Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPJS

  • Analis nilai investor cermati prospek jangka panjang PGAS

    Analis nilai investor cermati prospek jangka panjang PGAS

    Jakarta (ANTARA) – Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai para investor mempertimbangkan prospek jangka panjang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) atau PGAS yang prospektif.

    Menurutnya, prospek positif jangka panjang dan tata kelola merupakan faktor penentu minat para investor berinvestasi di saham PGAS.

    “Mungkin para investor mempertimbangkan dinamika prospek jangka panjang PGAS yang sejatinya prospektif, karena gas memiliki peran signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi domestik. Misalnya, dalam negeri sudah terpenuhi secara optimal, PGAS juga bisa melakukan ekspor,” ujar Nafan sebagaimana keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Kamis.

    Mengacu data Biro Administrasi Efek (BAE) per 8 Mei 2025, tercatat porsi pemegang saham publik (free float) PGAS sebesar 43,02 persen, dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5 persen.

    Secara kelompok, investor perorangan Indonesia (WNI) secara total kepemilikan sebesar 9,29 persen, dana pensiun mencapai 5,04 persen, kelompok asuransi mencapai 2,49 persen, reksa dana sebesar 2,20 persen, serta beberapa kelompok investor lainnya.

    Secara kewarganegaraan, pemegang saham PGAS untuk dalam negeri sebesar 78,5 persen dan pemodal asing sebesar 21,4 persen.

    “Kalau kita lihat memang pemegang saham PGAS semakin beragam, baik domestik maupun global yang mengindikasikan terjadinya peningkatan minat para investor,” ujar Nafan.

    Deretan nama dalam maupun luar negeri yang tercatat sebagai pemilik saham PGAS sebagaimana laporan tahun buku 2024, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan (4,65 persen), Panin Sekuritas (1,91 persen), Vanguard (1,69 persen), Petronas (1,27 persen), Lo Kheng Hong (1,09 persen), Sucorinvest (0,85 persen), Blackrock (0,81 persen), dan beberapa nama lainnya.

    “Selain peran PGAS dalam penyaluran gas pipa, terdapat pengembangan beberapa produk seperti LNG, CNG, yang bisa didistribusikan dalam skala nasional. Apalagi market kita kan secara domestik memiliki strong domestic consumption sehingga PGAS sebagai BUMN memiliki peran sangat strategis di mata investor,” ujar Nafan.

    Sementara itu, Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan minat investor terhadap saham PGAS tetap tinggi di tengah kinerja kuartalan yang berlangsung di bawah konsensus pasar.

    “Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kalangan investor, khususnya institusi besar, masih melihat prospek jangka panjang PGAS yang sangat menjanjikan,” ujar Hendra.

    Menurutnya, salah satu daya tarik PGAS adalah faktor dividen dengan yield dividen saat ini bisa di kisaran 10 persen.

    “Menjadikannya salah satu emiten dengan imbal hasil dividen tertinggi di bursa,” ujar Hendra.

    Ia melanjutkan faktor fundamental bisnis PGAS menjadi yang paling utama dalam pertimbangan investasi para investor.

    “PGAS memiliki posisi strategis sebagai pengelola jaringan pipa gas terbesar di Indonesia, menjangkau berbagai sektor pengguna energi mulai dari rumah tangga, kawasan industri, pembangkit listrik, hingga sektor transportasi,” ujar Hendra.

    Mengacu riset Mirae Asset Sekuritas, saham PGAS sejak 8 Mei 2025 diproyeksikan akan ke level 1.655 per saham sebagai Target Price 1.

    Adapun Target Price 2 diperkirakan menyentuh 1.710 per saham dan 2.210 per saham atau meningkat 35,17 persen sebagai Target Price 3. Level Support ada di kisaran 1.610 dan 1.565.

