruksikan jajaran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.

    “Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kita membuka diri terhadap berbagai masukan,” kata Pram.

    Ia menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.

    “Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada,” demikian Pramono.

    Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang.  Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.

    Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.  Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan . Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) .

    Sumber : Antara

  • Bupati H. Subandi Pimpin Kerja Bakti dan Tanam Pohon Pule

    Bupati H. Subandi Pimpin Kerja Bakti dan Tanam Pohon Pule

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, memimpin kegiatan kerja bakti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah stakeholder di Taman Ilyushin Juanda, Sabtu (2/5/2025).

    Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan simbolis 1.000 bibit pohon pule oleh BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo sebagai bagian dari Program Revitalisasi Taman Kota dan Perumahan Kabupaten Sidoarjo 2025.

    Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda, perwakilan Puspenerbal, TNI, serta instansi terkait. Kerja bakti difokuskan pada penanaman pohon pule di area taman yang bertujuan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, menciptakan ruang publik yang lebih menarik dan nyaman, serta memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat.

    “Kami mengajak seluruh jajaran Forkopimda dan seluruh stake holder termasuk Puspenerbal serta TNI yang ada di wilayah maritim Juanda untuk bersama-sama menjaga dan membenahi Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik dan nyaman,” ucapnya.

    H. Subandi menegaskan bahwa anggaran revitalisasi Taman Ilyushin Juanda sudah tersedia dalam APBD 2025. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Paspenerbal untuk pelaksanaan teknisnya.

    “Anggaran sudah tersedia untuk revitalisasi taman Ilyushin Juanda ini, tinggal nanti saya berkordinasi dengan Paspenerbal untuk kelanjutan pelaksanaannya. Taman ini akan kita kembangkan menjadi ruang hijau yang asri dan indah, sehingga bisa menjadi paru-paru kota,” ucap H.Subandi.

    Revitalisasi taman juga bertujuan untuk menunjang perwajahan kota, menciptakan suasana yang lebih hijau dan segar, serta mendorong aktivitas sosial dan rekreasi. (isa/kun)

  • Kisah Catur Rahayu, Buruh Tekstil di Karanganyar Digaji Rp15 Ribu Sebulan – Halaman all

    Kisah Catur Rahayu, Buruh Tekstil di Karanganyar Digaji Rp15 Ribu Sebulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Catur Rahayu, seorang buruh tekstil berusia 44 tahun asal Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialaminya.

    Ia hanya menerima gaji sebesar Rp15.000 untuk satu bulan kerja, meskipun telah bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2001.

    Menurutnya, baru kali ini dirinya mengalami perlakuan yang menurutnya sangat tidak adil.

    “Saya sudah 24 tahun bekerja di perusahaan itu. Tapi baru sekarang saya digaji hanya Rp15 ribu sebulan,” ujarnya saat ditemui wartawan, Jumat (2/5/2025).

    Menurut Catur, ia hanya masuk kerja dua hari dalam sebulan dan dibayar sesuai hari masuk.

    Pembayaran gajinya pun dipotong untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sehingga sisa yang ditransfer ke rekeningnya hanya Rp15 ribu.

    “Gaji dua hari langsung dipotong BPJS, sisanya cuma segitu,” jelasnya.

    Perubahan Jadwal Kerja Sepihak

    Catur juga mengeluhkan ketidakjelasan status kerja dan perubahan jadwal kerja yang dilakukan sepihak oleh perusahaan.

    “Tanpa ada kesepakatan, jadwal kerja kami diubah sepihak. Akhirnya, gaji kami dihitung hanya berdasarkan jumlah hari masuk kerja,” jelasnya.

    Ia dan rekan-rekannya meminta perusahaan untuk membayar gaji secara adil sesuai kesepakatan.

     “Kalau kami kerja 18 hari, ya digaji 18 hari. Jangan asal ubah,” tegasnya.

    Catur menyatakan bahwa mereka telah melakukan upaya hukum dan memenangkan gugatan hingga tingkat Mahkamah Agung.

    “Kami menang di pengadilan dari PHI Semarang hingga MA, tapi sampai sekarang perusahaan belum membayar hak kami,” tuturnya.

    Catur berharap perusahaan segera menyelesaikan persoalan ini secara adil.

    “Kalau memang tidak ingin mempekerjakan kami lagi, silakan PHK sesuai prosedur. Jangan menggantung seperti ini. Kami butuh kepastian,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Nasib Catur Rahayu, Buruh Tekstil di Karanganyar Tak Jelas, Digaji Rp15 Ribu untuk Hidup Sebulan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).