    Secara intraday pada perdagangan saham 20 Mei 2025, Target Price 2 sudah berhasil tersentuh, yang mana saham PGAS telah mencapai level 1.750 per saham.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kunjungi Nelayan Nguling, Politisi Nasdem Pasuruan: Mereka Pahlawan Ekonomi Bangsa

    Kunjungi Nelayan Nguling, Politisi Nasdem Pasuruan: Mereka Pahlawan Ekonomi Bangsa

    Pasuruan (beritajatim.com) – Politisi Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, melakukan kunjungan langsung ke komunitas nelayan di Kecamatan Nguling. Dalam kesempatan tersebut, Eko menyampaikan penghargaan tinggi terhadap para nelayan yang disebutnya sebagai pahlawan ekonomi bangsa.

    “Para nelayan ini adalah pejuang ekonomi yang luar biasa. Mereka berangkat malam dan pulang siang hanya demi beberapa kilogram hasil tangkapan,” ungkapnya saat berdialog dengan warga.

    Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan menyerap aspirasi secara langsung. Eko menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi kelompok nelayan dari berbagai tekanan, baik ekonomi maupun sosial.

    “Kita hadir di sini bukan sekadar menyapa, tapi ingin memastikan bahwa para nelayan kita benar-benar dilindungi,” ujarnya.

    Dalam dialog tersebut, Eko menyoroti persoalan utang mikro yang kerap membelenggu nelayan, bahkan dari lembaga keuangan berizin resmi. Ia menilai perlunya pendekatan yang lebih manusiawi agar nelayan tidak terjebak dalam lingkaran utang.

    “Kalau memang belum dapat hasil melaut, bagaimana bisa membayar utang? Ini yang perlu dicari jalan keluarnya,” tegasnya.

    Lebih jauh, Eko mengajak lembaga negara seperti Bank Indonesia dan BPJS untuk turut hadir memberikan perlindungan dan solusi konkret. Ia menekankan bahwa negara harus menanggung risiko kecelakaan kerja nelayan melalui skema jaminan sosial.

    “Kalau nelayan celaka saat kerja, negara harus hadir. Mereka ini tulang punggung ekonomi bangsa,” katanya.

    Eko juga menyoroti kontribusi besar Kabupaten Pasuruan dalam penerimaan cukai nasional. Menurutnya, meski menyumbang triliunan rupiah, daerah hanya menerima dana ratusan miliar. Ia mendesak alokasi dana cukai digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan layanan publik gratis.

    “Pasuruan nyumbang triliunan, tapi cuma dapat ratusan miliar. Ini gak adil, makanya kita perjuangkan agar warga Pasuruan dapat layanan gratis,” pungkasnya. [ada/beq]

  • 197 Ribu Lebih Warga Bojonegoro Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Anggarkan Rp35 Miliar

    197 Ribu Lebih Warga Bojonegoro Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Anggarkan Rp35 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 197.893 warga telah didaftarkan Pemkab Bojonegoro dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjamin rasa aman dan kepastian bagi keluarga miskin saat menghadapi kehilangan anggota keluarganya itu Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan Rp35 miliar pada tahun 2025.

    Dalam program itu, kini sudah dirasakan sejumlah peserta. Sedikitnya, 9 ahli waris mendapat manfaat dengan menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Setyo Wahono didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Veteran no 81 Bojonegoro.

    Salah satu ahli waris penerima pemberian insentif daerah (PID) melalui program BPJS Ketenagakerjaan, warga Desa Megale Kecamatan Kedungadem Saripah, mengungkapkan perasaannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, khususnya Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah yang telah memberikan bantuan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

    “Suami saya bekerja sebagai petani dan meninggal tersambar petir saat panen padi di sawah. Karena adanya program dari Pemerintah Bojonegoro melalui BPJS Ketenagakerjaan, kami mendapat bantuan sebanyak Rp 152.500.000,” tuturnya, Rabu (21/5/2025).

    Saripah menjelaskan sebagai orang tua tunggal, bantuan dari Pemkab sangat membantu keluarganya, khususnya untuk masa depan pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga mengucapkan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan karena telah berkolaborasi memberikan program yang sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat khususnya bagi pekerja rentan. “Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan membawa kebermanfaatan untuk masyarakat Bojonegoro,” ungkap Bupati Wahono.

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Hadi Purnomo menyampaikan apresiasi kepada Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah atas komitmenya yang terus berupaya memberikan jaminan sosial kepada Warga Bojonegoro khususnya bagi pekerja rentan.

    Pada tahun 2025 ini, akselerasinya cukup besar, yakni total 197.893 kepesertaan BPJS yang dikaver oleh Pemkab Bojonegoro. Mereka terdiri dari para pekerja rentan (miskin) dan penerima insentif daerah, yakni RT/RW, linmas, marbot, guru ngaji, modin, takmir, BPD, guru PAUD, dan kader Kesehatan.

    “Semoga ke depan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah terus berjalan sehingga ke depan makin banyak pekerja rentan yang terkaver oleh BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya. [lus/aje]

  • Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jawa Timur, yang terpilih untuk meluncurkan Program Srikandi (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN) dan Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi). Peluncuran dilakukan pada Selasa (20/5/2025).

    Pada peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Pemkab Lamongan itu, Dinas Kesehatan dan Camat se-Kabupaten Lamongan menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik dan 9 Badan Usaha di Lamongan.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengatakan terpilihnya Lamongan sebagai yang pertama di Jatim ini merupakan suatu kebanggaan.

    Dirham pun mengajak seluruh stakeholder untuk turut serta menyukseskan Program Pesiar dan Srikandi, untuk merekrut dan mereaktivasi peserta JKN di Lamongan, agar memenuhi target Nasional.

    “Program Srikandi ini adalah upaya untuk memberikan jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat kurang mampu, ini memang harus didukung. Sehingga saya titip kepada Camat dan Stakeholder untuk turut mendorong dan menyukseskan Program Srikandi dan Pesiar ini dengan mulai mensosialisasikan dan mengampanyekan kepada masyarakat,” ujar Dirham.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Mohammad Chaidir Annas, menyampaikan bahwa saat ini jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang terdaftar menjadi peserta BPJS sejumlah 1.188.981 jiwa dari total penduduk 1.365.408 jiwa

    Sedangkan capaian UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Lamongan masih berada di angka 86,95 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 98 persen, dengan keaktifan 66,38 persen dari target keaktifan 80 persen.

    “Untuk meningkatkan capaian UHC ini, Pemkab Lamongan dengan pihak ketiga melakukan sharing pembiayaan untuk Program Srikandi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3,” ujarnya.

    Menurut Annas, saat ini Dinas Kesehatan Lamongan sudah menjalin komunikasi dengan 9 pihak ketiga, yang bersedia mengikuti Program Srikandi.

    “Ada MPS Brondong KUD Minatani, KUD Tani Mulyo, PT Maju Melaju, Yayasan Masjid Namira, Wisata Bahari Lamongan, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan, Laziznu Ranting Sekaran, Bumdes Sekaran, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,” kata Annas.

    Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengatakan bahwa Program Pesiar diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat untuk mendaftar JKN secara mandiri.

    “Sedangkan Srikandi merupakan kontribusi dari Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha yang ikut mengambil bagian dalam pembiayaan JKN masyarakat yang dianggap perlu untuk dibantu,” ucapnya. (fak/ian)

  • Dewas BPJS Ketenagakerjaan Prediksi Korban PHK 2025 Tembus 280 Ribu Orang

    Dewas BPJS Ketenagakerjaan Prediksi Korban PHK 2025 Tembus 280 Ribu Orang

    Jakarta –

    Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan menyebut, jumlah pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2025 diprediksi tembus 280.000. Hal ini seiring dengan kenaikan angka PHK dalam beberapa waktu terakhir.

    Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengatakan data Kementerian Ketenagakerjaan mencatatkan sepanjang 2024 ada 77,96 ribu korban PHK. Sedangkan hingga April 2025, ada sekitar 24,36 ribu pegawai yang terdampak PHK.

    “Lalu, prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 diprediksi itu ada sekitar 280 ribu korban PHK. Ini baru prediksi,” kata Zuhri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

    Atas dasar fenomena dan angka-angka yang tersebut, maka Dewan Pengawas telah berkoordinasi dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengkaji dampak terhadap strategi peningkatan kepesertaan.

    Secara keseluruhan, pada 2024 terjadi beberapa kasus PHK besar. Kasus tersebut mulai dari grup usaha PT Sri Rejeki Isman (Sritex) hingga PT Danbi International.

    Total jumlah kasus klaim mencapai 9.893 orang, dengan nilai klaim mencapai Rp 223,9 miliar untuk Stritex Group. Sedangkan untuk Danbi, jumlah kasus klaimnya 2.077 orang, dengan nilai Rp 44 miliar.

    Berkaca pada kasus-kasus tersebut, Dewas telah memberikan sejumlah masukan kepada Direksi, antara lain terkait dengan layanan on the spot atau jemput bola, optimalisasi layanan digital, koordinasi pihak terkait, sosialisasi, hingga edukasi. Pembelajaran ini bisa dijadikan model bila kasus serupa terjadi di tahun 2025.

    Sementara itu, dari hasil evaluasi dan pengawas terhadap kondisi setelah PHK, ada beberapa temuan terkait aspek hak pekerja. Hal ini terkait dengan isu kepailitan dan hak pekerja, penanganan waktu klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan data wilayah terdampak.

    “Isu kepailitan dan hak pekerja ini tentu menjadi temuan kami di lapangan, bahwa pekerja mengundurkan diri karena kondisi ketidakpastian status pailit, sehingga tidak mendapatkan hak pesangon,” kata dia.

    Yang kedua, lanjut Zuhri, penangguhan klaim JHT. Dalam hal ini, para karyawan dirumahkan tidak mendapatkan gaji namun tetap terdaftar sebagai peserta aktif sehingga terkendala pada klaim JHT.

    (shc/ara)

  • Tunggakan Gaji Karyawan BUMD Capai Rp3 Milyar, DPRD Sumenep Desak Inspektorat Turun Tangan

    Tunggakan Gaji Karyawan BUMD Capai Rp3 Milyar, DPRD Sumenep Desak Inspektorat Turun Tangan

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Sumenep mendesak Inspektorat turun tangan mengatasi masalah keuangan PT Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat yang menunggak gaji karyawan selama 2 tahun.

    “Tunggakan gaji karyawan itu nominalnya Rp 3 milyar lebih. Masak BUMD kok seperti itu kondisinya? Kami minta inspektorat turun tangan. Audit harus segera dilakukan, supaya jelas kemana aliran dana perusahaan ini,” kata anggota komisi II DPRD Sumenep Rasyidi, Kamis (15/05/2025).

    Menurut politisi PKB ini, audit keuangan sangat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang menyebabkan hak karyawan diabaikan selama bertahun-tahun.

    PT Sumekar merupakan BUMD yang bergerak di sektor transportasi laut di Sumenep. PT Sumekar menjadi operator kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) yang melayani rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean.

    “Harusnya PT Sumekar itu profesional, karena ini menyangkut kepercayaan publik. Kalau dibiarkan seperti ini kondisinya, bisa mencoreng nama baik pemerintah daerah dan menciptakan preseden buruk bagi BUMD lain,” tandas Rasyidi.

    Ia juga memastikan, dalam waktu dekat akan kembali memanggil jajaran Direksi PT Sumekar untuk dimintai klarifikasi.

    “Perusahaan ini bertahun-tahun tidak bisa membayar karyawannya karena memang betul-betul merugi, atau jangan-jangan ada penyelewengan?” tukasnya.

    Sebelumnya, sejumlah karyawan PT Sumekar mengadu ke DPRD Sumenep karena gajinya tidak dibayar. Informasinya, sedikitnya ada 54 karyawan yang tidak dibayar. Ada yang tidak digaji selama 22 bulan, dan ada yang 20 bulan. Selain itu, BPJS kesehatan karyawan PT Sumekar juga sudah 9 bulan ini menunggak.

    Total tunggakan gaji karyawan sekitar Rp 3 milyar. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak 2021 – April 2025. Selama kurun waktu itu, para karyawan digaji tiga bulan atau empat bulan sekali. (tem/ian)

  • Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan

    Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pemkab Langkat targetkan 7.052 nelayan tercover BPJS Ketenagakerjaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyerahkan 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan se-Sumut. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbanyak dengan alokasi sebanyak 1.600 kartu bagi nelayan setempat. Penyerahan simbolis dilakukan di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (6/5).

    Kehadiran Gubernur Sumatera Utara disambut Bupati Langkat Syah Afandin. Turut hadir Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ricky Antony, unsur Forkopimda Langkat, Sekda Langkat, serta jajaran kepala perangkat daerah dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.

    Bobby Nasution menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja, seperti para nelayan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat. “Program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Kami ingin nelayan merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja,” tegas Bobby.

    Tak hanya menyerahkan kartu kepesertaan, Gubernur Bobby Nasution juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia. Masing-masing ahli waris, yakni dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, menerima santunan sebesar Rp.42 juta, dengan total Rp.84 juta. Penyerahan ini menjadi bukti nyata manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga pekerja rentan.

    Bupati Langkat Syah Afandin, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur Sumut atas perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan Langkat. Dari total 21.204 nelayan di Kabupaten Langkat, mayoritas tersebar di Kecamatan Pangkalan Susu dengan jumlah terbanyak mencapai 4.165 orang.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atas alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidup dari laut,” ucap Syah Afandin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (8/5).

    Bupati menambahkan, pemerintah daerah telah menetapkan langkah konkret untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, Bupati menargetkan 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat tercover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, hingga sumber dana lainnya.

    “Besar harapan kami ke depan seluruh nelayan Langkat bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya menuntaskan ini pada masa kepemimpinan saya,” tegas Bupati.

    Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal.

    “Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan yang layak,” jelas Nyoman.

    Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menaker Dorong Ojol & Kurir Online Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja

    Menaker Dorong Ojol & Kurir Online Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali pengemudi dan kurir online. Terlebih melihat tingginya risiko kecelakaan kerja bagi pengemudi kendaraan roda dua.

    “Penting pengemudi dan kurir online untuk menjadi peserta jaminan sosial karena risiko kecelakaan kerja terutama kendaraan roda dua itu sangat tinggi, ” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).

    Hal itu dia sampaikan usai membuka diskusi bertema ‘Quo Vadis Ojek Online, Status, Perlindungan, dan Masa Depan’ di Jakarta, Kamis (8/5). Yassierli menilai perlindungan sosial penting guna menunjang kesejahteraan pengemudi dan kurir online.

    Apabila terjadi kecelakaan terhadap pengemudi dan kurir online, kata dia, tagihan biaya kecelakaan di Rumah Sakit yang mencapai puluhan hingga ratusan juta menjadi beban pengemudi dan kurir online tersebut. Akan tetapi jika sudah menjadi peserta Jamsostek, maka pengemudi dan kurir online akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Kami meyakini perlindungan sosial bagi pengemudi dan kurir online adalah salah satu fondasi penting dari negara kesejahteraan. Untuk itu, perluasan akses terhadap program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan akan terus kami dorong, agar pekerja platform mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagaimana pekerja formal lainnya, ” katanya.

    Dia menjelaskan keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun langkah konkretnya dimulai dengan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) menjelang Idul Fitri 1416 H lalu, melalui penerbitan SE Nomor M/3/HK.04.00/III/2025.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli berkesempatan memberikan bantuan secara simbolis tiga ahli waris santunan kematian kepada Helmiyati sebesar Rp 42 juta, Sulastri dan Tentrem masing-masing Rp 132 juta, serta penerima manfaat biaya pengobatan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada pengemudi online Wakhidin dengan nominal Rp 124 juta.

    Sementara itu Dirut BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyono mengungkapkan dari sekitar 2 juta pengemudi online di Indonesia, baru 250 ribu pengemudi yang telah terlindungi program jamsos. Artinya, masih ada 1,7 juta pengemudi ojol yang belum memiliki perlindungan jika terjadi risiko kerja.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BPJS Jakbar targetkan 98 persen warga ikut program JKN pada 2025

    BPJS Jakbar targetkan 98 persen warga ikut program JKN pada 2025

    BPJS akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakbar dan menggencarkan program PESIAR (Petakan Sisir Advokasi Registrasi)

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Barat menargetkan warga yang mendaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen pada tahun 2025.

    Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Barat, Unting Patri Wicaksono Pribadi mengungkapkan cakupan peserta JKN di wilayah Jakarta Barat hingga 28 Februari 2025 sebanyak 2.412.492 jiwa dari total 2.640.436 penduduk.

    “Masih terdapat 93 ribuan penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Harapannya memang di 2025 ini, 98 persen warga Jakarta Barat sudah terdaftar di program JKN,” ucap Unting di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, kata Unting, untuk memenuhi target 98 persen di 2025, BPJS akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakbar dan menggencarkan program PESIAR (Petakan Sisir Advokasi Registrasi).

    Program itu merupakan kegiatan marketing sosial terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi perangkat daerah terkait.

    “Apa yang kita lakukan hari ini kita koordinasi untuk kita mau melakukan uji coba sebenarnya di enam kelurahan yang menurut data kami itu banyak warganya atau secara persentase banyak warganya belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional,” ucap Unting.

    Pihaknya berencana akan menggencarkan program PESIAR mulai Juni 2025.

    “Jadi rencana, kalau misalnya kami sudah menyelesaikan pembekalan di bulan Mei ini untuk seluruh agen itu, harapannya agen-agen PESIAR ini bulan depan sudah bisa menjalankan sampai Desember. Jadi, mulai bulan depan (Juni) sampai bulan Desember,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Barat, Abdurrahman Anwar menambahkan kegiatan tersebut bertujuan memaksimalkan cakupan peserta JKN di wilayah Jakbar.

    “Tujuan salah satunya pertemuan ini untuk menyosialisasikan kegiatan atau program dari BPJS Kesehatan yang intinya adalah berusaha untuk menjaring sebanyak mungkin mereka-mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan khususnya yang mandiri,” ucap Abdurrahman.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Jurnalistik, Hadiah Ratusan Juta Rupiah

    BPJS Kesehatan Gelar Kompetisi Jurnalistik, Hadiah Ratusan Juta Rupiah

    Jakarta –

    BPJS Kesehatan kembali mengundang para jurnalis di seluruh Indonesia untuk berkompetisi mengirimkan karya-karya terbaiknya dalam Lomba Karya Jurnalistik Tahun 2025 bertema ‘Program JKN, dari Kita untuk Semua’.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan lomba ini terbuka bagi seluruh jurnalis di media massa nasional maupun media massa daerah. Adapun periode penerimaan karya lomba dimulai pada akhir April hingga 31 Juli 2025.

    “Meski sudah lebih dari sepuluh tahun Program JKN hadir di tengah kita, edukasi kepada masyarakat tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Lomba ini merupakan wujud apresiasi kami kepada rekan-rekan jurnalis yang telah mengedukasi masyarakat dengan berbagai informasi seputar Program JKN maupun BPJS Kesehatan,” jelas Rizzky, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

    Terdapat 5 kategori media yang dilombakan, yaitu kategori media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini BPJS Kesehatan menghadirkan satu kategori istimewa. Rizzky mengatakan ada apresiasi khusus bagi jurnalis media massa yang paling banyak memberitakan Program JKN sepanjang Januari-Juli 2025

    “Untuk kategori ini, jurnalis tidak perlu mengirimkan karya, sebab kami sendiri yang akan mendata dan memvalidasi pemberitaan yang beredar dengan menggunakan tools media monitoring. Semakin banyak berita yang ditayangkan, maka semakin besar kesempatan terpilih menjadi pemenang,” kata Rizzky.

    Peserta bisa mengirimkan karyanya yang sudah pernah ditayangkan di media massa dalam kurun waktu antara 1 Agustus 2024 hingga 31 Juli 2025 mendatang. Jurnalis yang ingin berpartisipasi dapat melihat persyaratan lengkap lomba pada tautan https://bit.ly/lombakaryajurnalistikbpjskesehatan2025.

    “Selamat berkompetisi,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini